Connect with us

Ekonomi

Said Didu: Pertamina Kerap Jadi Tumbal Penguasa

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, mengatakan bahwa Pertamina selama ini kerap dijadikan tumbal dari penguasa dan elit demi mencapai keuntungan pribadi.

Hal ini disampaikan Said  dalam diskusi publik yang digelar IRESS di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (19/12).
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) menyebutkan bahwa Pertamina adalah biang kerok dari segala persoalan sektor migas nasional. Bahkan Luhut dengan lantang menyebut penempatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menjadi Komisaris Utama Pertamina yang  bisa menjadi solusi dari segala kekacauan di Pertamina.

“Hal itu sangat tidak tepat apalagi sampai menuduh Pertamina sebagai sumber masalah,” katanya.
Menurut dia, salah satu bukti Pertamina selalu jadi bamper adalah ketika harga tiket pesawat mahal beberapa eaktu lalu, banyak pihak termasuk maskapai menuding harga avtur yang mahal sebagai penyebabnya. Bahkan BUMN terbesar itu dituduh melakukan monopoli atas perdagangan avtur.

“Itu artinya Pertamina selalu dijadikan tempat menyembunyikan kekacauan. Harga tiket pesawat yang mahal saja,yang dikambinghitamkan adalah avtur Pertamina. Ini tentu tidak adil,” tukasnya.

Sementara mantan anggota Komisi VI DPR, Inas Nasrullah Zubir menyoroti makna kekacauan. Menurutnya, kacau itu artinya tidak karuan, tidak aman, tidak tenteram. “Saya menduga ada bisnisnya  yang tidak lolos di Pertamina sehingga kemudian menyebut Pertamina sebagai sumber kekacauan,” selorohnya.

Menurut Inas, apa yang disampaikam Luhut itu sama saja dengan memojokkan Presiden Jokowi. Karena sama saja dengan menganggap bahwa selama 5 tahun menjabat, Presiden tidak bisa membenahi Pertamina. Padahal, kata Inas, hal itu sudah dilakukan walaupun belum sempurna.

“Pertamina sudah berbenah diri dengan baik. Contohnya mafia migas, dengan pembentukan Tim Anti Mafia Migas, yang berujung pada pembubaran Petral,” katanya memberi contoh.

“Pembenahan berikutnya adalah UU Energi Tahun 2007 yang memberi celah tender crude di luar negeri, dan saat ini telah dilarang,” tambah dia.

Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress), Marwan Batubara, mengatakan bahwa pernyataan Luhut tersebut sangat kontroversial dan dapat memicu ketidakpercayaan investor kepada Pertamina. “Hal itu tentu membahayakan bagi iklim bisnis Pertamina. Kalaupun memang ada kekacuan di dalam tubuh Pertamina sebenarnya itu tidak lepas dari kesalahan dari pemerintah sendiri,” ketusnya.

Menurut Marwan, pernyataan Luhut yang sangat dipercaya Presiden Jokowi ini patut dimintai klarifikasi dan dipersoalkan, mengingat Pertamina merupakan salah satu BUMN utama yang mengelola dan menyediakan energi bagi rakyat. “Keberadaan dan fungsi Pertamina menguasai cabang produksi menyangkut hidup orang banyak dijamin konstitusi Pasal 33 UUD 1945,” tukasnya.
Karena itu, kata Marwan, rakyat berhak meminta pemerintah dan manajemen Pertamina untuk bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas konstitusional tersebut. Ia meminta agar dilakukan audit terhadap direksi atau pejabat tinggi lainnya di Pertamina agar ada kejelasan soal statement Luhut.

Jika mencermati pernyataan LBP,  kata Marwan, maka penyebab utama kekacauan berasal dari internal Pertamina, terutama direksi pada lapis pertama dan jajaran manajemen pendukung pada lapis kedua dan ketiga. “Karena itu, maka merekalah pihak-pihak yang paling pantas digugat untuk bertanggungjawab,” tegas Marwan.

Dia juga berharap agar Luhut bisa mengontrol dirinya sebab sering sekali membuat pernyataan yang bertentangan yang justru akan memperburuk situasi.
“Kenapa kacau karena peran dari pejabat di luar Pertamina. Misal bicara tentang cadangan migas turun, atau adanya mafia migas, atau double defisit neraca. Jangan seolah Pertamina saja sumbernya (kekacauan),” terangnya.

Namun, imbuh Marwan, Pertamina bukanlah lembaga otonom bebas berbuat sesuka hati tanpa kontrol. “Di atas manajemen Pertamina ada pejabat-pejabat eksternal yang menjadi komisaris, sebagai pengawas dan pengendali perusahaan. Pertamina pun berada di bawah kendali Menteri BUMN, Menteri ESDM hingga Presiden Republik Indonesia. Karena itu, rakyat pun layak menggugat pejabat-pejabat negara tersebut hingga ke tingkat Presiden. Para petinggi negara ini layak pula dituntut bertanggungjawab atas kekacauan pengelolaan Pertamina,” papar Marwan.

Mantan anggota DPD ini juga menyoroti keputusan Kementerian BUMN yang menunjuk Ahok menjadi Komut Pertamina. Baginya pernyataan Luhut terkait penempatan Ahok tersebut terlalu over optimis bahwa Ahok menjadi pusat dari penyelesaian masalah. Padahal track record dari Ahok di dunia migas hampir tidak ada.

“Pak LBP juga menyebutkan pak Ahok bisa ngurangin kekacauan. Ini sepertinya Pertamina dijudge agar Ahok jadi Komisaris. Ini keterlaluan. BUMN masa iya dikorbankan dan sumber kekacauan,” tukasnya.(sl)

Editor: Syarief Lussy

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

LSM PRB Minta OJK Periksa BCA Finance Bintaro Serpong Damai Terkait Dugaan Kredit Bermasalah

Published

on

By

Bogor, Hariansentana.com – Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor (PRB) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memeriksa PT BCA Finance Bintaro Serpong Damai. Permintaan ini terkait kasus kredit kendaraan atas nama Rikson Dablok untuk unit Toyota Fortuner nopol B 1054 PJO yang datanya tidak terdaftar dalam sistem online.

Akibatnya, kendaraan tersebut ditilang oleh polisi. Padahal kredit sudah berjalan hampir 3 tahun dan angsuran lancar.

“Peristiwa ini sudah disampaikan ke BCA Finance dan langsung ke kantor Serpong Damai, tapi tidak ada respon. Karena itu Rikson Dablok memberi kuasa kepada kami dan kami datang ke kantor BCA di Cibinong. Sudah bertemu staf bernama Yeni dan menyerahkan dokumen untuk dipelajari. Sampai hari ini tidak ada titik temu,” ujar Ketua LSM PRB.

Saat di hubungi tlp seluler nya Senin 24 / Agustus 2026 Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan mengatakan ,permasalahan muncul karena dokumen kendaraan yang dibiayai tidak akurat. Hal itu membuat debitur enggan melanjutkan pembayaran kredit,”terang nya.

“Nasabah akhirnya masuk kredit macet dan kena BI Checking kol 2 , Padahal sebelumnya lancar. Setelah dicek di Samsat, keluar surat bahwa mobil tidak masuk dalam sistem. Ada “dugaan indikasi “ mobil yang dikreditkan adalah mobil bekas dengan dokumen ganda,” jelasnya.

LSM PRB menilai OJK sebagai lembaga pengawas harus menelusuri perbuatan yang diduga dilakukan kreditur nakal.

“Kami minta OJK yang mengawasi BCA Finance untuk periksa hal ini. Bisa jadi kasus ini merugikan masyarakat yang kredit mobil bekas. Sesuai aturan, jangan ada perusahaan yang kebal hukum,” tegasnya.

Johan juga meminta OJK mempertimbangkan status debitur macet. Menurutnya, macet dalam kasus ini bukan karena sengaja tidak bayar, melainkan karena kendaraan ditangkap polisi akibat dokumen tidak terdaftar online.

“Jangan ketika urusan rakyat OJK langsung tindak, pasang BI Checking. Tapi kreditur nakal harus juga ditindak. Nasabah macet karena ada persoalan saat ditangkap polisi dan dokumen mobil bermasalah,” ujarnya.

LSM PRB menegaskan akan terus mengawal kasus ini agar tidak ada lagi konsumen yang dirugikan akibat pembiayaan kendaraan dengan dokumen tidak jelas,”papar nya………Ron

Continue Reading

Ekonomi

PT RBM Logistik Indonesia Perkuat Manajemen dan Siapkan Ekspansi Pasar Jelang RUPS

Published

on

By

JAKARTA, Sentana – PT RBM Logistik Indonesia menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat bisnis dan memperluas pasar menjelang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik dan solusi rantai pasok terintegrasi itu tidak hanya mempersiapkan agenda korporasi, tetapi juga melakukan penguatan struktur kepemimpinan dengan melibatkan sejumlah eksekutif senior dan pengusaha berpengalaman.

Langkah tersebut dinilai menjadi bagian dari strategi PT RBM Logistik Indonesia untuk meningkatkan tata kelola perusahaan sekaligus memperkuat daya saing di tengah perkembangan industri logistik nasional yang semakin kompetitif.

Di bawah kepemimpinan Direktur Utama PT RBM Logistik Indonesia, Agus A. Mile, perusahaan memproyeksikan sejumlah nama dengan pengalaman di sektor korporasi dan dunia usaha untuk menempati posisi strategis.

Beberapa nama yang diproyeksikan masuk dalam jajaran strategis perusahaan di antaranya Haryo Silalahi dan Anita Rahmi. Keduanya disebut memiliki pengalaman serta jaringan bisnis yang diharapkan dapat mendukung ekspansi pasar dan pengembangan arah bisnis perusahaan.

Selain itu, Subhan, yang pernah menjabat sebagai Direktur Bisnis Semen Indonesia, juga diproyeksikan memperkuat jajaran manajemen. Pengalaman dalam mengelola operasional korporasi berskala besar dinilai relevan dengan kebutuhan PT RBM Logistik Indonesia dalam mengembangkan layanan rantai pasok.

Direktur Utama PT RBM Logistik Indonesia, Agus A. Mile, mengatakan persiapan RUPS menjadi momentum penting bagi perusahaan untuk memperkuat fondasi bisnis dan mengambil langkah strategis menuju pertumbuhan yang lebih besar.

“Persiapan RUPS ini merupakan momentum krusial bagi perusahaan untuk melakukan lompatan strategis yang lebih besar. Dengan mengintegrasikan keahlian profesional eksekutif senior serta kekuatan jaringan pengusaha papan atas seperti Bapak Haryo Silalahi dan Ibu Anita Rahmi, kami optimis PT RBM Logistik Indonesia mampu menghadirkan solusi rantai pasok yang jauh lebih inovatif, efisien, dan siap bersaing di kancah nasional maupun internasional,” ujar Agus.

Fokus Transformasi Digital dan Ekspansi Bisnis

Selain penguatan jajaran manajemen, agenda strategis perusahaan juga diarahkan pada pengembangan layanan berbasis teknologi.

PT RBM Logistik Indonesia menyiapkan transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan logistik, termasuk optimalisasi armada dan pengelolaan rantai pasok.

Perusahaan juga membuka peluang kemitraan strategis baru, termasuk dengan mitra bisnis di tingkat internasional. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jaringan usaha sekaligus meningkatkan posisi PT RBM Logistik Indonesia dalam industri logistik nasional.

Dengan penguatan tata kelola, pengalaman jajaran eksekutif, serta pengembangan teknologi, perusahaan menargetkan mampu memberikan layanan logistik yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi.

PT RBM Logistik Indonesia selama ini menyediakan layanan solusi rantai pasok, pergudangan, dan distribusi barang di berbagai wilayah Indonesia. Perusahaan menempatkan ketepatan, efisiensi, dan inovasi teknologi sebagai bagian dari strategi untuk mendukung konektivitas logistik dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Continue Reading

Ekonomi

HEBITREN dan FKPP Jakarta Timur Dorong Pesantren Naik Kelas, dari Kemandirian Ekonomi hingga Jejaring Global

Published

on

By

JAKARTA, SENTANA – Pesantren kini tidak hanya dituntut berperan sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga semakin didorong untuk memiliki kemandirian ekonomi dan kemampuan membangun jejaring yang lebih luas.

Semangat tersebut menjadi salah satu perhatian Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (HEBITREN) Jakarta Timur bersama Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Jakarta Timur dalam memperkuat ekosistem pesantren.

Melalui keterangannya, Rabu (12/8), Ketua HEBITREN Jakarta Timur, K.H. Zaenul Muttaqin, SE, M.Pd, Doctor Candidat, mengatakan, penguatan ekonomi pesantren merupakan bagian penting dari upaya membangun pesantren yang mandiri dan berdaya saing.

Menurutnya, potensi ekonomi yang dimiliki pesantren cukup besar. Selain memiliki sumber daya manusia berupa santri dan para pengelola pesantren, lembaga pendidikan tersebut juga memiliki jaringan alumni serta basis masyarakat yang dapat menjadi kekuatan dalam mengembangkan berbagai unit usaha.

“Pesantren memiliki potensi yang besar. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dikelola secara profesional sehingga mampu memberikan nilai tambah dan memperkuat kemandirian pesantren,” ujar K.H. Zaenul Muttaqin.

Ia menilai, HEBITREN dapat menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai potensi tersebut, terutama dalam hal pengembangan usaha, peningkatan kapasitas pengelola, berbagi pengalaman dan membangun jaringan antarpesantren.

Namun, menurutnya, kemandirian ekonomi tidak semata-mata diukur dari banyaknya unit usaha yang dimiliki pesantren.

“Yang paling penting adalah membangun ekosistem. Ada peningkatan kapasitas SDM, tata kelola yang baik, jaringan usaha dan keberlanjutan. Jadi bukan sekadar memiliki usaha, tetapi bagaimana usaha itu benar-benar tumbuh dan memberikan manfaat bagi pesantren,” katanya.

Di sisi lain, FKPP Jakarta Timur memiliki posisi strategis dalam memperkuat komunikasi dan sinergi antarpondok pesantren.

Dewan Penasehat HEBITREN Jakarta Timur sekaligus Ketua FKPP Jakarta Timur, K.H. Mahmud Efendy, Lc., MA, mengatakan, pesantren perlu terus memperkuat komunikasi dan kerja sama agar berbagai potensi yang dimiliki tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Pesantren memiliki karakter dan potensi masing-masing. Dengan komunikasi dan kolaborasi, potensi itu bisa saling menguatkan,” ujar K.H. Mahmud.

Ia menambahkan, perkembangan zaman membuat pesantren harus mampu beradaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai yang menjadi fondasinya.

Karena itu, penguatan kelembagaan, pendidikan, ekonomi dan jejaring menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan pesantren ke depan.

Sementara itu, Pengurus DPW HEBITREN DKI Jakarta, Gus Adnan Hafizh, S.Pd., M.Pd, menilai, pengembangan ekonomi pesantren juga harus dibarengi dengan peningkatan kompetensi generasi santri.

Menurutnya, santri tidak cukup hanya dibekali kemampuan akademik dan keagamaan, tetapi juga perlu memiliki keterampilan kewirausahaan, kemampuan berkomunikasi serta wawasan yang lebih luas.

“Santri harus dipersiapkan menghadapi dunia yang terus berubah. Karena itu, pendidikan, kewirausahaan dan jejaring harus berjalan beriringan,” katanya.

Membuka Jejaring ke Dunia Internasional

Upaya memperluas jejaring tersebut, salah satunya diwujudkan melalui kolaborasi HEBITREN dan FKPP Jakarta Timur dengan Lembaga Santri Mendunia.

Kolaborasi tersebut dideklarasikan di Kota Songkhla, Thailand, dengan tujuan membuka ruang kerja sama yang lebih luas bagi pesantren dan santri Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, delegasi HEBITREN Jakarta Timur dipimpin K.H. Zaenul Muttaqin, didampingi K.H. Mahmud Efendy dan Gus Adnan Hafizh. Kolaborasi tersebut juga berlangsung atas arahan Ketua Umum DPW HEBITREN DKI Jakarta, Dr. KH. Sofwan Yahya, Lc., MA.

Dari pihak Santri Mendunia, kerja sama tersebut diinisiasi oleh Gus Muhammad Aziz Baedhowi, S.Pd., M.Pd., PhD, yang dalam kesempatan tersebut diwakili Gus Nizom.

K.H. Zaenul Muttaqin mengatakan, jejaring internasional bukan tujuan akhir, melainkan salah satu sarana untuk membuka akses pengetahuan, pengalaman, kerja sama dan peluang baru bagi pesantren serta santri.

“Ketika pesantren mampu membangun jejaring yang lebih luas, peluang untuk belajar dan berkembang juga semakin terbuka. Tetapi yang harus tetap menjadi pijakan adalah nilai-nilai pesantren dan kepentingan untuk memberikan manfaat,” ujarnya.

Kolaborasi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa pesantren memiliki ruang yang semakin luas untuk mengambil bagian dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia dan kerja sama lintas negara.

Bagi HEBITREN dan FKPP Jakarta Timur, penguatan pesantren tidak cukup dilakukan melalui satu bidang saja. Kemandirian ekonomi, kualitas pendidikan, kapasitas sumber daya manusia dan jejaring harus dibangun secara beriringan.

“Dari sinilah pesantren diharapkan tidak hanya mampu bertahan menghadapi perubahan zaman, tetapi juga berkembang menjadi lembaga yang mandiri, produktif dan mampu memberikan kontribusi lebih luas bagi masyarakat. Dari pesantren membangun kemandirian, dari santri menebar manfaat dan dari Indonesia membuka jalan menuju dunia,” pungkas pria Kelahiran Kota Wali Demak ini. (Red).

Continue Reading
Advertisement

Trending