Connect with us

Nasional

Sentana Reaction – HP Hilang Malah Bisa Dipenjara Karena UU Pornografi!

Published

on

Jakarta, SENTANA – Reaction kali ini, kami akan membahas aspek hukum mengenai kasus pornografi yang menimpa selebritis. Bagaimana sebetulnya ketentuan UU Pornografi terkait handphone yang hilang? Simak sampai selesai.

 

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Polhukam

Kolonel Pnb I Gusti Putu Setia Jabat Asops Kaskoopsud I

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com – Acara serah terima jabatan Asisten Operasi Kas Koopsud I dengan Pimpinan Pangkoopsud I Marsekal Muda TNI Bambang Gunarto, S.T., M.M., M.Sc yang berlangsung di ruang Lobi Makoopsud I, Selasa (7/2 2023).

Kolonel Pnb I Gusti Putu Setia D., S.T., M.M., M.Han. yang baru saja dilantik menjadi Asops Kaskoopsud I menggantikan pejabat lama Kolonel Pnb Firman Dwi Cahyono, M.A., dan selanjutnya Kolonel Pnb Firman Dwi Cahyono menduduki jabatan sebagai Paban III/Lat Sopsau. Sedangkan Kolonel Pnb I Gusti Putu Setia sebelumnya menjabat sebagai Komandan Lanud Husein Sastranegara.

Prosesi acara serah terima jabatan diawali dengan pengucapan sumpah jabatan oleh pejabat baru, penandatanganan berita acara sertijab dan pelepasan serta penyematan tanda jabatan.

Acara yang berjalan secara sederhana, namun khidmat tersebut dihadiri oleh beberapa Pejabat Makoopsud I dan perwakilan Perwira, Bintara, Tamtama, serta Pegawai Negeri Sipil Makoopsud I.(Red)

Continue Reading

Bodetabek

Jelang HPN / HUT PWI ke 77 Tetap Jaga Kualitas dan Jangan Tergerus Integritas

Published

on

Bogor, Hariansentana.com – Menjelang Hari Pers Nasional (HPN) dan HUT Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ke 77 tanggal 9 Februari mendatang yang mengusung tema Pers Bebas Demokrasi bermartabat ,Radio Tegar Beriman 95.3 FM melalui Program Bicara dari Bogor menggelar Dialog Masa Depan Dunia Jurnalisme

Yang dipandu (Host) Mey Cresentya menghadirkan Ketua PWI Kabupaten Bogor dan Kamaludin Insan Anggota Dewan Pers Indonesia.

Dalam Dialog tersebut Subagiyo mengatakan dengan HPN dan HUT PWI ke 77 sudah barang tentu sejarah panjang disertai berbagai masa rejim. Seperti di Indonesia mengalami tiga rejim, Orla, Orba, dan Reformasi.

“Sebelum era pers juga pada era penjajahan Belanda dengan pertama kali sebuah koran diterbitkan oleh kolonial Belanda.
Seiring perjalanan tersebut, tokoh pergerakan ikut di dunia jurnalistik dengan membawa pergerakan kemerdekaan.

Kini era digital terjadi pertumbuhan luar biasa dengan era digital, sejak 2013 – sampai sekarang munculah digitalisasi semakin menjamur, Seperti di Bogor hampir tiap hari bermunculan webside atau media daring.

Sudah barang tentu kebebasan, dan tidak ada lagi Surat Usaha Izin Penerbitan (SIUP) dengan terbit UU No. 40 Tahun 1999 tentang kemerdekaan Pers .

Lebih lanjut era Reformasi inilah, terjadi pergeseran cukup kuat media massa cetak/ koran mulai tumbang satu persatu. Seperti Sinar Harapan tutup secara resni pada tahun 2015 dan berlanjut hingga kini terakhir di penghujung 2022 koran harian Republika tutup secara permanen.

Bertumbangan sejumlah media cetak/koran, majalah,seperti poskota, Hai, Soccer, dan lainnya. Semakin semarak menjamur media daring di Indonesia.

Namun, berbagai media daring dan ditambah dengan jurnalis citizen, media sosial bertebaran dalam setiap hari menghiasi digital Indonesia.
Fenomena ini, menambah semakin eufura di era Reformasi tersebut. Sehingga masyarakat menerima berbagai informasi telanjang sebagian hoax.
Belum lagi jurnalis dadakan bermunculan, akibat mulai menggusur citra wartawan intelek berjalan bergeser kepada nilai jurnalistik tak mengindahkan rambu-rambu UU No. 40 tahun 1999 dengan kode etik wartawan,”jelas Bagiyo.

Sementara itu , anggota Dewan Pers Indonesia, kamaluldin insan mengatakan ia berpesan kepada jurnalis agar dalam karya jurnalistik memperhatikan aturan UU No. 40 tahun 1999 dan kode etik,” ujar nya.

Lebih lanjut Kamaludin Insan menjelaskan dari tahun ke tahun konflik pers ke Dewan Pers semakin meningkat untuk tahun 2022 lebih dari 600 orang melakukan somasi ke Dewan Pers. Belum lagi jumlah konflik pers dengan nara sumber semakin meningkat.

Hal ini menandakan, masyakarat mulai cerdas dan para jurnalis harus berhati-hati dalam setiap karya jurnalistik menganut aturan minimal kode etik jurnalistik,” Papar nya.

( Tabrani / Dedy F / Subur )

Continue Reading

Polhukam

WNA Belanda Terancam Dideportasi, Deolipa Amankan Aset Milik Klien

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com – Deolipa Yumara bersama kliennya Mimi Maryati Said yang berperkara dengan Adrianus Christianus Cornelius Van Meer (ACC) mantan suaminya warga negara Belanda pada Senin, 6 Februari 2023 mengamankan aset yang sempat dikuasai ACC.

Eks kuasa hukum Bharada Eliezer dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua itu mengatakan, ketika mendapat lampu hijau dari pihak Imigrasi yang telah menyatakan Surat Keterangan Imigrasi (SKIM) ACC palsu maka secepatnya mengamankan aset dari WNA Belanda itu dengan memasang tanda hak milik.

“Ini memang milik ibu Mimi, tapi untuk menjaga segala kemungkinan dari siapapun juga maka kami beri tanda berupa plang,” ujar Deolipa kepada wartawan di kawasan Tangerang Selatan.

Ia juga menegaskan, jika ada yang mencopot tanda hak milik di kediaman kliennya maka akan berhadapan dengan hukum.

“Kalau ada yang melepas plang tanda ini akan diproses secara hukum. Karena plang ini dipasang di dalam pekarangan rumah milik bu Mimi maka jika ada yang melepas berarti dia masuk ke rumah orang tanpa ijin konsekuensinya pidana nanti,” ucap Deolipa.

Langkah mengamankan aset yang dilakukan Deolipa tersebut merupakan lanjutan atas perkara yang dialami kliennya, di mana saat ini ACC tidak tercatat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) karena dokumen kependudukan yang dimiliki dinyatakan palsu.

“Ini adalah lanjutan dari perkara yang bergulir sebelumnya. Dan ternyata mantan suaminya saat ini tidak memiliki kewarganegaraan, bukan WNI dan WNA juga belum tahu juga. Tapi yang terpenting, aset kepemilikan yang memang atas nama bu Mimi harus dikuasai dan segera diamankan,” kata Deolipa.

Diketahui, sebelumnya pihak Imigrasi tengah berkirim surat kepada Kedutaan Besar Belanda untuk mengonfirmasi kebenaran status kewarganegaraan Van Meer.

“Kalau jawabannya benar Van Meer warga negara Belanda maka berarti dia overstay dan Imigrasi akan mengeluarkan surat cegah tangkal (cekal) supaya bisa segera dideportasi ke negaranya,” tutur Deolipa, Jumat 27 Januari lalu.

Ia juga menekankan pihaknya akan bergerak cepat bersama Imigrasi untuk segera menyelesaikan kasus ini termasuk pembatalan akta perusahaan yang diambil alih ACC.

“Ketika keputusan cegah tangkal (cekal) sudah keluar maka dalam satu atau dua hari sudah bisa dieksekusi. Imigrasi akan mencari ACC, ketika dapat bisa langsung segera dideportasi. Kemudian kami mengajukan permohonan pembatalan akta perusahaan kepada Kemenkum HAM yang sebelumnya diambil alih Van Meer,” pungkasnya.(***)

Continue Reading
Advertisement

Trending