Connect with us

Nasional

Kakorlantas: Kebijakan WFA Buat Percepatan Peningkatan Arus Mudik

Published

on

Jakarta – Kebijakan pemerintah yang menetapkan ASN dan pegawai BUMN boleh melakukan Work From Anywhere (WFA) mulai hari ini, Senin (24/3/2025) berimbas kepada percepatan peningkatan arus kendaraan yang melakukan mudik. Karena kebijakan ini, sejak H-10 atau Jumat (21/3/2025) sudah terlihat peningkatan arus mudik. Baik itu kendaraan yang menuju ke Trans Jawa maupun ke Trans Sumtera.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho menyebut dengan adanya peningkatan arus kendaraan dari awal, dapat mengurai kepadatan arus sebelum memasuki masa puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada 28-29 Maret 2025 mendatang.

“Bagus sekali pemerintah mengambil kebijakan cepat terkait Work From Anywhere. Jadi H – 10, traffic-nya sudah kelihatan naik,” kata Irjen Pol Agus Suryonugroho, Senin (24/3)

Kakorlantas menyebutkan, berdasarkan data yang dilaporkan Jasa Marga, tahun lalu pada saat H-10, kendaraan yang melintas menuju Trans Jawa sebanyak 115 ribu. Tahun ini di H-10, yang melintas di jalur tersebut sudah 158 ribu. Yang artinya ada kenaikan 37,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Maka dari itu, kebijakan ini adalah untuk mengurai pemudik pulang lebih dahulu. Sama dengan yang ke Sumatra. Melalui Bakauheni itu juga ada kenaikan H-10 kenaikannnya 15,7 persen. H-9 itu 82 persen. Artinya kebijakan WFA ini adalah sangat tepat,” ujar Irjen Pol Agus.

Selain berhasil mengurai kemacetan dengan kebijakan WFA, Kakorlantas mengatakan juga ada pembatasan untuk kendaraan sumbu tiga. Di mana selama operasi ketupat, kendaraan sumbu tiga tidak diperbolehkan melintas. Irjen Pol Agus meyakini larangan terhadap kendaraan sumbu tiga juga akan memperlancar arus mudik.

Bila mendekati puncak arus mudik terjadi kepadatan, lanjut Kakorlantas, pihaknya sudah menyiapkan skema one way, dan contraflow.

“Artinya bahwa negara pemerintah kementerian lembaga stake holder fungsinya adalah kolaborasi sudah kita lakukan semoga mudik tahun ini adalah mudik yang aman keluarga nyaman selamat sampai tujuan,” ucapnya.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Polhukam

Tipu Lansia Rp 2,3 M, Ketua PN Kutai Barat dan Istri  Dilaporkan ke PMJ Tahun 2024, Korban Pertanyakan Mandeknya Laporan?

Published

on

By

JAKARTA — Seorang ibu rumah tangga bernama Perawati mempertanyakan lambannya penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi yang menyeret nama Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, Handri Satrio, beserta istrinya, Larasati.

Meski laporan telah dibuat sejak dua tahun lalu di Polda Metro Jaya, hingga kini kasus tersebut disebut belum menunjukkan kepastian hukum.

Laporan itu tercatat dengan Nomor: LP/B/7346/XII/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA. Dalam laporannya, korban mengaku mengalami kerugian mencapai Rp2,3 miliar akibat dugaan investasi fiktif dengan modus bisnis bongkar muat batu bara.
Kuasa hukum korban dari BS Law Firm, Ronny P. Manullang, menyebut kliennya tertarik berinvestasi karena percaya terhadap profesi terlapor sebagai hakim.

“Klien kami ditawari investasi dengan janji keuntungan Rp70 juta per bulan selama 12 bulan. Modal disebut akan dikembalikan penuh setelah masa investasi selesai. Karena yang menawarkan adalah seorang hakim aktif dan istrinya, korban akhirnya percaya,” ujar Ronny P. Manullang dalam keterangannya, Rabu (20/05/2026).

Menurut Ronny, dana investasi tersebut disebut akan digunakan untuk pembiayaan usaha bongkar muat batu bara milik ayah mertua Handri Satrio. Namun setelah uang diserahkan, keuntungan yang dijanjikan tak kunjung diberikan.

“Sudah berjalan hampir dua tahun, keuntungan tidak ada, modal juga tidak dikembalikan. Bahkan korban bersama ibunya yang sudah lansia berusia 78 tahun terus berupaya meminta itikad baik, tetapi tidak mendapat kepastian,” katanya.

Ronny juga mengungkapkan adanya dugaan aliran dana ke rekening keluarga pihak terlapor. Karena itu, pihaknya menduga dugaan penipuan dan penggelapan dilakukan secara bersama-sama.

“Dugaan kami, ini tidak dilakukan sendiri. Ada dugaan keterlibatan pihak keluarga karena terdapat aliran dana ke rekening orang tua Larasati. Kami juga mendapat informasi adanya korban lain,” tegasnya.
Ia menilai proses penanganan perkara di tahap penyidikan Polda Metro Jaya jalan di tempat dan menimbulkan tanda tanya besar bagi korban.

“Semua unsur pidana menurut kami sudah terpenuhi. Tetapi sampai hari ini belum ada penetapan tersangka. Ini yang membuat korban bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan penanganan perkara ini?” ujar Ronny.

Pihak korban, lanjut dia, dalam waktu dekat akan melayangkan pengaduan ke Divisi Profesi dan Pengamanan Polri terkait dugaan ketidakprofesionalan penyidik dalam menangani perkara tersebut.
Selain itu, korban juga berencana mengadu ke Komisi III DPR RI serta Badan Peradilan Umum untuk meminta pengawasan terhadap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan terlapor.

“Jangan sampai ada kesan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Klien kami hanya ingin keadilan dan kepastian hukum. Profesi hakim adalah profesi mulia, sehingga ketika ada dugaan tindak pidana, penanganannya juga harus transparan dan profesional,” kata Ronny.

Redaksi sudah berupaya melakukan konfirmasi serta klarifikasi kepada Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto.  Namun hingga berita ini dipublikasikan, belum  ada keterangan resmi dari pihak Humas Polda Metro Jaya, maupun dari Handri Satrio terkait dugaan penipuan Rp 2,3 M tersebut.

Continue Reading

Ibukota

Gedung yang Abaikan Izin Laik Fungsi.(SLP) di Jakarta Bakal Disegel

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com.- Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta akan melakukan penyegelan hingga penghentian operasional secara permanen terhadap gedung yang terbukti sengaja mengabaikan izin sertifikat laik fungsi (SLF).

Dinas Citata menegaskan izin itu adalah kewajiban gedung untuk menjamin keamanan bangunan sebelum resmi beroperasi untuk publik.
“Gedung dapat digunakan karena telah memiliki atau memenuhi persyaratan-persyaratan keamanan, kenyamanan, kesehatan, dan lain-lain,” kata Kepala Dinas Citata DKI Jakarta Vera Revina Sari dilansir Antara, Selasa (19/5/2026).

Dia menekankan setiap bangunan wajib melewati dua tahapan perizinan, yakni Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, karena aspek keselamatan merupakan hal penting untuk mitigasi potensi bencana.

Oleh karena itu, Pemprov DKI tidak akan ragu mengambil tindakan represif bagi para pelanggar.” Surat peringatan 1, 2, 3, penghentian sementara, kemudian penghentian permanen,” kata Vera.

23 Gedung Diduga Tak Ada SLF
Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta Fuadi Luthfi menuturkan terdapat pelanggaran di 23 perusahaan pengelola gedung dan parkir, yang tidak memiliki SLF.

“Kami sampaikan kepada Kepala Dinas Citata, kita harus ambil sikap secara tegas. Dalam bentuk surat peringatan (SP) 1 dan 2 hingga diproses penyegelan gedung,” tutur Fuadi.

Fuadi mengatakan banyak pemilik gedung yang masih mengabaikan fungsi SLF sebagai pelengkap birokrasi. Padahal, lanjutnya, dokumen tersebut berkaitan erat dengan jaminan keselamatan publik dan mitigasi bencana, seperti kebakaran atau bangunan roboh.

Fuadi menyebutkan, dalam peristiwa kebakaran di Gedung Terra Drone beberapa waktu lalu, terbukti status izin SLF-nya sudah kedaluwarsa. Untuk itu, dia meminta Dinas Citata DKI melayangkan SP1 terhadap pemilik gedung yang masih belum memperpanjang atau membuat SLF.

Fuadi juga meminta Dinas Citata DKI Jakarta membangun sistem pengawasan berbasis real-time untuk memetakan secara akurat jumlah gedung yang belum memiliki izin SLF serta mengidentifikasi bangunan terbengkalai yang sudah tidak beroperasi.(Sutarno)

Continue Reading

Ibukota

Job Fair di Jakut Sediakan 2.665 Lowongan Kerja

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com.- Sebanyak 2.665 lowongan kerja dari berbagai perusahaan disediakan dalam Job Fair yang diadakan Suku Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi, dan Energi (Nakertransgi) Jakarta Utara.

Kegiatan yang diadakan di Gelanggang Remaja Jakarta Utara (GRJU), Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Kebon Bawang, dibuka Kepala Dinas Nakertransgi Provinsi DKI Jakarta, Syaripudin dan Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat.

Syaripudin mengatakan bahwa Job Fair ini merupakan upaya pemerintah dalam membuka kesempatan kerja, sekaligus mempertemukan para pencari kerja dengan perusahaan dalam satu wadah.

Pada tahun ini, jelas Syaripudin, bursa kerja tingkat kota direncanakan akan dilaksanakan dua kali.

“Pemilihan lokasi di GOR ini bertujuan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat agar para pencari kerja di wilayah Jakarta Utara tidak perlu menempuh jarak yang jauh,” ujarnya, Selasa (19/5).

Menurut Syaripudin, pelaksanaan Job Fair kali ini menggunakan pola hybrid, menggabungkan layanan daring (online) dan luring (offline).

Melalui situs resmi Karir Jakarta, para pelamar dapat mengakses informasi perusahaan, jumlah lowongan, hingga kualifikasi yang dibutuhkan sejak 13 Mei lalu.

“Para pelamar dapat langsung berinteraksi secara daring dan mengunggah dokumen mereka. Jadi saat datang ke lokasi, mereka tinggal mengikuti tahapan wawancara langsung atau walk-in interview,” ungkapnya.

Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat menyampaikan apresiasi kepada jajaran Nakertransgi atas terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, bursa kerja ini sangat bermanfaat untuk membantu menekan angka pengangguran di Jakarta Utara.

“Ada ribuan lowongan yang tersedia. Kami berharap seluruh kuota tersebut dapat terisi oleh warga yang sedang mencari pekerjaan,”ucapnya.

Ia menambahkan kegiatan Job Fair di GRJU ini berlangsung selama dua hari dan dijadwalkan berakhir pada Kamis, 20 Mei 2026. Selain bursa kerja, kegiatan juga diramaikan dengan bazar UKM dan talkshow ketenagakerjaan.

“Semoga para pelamar yang hadir memiliki kompetensi sesuai kebutuhan perusahaan sehingga tidak terjadi kesenjangan antara kebutuhan perusahaan dan kemampuan pencari kerja,” harapnya.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Sudin Nakertransgi Jakarta Utara, Faradisa Saforda Basuni menjelaskan, hingga siang ini tercatat sebanyak 5.520 pencari kerja telah mendaftar.

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.224 orang sudah melakukan check-in di lokasi dan tercatat ada 1.260 lamaran yang masuk ke berbagai perusahaan peserta,” jelasnya.

Faradisa menambahkan, kegiatan ini diikuti 42 perusahaan yang bergerak di berbagai bidang yang tengah membutuhkan tenaga kerja kompeten.

“Semoga kualifikasi yang dimiliki para pelamar sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga kegiatan ini dapat menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik,” imbuhnya.

Salah seorang pencari kerja, Kiki (23) mengaku sangat merasakan manfaat dari Job Fair ini, karena mempermudah para pencari kerja seperti dirinya.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat, pilihan lowongannya juga banyak. Saya berharap hari ini bisa langsung mengikuti wawancara dan diterima bekerja,” pungkasnya.(Sutarno)

Continue Reading
Advertisement

Trending