Connect with us

Ibukota

Gedung yang Abaikan Izin Laik Fungsi.(SLP) di Jakarta Bakal Disegel

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com.- Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta akan melakukan penyegelan hingga penghentian operasional secara permanen terhadap gedung yang terbukti sengaja mengabaikan izin sertifikat laik fungsi (SLF).

Dinas Citata menegaskan izin itu adalah kewajiban gedung untuk menjamin keamanan bangunan sebelum resmi beroperasi untuk publik.
“Gedung dapat digunakan karena telah memiliki atau memenuhi persyaratan-persyaratan keamanan, kenyamanan, kesehatan, dan lain-lain,” kata Kepala Dinas Citata DKI Jakarta Vera Revina Sari dilansir Antara, Selasa (19/5/2026).

Dia menekankan setiap bangunan wajib melewati dua tahapan perizinan, yakni Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF, karena aspek keselamatan merupakan hal penting untuk mitigasi potensi bencana.

Oleh karena itu, Pemprov DKI tidak akan ragu mengambil tindakan represif bagi para pelanggar.” Surat peringatan 1, 2, 3, penghentian sementara, kemudian penghentian permanen,” kata Vera.

23 Gedung Diduga Tak Ada SLF
Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta Fuadi Luthfi menuturkan terdapat pelanggaran di 23 perusahaan pengelola gedung dan parkir, yang tidak memiliki SLF.

“Kami sampaikan kepada Kepala Dinas Citata, kita harus ambil sikap secara tegas. Dalam bentuk surat peringatan (SP) 1 dan 2 hingga diproses penyegelan gedung,” tutur Fuadi.

Fuadi mengatakan banyak pemilik gedung yang masih mengabaikan fungsi SLF sebagai pelengkap birokrasi. Padahal, lanjutnya, dokumen tersebut berkaitan erat dengan jaminan keselamatan publik dan mitigasi bencana, seperti kebakaran atau bangunan roboh.

Fuadi menyebutkan, dalam peristiwa kebakaran di Gedung Terra Drone beberapa waktu lalu, terbukti status izin SLF-nya sudah kedaluwarsa. Untuk itu, dia meminta Dinas Citata DKI melayangkan SP1 terhadap pemilik gedung yang masih belum memperpanjang atau membuat SLF.

Fuadi juga meminta Dinas Citata DKI Jakarta membangun sistem pengawasan berbasis real-time untuk memetakan secara akurat jumlah gedung yang belum memiliki izin SLF serta mengidentifikasi bangunan terbengkalai yang sudah tidak beroperasi.(Sutarno)

Ibukota

10 Lurah Terbaik di DKI Jakarta Lolos Babak Final Benyamin S Award 2026

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com.- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar Penjurian Final Benyamin S Award 2026 di Hotel Ascott, Menteng Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2026).

Sebanyak 10 lurah dari lima kota dan satu wilayah administrasi menjadi finalis pada ajang tersebut yakni Lurah Kebon Sirih, Kelapa Gading Timur, Srengseng, Sukabumi Utara, Taman Sari, Kebon Baru, Cilandak Barat, Utan Kayu Selatan, Malaka Sari, dan Pulau Panggang.

Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dr.Sigit Wijatmoko, mengatakan Benyamin S Award merupakan bentuk apresiasi terhadap kinerja lurah dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Benyamin S Award merupakan bentuk penghargaan atas kinerja, capaian, serta kerja keras para lurah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan untuk menjadikan wilayah Jakarta semakin Bersih, Nyaman, Indah, dan Sejahtera,” ujar Sigit.

Pada 2026, sebanyak 52 lurah dari total 267 kelurahan di DKI Jakarta mengikuti seleksi yang dimulai sejak September. Setelah melalui proses penilaian, jumlah peserta mengerucut menjadi 25 lurah hingga ditetapkan 10 finalis, yakni Lurah Kebon Sirih, Kelapa Gading Timur, Srengseng, Sukabumi Utara, Taman Sari, Kebon Baru, Cilandak Barat, Utan Kayu Selatan, Malaka Sari, dan Pulau Panggang.

Penilaian mencakup empat kategori, yaitu Bersih, Nyaman, Indah, dan Sejahtera. Kategori Bersih menilai inovasi pengelolaan sampah, sanitasi, dan kampanye sadar lingkungan. Kategori Nyaman mencakup keamanan, keteraturan, respons layanan publik, dan ruang ramah warga. Kategori Indah berfokus pada penataan ruang publik dan estetika lingkungan, sedangkan kategori Sejahtera meliputi pemberdayaan UMKM, layanan sosial, inklusi sosial, dan partisipasi masyarakat.

Penjurian final melibatkan empat orang juri, yaitu Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota Nirwono Joga, Ketua Umum Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Lingkungan Indonesia Endra S. Atmawidjaja, Dewan Pembina Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Wicaksono Sarosa, serta pengamat tata kota Yayat Supriyatna.

Selain penilaian oleh dewan juri, para finalis ditantang menyelenggarakan Festival Kelurahan untuk menampilkan potensi wilayah, inovasi, program unggulan, serta keterlibatan aktif masyarakat. Sigit menyebut keterlibatan warga menjadi unsur penting dalam membangun tata kelola wilayah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Sinergi di tingkat akar rumput menjadi pijakan dalam menemukenali masalah, membangun semangat gotong royong sekaligus menumbuhkan kreativitas warga dalam melahirkan inovasi atas tantangan perkotaan. Ini adalah modal sosial yang menjadi fondasi utama bagi ketahanan serta keberlanjutan kota,” tuturnya.

Menurut Sigit, penguatan peran kelurahan turut mendukung transformasi Jakarta menuju pusat perekonomian nasional dan kota global. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi antarperangkat daerah, kolaborasi dengan masyarakat, serta pengembangan inovasi yang tetap mempertahankan karakteristik budaya lokal.

Nama Benyamin S Award sendiri terinspirasi dari almarhum Benyamin Sueb, seniman dan budayawan Betawi yang dikenal melalui karya-karyanya. Rangkaian Benyamin S Award 2026 dijadwalkan berlanjut dengan penyerahan penghargaan kepada para pemenang pada 30 Oktober 2026.

“Harapannya, ajang Benyamin S Award dapat menjadi ruang belajar kolektif dalam memperkuat tata kelola wilayah, menumbuhkan kepemimpinan yang melayani, dan menghidupkan budaya kolaborasi yang menjadi ciri khas warga Jakarta,” pungkas Sigit.(Sutarno)

Continue Reading

Ibukota

Penataan Kawasan Pasar Koja Baru Kel.Tugu Utara Kedepankan Pendekatan Humanis

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Sebanyak 75 personel gabungan melakukan penataan kawasan Pasar Koja Baru di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara Rabu (14/10/2026).

Penataan dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum, memperlancar arus lalu lintas, serta menjaga kebersihan saluran air.

Wakil Camat Koja, Shalih Nopiansyar didampingi Agam Manpol PP dan Kusmadi mengatakan, penataan kawasan pasar dilakukan untuk memastikan trotoar dan badan jalan dapat digunakan sesuai peruntukannya

“Penataan ini bertujuan menciptakan kawasan pasar yang tertib, bersih, aman, dan nyaman. Kami mengedepankan pendekatan humanis agar pedagang dan masyarakat memahami pentingnya menjaga fungsi fasilitas umum,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, dengan melibatkan unsur Satpol PP, Sudin Perhubungan, TNI/Polri, PPSU, Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH), Satlinmas, serta pengurus RT/RW, LMK, dan FKDM.

“Keberhasilan penataan membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk pedagang dan warga. Karena itu, pengawasan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar fasilitas umum tidak kembali digunakan,” katanya.

Sementara itu, Lurah Tugu Utara, Kusmadi mengatakan, penataan kawasan Pasar Koja Baru juga menyasar kebersihan lingkungan dan kelancaran akses masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, petugas menertibkan satu auning liar dan 22 lapak pedagang kaki lima (PKL). Puing-puing sisa lapak langsung diangkut, sedangkan saluran air dibersihkan bersama petugas PPSU dan Sudin LH untuk mencegah potensi genangan.

“Pasca penataan, pengawasan bersama aparat wilayah akan terus diperketat agar kawasan tetap tertata,” ungkapnya.

Kusmadi berharap, penataan secara bersama ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan kebersihan kawasan pasar.

“Pasar merupakan pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, penataannya perlu didukung bersama agar pedagang dapat berusaha dengan tertib, sementara pejalan kaki dan pengguna jalan merasa nyaman,” tandasnya.Bang Opung Chairul Hasibuan Tokoh masyarakat Koja menggatakan.” Kami sangat mengaspresiasi Gebrakan Camat dan lurah dalam penataan wilayahnya.” Ungkapnya di lokasi.(Sutarno)

Continue Reading

Ibukota

Dr.H.Pramono Anung Gubernur DKJ, Lantik 368 Pejabat Fungsional

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com.- Gubernur DKI Jakarta, Dr.H.Pramono Anung di Hari Rabu Kramat kembali melantik 368 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/10).

Dalam acara tersebut, sebanyak 282 orang guru turut dilantik dan lainnya berasal dari bidang kesehatan, kebencanaan, teknologi informasi, transportasi, analisis kebijakan, dan bidang strategis lainnya.

“Baru saja saya melantik 368 pejabat fungsional di Pemerintah DKI Jakarta dan terbanyak dari jumlah itu 282 adalah guru,” ujar Pramono.

Gubernur mengingatkan, jabatan yang diberikan merupakan sebuah amanah dan ujian yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Ia pun berharap para pejabat yang baru dilantik dapat menjalan tugas sebaik-baiknya serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

“Sebelum diberi jabatan sebenarnya orang itu belum teruji. Tetapi begitu diberikan jabatan, apakah perilakunya berubah atau tidak? Apakah menggunakan kekuasaan dalam jabatan itu sesuai dengan aturan yang diperuntukkan baginya? Apakah jabatan itu memberikan manfaat bagi orang banyak?,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Gubernur juga mengapresiasi para guru yang telah berdedikasi menjadikan Jakarta sebagai kota pelajar nomor satu di Indonesia. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, kata dia, terus memperkuat kebijakan di sektor pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tak hanya itu, Jakarta juga meraih peringkat pertama dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan di sektor kesehatan, Jakarta memiliki fasilitas kesehatan yang lengkap, yakni 31 rumah sakit daerah, 44 puskesmas, dan 292 puskemas pembantu.

Selain itu, Jakarta juga memiliki lebih dari 580 pasukan putih yang siap memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat.

“Sehingga dengan demikian hampir setiap penduduk di Jakarta sebenarnya tersentuh oleh fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta,” katanya.

Gubernur juga mengapresiasi capaian Badan Kepegawaian Daerah yang meraih nilai 95,06 dalam penilaian Akreditasi Kompetensi ASN oleh BKN RI.

“Mudah-mudahan ini bisa terus dipertahankan karena untuk meraih ini juga tidak gampang,” kata dia.(Sutarno)

Continue Reading
Advertisement

Trending