JAKARTA — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 261/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola penanggulangan bencana secara nasional.

Anggota Komisi VIII DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan, putusan tersebut jangan hanya dilihat dari aspek penetapan apakah suatu bencana berstatus nasional atau daerah. Lebih jauh, putusan ini harus menjadi dorongan bagi pemerintah untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terukur, responsif, terintegrasi, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.

“Putusan MK ini bukan semata-mata soal status bencana nasional. Ini harus kita jadikan momentum untuk membenahi tata kelola penanggulangan bencana secara menyeluruh, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, tanggap darurat, sampai rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Kariyasa.

MK dalam Putusan Nomor 261/PUU-XXIII/2025 memaknai Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007 dengan menetapkan lima indikator dalam penentuan status dan tingkat bencana, yakni jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Untuk penetapan status bencana nasional, sekurang-kurangnya tiga indikator harus terpenuhi dengan menempatkan jumlah korban sebagai indikator utama yang wajib dipenuhi.

Menurut Kariyasa, parameter tersebut penting karena memberikan kepastian yang lebih terukur dalam pengambilan keputusan. Namun, yang tidak kalah penting adalah memastikan parameter tersebut terhubung dengan sistem penanggulangan bencana yang bekerja sejak sebelum bencana terjadi.

“Jangan sampai kita baru sibuk membahas status setelah korban berjatuhan. Yang harus diperkuat adalah bagaimana negara hadir sebelum bencana terjadi, bagaimana risiko dipetakan, bagaimana masyarakat diberi peringatan, bagaimana evakuasi dilakukan, dan bagaimana pemerintah memastikan penanganan berjalan cepat ketika bencana terjadi,” ujarnya.

Kariyasa menilai penguatan Early Warning System (EWS) harus menjadi bagian penting dari pembenahan tersebut, khususnya di wilayah yang memiliki risiko bencana tinggi.

Menurutnya, sistem peringatan dini tidak cukup hanya dengan memasang alat atau sensor. Sistem tersebut harus dipastikan mampu mendeteksi ancaman, mengolah informasi, menyampaikan peringatan secara cepat kepada masyarakat, dan diikuti dengan prosedur evakuasi yang jelas.

“Peringatan dini harus sampai kepada masyarakat dalam bahasa yang mudah dipahami dan pada waktu yang cukup untuk menyelamatkan diri. Karena itu, kita perlu memastikan alatnya berfungsi, datanya terintegrasi, jalur komunikasinya jelas, pemerintah daerah siap, dan masyarakat rutin mendapatkan edukasi serta simulasi,” kata Kariyasa.

Ia juga menekankan pentingnya memperjelas pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BPBD, dan seluruh pemangku kepentingan dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.

“Jangan sampai ada persoalan koordinasi ketika bencana terjadi. Siapa yang menerima informasi, siapa yang mengambil keputusan, siapa yang mengeluarkan peringatan, siapa yang melakukan evakuasi, dan siapa yang memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, semuanya harus jelas,” ujarnya.

Selain itu, Kariyasa mendorong agar kebijakan anggaran penanggulangan bencana tidak hanya berorientasi pada pembiayaan setelah bencana terjadi. Anggaran mitigasi dan kesiapsiagaan harus mendapatkan perhatian yang memadai.

“Paradigma kita harus bergeser dari responsif menjadi lebih preventif. Belanja untuk mitigasi, kesiapsiagaan, penguatan EWS, edukasi masyarakat, pemetaan risiko, dan pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana harus dipandang sebagai investasi untuk menyelamatkan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, putusan MK juga perlu ditindaklanjuti dengan memastikan adanya aturan teknis yang mampu menerjemahkan indikator-indikator tersebut ke dalam ukuran yang objektif dan dapat diterapkan secara konsisten.

“Lima indikator yang diberikan MK harus diterjemahkan menjadi parameter teknis yang jelas. Jangan sampai di lapangan masih terjadi perbedaan tafsir mengenai kapan suatu indikator dianggap terpenuhi. Ini penting agar keputusan pemerintah cepat, transparan, berbasis data, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Kariyasa.

Kariyasa menambahkan, Komisi VIII DPR RI akan terus mendorong penguatan kebijakan penanggulangan bencana, termasuk dari sisi pengawasan dan penganggaran.

“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan penanggulangan bencana bukan hanya apakah status bencana nasional ditetapkan atau tidak. Ukuran yang paling penting adalah seberapa cepat kita bisa mencegah korban, melindungi masyarakat, memberikan pertolongan ketika bencana terjadi, dan membantu masyarakat pulih serta kembali menjalani kehidupan,” kata Kariyasa.

“Putusan MK ini harus kita jadikan momentum untuk membangun sistem penanggulangan bencana nasional yang lebih kuat, dari hulu sampai hilir. Negara harus hadir sebelum bencana, saat bencana, dan setelah bencana,” pungkasnya.

JAKARTA – Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap seorang perempuan di kawasan Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat, resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Korban yang diduga mengalami kekerasan oleh suaminya juga telah mendatangi UPTD PPA DKI Jakarta untuk mendapatkan pendampingan dan perlindungan.

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/6892/IX/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 15 September 2026 pukul 21.30 WIB. Dugaan kekerasan terjadi pada 9 September 2026 di Jalan Laksa 1, Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

Berdasarkan uraian dalam laporan, dugaan KDRT terjadi setelah korban SN dan terlapor IL yang merupakan suami sah korban terlibat cekcok.

Dalam peristiwa tersebut, korban diduga dijambak dan dipukuli hingga mengalami sejumlah luka, di antaranya memar pada beberapa bagian tubuh, lebam pada wajah, serta luka di bagian dalam mulut.

Kasus ini disebut bukan kali pertama pasangan tersebut terlibat persoalan rumah tangga. Berdasarkan keterangan keluarga korban, keduanya juga sempat terlibat cekcok dan dugaan KDRT pada 2022.

Persoalan tersebut ketika itu diselesaikan di Polsek Tambora melalui sebuah perjanjian. Dalam kesepakatan tersebut, terlapor disebut berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Namun, menurut keterangan keluarga korban, dugaan kekerasan kembali terjadi pada September 2026 hingga korban harus mendapatkan perawatan medis.

Korban saat ini masih menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Setelah mendapatkan penanganan medis, korban bersama orang tuanya mendatangi UPTD PPA DKI Jakarta untuk menyampaikan kondisi trauma psikis yang dialami sekaligus meminta pendampingan hukum dan psikologis.

Pihak keluarga juga meminta pendampingan untuk memastikan korban mendapatkan pemeriksaan medis lanjutan melalui visum et repertum, pendampingan psikolog untuk menangani trauma, serta perlindungan atau rumah aman apabila kondisi korban membutuhkan.

“Selain lapor ke Polda, kami juga sudah ke UPTD PPA DKI. Kami ingin anak saya tidak hanya sembuh fisiknya, tapi juga traumanya didampingi negara. Pelaku harus bertanggung jawab,” ujar pihak keluarga korban kepada media di Polda Metro Jaya.

Perkara tersebut dilaporkan dengan sangkaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, termasuk Pasal 44 juncto Pasal 5 huruf a dan/atau Pasal 45.

Dengan adanya laporan resmi tersebut, penanganan perkara selanjutnya berada pada aparat penegak hukum. Sementara pendampingan UPTD PPA DKI Jakarta diharapkan dapat membantu memastikan hak dan kebutuhan korban selama menjalani proses pemulihan serta proses hukum.

Jakarta, Hariansentana.com. – Pengurus Wilayah Online dan Digital – PWOD, Komunitas Jurnalis Jakarta Utara menyikapi sikap Kepala Sub Bagian Umum Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Utara (AD) yang diduga memblokir sejumlah nomor WhatsApp wartawan dan media liputan di wilayah Jakarta Utara.

Tindakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik yang wajib dipegang oleh pejabat pemerintah.

Demikian hal tersebut diungkapkan Ketua PWOD Jakarta Utara, Chaerulsyah Hasibuan.(Opung) di lingkungan kantor Walikota Jakarta Utara, Selasa (16/9/2026).Sore.

“Sebagai pejabat publik, seharusnya menghormati keterbukaan informasi publik. Namun yang bersangkutan justru terkesan tidak bersahabat dengan wartawan,” tambah Opung.

Menurutnya, komunikasi antara pemerintah khususnya BPN Jakut dan kepulauan bersama media merupakan hal penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sesuai KIP,(Keterbukaan Informasi Publik) kritik dari media terhadap pelayanan publik seharusnya dijadikan bahan evaluasi, bukan alasan untuk memutus komunikasi.

Opung menegaskan, pihaknya akan melayangkan surat resmi kepada Ombusman apabila tidak ada evaluasi maupun teguran dari Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta atau Plt.Kepala Kantor BPN Jakarta Utara dan Kepulauan seribu.

Diharapkan, pimpinan Kakanwil BPN Jakarta dapat segera melakukan evaluasi. Persoalan seperti ini dapat mencederai semangat demokrasi dan keterbukaan informasi publik,” pungkas Opung.

Hal senada disampaikan Cipto Umboro.wartawan Senior biasa di panggil Aki Cipto, Ia meminta pejabat publik tidak menjadikan kritik media sebagai hal personal.

“Seharusnya pejabat publik tidak baper ketika ada kritik terkait pelayanan. Kalau benar semua nomor WhatsApp media liputan Jakarta Utara diblokir, ini patut dipertanyakan,” kata Cipto.

Menurutnya sinergi antara lembaga pemerintahan dan media harus dibangun melalui komunikasi yang terbuka. Ia menilai Kasubag Umum memiliki peran strategis sebagai pusat informasi di lingkungan BPN Jakarta Utara. “Kiranya kepala Kakanwil DKI Jakarta untuk mengevaluasi kinerja Kasubag BPN Jakut,” pintanya.

Hingga berita ini diturunkan, Kasubag Umum BPN Jakarta Utara belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi terkait dugaan pemblokiran tersebut. (Sutarno)