JAKARTA — Seorang ibu rumah tangga bernama Perawati mempertanyakan lambannya penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi yang menyeret nama Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, Handri Satrio, beserta istrinya, Larasati.

Meski laporan telah dibuat sejak dua tahun lalu di Polda Metro Jaya, hingga kini kasus tersebut disebut belum menunjukkan kepastian hukum.

Laporan itu tercatat dengan Nomor: LP/B/7346/XII/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA. Dalam laporannya, korban mengaku mengalami kerugian mencapai Rp2,3 miliar akibat dugaan investasi fiktif dengan modus bisnis bongkar muat batu bara.
Kuasa hukum korban dari BS Law Firm, Ronny P. Manullang, menyebut kliennya tertarik berinvestasi karena percaya terhadap profesi terlapor sebagai hakim.

“Klien kami ditawari investasi dengan janji keuntungan Rp70 juta per bulan selama 12 bulan. Modal disebut akan dikembalikan penuh setelah masa investasi selesai. Karena yang menawarkan adalah seorang hakim aktif dan istrinya, korban akhirnya percaya,” ujar Ronny P. Manullang dalam keterangannya, Rabu (20/05/2026).

Menurut Ronny, dana investasi tersebut disebut akan digunakan untuk pembiayaan usaha bongkar muat batu bara milik ayah mertua Handri Satrio. Namun setelah uang diserahkan, keuntungan yang dijanjikan tak kunjung diberikan.

“Sudah berjalan hampir dua tahun, keuntungan tidak ada, modal juga tidak dikembalikan. Bahkan korban bersama ibunya yang sudah lansia berusia 78 tahun terus berupaya meminta itikad baik, tetapi tidak mendapat kepastian,” katanya.

Ronny juga mengungkapkan adanya dugaan aliran dana ke rekening keluarga pihak terlapor. Karena itu, pihaknya menduga dugaan penipuan dan penggelapan dilakukan secara bersama-sama.

“Dugaan kami, ini tidak dilakukan sendiri. Ada dugaan keterlibatan pihak keluarga karena terdapat aliran dana ke rekening orang tua Larasati. Kami juga mendapat informasi adanya korban lain,” tegasnya.
Ia menilai proses penanganan perkara di tahap penyidikan Polda Metro Jaya jalan di tempat dan menimbulkan tanda tanya besar bagi korban.

“Semua unsur pidana menurut kami sudah terpenuhi. Tetapi sampai hari ini belum ada penetapan tersangka. Ini yang membuat korban bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan penanganan perkara ini?” ujar Ronny.

Pihak korban, lanjut dia, dalam waktu dekat akan melayangkan pengaduan ke Divisi Profesi dan Pengamanan Polri terkait dugaan ketidakprofesionalan penyidik dalam menangani perkara tersebut.
Selain itu, korban juga berencana mengadu ke Komisi III DPR RI serta Badan Peradilan Umum untuk meminta pengawasan terhadap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan terlapor.

“Jangan sampai ada kesan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Klien kami hanya ingin keadilan dan kepastian hukum. Profesi hakim adalah profesi mulia, sehingga ketika ada dugaan tindak pidana, penanganannya juga harus transparan dan profesional,” kata Ronny.

Redaksi sudah berupaya melakukan konfirmasi serta klarifikasi kepada Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto.  Namun hingga berita ini dipublikasikan, belum  ada keterangan resmi dari pihak Humas Polda Metro Jaya, maupun dari Handri Satrio terkait dugaan penipuan Rp 2,3 M tersebut.

Jakarta, Hariansentana.com.- Persatuan Wartawan Indonesia mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat dan menahan rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 saat berlayar menuju Gaza, Palestina. Dalam rombongan tersebut terdapat sejumlah jurnalis asal Indonesia yang sedang menjalankan tugas peliputan kemanusiaan.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menilai tindakan pencegatan terhadap misi sipil dan kemanusiaan, termasuk terhadap para jurnalis, merupakan bentuk tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan mencederai prinsip perlindungan terhadap kerja pers di wilayah konflik.

“Kami mengecam keras tindakan Israel yang mencegat dan menahan rombongan misi kemanusiaan menuju Gaza, termasuk jurnalis Indonesia yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Keselamatan insan pers harus dihormati dan dilindungi dalam situasi apa pun,” kata Akhmad Munir di Jakarta, Selasa (19/05)

Jurnalis Indonesia yang tergabung dalam misi tersebut yakni Bambang Noroyono dan Thoudy Badai dari Republika serta Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo.

Menurut Munir, kehadiran jurnalis dalam misi tersebut bertujuan menyampaikan fakta kemanusiaan kepada publik internasional, bukan menjadi bagian dari konflik. Karena itu, seluruh pihak wajib menghormati independensi dan keselamatan wartawan.

“Pers hadir untuk menyampaikan fakta dan suara kemanusiaan kepada dunia. Tidak boleh ada intimidasi ataupun tindakan yang mengancam keselamatan jurnalis yang menjalankan tugas profesinya,” ujarnya.

Berdasarkan informasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, sedikitnya 10 kapal dalam misi Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 ditahan aparat Israel, di antaranya kapal Amanda, Barbaros, Josef, dan Blue Toys.

Hingga kini, kapal yang membawa para jurnalis Indonesia belum dapat dihubungi dan kondisi awak kapal masih belum diketahui secara pasti.

PWI Pusat juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah diplomatik Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk memastikan keselamatan dan perlindungan seluruh warga negara Indonesia dalam misi tersebut.

Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyatakan terus berkoordinasi dengan Kemlu serta perwakilan RI di berbagai negara guna memantau perkembangan situasi dan menyiapkan langkah perlindungan terhadap para WNI.

Kementerian Luar Negeri RI juga telah melakukan koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman guna mengantisipasi proses perlindungan maupun pemulangan warga negara Indonesia apabila diperlukan.

“Doa dan harapan kami menyertai seluruh jurnalis dan relawan kemanusiaan agar diberikan keselamatan dan segera dapat kembali dengan selamat,” tutup Akhmad Munir.(Sutarno)

Jakarta, Hariansentana.com.– Kejaksaan Negeri Jakarta Timur resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin jahit pada Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Kota Administrasi Jakarta Timur tahun anggaran 2022 hingga 2024. Kerugian negara dalam perkara ini ditaksir mencapai lebih dari Rp 4 miliar.

Penetapan tersangka diumumkan Kejari Jakarta Timur melalui press release resmi tertanggal 18 Mei 2026. Tiga tersangka tersebut masing-masing berinisial IRM selaku Direktur PT SCS sebagai penyedia pengadaan mesin jahit tahun 2022-2024, PAR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2022, serta DER selaku PPK tahun 2023 dan 2024.

Kasus ini bermula dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan fasilitas sarana produksi untuk program penumbuhan wirausaha industri baru berupa pengadaan mesin jahit Singer tipe M1155 dan M1255.

Dalam penyelidikan, Tim Penyidik Pidana Khusus Kejari Jakarta Timur telah memeriksa sedikitnya 30 orang saksi, meminta keterangan ahli, hingga melakukan penggeledahan dan penyitaan sejumlah dokumen serta barang bukti lainnya.

“Tim Penyidik Pidsus Kejari Jakarta Timur telah mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menaikkan status tiga orang saksi menjadi tersangka,” demikian isi keterangan resmi Kejari Jakarta Timur

Berdasarkan kronologi perkara, Sudin PPKUKM Jakarta Timur diketahui mengalokasikan anggaran pengadaan mesin jahit selama tiga tahun berturut-turut.

Pada tahun 2022 dilakukan pengadaan 800 unit mesin jahit Singer tipe M1155 dengan nilai total Rp2,72 miliar. Kemudian tahun 2023 kembali dilakukan pengadaan 800 unit mesin jahit Singer tipe M1255 senilai Rp3,28 miliar. Sementara pada tahun 2024 diadakan lagi 800 unit mesin jahit tipe serupa dengan nilai mencapai Rp3,05 miliar.

Seluruh proses pengadaan dilakukan melalui sistem E-Purchasing Katalog Elektronik atau E-Katalog.

Namun, penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam penyusunan spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta Kerangka Acuan Kerja (KAK). Data yang digunakan diduga berasal dari pihak penyedia, yakni PT SCS, dan bukan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tak hanya itu, ditemukan pula perubahan spesifikasi teknis yang tidak dilengkapi justifikasi teknis sehingga menyebabkan dugaan mark up atau kemahalan harga dalam pengadaan mesin jahit tersebut.

Akibat perbuatan para tersangka, negara disebut mengalami kerugian sebesar Rp4.078.551.737 berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DKI Jakarta.

Dalam perkara ini, para tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Usai pemeriksaan, tersangka PAR ditahan di Rutan Kelas I Cipinang, sedangkan IRM ditahan di Rutan Kelas II Pondok Bambu selama 20 hari ke depan, terhitung mulai 18 Mei hingga 6 Juni 2026 untuk kepentingan penyidikan. Sementara tersangka DER tidak hadir dalam pemeriksaan dengan alasan sakit

Press release tersebut ditandatangani oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Yogi Sudharsono, SH., MH.(Sutarno)