Connect with us

Ekonomi

Gelar Apel May Day 2024, Ketua SP PLN: Jangan Hanya Sekedar Cari Untung, Perusahaan Harus Pertimbangkan Pekerja Juga

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com – Serikat Pekerja PT PLN (Persero) menggelar Apel peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Lapangan PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Stasiun Gambir Jakarta, Rabu 1 Mei 2024 pukul 15.00 Wib. Apel kegiatan tersebut dipimpin langsung Ketua Umum DPP Serikat Pekerja PT PLN (Persero) M. Abrar Ali dan dihadiri perwakilan setiap DPD SP PLN dari berbagai daerah di Indonesia.

Abrar Ali yang didamping para Ketua DPD SP se Indonesia, mengungkapkan bahwa hari libur yang dirayakan pada setiap tanggal 1 Mei adalah untuk menghormati pemogokan umum yang berpuncak pada peristiwa Haymarket pada tahun 1886.
Menurutnya, May Day adalah hal tentang jaminan bahwa pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang aman, upah yang adil, dan hak-hak lainnya.

“Jadi perusahaan tidak boleh berfungsi hanya sekedar untuk menghasilkan keuntungan saja, tetapi harus mempertimbangkan pekerjanya juga. Tanpa buruh, perusahaan tidak akan pernah bisa mencapai kejayaan. Oleh sebab itu, perusahaan harus memperhatikan kepedulian dan kebutuhan para pekerjanya,” kata Abrar.

Lebih jauh Abrar menyatakan, dalam peringatan May Day 1 Mei 2024 ini SP PLN mengambil tema Memperkuat Posisi BUMN  di masa Transisi Energi untuk Kepentingan rakyat indonesia.

“Bagi kami Serikat Pekerja mempunyai peran penting dalam pengelolaan kebijakan transisi energi di Indonesia, dengan memastikan bahwa transisi energi baru ini dimiliki dan dikelola oleh negara. Namun saat ini, secara regulasi dan kapasitas, baik daerah maupun nasional, belum sepenuhnya siap untuk transisi energi,” papar Abrar.

Menurut dia, transisi energi di Indonesia juga harus memperhatikan dampak sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat. Selain itu, transisi energi juga harus mempertimbangkan aspek kedaulatan energi, agar tidak terjebak dalam ketergantungan teknologi dan hutang asing.

“Pendekatan transisi energi yang adil dan demokratis harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, serikat pekerja, masyarakat adat, dan masyarakat sipil,” katanya.

Dari perspektif konstitusional, lanjut dia, transisi energi harus sesuai dengan amanat konstitusi yaitu tetap dikuasai oleh Negara demi menyediakan energi yang terjangkau bagi masyarakat, aman bagi lingkungan dan pelanggan.

“Ini berarti bahwa kebijakan dan praktik transisi energi harus memastikan akses energi yang adil dan terjangkau, serta perlindungan lingkungan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Lebih jauh ia mengatakan, posisi strategis serikat pekerja/serikat buruh lahir dari kesadaran bahwa Pasal 33 UUD 1945 mengatur pengelolaan sumber daya energi dan mineral yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan dikuasai oleh negara.

“Oleh karena itu, serikat pekerja tidak sekedar memperjuangkan kepentingan buruh, lebih luas dari itu menjamin hak konstitusional warga negara terkait ketenagalistrikan,” tukasnya.

Abrar juga menyayangkan hingga saat ini roadmap ketenagakerjaan untuk Just Energy Transition belum ada. Seharusnya, kata dia, pekerja sebagai kelompok pertama yang paling terdampak harus dilibatkan. Sehingga ada kepastian kerja yang layak, K3 dan pekerjaan yang inklusif.

Terkait dengan K3, pihaknya   menyerukan keselamatan dan kesehatan pekerja merupakan bagian dari hak-hak pekerja yang harus dilindungi, agar selalu memastikan setiap lingkungan kerja aman dan memberikan perlindungan kepada pekerja dari risiko pekerjaan dengan memperbaiki unsafe condition yang ada di tempat kerja, memastikan APD dan peralatan kerja dalam kondisi baik dan sesuai standar, memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada pekerja, memfasilitasi medical check up kepada pekerja, melakukan review SOP secara rutin dan mengoptimalkan fungsi pengawasan di lapangan.

“Oleh karena ini kepada para pekerja agar melakukan komunikasi dengan manajemen atau PIC yang bertanggung jawab jika menemukan unsafe condition seperti APD dan peralatan kerja rusak, sertifikat kompetensi sudah habis/kadaluarsa, SOP pekerjaan yang tidak ada/tidak up to date, dan kondisi lain yang dirasa berpengaruh kepada keselamatan kerja,” jelasnya.

Pihaknya juga mengapresiasi dan mendukung statement Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam Forum BUMN yang menyampaikan bahwa tantangan dalam transisi energi di Indonesia adalah saat ini belum memiliki jaringan antar pulau (inter island grid), sub sistem kelistrikan di Indonesia masih terpisah-pisah.

“Ini menjadi tantangan besar karena Jawa sekarang base load-nya hampir semua batubara, perlu waktu untuk memastikan bahwa transmisinya nyambung dulu dari Sumatera paling nggak, atau kalau nggak ke depan dari Kalimantan dan produksi hidro geothermal cukup baru kita bisa melakukan transisi secara efektif, transisi energi ini harus dilakukan hati-hati. Listrik yang dihasilkan tarifnya harus terjangkau oleh masyarakat dan harus dipastikan PT PLN (Persero) tidak mengalami kesulitan keuangan,” paparnya lagi. 

Untuk itu, SP PLN siap mendukung dan mengawal Wamen BUMN agar ada kepastian bahwa transisi energi adalah tanggung jawab negara atau pemerintah sementara PLN berlaku sebagai pelaksana atau operatornya.

“Sumber anggaran $85 miliar harus ditanggungjawabi oleh negara, agar PLN dapat melaksanakan mandatory tersebut,” pungkasnya.

Setelah apel selesai, peserta dari Serikat Pekerja PLN mengikuti Apel Gabungan Forum Serikat Pekerja BUMN di Lapangan Stasiun Gambir yang dihadiri oleh M.Abrar Ali, Ketua DPP Serikat Pekerja PT PLN (Persero) yang juga Sekjend Federasi SP BUMN, Edy Suryanto Ketua Umum SP KAI ex officio Presiden Federasi SP Perkeretaapian, Ari Gumelar Ketua Serikat Pekerja PT Pertamina (Persero), Ketut Suhardiono Ketua Umum SP Pegadaian, dan Rudy Handoko Ketua Umum SP PT INKA.(s)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

Penerapan CCS Krusial untuk Wujudkan Bisnis Karbon di Industri Hulu Migas

Published

on

By

Tangerang, Hariansentana.com – Industri hulu migas menjadi salah satu industri paling potensial untuk menerapkan bisnis perdagangan karbon. Penerapannya bergantung pada para pelaku usaha bisa menerapkan teknologi Carbon Capture Storage (CCS). Dengan kemampuan finansial dan teknologi yang dimiliki, industri hulu migas penerapan perdagangan karbon diyakini bisa terwujud.

Hadi Setiawan, Analis Kebijakan Kementerian Keuangan, mengungkapkan saat ini pemerintah terus bergerak memperbaiki  regulasi. Saat ini usulan perbaikan regulasi sekaligus penambahan aturan pelaksana dalam pembahasan  pemerintah. Turunan Peraturan Presiden No 14/2024  tentang penyelenggaraan kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon.

Menurut dia penerapan carbon pricing paling cocok di industri hulu migas baru bisa diimplementasikan ketika teknologi Carbon Capture Storage (CCS) sudah berjalan.

Hadi menjelaskan  perdagangan karbon di industri hulu migas memang belum optimal sehingga harus distimulus dengan dukungan regulasi yang menarik. Hal ini juga yang disadari oleh pemerintah.

“Mereka (industri hulu migas) keluarin emisi caranya salah satu strategi dengan CCS kita sudah bikin aturannya. Turunannya masih proses mudah-mudahan bisa segera keluar. kalau sudah ada diharapkan migas bisa partisipasi turunkan emisi,” jelas Hadi.

Pelaku usaha  sebenarnya bisa mendapatkan keuntungan lebih jika sudah menerapkan CCS. Kelebihan CCS ini yang dapat digunakan sebagai sumber pendapatan baru perusahaan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penerapan Nilai Ekonomi Karbon Dalam Rangka Pencapaian Target NDC dan Pengendalian Emisi GRK Dalam Pembangunan Nasional, dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerapan Nilai Ekonomi Karbon.

Pada bulan September tahun lalu, Bursa Efek Indonesia mendirikan Bursa Karbon atau Carbon Exchange untuk mendukung pelaksanaan perdagangan karbon. Tapi hingga kini  belum ada perusahaan migas yang ambil bagian dalam perdagangan karbon secara langsung.

Edwin Hartanto, Kepala Unit Pengembangan Carbon Trading IDX Carbon, menjelaskan ekosistem dalam perdagangan karbon memang perlu lebih disiapkan. Aturan pelaksana menjadi kuncinya.

Menurut Edwin hulu migas punya peluang sangat baik dalam terlibat di bisnis perdagangan karbon apalagi jika sudah diterapkan CCS. Dalam praktiknya jika perusahaan migas punya teknologi CCS dengan kapasitas lebih besar ketimbang emisi yang dihasilkan, kelebihan kapasitas itu yang bisa ditawarkan ke pihak lain.

“Perusahan migas ini kayanya advance di teknologi CCS walaupun bilangnya masih mahal kita mau ini terus didobrak teknologi biar lama-lama harganya turun buat proyek harga karbon kredit bisa naik. Syaratnya yang harus difokuskan kalau keluarin emisi tinggi buat mereka (perusahaan) dulu kalau kapasitas carbon capture lebih, sisanya bisa dijual, peluangnya di situ,” jelas Edwin.

 Sementara Carbon Trade Associations, Riza Suarga menilai pasar carbon di Indonesia masih belum terbiasa denan aktifitas perdagangan karbo apalagi di sektor hulu migas.

“Untuk itu peran lebih pemerintah sangat diperlukan membuat iklim perdagangan karbon lebih ramah terhadap pelaku usaha. Market masih nervous tapi Indonesia pemerintahnya sangat mendukung,” kata Riza.(s)

Continue Reading

Ekonomi

Penerapan Teknologi Tepat Guna Jaga Keberlangsungan Produksi Migas

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Salah satu elemen utama dalam kegiatan operasi produksi migas adalah penerapan teknologi yang bisa berdampak langsung terhadap keekonomian proyek serta keberlanjutan operasi perusahaan.

Vice President Shandong Kerui Petroleum Technology, Eric Hou mengatakan, perkembangam teknologi di hulu migas sangat cepat. Di Indonesia hal itu justru jadi keharusan untuk menjawab tantangan hulu migas yang dihadapkan pada kegiatan di operasi di lapangan – lapangan migas yang sudah mature.

“Kami merupakan perusahaan service terintegrasi yang menawarkan solusi bagi perusahaan yang mengelola lapangan-lapangan mature yang sedang berusaha untuk meningkatkan produksi migasnya,” kata Eric dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

Menurut Eric, KERUI merupakan perusahaan jasa penyedia solusi dan layanan terintegrasi berbasis teknologi yang berfokus pada stimulasi migas serta inovasi teknologi minyak.

Bisnis KERUI meliputi jasa teknis pengembangan ladang minyak dan gas, energi bersih (gas alam, metana batu bara, shale gas, dll) dan energi baru (panas bumi). 

“Kami menyediakan solusi dan layanan terintegrasi bagi pelanggan, seperti persiapan rencana eksplorasi dan pengembangan, pengeboran dan workover, rekahan dan stimulasi, EOR gas, DOM lapangan minyak dan gas (pengembangan, operasi dan pemeliharaan), investigasi laboratorium in-house, bahan kimia ladang minyak.  aditif, alat downhole, dll,” papar Eric.

Penyelenggaraan IPA Convex 2024 jadi ajang bagi semua pihak yang terlibat di sektor hulu migas untuk meningkatkan kolaborasi. Produsen migas bisa melakukan seleksi secara langsung perusahaan yang sesuai untuk dijadikan sebagai mitra dalam berbisnis.

Pemilihan teknologi tepat guna di industri hulu migas termasuk dalam penetapan teknologi penerangan di ladang migas. Kegiatan pencarian cadangan maupun produksi migas tentu tidak hanya dilakukan pada siang hari tapi juga nonstop selama 24 jam untuk itu pemilihan teknologi penerangan cukup krusial.

Salah satu pemain utama dalam jasa penerangan ini adalah Oktech yang telah mensuplai alat penerangan bagi lebih dari 10 industri termasuk transportasi, pembangkit listrik, tambang, migas, petrokimia dan lainnya.

Sementara International Marketing Manager Oktech, Melody Liau menjelaskan bahwa Oktech punya pengalaman panjang dalam bisnis penerangan di industri ekstraktif termasuk migas. Sehingga saat ini memiliki produk alat penerangan yang selalu menjadi pilihan para pelaku usaha.

“Kami mengembangkan teknologi khusus dalam meterial alat penerangan kami, sehingga membuat produksi kami jauh lebih memiliki daya tahan,” tutup Melody.(s)

Continue Reading

Ekonomi

Sepanjang 2023, Pertamina Hulu Rokan Jadi Penghasil Migas Nomor 1 Indonesia

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Sepanjang 2023, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) berhasil mempertahankan posisinya sebagai penghasil minyak dan gas (migas) terbesar di Indonesia, dengan produksi sebesar 167.270 barel setara minyak per hari (BOEPD). Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Ruby Mulyawan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PHR, yang dihadiri dewan komisaris, dan perwakilan pemegang saham di Jakarta pada Kamis (16/5).

“Di tahun kedua beroperasi pasca proses alih kelola, PT Pertamina Hulu Rokan terus menunjukkan perkembangan yang sangat berarti. Perseroan mengakselerasi kegiatan eksplorasi dan pengembangan melalui berbagai terobosan dengan melakukan peningkatan keandalan peralatan pengeboran dan menerapkan kegiatan pengeboran secara paralel (offline activity), penerapan teknologi dan digitalisasi, serta melakukan investasi yang dapat mendukung peningkatan kinerja perusahaan,” kata Ruby.

Pada tahun 2023, PHR menjalankan strategi investasi yang tidak hanya terfokus pada peralatan operasional, tapi juga pada aspek pengembangan teknologi dan sumber daya manusia (SDM), serta investasi pada pengembangan bisnis (business development) dan non-bisnis (non-business development). Melalui langkah-langkah tersebut, kata Ruby, PHR mampu mempertahankan posisinya sebagai produsen minyak terbesar di Indonesia.

“Kami meyakini bahwa melalui program-program operasi, pengembangan bisnis dan inisiatif inovasi teknologi digital yang dijalankan sepanjang tahun 2023, PHR mampu meraih pertumbuhan yang berkelanjutan,” jelas Ruby.

Di tengah tantangan ekonomi global dan geopolitik, kinerja PHR ini mendapatkan apresisi dari Dewan Komisaris.

“Kami mengapresiasi upaya-upaya dari manajemen dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan di tahun 2023. Beberapa inisiatif yang dijalankan Direksi, seperti optimisasi rig drilling cycle time, optimisasi rig WOWS cycle time, well clustering program pengeboran, penambahan jumlah rig efektif, optimisasi sumur dan kerja ulang serta beberapa inisiatif lainnya dalam mendukung pencapaian RKAP PHR 2023”, kata Virano Gazi Nasution, Komisaris Utama PHR.

Lebih lanjut, Dewan Komisaris optimis PHR dapat meraih pertumbuhan yang baik pada 2024, kendati ekonomi global diprediksi masih akan cukup menantang, melalui peningkatan keandalan aspek keselamatan, instalasi dan peralatan, serta pengaplikasi teknologi dan digitalisasi.

Pada tahun 2023 banyak hal yang telah dilaksanakan oleh PHR, salah satunya adalah pembayaran dana Participating Interest (PI) sebesar 10% dengan total nilai Rp3,5 triliun kepada PT Riau Petroleum Rokan (RPR), sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola dana PI yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Riau.

Tak hanya itu, PHR juga berhasil menambah cadangan reserve migas sebesar 86,95 juta barel setara minyak (MMBOE), yang di atas target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PHR 2023 sebesar 73,51 MMBOE.

Seiring kinerja operasi, PHR juga memperhatikan aspek lingkungan. Dalam upayanya, pada 2023, PHR berhasil mereduksi emisi karbon dioksida (CO2) sebesar 74.827 ton dan meraih predikat Biru Proper (Public Disclosure Program for Environmental Compliance), yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk 3 (tiga) area operasi di Minas-Siak, Duri Steam Flood (DSF) dan Bekasap-Rokan.

“Sejalan dengan prinsip memberikan manfaat kepada Masyarakat, PHR menjalankan 24 program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dengan anggaran Rp 24,69 miliar, yang mampu menjangkau lebih dari 32 ribu penerima manfaat. Pelaksanaan program TJSL ini merupakan bagian dari penerapan prinsip keberlanjutan dalam rangka mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan Pemerintah,” papar Ruby.

Dalam menjalankan tata kelola perusahaan, PHR terus memperkuat komitmen untuk terus meningkatkan kualitas penerapan prinsip good corporate governance (GCG), dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan, baik terhadap struktur, organ dan mekanisme tata kelola. Pada Februari 2023, PHR menerima sertifikat ISO 37001:2016 atas komitmen dalam menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Sertifikat berstandar internasional ini diraih PHR setelah melalui serangkaian audit eksternal.

Sementara itu, berdasarkan perhitungan yang dilakukan PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat kesehatan PHR berdasarkan corporate rating adalah AAA. Hal ini menunjukkan kemampuan PHR memenuhi komitmen keuangan jangka panjang.

Ruby menilai, PHR berhasil melalui tahun 2023 yang penuh tantangan dengan capaian kinerja yang baik. Capaian ini tak lepas dari peran penting baik dari jajaran Dewan Komisaris, pemegang saham, SKK Migas dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta masyarakat.

“Terima kasih atas kerja sama yang sudah terjalin dengan baik selama ini. Dengan penuh optimisme, mari kita terus berkarya dan berinovasi untuk meningkatkan kemampuan Perseroan, sehingga PHR senantiasa berdiri kokoh dan terus berkembang sebagai Perseroan yang berprestasi dan berintegritas,” pungkas Ruby.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menambahkan, pengelolaan blok migas raksasa seperti Blok Rokan oleh Pertamina mencerminkan semangat Indonesia untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi nasional.

“Melalui kinerja 2023 ini, PHR berhasil membuktikan inovasi dan teknologinya mampu menjaga level produksi blok Rokan, sehingga menjadi salah satu produsen minyak terbesar di Indonesia. Di kompleks PHR, kami juga menempatkan pembangkit listrik tenaga surya seluas 28,2 hektar, hal ini juga menjadi kebanggaan Pertamina dalam pengembangan energi transisi,” jelas Fadjar.(s)

Continue Reading
Advertisement

Trending