Ekonomi
Sepanjang 2023, Pertamina Hulu Rokan Jadi Penghasil Migas Nomor 1 Indonesia
Jakarta, Hariansentana.com – Sepanjang 2023, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) berhasil mempertahankan posisinya sebagai penghasil minyak dan gas (migas) terbesar di Indonesia, dengan produksi sebesar 167.270 barel setara minyak per hari (BOEPD). Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Ruby Mulyawan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PHR, yang dihadiri dewan komisaris, dan perwakilan pemegang saham di Jakarta pada Kamis (16/5).
“Di tahun kedua beroperasi pasca proses alih kelola, PT Pertamina Hulu Rokan terus menunjukkan perkembangan yang sangat berarti. Perseroan mengakselerasi kegiatan eksplorasi dan pengembangan melalui berbagai terobosan dengan melakukan peningkatan keandalan peralatan pengeboran dan menerapkan kegiatan pengeboran secara paralel (offline activity), penerapan teknologi dan digitalisasi, serta melakukan investasi yang dapat mendukung peningkatan kinerja perusahaan,” kata Ruby.
Pada tahun 2023, PHR menjalankan strategi investasi yang tidak hanya terfokus pada peralatan operasional, tapi juga pada aspek pengembangan teknologi dan sumber daya manusia (SDM), serta investasi pada pengembangan bisnis (business development) dan non-bisnis (non-business development). Melalui langkah-langkah tersebut, kata Ruby, PHR mampu mempertahankan posisinya sebagai produsen minyak terbesar di Indonesia.
“Kami meyakini bahwa melalui program-program operasi, pengembangan bisnis dan inisiatif inovasi teknologi digital yang dijalankan sepanjang tahun 2023, PHR mampu meraih pertumbuhan yang berkelanjutan,” jelas Ruby.
Di tengah tantangan ekonomi global dan geopolitik, kinerja PHR ini mendapatkan apresisi dari Dewan Komisaris.
“Kami mengapresiasi upaya-upaya dari manajemen dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan di tahun 2023. Beberapa inisiatif yang dijalankan Direksi, seperti optimisasi rig drilling cycle time, optimisasi rig WOWS cycle time, well clustering program pengeboran, penambahan jumlah rig efektif, optimisasi sumur dan kerja ulang serta beberapa inisiatif lainnya dalam mendukung pencapaian RKAP PHR 2023”, kata Virano Gazi Nasution, Komisaris Utama PHR.
Lebih lanjut, Dewan Komisaris optimis PHR dapat meraih pertumbuhan yang baik pada 2024, kendati ekonomi global diprediksi masih akan cukup menantang, melalui peningkatan keandalan aspek keselamatan, instalasi dan peralatan, serta pengaplikasi teknologi dan digitalisasi.
Pada tahun 2023 banyak hal yang telah dilaksanakan oleh PHR, salah satunya adalah pembayaran dana Participating Interest (PI) sebesar 10% dengan total nilai Rp3,5 triliun kepada PT Riau Petroleum Rokan (RPR), sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola dana PI yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Riau.
Tak hanya itu, PHR juga berhasil menambah cadangan reserve migas sebesar 86,95 juta barel setara minyak (MMBOE), yang di atas target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PHR 2023 sebesar 73,51 MMBOE.

Seiring kinerja operasi, PHR juga memperhatikan aspek lingkungan. Dalam upayanya, pada 2023, PHR berhasil mereduksi emisi karbon dioksida (CO2) sebesar 74.827 ton dan meraih predikat Biru Proper (Public Disclosure Program for Environmental Compliance), yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk 3 (tiga) area operasi di Minas-Siak, Duri Steam Flood (DSF) dan Bekasap-Rokan.
“Sejalan dengan prinsip memberikan manfaat kepada Masyarakat, PHR menjalankan 24 program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dengan anggaran Rp 24,69 miliar, yang mampu menjangkau lebih dari 32 ribu penerima manfaat. Pelaksanaan program TJSL ini merupakan bagian dari penerapan prinsip keberlanjutan dalam rangka mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan Pemerintah,” papar Ruby.
Dalam menjalankan tata kelola perusahaan, PHR terus memperkuat komitmen untuk terus meningkatkan kualitas penerapan prinsip good corporate governance (GCG), dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan, baik terhadap struktur, organ dan mekanisme tata kelola. Pada Februari 2023, PHR menerima sertifikat ISO 37001:2016 atas komitmen dalam menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Sertifikat berstandar internasional ini diraih PHR setelah melalui serangkaian audit eksternal.
Sementara itu, berdasarkan perhitungan yang dilakukan PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat kesehatan PHR berdasarkan corporate rating adalah AAA. Hal ini menunjukkan kemampuan PHR memenuhi komitmen keuangan jangka panjang.
Ruby menilai, PHR berhasil melalui tahun 2023 yang penuh tantangan dengan capaian kinerja yang baik. Capaian ini tak lepas dari peran penting baik dari jajaran Dewan Komisaris, pemegang saham, SKK Migas dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta masyarakat.
“Terima kasih atas kerja sama yang sudah terjalin dengan baik selama ini. Dengan penuh optimisme, mari kita terus berkarya dan berinovasi untuk meningkatkan kemampuan Perseroan, sehingga PHR senantiasa berdiri kokoh dan terus berkembang sebagai Perseroan yang berprestasi dan berintegritas,” pungkas Ruby.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menambahkan, pengelolaan blok migas raksasa seperti Blok Rokan oleh Pertamina mencerminkan semangat Indonesia untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi nasional.
“Melalui kinerja 2023 ini, PHR berhasil membuktikan inovasi dan teknologinya mampu menjaga level produksi blok Rokan, sehingga menjadi salah satu produsen minyak terbesar di Indonesia. Di kompleks PHR, kami juga menempatkan pembangkit listrik tenaga surya seluas 28,2 hektar, hal ini juga menjadi kebanggaan Pertamina dalam pengembangan energi transisi,” jelas Fadjar.(s)
Ekonomi
Pengamat Berharap Ada Transparansi Terkait Hutang LN Indonesia
Jakarta, hariansentana.com – PENGAMAT Ekonomi yang juga pengusaha Nasional, Dr, John N Palinggi, M.M, M.BA menyoroti adanya Hutang Luar Negeri (LN) yang diduga “Fiktif”. Oleh karenanya ia meminta adsnya transparansi tentang, berapa Hutang LN Indonesia yang sesungguhnya.
“Terutama Hutang dari Tiongkok. Perjanjian Hutang hanya di atas kertas, tidak ada uang yang masuk. jika benar ada kemana uang hutang itu disalurkan,” kata Ketua Umum ARDIN (Assosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia) ini saat ditemui di kantornya, Grha Mandiri, Menteng, Jakarta, kemarin.
Bukan hanya hutang LN “Fiktif”, John Palinggi juga berharap adanya transparansi berapa hutang LN Pemerintah yang berasal dari Kementerian dan Lembaga, terutama dari pihak swasta.
“Kementerian dan Lembaga juga BUMN mana yang bertransaksi hutang LN. Begitu pun pengusaha swasta yang berhutang di LN dijamin negara namun jadi beban (ditanggungjawabi) negara,” seru John.
Menurut Ketua Assosiasi Mediator Indonesia (AMINDO) yang pernah menjadi pengajar ahli di LEMHANAS ini, semua Hutang-hutang tersebut harus dibuka secara transparan dan dimintai pertanggungjawabannya kepada publik.
“Karena nanti kita rakyat yang menanggungnya dari pajak. jadi beban anak-cucu kita, padahal dinikmati segelintir ‘elite’. kalau dibiarkan terus nanti negaa bisa bangkrut, aset disita, diambil alih negara asing,” keluh John.
John Palinggi juga meminta transparansi soal sudah berapa jumlah hutang dari Tiongkok untuk pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) di Kalimantan hingga saat ini.
“Jangan sampai IKN dikuasai orang asing (China) karena hutang pembiayaan pembangunan IKN,” jelasnya.
John mengaku prihatin dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Selain nilai tukar Rupiah yang anjlok terhadap Dolar AS, juga adanya korupsi yang Gila-gilaan.
“Kasihan Presiden Prabowo, saya percaya dia ingin membangun Indonesia dengan sepenuh hati tetapi dikhianati orang dekat sekelilingnya,” kata sosok yang sudah mengabdi pada 9 periode Presiden RI, dan 45 tahun jadi pengusaha tanpa cacat (hutang) ini.
Ekonomi
Worldpanel : Produk Barang Konsumsi Yang Bergerak Cepat (FMCG ) Menghadapi Persaingan Ketat, Dibutuhkan Inovasi Untuk Dapat Bersaing
Jakarta, – Worldpanel by Numerator menyatakan bahwa produk-produk yang masuk kategori barang konsumsi yang bergerak cepat/Fast Moving Consumer Goods (FMCG ) dari berbagai perusahaan menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. Kondisi daya beli masyarakat yang fluktuatif di tengah tantangan ekonomi kompleks membuat produsen harus lebih aktif melakukan penetrasi pasar melalui inovasi demi mempertahankan pangsa pasarnya.
Berdasarkan laporan Worldpanel Brand Footprint 2026 dengan mengacu pada penilaian consumer reach points (CRP), sepuluh besar produk FMCG dari sejumlah perusahaan besar tetap berada di benak konsumen. Peringkat tersebut menandakan strategi branding tiap perusahaan sangat kompetitif.
“Jumlah produk yang masuk laporan tahun ini meningkat dari 436 menjadi 451, yang berarti tingkat persaingan semakin ketat. Ada 44 persen produk yang mencatatkan pertumbuhan pada tahun lalu dibandingkan 62 persen pada tahun sebelumnya,” kata Managing Director Worldpanel Indonesia Venu Mandhev dalam keterangannya, Rabu (15/7/2026).

Venu menambahkan bahwa peluang inovasi produk baru dari perusahaan FMCG masih terbuka untuk merebut pasar, dengan catatan strategi pemasaran harus lebih spesifik dan tepat sasaran, terutama menyasar kebutuhan dasar rumah tangga.
Sementara itu, Corina Fajriyani, Marketing Lead Worldpanel Indonesia Corina Fajriyani mengatakan, bahwa tantangan ekonomi domestik hingga tensi geopolitik global cukup memengaruhi minat dan daya beli masyarakat.
Menurut Corina, dampak penetrasi produk FMCG terhadap daya beli konsumen bergantung pada segmen pendapatan.
“Biasanya yang paling cepat terpengaruh adalah konsumen kelas menengah ke bawah. Karena uangnya terbatas, perubahan perilaku mereka lebih cepat terlihat dibandingkan kelas atas,” ujarnya.
Sebagai langkah memenangkan persaingan, Corina menegaskan bahwa produsen FMCG perlu bergerak cepat melakukan inovasi produk sekaligus memperkuat brand awareness.
“Penetrasi diperlukan untuk merekrut lebih banyak pembeli. Jika penetrasi tumbuh, maka frekuensi pembelian juga akan meningkat. Inovasi produk baru akan mampu menarik lebih banyak konsumen,” katanya.

Berikut daftar 10 merek FMCG yang paling banyak dipilih tahun ini dipimpin oleh Indomie, diikuti oleh So Klin, Mie Sedaap, Roma, Indofood, Royco, Kapal Api, NABATI, Masako, dan Frisian Flag. Daftar teratas ini tidak banyak berubah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan Indofood dan Royco saling bertukar posisi, serta Frisian Flag kembali masuk ke dalam 10 besar menggantikan Daia yang berada dalam daftar tahun lalu.
Meskipun rumah tangga Indonesia masih membeli sekitar 95 merek kebutuhan sehari-hari setiap tahun dan melakukan rata-rata 293 perjalanan belanja, tingkat persaingan semakin meningkat. (Yud)
Ekonomi
Ketum Garuda Nofalia Heikal Safar Kunjungan Kerja ke IKN Jajaki Peluang Usaha Kuliner Khususnya UMKM
KALTIM, SENTANA – Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia (GARUDA), Nofalia Heikal Safar didampingi Ketua Dewan Pembina Gerakan Dapur Indonesia (GARUDA) Haikal Safar pada hari Sabtu (20/6/2026) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Provinsi Kalimantan Timur ( Kaltim) dalam rangka menjajaki peluang usaha dibidang kuliner khususnya UMKM.
“Lantaran saya selaku Ketum Garuda bersama Ketua Dewan Pembina Garuda Heikal Safar berkunjung langsung melihat situasi dan kondisi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sekarang ini sedang berkembang pesat dan semakin maju pembangunannya, sehingga kedepannya IKN memiliki potensi maupun prospek yang sangat besar dan cerah untuk kesejahteraan dan kemajuan para pelaku usaha kuliner khususnya UMKM,”
“Demikian ujar Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia (GARUDA), Nofalia Heikal Safar kepada sejumlah awak media saat menghampiri di salah satu toko kuliner yang berada di Ibukota Nusantara (IKN) Propinsi Kalimantan Timur, Sabtu (20/6/2026).
Lebih lanjut Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia Nofalia Heikal Safar mengungkapkan bahwa di Ibu Kota Nusantara (IKN) selain usaha dibidang kuliner, kesempatan dan peluang usaha apapun sangat terbuka lebar, sehingga Lapangan pekerjaan akan bertambah,
“Guna ikut aktif membantu dan mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dalam bidang ketahanan pangan nasional untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Timur.” ungkap Ketum Garuda Nofalia Heikal Safar.
Menurut Ketum Garuda Nofalia Heikal Safar bahwa Kegiatan dan agenda kunjungan kerja organisasi Garuda ke Ibukota Nusantara (IKN) ini, dilakukannya untuk memberikan contoh dan mengajak para pelaku usaha yang tergabung dalam wadah organisasi GARUDA guna membuka berbagai bentuk peluang usaha di Ibukota Nusantara (IKN) sehingga tidak hanya berpusat pada peninjauan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dibeberapa titik yang dimilikinya maupun konsolidasi di wilayah saja.
Lanjut Ketum Garuda Nofalia Heikal Safar karena infrastruktur Bandara Internasional di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang panjang landasan pacunya hingga 3 Kilometer tersebut letaknya sangat strategis lantaran akses jalan jaraknya menuju ke ibukota Nusantara (IKN) sangat dekat, yang kedepannya sudah bisa dioperasikan untuk seluruh rakyat Indonesia maupun masyarakat dunia yang berkunjung untuk berwisata dan berbisnis di Ibukota Nusantara (IKN).
“Begitu pula Fasilitas yang sangat terpenting di Ibukota Nusantara (IKN) seperti Masjid Raya, Rumah Sakit, Perkantoran, Tempat Kuliner, Hotel, Fasilitas Olah raga dan lain – lain sudah beroperasi dengan baik.”ucap Ketum Garuda Nofalia Heikal Safar.
Menurut Ketum Garuda Nofalia Heikal Safar perlu diketahui bahwa keseriusan pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) di Propinsi Kalimantan Timur, yang sangat masif sebelumnya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia ke 7 Bapak Ir. H. Joko Widodo dan kemudian secara nyata dilanjutkan oleh Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto hingga saat ini sudah bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan hingga masyarakat dunia turut menikmati keberadaan Ibukota Nusantara (IKN) yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.
“Sehingga Saya selaku Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia beserta seluruh Pelaku Usaha lainnya di Indonesia, tentunya sangat menyambut baik keinginan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2026 akan dilaksanakan di Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan Timur.”pungkasnya
(Haholongan)
-
Polhukam6 days agoLSM PRB Soroti Penetapan Tersangka Kasus Korupsi RSUD Parung: Desak Kejaksaan Periksa Pejabat Eselon II dan III
-
Peristiwa6 days agoPWI Pusat Tempuh Jalur Hukum, Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro, atas Dugaan Penghinaan Profesi Wartawan
-
Ibukota5 days agoDPRD Kota Denpasar Kunker ke Pemkot Jakarta Utara
-
Polhukam5 days agoIJP Dr Susilo Teguh R M. M.Si, Membuka Pameran Kartun Bertajuk Indonesia Ha Ha Hi Hi

