Connect with us

Ekonomi

Dirut Pertamina: Kemandirian Energi Bangsa jadi Komitmen Kami

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati mengegaskan, bahwa restrukturisasi dan rencana IPO merupakan cara Pertamina untuk mempertahankan bisnis jangka panjang agar terus tumbuh secara berkelanjutan.

“Caranya dengan memperkuat existing atau current revenue generator tentu dengan investasi to suistain. Dan kita juga harus mengembangkan revenue generator yang baru,kita harus invest untuk growth, dan disaat yang bersamaan kita juga harus menciptakan future revenue generation. Kita harus menginvest untuk mentransform bisnis Pertamina ini sesuai dengan global mega trend tadi,” kata Nicke dalam webinar “Restrukturisasi Babak Baru Pertamina Sebagai Holding Migas” yang digelar EnergyWatch, di Jakarta, Minggu (27/7).

Menurut Nicke, komitmen Pertamina terhadap bangsa ini adalah kemandirian energi. “Saya yakin sobat energi juga bisa merasakan dan melihat sendiri komitmen kami, satu adalah bahwa penyediaan energi ke seluruh plosok negeri ini adalah komitmen Pertamina. Oleh karena itu kita komit membangun dan menambah aksesbility, walaupun secara keekonomian melempar handuk putih. Perusahaan lain tidak mau diberi penugasan ke 3T, Pertamina tetap jalankan ini,” paparnya.

Soal pembangunan kilang, lanjut Nicke, Pertamina akan tetap jalan, buktinya kilang Balikpapan tetap jalan, Cilacap, Balongan tetap jalan. “TPPI kita kembangkan bahkan menambah kapasitas dan membangun olifien center baru. Ini adalah bukti,” ucqpnya.

Komitmen Pertamina lainnya, lanjut Nicke, adalah meningkatkan Tingkat Kandungan Komponen Dalam Negeri (TKDN). Sudah ada roadmap baik di hulu, di kilang maupun di hilir Pertamina. Termasuk juga untuk kapal, Pertamina kerjasama dengan industri kapal dalam negeri.

“BPKP telah mengaudit TKDN Pertamina, meningkat terus angkanya dari tahun ke tahun. Kita harapkan di tahun ini

mencapai 50 persen dari Capex (capital expenditure) kita yang luar biasa besar,” ungkap Nicke seraya menambahkan bahwa ada satu fungsi di holding Pertamina yang menangani ini.

Mengenai cara Pertamina mencari dana dengan IPO, bond dan dengan strategic partnership, menurut Nicke itu hanya cara. “Management is art. Ini adalah cara kita untuk mencapai tujuan.Tapi komitmen kita terhadap bangsa dan negara ini yang tidak berubah,” tegas Nicke.

Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof Hikmawanto Juwana mengatakan, bahwa sebagai entitas bisnis, wajar jika Pertamina memilih melakukan restrukturisasi. “Pertamina sekarang ini murni operator yang hanya menjalankn bisnis, jadi wajar saja kalau melakukan restrukturisasi. Dan itu sesuatu yang biasa seperti yang juga dilakukan perusahaan-perusahaan besar di luar negeri,” kata Hikmawanto.

Ia juga menampik adanya anggapan sejumlah pihak seakan-akan IPO merupakan upaya penjualan aset. “Apakah IPO itu menjual aset negara, tidak juga. Perusahaan kan punya beberapa opsi untuk mendapatkan fresh money, seperti obligasi ataupun IPO. Apalagi di dunia migas IPO itu hal yang sudah biasa. Contohnya Saudi Aramco yang sejak 2019 sudah IPO,” tukasnya.

“Yang penting kita jaga di PT Pertamina perseronya. Kalau anak-anak perusahaan melakukan IPO tidak masalah. Buktinya ada PGN. Memang sih itu sudah dilakukan sebelum gabung dengan Pertamina. Kemudian perusahana asing anak usahanya boleh tbk, kenapa Pertamina tidak,” tambah Hikmawanto.

Ia juga menjelaskan tentang perbandingan tafsiran dikuasai negara dalam tata kelola migas, berdasarkan UU 44/1960 dan UU 22/2001. “Dulu itu Pertamina menguasai hulu dan hilir. Tapi dia itu regulator sekaligus sebagai operator. Tapi di Undang Undang 22 tahun 2001, berubah. Regulator dikembalikan ke pemerintah,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan tentang perbandingan tafsiran dikuasai negara dalam tata kelola migas, berdasarkan UU 44/1960 dan UU 22/2001. “Dulu itu Pertamina menguasai hulu dan hilir. Tapi dia itu regulator sekaligus sebagai operator. Tapi di Undang Undang 22 tahun 2001, berubah. Regulator dikembalikan ke pemerintah,” jelasnya.

Kemudian di Pasal 60 Pertamina dialihkan bentuknya menjadi perusahaan persero dengan peraturan pemerintah. “Ini yang kita kenal sekarang sebagai PT Pertamina persero. Kita bicara Pertamina yang dulu dan sekarang beda. Kalau sekarang Pertamina kedudukannya sebagai player menurut Undang Undang 22 tahun 2001. Intinya tolong bedakan Pertamina dengan PT Pertamina persero. Sehingga publik tidak salah kaprah,” paparnya.

Hikmahanto menegaskan negara hadir memegang kekuasaan kekayaan negara melalui SKK Migas. Dia menilai wajar sebagai sebuah entitas bisnis,di Pertamina dilakukan restrukturisasi.

“Perusahaan sebesar apapun dia kalau tidak melakukan restrukturisasi, yang dikhawatirkan adalah anak perusahaan ini punya perusahaan yang sama dengan anak perusahaan yang satunya lagi. Sekarang kita bicara BUMN sedang melakukan restrukturisasi.Maka ada holdingisasi,” pungkasnya.(sl)

Ekonomi

PLN UID Jakarta Raya Sambung Listrik Serentak 36 Juta VA, Dukung Pertumbuhan Ekonomi Jakarta

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Dukung pertumbuhan ekonomi Jakarta, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya lakukan penyambungan listrik serentak 230 pelanggan dengan total daya tersambung mencapai 36.000.000 Volt Ampere (VA) di seluruh wilayah Jakarta pada Rabu, 28 Februari 2024. Kegiatan ini sejalan dengan komitmen PLN UID Jakarta Raya untuk melakukan percepatan dan peningkatan layanan kelistrikan dalam mewujudkan Jakarta menjadi Kota Global.

Peran PLN bukan hanya sebagai suplai energi untuk penerangan masyarakat, tapi merupakan motor penggerak ekonomi di Jakarta. Listrik menjadi komponen penting dalam menjalankan bisnis. Kemudahan berbisnis Indonesia menempati peringkat 6 terbaik di Asia Tenggara dan peringkat 73 skala global. Listrik mendapatkan poin paling besar sebagai aspek kemudahan dalam  berbisnis.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Lasiran hari ini terjun langsung ke Gedung Cyber 4  milik Karyagraha Nusantara dan melakukan penyambungan listrik sebesar 18.000.000 VA, terbesar untuk hari ini.

“Penyalaan serentak sebanyak 230 pelanggan ini menunjukkan bahwa PLN UID Jakarta Raya siap melayani seluruh pelanggan yang ada di Jakarta. Bukan sesuai kemampuan PLN, tetapi sesuai kemauan pelanggan,” ungkap Lasiran.

Selama Bulan Februari 2024, PLN UID Jakarta Daya telah menyambung 21.100 pelanggan total daya 93 juta VA dengan berbagai akselerasi percepatan penyambungan. Sebelumnya standar PLN dalam melayani penyambungan pelanggan Tegangan Menengah yaitu 100 hari. Sekarang, PLN mengakselerasinya menjadi 20 hari.

“Percepatan penyambungan ini tentunya sebuah komitmen dari PLN untuk mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya di Jakarta ini dimana pelanggan bisnis besar sampai UMKM banyak tersebar di sini,” kata Lasiran.

Lasiran juga menambahkan bahwa penyalaan pelanggan yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah DKI Jakarta ini terdiri dari pelanggan sektor industri, bisnis, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dimana UMKM merupakan usaha yang menyerap tenaga kerja terbesar di seluruh Indonesia.

Project Coordinator Karyagraha Nusantara, Mario Andrew mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari seluruh jajaran PLN UID Jakarta Raya. Mulai dari proses administrasi, koordinasi, hingga pelayanan sangat rapi. Pembangunan gedung Cyber 4 diperuntukkan sebagai data center yang diperkirakan akan mulai beroperasi di tahun ini.

Andrew menambahkan proses penyambungan baru dengan daya besar sekalipun bisa direalisasikan dengan waktu yang cepat dan pelayanan yang baik.

Lasiran memimpin apel penyambungan serentak yang dilakukan secara hybrid di PLN Unit Pelaksana dan Pelayanan Pelanggan (UP3) Bulungan dengan peserta seluruh Unit Pelaksana lainnya di wilayah kerja PLN UID Jakarta Raya.

Apel hari ini melibatkan 1.308 personil gabungan yang terdiri dari pegawai PLN dan tenaga alih daya di lingkungan PLN UID Jakarta Raya untuk meningkatkan semangat juang serta komitmen seluruh personil PLN dalam upaya peningkatan layanan kelistrikan kepada masyarakat DKI Jakarta.(s)

Continue Reading

Ekonomi

Pasokan Melimpah, Pemerintah: Konsumen Gas Dalam Negeri Harus Diperbanyak

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Koordinator Penyiapan Program Migas Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rizal Fajar Muttaqien mengatakan, untuk mengatasi kelebihan pasokan gas yang sangat berpotensi terjadi mulai 2025 maka perlu disiapkan calon pembeli gas dari dalam negeri sehingga gas bisa dimanfaatkan dqn tidak langsung dijual atau diekspor.

Hal ini disampaikan Rizal dalam webinar Menilsik Kesiapan Pasokan Gas untuk Sektor Industri dan Pembangkit Listrik, yang digelar Forum Wartawan Energi di Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Ia memperkirakan, ketersediaan gas akan semakin besar seiring dengan terus ditemukannya cadangan gas. Bahkan berdasarkan neraca gas bumi 2023-2032 terungkap bahwa surplus gas bisa terjadi mulai 2025.

“Indonesia bakal surplus gas hingga 2035. Pasokan gas nanti ada dari Bontang, Tangguh, serta dari proyek Masela. Ini gasnya bisa juga untuk domestik, terutama pembangkit listrik dan industri,” kata Rizal.

Menurut dia, konektivitas kini menjadi isu utama dalam penyaluran gas di Tanah Air. Pemerintah sendiri sebenarnya sudah berinisiatif mengisi gap antara sumber pasokan gas dan wilayah yang membutuhkan gas. Hal ini bisa dilihat dari proyek pipa gas transmisi ruas Cirebon – Semarang (Cisem) yang ditargetkan bisa rampung pada Agustus nanti untuk tahap I. “Sekarang hampir tersambung dari Sumatera hingga ke Jawa,” ujar Rizal.

Lebih jauh ia mengatakan, kebutuhan gas domestik sebenarnya sudah mengalami pertumbuhan. penurunan ekspor gas dimulai 2012, sejalan penggunaan gas untuk dalam negeri juga mulai meningkat.

“Namun pertumbuhannya sejak saat itu hanya di kisaran 1% setiap tahunnya. Tahun 2022 dari total produksi gas sebesar 5.474 ribu kaki kubik per hari (MMscfd), 68% di antaranya digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan sisanya sebesar 32% diekspor,” paparnya.

Masih menurut Rizal, gas memiliki peran penting termasuk dalam pemenuhan energi di masa depan. Apalagi emisi yang dihasilkan gas lebih rendah sehingga otomatis dengan peningkatan penggunaan gas maka emisi secara keseluruhan juga bisa ditekan.

“Gas bisa memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi. Setelah 2060 memang sudah tidak ada gas dalam RUPTL tapi masih ada untuk transportasi. Untuk industri dan gas ini sumber daya energi yang bersih,” kata Rizal.

HGBT Gerus Penerimaan Negara

Pada kesempatan yang sama, Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas, Kurnia Chairi mengatakan, turunnya penerimaan negara akibat harga gas bumi murah atau harga gas bumi tertentu (HGBT) kepada tujuh sektor industri telah berdampak pada berkurangnya penerimaan negara.

“Kami mencatat penurunan penerimaan negara akibat kebijakan HGBT sebesar USD 6 per MMBTU lebih dari US $ 1 miliar atau sekitar Rp 15,68 triliun,” katanya.

Namun menurut Koordinator Penyiapan Program Migas Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rizal Fajar Muttaqien, pihaknya masih harus mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan itu.

“Kemenprin juga sudah mengusulkan untuk perpanjangan atau keberlanjutan kebijakan HGBT, hanya kami dari ESDM masih menunggu evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan HGBT yang sudah berjalan selama ini,” tegasnya.

Sementara Chairman Indonesia Gas Sociaty (IGS) Aris Mulya membeberkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi RI dalam pengembangan gas dalam negeri. Menurut Aris tantangan yang dimaksud berasal dari sektor hulu, hilir, hingga regulasi.

Dari sektor hulu, Aris menyebut tingginya resiko pengembagnagn hulu migas berdampak rendahnya investasi yang masuk.

“Dari sektor hulu, kita tahu sektor hulu merupakan pengembangan industri yang beresiko tinggi dan berdampak pada bagaimana kita undang investor masuk dalam usaha industri hulu,” ujar Aris Mulya.

Sedangkan Kepala Satuan Pengembangan Teknologi dan Managemen Aset PT PLN Indonesia Power (PT PLN IP) Tarwaji Warsokusumo mengungkapkan, Duck Curve yang terjadi di USA jangan sampai terjadi di Indonesia, PLN harus bisa memberikan kehandalannya dalam memproduksi daya listriknya.

“Tentunya saja dengan meningkatkan kapasitas PLTGU agar daya listrik bisa, untuk itu kita harus membutuhkan pembnagkit yang begitu cepat respon. Di California sendiri membutuhkan pembangkit 13.000 mega watt untuk menstabilkan jaringan interkoneksi,” paparnya.

Ia menilai Indonesia harus menyediakan pembangkit-pembangkit yang mempunyai fleksibilitas dalam menangani beban minimum dan maksimum. Sebab dengan kemampuan fleksibilitas ini, dapat terhindar dari bangkrut.

“Nah ini persolan pelik yang kita sediakan sebagai provider. Dimana kalau hanya menggunakan PLTU saja kita hanya bisa masuk 5 MB per menit ini sangat lambat. Sehingga kita butuh pembangkit listrik sejenis PLTG yang bisa merespon sekitar 88 MW per menit,” pungkasnya.(s)

Continue Reading

Ekonomi

Pembangkit, PLN EPI Jalin Kerjasama dengan Adhi Guna Putera

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – PT PLN (Persero) melalui Subholding PLN Energi Primer Indonesia (EPI) terus memperkuat kehandalan sistem kelistrikan nasional melalui pengamanan pasokan bahan bakar pembangkit listrik. Hal ini sekaligus menjadi langkah startegis PLN EPI dalam mendukung penggunaan gas sebagai energi yang ramah lingkungan selama transisi energi.

Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara PT PLN Energi Gas dengan PT Adhi Guna Putera dan PT Titan Transport Indonesia meliputi kerjasama pengembangan usaha infrastruktur gas.

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara menjelaskan, PLN terus melakukan transformasi dan penguatan lini bisnis secara menyeluruh. Peningkatan infrastruktur gas dinilai memegang peranan penting dalam upaya penyediaan listrik yang handal bagi masyarakat.

“PLN terus mengupayakan terjaganya pasokan listrik yang handal guna mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kolaborasi yang terus kami kembangkan juga merupakan implementasi dari 4 pilar PLN dan mendukung incorporated yang semakin kuat antar PLN grup,” kata Iwan.

Ia melanjutkan, penguatan rantai pasok bahan bakar untuk pembangkit listrik terus dilakukan PLN Group dalam beberapa tahun terakhir. Selain memastikan ketersediaan infrastruktur, PLN EPI juga terus mengembangkan integrasi sistem digital rantai pasok.

Iwan menambahkan, kerjasama pengembangan usaha infrastruktur gas antara para pihak bakal kian menguatkan sistem rantai pasok gas untuk pembangkit secara end to end.

“Kami menyambut baik sinergi yang terjalin pada hari ini. PLN EPI berkomitmen untuk terus mendorong penyediaan energi listrik yang handal dan mumpuni untuk masyarakat dengan menjaga tingkat pasokan bahan bakar pembangkit,” ujarnya.

Iwan menjelaskan, kerjasama ini meliputi sejumlah hal penting antara lain penyediaan infrastruktur gas, persiapan rantai pasok end to end mulai dari pasokan gas, infrastruktur, pelabuhan pengisian, transportasi, kesiapan fasilitas penerimaan pembongkaran dan kesiapan pembangkit untuk menyediakan gas.(s)

Continue Reading
Advertisement

Trending