Jakarta, hariansentana-com – PENGAMAT Ekonomi, Sosial Masyarakat yang juga pengusaha nasional, Dr, John N Palinggi, MM, M.BA yakin Presiden ke-7 RI, Joko Widodo dapat membantu pemerintahan Presiden Prabowo untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS ($ US) yang berakibat terjadi krisis ekonomi.

John Palinggi beralasan, Pada saat Covid-19 melanda, dimana saat itu negara tidak memiliki uang kas, namun dengan langkah taktis Presiden Jokowi, Indonesia dapat mengatasi Covid-19 dan perekonomian stabil.

“Saya tidak tahu langkah taktis apa yang dilakukan pak Jokowi saat Covid, namun itu terbukti kita terhindar dari krisis ekonomi,” kata John Palinggi di Jakarta, Kamis (11/06/2026).

“Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Presiden Prabowo, saya mohon kepada pak Jokowi turun tangan mengatasi krisis moneter saat ini. saya yakin Pak Jokowi bisa,” sambung Ketua Assosiasi Mediator Indonesia (AMINDO) yang sudah bersentuhan dengan 9 periode Prediden ini.

Oleh karenanya, John Palinggi meminta kepada masyarakat dan elite untuk berhenti berupaya memisahkan, mengadu domba antara Presiden Prabowo dengan Jokowi.

“Saya juga minta masyarakat untuk berhenti menjelek-jelekan Jokowi dan keluarganya, hormati beliau,” seru John Palinggi.

Faktor Internal Penyebab Krisis Moneter

Terkait krisis moneter saat ini, John Palinggi berpendapat, sepenuhnya bukan akibat faktor eksternal, akibat ketegangan di Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel, namun lebih banyak karena faktor internal atau domestik negara ini.

“Saya bukan pakar teori ekonomi tetapi praktisi ekonomi. Kita (Indonesia) pernah mengalami krisis ini pada Tahun 1998 dan 2021, nyatanya hingga saat ini kita baik-baik saja. Jadi jangan berlebihan hingga membenci, menjelek-jelekan hingga ingin Pak Prabowo turun dari jabatan Presiden. Ini salah para pengusaha nakal,” ungkap John Palinggi.

Menurut John Palinggi permasalahan pencurian uang negara masih menjadi beban hingga saat ini. Ia lantas menceritakan kembali kasus tahun 1998 lalu, di mana terjadi kredit macet sebesar Rp. 450 triliun. Dari jumlah tersebut, hanya Rp139 triliun yang berhasil diselamatkan melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sementara sisanya, Rp.311 triliun tidak kembali.

“BLBI Rp. 145 Triliun dikucurkan pemerintah ke Bank Nasional dengan tujuan untuk membayar uang nasabah tetapi oleh mereka dipakai untuk beli Dolar AS (USD) dan yang krmbali berhasil ditagih cuma Rp. 30 Triliun, sisanya hilang begitu saja. Kemudian Pemerintah memberikan Kredit Likuiditas Perbankan sebesar Rp. 650 Triliun kepada 26 Bank, BCA paling banyak yakni Rp. 52 Triliun, 1 sen pun tidak ada yang kembali, dilupakan begitu saja hingga saat ini,” beber John.

“Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021-2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa beban negara akibat BLBI ini masih akan terasa hingga tahun 2043,” sambung John Palinggi.

Menurut catatan John Palinggi, total uang negara yang hilang sebesar Rp. 1.075 Triliun, dan itu kredit macet ulah pengusaha nakal.

“Sampai saat ini pengusaha Black List itu masih ada yang hidup. mirisnya mereka mengkritik Presiden Prabowo,” tukasnya.

Namun, menurut John Palinggi, Penguasa sebagai pembuat kebijakan juga perlu disalahkan atas banyaknya uang negara yang bocor, terlebih para penguasa itu juga adalah pengusaha.

“Kita tidak bisa lagi membedakan antara Penguasa dan Pengusaha, penguasa juga ikutan dagang. kalau di Jepang bila ada anak atau keluarga penguasa dagang langsung mengundurkan diri, di China ditembak,” beber Pengusaha tanpa cacat (hutang dan kredit macet) selama 45 Tahun ini.

John berharap pemerintahan Presiden Prabowo saat ini tidak mengulangi kesalahan masa lalu, dan berharap.Presiden ke-7 Ri, Jokowi bersedia membantu mengatasi krisis meneter saat ini.

 
Serang, Hariansentana.com – Desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus pilar utama ketahanan pangan nasional. Dengan jumlah lebih dari 75 ribu desa di seluruh Indonesia, penguatan kapasitas ekonomi desa dinilai menjadi kunci dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pesan itu mengemuka dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih 2026 yang berlangsung di Aston Hotel & Convention Center, Kota Serang, Banten, Rabu (10/6).

Rakernas yang mengusung tema “Sinergi Merah Putih untuk Memperkuat Peran Desa dalam Pembangunan Strategis Nasional” tersebut dihadiri ribuan kepala desa dan pengurus APDESI Merah Putih dari berbagai daerah di Indonesia.

Ketua Umum APDESI Merah Putih, Anwar Sadat, mengatakan desa tidak lagi dapat diposisikan semata sebagai objek pembangunan. Sebaliknya, desa harus menjadi subjek utama yang mampu menggerakkan roda perekonomian nasional dari bawah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

“Desa memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal sosial yang sangat besar. Jika seluruh potensi itu dikelola secara baik melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, desa akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus benteng ketahanan pangan Indonesia,” kata Anwar Sadat.

Menurut dia, penguatan ekonomi desa perlu dilakukan melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, koperasi, usaha mikro, serta berbagai model kemitraan yang mampu meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat desa. Karena itu, Rakernas APDESI Merah Putih 2026 secara khusus membahas berbagai isu strategis, mulai dari pengembangan ekonomi desa, investasi dan kemitraan desa, transformasi digital, penguatan koperasi desa, hingga ketahanan pangan nasional.

Rakernas APDESI Merah Putih 2026 mendapat perhatian luas dari pemerintah pusat. Sejumlah pejabat negara hadir sebagai narasumber dan peserta kehormatan, antara lain Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto Kepala BNN Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Gubernur Banten Andra Soni. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan besarnya perhatian pemerintah terhadap peran strategis desa dalam pembangunan nasional.

Sebagai organisasi yang menaungi lebih dari 75 ribu kepala desa di seluruh Indonesia, APDESI Merah Putih memandang bahwa desa memiliki posisi strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar.
 
Johan Aripin Muba Dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pakar
 
Dalam rangkaian Rakernas tersebut, APDESI Merah Putih mengukuhkan Ketua Yayasan Jaringan Aspirasi Masyarakat (JAM), Johan Aripin Muba, sebagai Ketua Dewan Pakar APDESI Merah Putih.

Pengukuhan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi Johan dalam mendorong penguatan ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan program ketahanan pangan berbasis desa. Dalam forum tersebut, Johan juga memperoleh penghargaan simbolik berupa penyematan julukan “Bapak Desa” dari para peserta Rakernas.

Johan mengatakan, kemajuan desa merupakan fondasi penting bagi kemajuan bangsa. Menurut dia, pembangunan nasional akan berjalan lebih cepat apabila desa diberi ruang yang lebih besar untuk mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki. ”Kalau desa maju, Indonesia maju. Kalau desa kuat, ekonomi nasional juga akan kuat,” ujarnya.

Johan menegaskan, pihaknya mendukung penuh agenda penguatan ekonomi desa yang diusung APDESI Merah Putih. Menurut dia, pembangunan desa harus diikuti program-program konkret yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Yayasan Jaringan Aspirasi Masyarakat meyakini, masa depan ekonomi Indonesia sangat ditentukan oleh kemajuan desa. Karena itu, kami mendukung berbagai program yang mampu memperkuat produktivitas desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal,” kata Johan, yang dikenal sebagai ”crazy rich” Banten.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Yayasan JAM bersama APDESI Merah Putih menyiapkan program pengembangan peternakan ayam rakyat yang menjangkau 75.266 desa di seluruh Indonesia.

Dalam program tersebut, setiap desa direncanakan memperoleh bantuan pembangunan dua kandang ayam produktif. Masing-masing kandang akan diisi 1.000 ekor ayam, sehingga setiap desa mengelola sedikitnya 2.000 ekor ayam sebagai sumber pendapatan masyarakat sekaligus pendukung ketersediaan pangan bergizi.

Selain sektor peternakan, Yayasan JAM juga mendorong pembentukan dua koperasi produsen di setiap desa sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat desa. Koperasi tersebut diharapkan menjadi motor penggerak kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran hasil-hasil usaha masyarakat.

Salah satu koperasi produsen akan difokuskan pada pengembangan budidaya padi dan jagung dengan cakupan masing-masing hingga 100 hektar. Untuk mendukung program tersebut, Yayasan JAM menyiapkan bantuan biaya tanam sebesar Rp12 juta per hektar serta dukungan penyediaan pupuk bagi petani.

Menurut Johan, program tersebut dirancang untuk memperkuat produktivitas sektor pertanian sekaligus memberikan kepastian usaha bagi petani melalui pola kemitraan yang berkelanjutan. Dengan dukungan kelembagaan koperasi, petani diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan hasil produksi, tetapi juga memperoleh akses yang lebih baik terhadap pembiayaan, pendampingan, dan pasar.
 
Dorong Ekosistem Ekonomi Desa Terintegrasi
 
Johan Aripin Muba dikenal sebagai tokoh masyarakat dan penggerak ekonomi kerakyatan di Provinsi Banten. Selain menjabat sebagai Ketua Yayasan Jaringan Aspirasi Masyarakat (JAM), ia juga Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Banten.

Dalam beberapa tahun terakhir, Johan aktif mendorong berbagai program pemberdayaan ekonomi berbasis desa sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Johan, desa tidak kekurangan potensi. Yang sering menjadi persoalan adalah keterbatasan akses modal, teknologi, pendampingan usaha, serta kepastian pasar bagi hasil produksi masyarakat desa.

Ia mengaku mendapat arahan dari Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno untuk ikut membantu menyukseskan program pemerintah. Khususnya di bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan UMKM yang bergerak di sektor padi, jagung, perikanan, dan peternakan.

Arahan itu tidak berhenti sebagai wacana. Johan mulai mengumpulkan berbagai kalangan yang dianggap memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Ahli pertanian, pakar koperasi, praktisi teknologi informasi, hingga pelaku usaha diajak duduk bersama. Mereka diminta mencari model yang mampu menghubungkan potensi desa dengan kebutuhan pasar secara berkelanjutan.

Dari berbagai diskusi itu lahirlah sebuah konsep besar: membangun ekosistem ekonomi desa yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Dalam konsep yang digagasnya yang diimplementasikan oleh Yayasan Jaringan Aspirasi Masyarakat (JAM), desa tidak hanya menjadi lokasi produksi, tetapi juga menjadi pusat pengelolaan ekonomi. Dari namanya yayasan yang didirikannya  mencerminkan semangat kolaborasi antara rakyat dengan koperasi, dan pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi  berbasis desa. “Sistem ekonomi JAM Center tidak Indonesia tidak mengejar keuntungan. Tetapi juga pemerataan. keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama. Desa bukan objek bantuan. Melainkan subjek yang menentukan aerah pembangunan berdasarkan karakter lokal. Setiap desa menjadi bagian dari jaringan ekonomi nasional yang saling terhubung melalui koperasi, Waroeng Pancasila dan Logistik JAM.

“Waroeng Pancasila diharapkan menjadi ekosistem pemuda desa — tempat para mitra bisa membeli kebutuhan pokok, mengisi saldo, hingga berjualan produk UMKM. Konsepnya bukan hanya transportasi, tapi ekonomi rakyat berbasis kebersamaan. Mereka ingin agar warung, bengkel, dan usaha kecil di bawah binaan APDESI Merah Putih tak hanya bertahan di era digital, tapi juga tumbuh dalam satu jaringan ekonomi yang saling menopang,” kata  Johan Aripin Muba yang juga  “grazy rich” Banten.

Program yang disiapkan menjangkau lebih dari 75 ribu desa di Indonesia. Setiap desa dirancang memiliki dua kandang ayam produktif yang masing-masing berisi seribu ekor ayam. Di saat yang sama, dibentuk pula koperasi-koperasi produsen yang mengelola sektor pertanian dan peternakan.

Padi dan jagung menjadi komoditas utama. Petani memperoleh bantuan biaya tanam, pupuk, pendampingan, hingga kepastian penyerapan hasil panen.

Menurut Johan, masalah terbesar petani bukan hanya soal produksi. Yang lebih sering membuat mereka terpuruk adalah ketidakpastian harga dan pasar. ”Kalau petani sudah menanam, hasilnya harus jelas siapa yang membeli. Jangan sampai petani panen, tetapi bingung menjual,” katanya.

Karena itu, koperasi ditempatkan sebagai jantung dari seluruh sistem ekonomi desa yang dibangun. Namun Johan menyadari, koperasi modern tidak cukup hanya mengandalkan pembukuan manual dan laporan kertas.

Di sinilah unsur yang paling sering ia sebut sebagai pembeda: digitalisasi desa. Di tengah pembicaraan tentang sawah, kandang ayam, dan koperasi, Johan justru berkali-kali berbicara tentang aplikasi. Namanya JAMSTREET.

Melalui platform digital tersebut, setiap koperasi desa nantinya dapat menyampaikan laporan usaha secara real time. Data produksi, distribusi, transaksi, hingga laporan keuangan dapat dipantau secara lebih transparan dan akuntabel.

Bagi Johan, digitalisasi bukan sekadar mengikuti tren teknologi. Ia melihat teknologi sebagai alat untuk memastikan bahwa ekonomi desa berjalan secara sehat dan profesional. ”Kalau kita ingin koperasi besar, pengelolaannya juga harus modern. Transparan. Terukur. Bisa diawasi bersama,” ujarnya.

Melalui sistem digital itu pula, pemerintah, koperasi, dan masyarakat dapat memperoleh data yang lebih akurat untuk menyusun kebijakan maupun mengambil keputusan usaha. Mimpi Johan sebenarnya sederhana: desa tidak lagi identik dengan keterbelakangan teknologi. Sebaliknya, desa harus menjadi ruang di mana pertanian, peternakan, koperasi, dan teknologi berjalan berdampingan.

Di usia ketika banyak orang memilih menikmati hasil kerja, Johan justru sedang membangun proyek yang skalanya sangat besar. Bukan gedung pencakar langit. Bukan kawasan industri. Melainkan sesuatu yang jauh lebih mendasar, yakni: membangun kepercayaan bahwa desa mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Rakernas APDESI Merah Putih 2026 menegaskan, masa depan pembangunan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kemajuan desa. Dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan, desa diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi nasional sekaligus fondasi utama pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. (*)
 

Jakarta, Hariansentana.com — Instrumen Harga Acuan Pembelian (HAP) telur ayam ras di tingkat peternak semakin dikokohkan pemerintah. HAP telur ayam ras tingkat peternak berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 26.500 per kilogram (kg) dipastikan beriringan dengan pengawasan ketat pemerintah bersama Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia (Satgas Pangan Polri).

Oleh karena itu, demi melindungi peternak telur domestik dari kerugian yang lebih dalam, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan mengawal secara kolaboratif terhadap implementasi HAP telur ayam ras di tingkat peternak.

“Kami sudah mengambil beberapa kebijakan agar kita bisa lindungi peternak telur agar jangan sampai merugi. Pertama, HAP. Kami meminta kepada seluruh pengumpul dan pembeli telur, HAP-nya adalah Rp 26.500 per kilo,” ujar Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Penegakan HAP telur ayam ras di tingkat peternak ini sangat penting untuk menjaga kepentingan peternak dalam negeri dan keberlanjutan produksi telur nasional. Amran memastikan akan melayangkan surat imbauan kepada seluruh peternak untuk sama-sama menaati HAP Rp 26.500 per kg tersebut.

“Kami akan kirim surat, insya Allah hari ini, imbauan kepada seluruh peternak, tembusan Satgas Pangan agar memantau. HAP ini kita kawal bersama agar jangan merugikan peternak Indonesia,” tambah Amran.

Sontak, Ketua Umum Pinsar Petelur Nasional (PPN) Yudianto Yosgiarso menyambut positif langkah trengginas pemerintah tersebut. Intervensi pemerintah seperti ini diyakini dapat membantu kalangan peternak telur nasional, sehingga ia meminta ada pelaporan yang jelas apabila masih terjadi penekanan dan pembelian telur peternak yang tidak sesuai HAP.

“Kami mengimbau kepada seluruh, baik itu pedagang, pengusaha ritel, coba membantu kami dan juga menepati apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri. Dan terkait surat ini sudah ditembuskan kepada Satgas Pangan bahwa mulai hari ini tidak ada lagi pembelian telur di bawah HAP yaitu Rp 26.500,” ucap Yudianto.

“Maka kami sampaikan kepada seluruh peternak di seluruh Indonesia, apabila setelah hari ini masih terjadi penekanan-penekanan ataupun pembelian-pembelian telur di bawah harga Rp 26.500, mungkin bisa segera melaporkan kepada Badan Pangan Nasional. Ini sangat membantu kepada kami,” sambung Ketum PPN Yudianto Yosgiarso.

Tak hanya itu, dorongan penyerapan telur ayam ras peternak melalui program strategis pemerintah yang dikelola Badan Gizi Nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) juga sudah dipastikan. Peningkatan intensitas menu dengan telur dalam MBG akan terus ditingkatkan.

Kepala Bapanas Amran mengaku telah menghubungi Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang yang langsung menyanggupi untuk konsisten menyerap telur peternak. Dengan langkah penyerapan telur untuk MBG optimis dapat segera memulihkan harga peternak telur.

Untuk diketahui, sebelumnya Bapanas turut mendukung percepatan penyerapan telur untuk MBG di Jawa Timur. Melalui penerapan menu telur sebanyak tiga kali dalam seminggu, diperkirakan mampu menyerap sekitar 8 sampai 10 persen produksi telur di Jawa Timur.

BGN melaporkan untuk estimasi kebutuhan telur untuk 22 kabupaten/kota di Jawa Timur yang terdiri dari 2.501 penerima manfaat dibutuhkan sekitar 170 kg per unit atau setara dengan total kurang lebih 16 ton telur untuk kebutuhan selama 2 minggu. Khusus Kabupaten Blitar, implementasi menu telur 3 kali seminggu membutuhkan pasokan hingga 49 ton telur per minggu.

Selanjutnya, Bapanas bersama BGN juga akan melakukan pemetaan daerah surplus dan defisit di seluruh Indonesia. Ini dibutuhkan agar BGN melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat menjadi penyerap hasil petani/peternak pangan di daerah tersebut.