Jakarta, Hariansentana.com — Memperingati aksi hari buruh, Polres Metro Jakarta Utara mengerahkan ratusan personel gabungan guna mengawal aksi para buruh di Jakarta Utara, Rabu (1/5/2024).

“Hari ini kami Polres Metro Jakarta Utara mengerahkan 637 personil di beberapa titik, untuk melaksanakan pengamanan dan mengawal aksi buruh yang dilakukan oleh saudara-saudara kita rekan-rekan Serikat Pekerja dan para penggiat pekerja,” kata Gidion.

Ia menuturkan, ratusan personel itu terdiri dari TNI, Polri, Dishub, dan Satpol PP. Dikerahkan di dua titik kumpul para buruh.

“Ada dua titik utama yang menjadi konsentrasi yaitu Simpang Coca-cola, di mana terjadi antara masa yang akan datang dari Jakarta Timur dan dari Jakarta Utara menuju Jakarta Pusat,” Jelasnya.

Ia mengungkapkan untuk titik kedua difokuskan di Stadion Rawa Badak, Koja,kelurahan Rawa badak utara kecamatan koja kota administrasi Jakarta Utara.

“Sementara di Rawa Badak ada kegiatan yang dilakukan oleh rekan-rekan Serikat Pekerja bersama Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara untuk melakukan seremonial dan selebrasi terhadap aksi buruh ini,” Bebernya.

Gidion menegaskan, untuk pengamanan dan pengawalan aksi buruh Ini dilakukan pendekatan secara humanis. Tidak diperkenankan anggotanya membawa dan menggunakan senjata api.

“Yang paling penting adalah bahwa dalam pelaksanaan pengamanan aksi buruh ini tidak menggunakan senjata api. Kita melakukan dengan sentuhan-sentuhan Humanis,” Tukasnya.

Untuk dua lokasi pengamanan, Polres Metro Jakarta Utara juga telah mendirikan pos pengamanan dan tenda pelayanan kesehatan.

“Di titik itu kami menyiapkan pos kesehatan dan kita juga memberikan sesuatu secara manusiawi melalui anggota Polwan. Pokonya pelayanan yang terbaik kepada rekan-rekan buruh,” Pungkasnya

Sementara Chairul Hasibuan tokoh masyarakat Jakarta Utara menggatakan pada Hariansentana. Com. ‘Kami sangat mengaspresiasi kinerja kapolres metro jakarta Utara, daalam pengamanan Hari buruh sangat bersahabat dengan para Buruh yang merayakan May Day. Di Lapangan.”Jelasnya.(Sutarno)

Jakarta, Hariansentana.com – Tokoh Maluku di Jakarta, Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina mengatakan, Maluku butuh pemimpin baru yang memiliki visi besar untuk Maluku ke depan. Menurutnya, pemilihan Gubernur 2024 harus menjadi momentum untuk melahirkan pemimpin yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menjawab tantangan zaman.

Menurut Engelina, masalah mendasar di Maluku sudah sangat jelas, tetapi tidak ada penanganan yang mendasar dan strategis.

“Ini ibarat masalah di depan mata jelas, tetapi ditangani dengan apa adanya. Biasa-biasa saja, padahal masalah yang ada luar biasa, seperti ketertinggalan, kemiskinan dan sebagainya,” kata Engelina kepada Hariansentana.com di Jakarta, Selasa (30/04/2024).

Ia mengingatkan, ketika salah memilih pemimpin, maka akan mempertaruhkan nasib Maluku lima tahun ke depan. “Kehilangan lima tahun bukan waktu yang singkat karena akan membawa dampak serius bagi generasi muda Maluku,” ujarnya.

Lebih jauh Engelina mengatakan, mengelola Maluku tidak boleh ugal-ugalan karena daerah ini memiliki kekayaan sumber daya alam. Pendekatan praktis dan pragmatis untuk sekadar memenangkan pemilihan gubernur bukan saja sikap tidak bertanggung jawab, tetapi justru menjadi beban bagi Maluku.

“Maluku ini butuh pemimpin yang menawarkan solusi konkret dan memiliki visi besar untuk membawa Maluku ke depan agar sejajar atau lebih maju dari daerah lain. Jujur saja, saya melihat sendiri bagaimana orang berpolitik untuk politik itu sendiri. Politik saat ini seolah bukan menjadi alat perjuangan, tetapi sekadar memenuhi hasrat berkuasa,” tegas Engelina.

Engelina sangat prihatin, karena praktik politik bergerak ke arah yang berbahaya, di mana semua seolah bisa diselesaikan dengan bagi-bagi uang dan sembako. Dia khawatir, kalau situasi ini terus berlangsung, dimana politik uang dan politik sembako sangat brutal, maka ke depan daerah hanya dikendalikan para pemilik modal.

“Karena hanya yang berduit yang jadi elit politik. Lantas bagaimana dengan mereka yang memiliki kualitas? Kalau boleh blak-blakan, orang hanya berpolitik untuk mengembalikan modal dan menabung untuk ikut pemilu lagi. Ini siklus yang sangat berbahaya bagi rakyat,” papar Engelina.

Menyinggung Pilkada Gubernur Maluku 2024, Engelina mengatakan, tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua nama yang beredar sebagai calon gubernur Maluku, sejauh ini tidak ada gagasan apapun untuk membawa Maluku ke depan.

“Kalau visi dan misi tidak susah, karena bisa dicopas (copy paste). Tetapi, yang dibutuhkan gagasan yang bisa dieksekusi untuk menjawab tantangan Maluku saat ini dan ke depan. Ini yang tidak terlihat,” jelas Engelina.

Hanya saja, lanjut dia, masyarakat digiring seolah pemimpin di Maluku hanya ada beberapa figur, yang kalau mau jujur belum tentu membawa harapan baik untuk Maluku.

“Saya tidak meremehkan. Saya menaruh hormat kepada semua orang yang berniat baik. Tetapi, mereka mau buat apa setelah jadi gubernur, itu yang tidak jelas sampai saat ini. Saya tidak mau terjebak dalam pengkotakan berdasarkan apapun. Saya hanya mau ada pemimpin yang membawa perbaikan di Maluku. Siapapun dia dan itu saja,” tegasnya.

Engelina berharap, Pilkada Maluku bisa membawa perbaikan dalam praktik politik. Semua calon yang bertarung sebaiknya jangan mengeksploitasi kemiskinan rakyat seolah menjadi menjadi pahlawan dengan menebar uang dan sembako. Sebab, ketika orang berani menebar uang, dengan sendirinya akan memperhitungkan untung dan rugi.

“Dari mana uang itu dikembalikan, syukur-syukur uang sendiri, bagaimana kalau uang para pengusaha? Rakyat jangan dijebak dan dihina dengan praktik politik uang dan sembako. Ini tidak mudah karena politik uang dan sembako seolah hal normal,” tukasnya.

“Kalau berpolitik tanpa prinsip, maka orang baik akan dipaksa untuk larut dalam permainan brutal dan kotor. Politik tidak seperti itu, tapi bagaimana menghadirkan keadilan sosial dan ekonomi sebagai akar dari demokrasi,” sambung
Engelina.

Sebagai tokoh senior, Engelina memandang, Maluku perlu menghadirkan figur baru potensial untuk menjadi pemimpin Maluku. Bukan tidak ada kader, ada banyak kader potensial yang sangat layak untuk menjadi pemimpin Maluku.

“Kalau saya ditanya siapa, ya tokoh seperti George Tahija, Duta Besar Indonesia untuk China, Djauhari Oratmangun, Willy Sabandar dan figur lainnya, saya kira sangat bagus. Karena mereka sudah membuktikan memiliki kemampuan kerja yang hebat di bidangnya masing-masing. Hanya apakah mereka mau menjadi calon atau terpanggil untuk Maluku, kan belum tentu juga mereka mau. Masih banyak kalau kita out of the box atau kalau kita coba keluar dari framing opini publik yang sengaja dikembangkan,” paparnya lagi.

Engelina menegaskan, Maluku membutuhkan figur yang memiliki jaringan luas, baik di dalam maupun luar negeri, dan kemampuan lobby yang mumpuni, karena hal ini menjadi kunci untuk mempengaruhi kebijakan yang lebih adil untuk Maluku.

“Anggaran untuk Maluku tidak akan cukup untuk mempercepat kemajuan. Anggarannya dari tahun ke tahun hanya begitu-begitu saja. Ini butuh jaringan dan kemampuan lobby. Tanpa kualifikasi ini, Maluku hanya merangkak atau jalan di tempat,” tuturnya.

Menurut Engelina, rakyat Maluku harus berani untuk memanggil kader-kader terbaik untuk membawa Maluku keluar dari masalah yang tidak terselesaikan dari masa ke masa. Butuh langkah besar untuk memutus mata rantai kemiskinan.

“Kalau sudah diberi kesempatan di lembaga perwakilan dan eksekutif, tetapi tidak mampu membawa perbaikan mendasar di Maluku, ya sebaiknya jangan egois. Nasib rakyat harus berada di atas kepentingan pribadi dan kelompok,” tegasnya.

Engelina berharap, Pilkada Maluku 2024 bisa melahirkan pemimpin yang cerdas membaca tanda-tanda zaman, karena kawasan timur dan Maluku di dalamnya akan menjadi episentrum ekonomi. Jangan sampai kekayaan alam Maluku digadaikan atau diijonkan untuk kepentingan modal politik.

“Saya harap, akan muncul pemimpin yang bisa menjadikan kekayaan alam Maluku benar-benar membawa kesejahteraan rakyat. Terlalu lama Maluku miskin di atas kekayaannya sendiri,” pungkasnya.(s)

Jakarta, Hariansentana.com.– Sungguh keterlaluan, ulah oknum Kepala Satuan Pelaksana di Sudin Lingkungan Hidup kota administrasi Jakarta Utara berinisial LO.

Betapa tidak, yang seharusnya dana retribusi masuk ke kas daerah melalui Bank DKI untuk digunakan pembangunan kota Jakarta. Kenyataannya bertolak belakang, diduga malah untuk memperkaya diri sendiri.

Berdasarkan Informasi yang dihimpun, dugaan motif penggelapan retribusi yang dilakukan oknum Kasatpel Tanjung Priok itu dengan dalih pelayanan kebersihan demi mendapatkan biaya operasional. Karena pihaknya tidak mendapatkan biaya operasional dari kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara.

“Saya lakukan itu untuk mendapatkan kebutuhan biaya operasional di kantor kecamatan, dari truk rusak sampai patungan ada kegiatan kantor Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Utara,” ujar LO kepada wartawan.

Dengan dalih mendapatkan biaya operasional itu, akibatnya menghalalkan segala cara terutama pada lokasi abu-abu atau kawasan B to B dijadikan lokasi mengeruk keuntungan pribadi. Diantaranya lokasi Jakarta Internasional Stadion (JIS) dan PLTU di kawasan Ancol.

Untuk JIS, pihak Satpel Tanjung Priok mendapatkan ‘retribusi’ sebesar Rp5 juta perbulan. Pengambilan sampah dilakuan seminggu 2 sekali. Atau tergantung banyaknya sampah yang ada.

Namun setelah dilakukan pengecekan terhadap daftar retribusi, lokasi JIS tidak masuk dalam daftar wajib Retribusi (WR) yang dilaporkan kepada Kantor Sudin Lingkungan Hidup kota administrasi Jakarta Utara.

Artinya uang ‘retribusi’ dari pihak JIS yang diserahkan kepala Kasatpel Lingkungan Hidup Kecamatan Tanjung Priok tidak diketahui keberadaannya. Dan tidak dilaporkan sebagai WR kepada Sudin Lingkungan Hidup kota administrasi Jakarta Utara.

Untuk diketahui, pengangkutan sampah dari JIS dilakukan dengan truk sampah bernomor U 0404. Penyetoran ‘retribusi’ itu dilakukan dibawah tangan dan dihandle langsung oleh oknum Kasatpel Tanjung Priok. Saat para crew pjlp lingkungan hidup melakukan ‘ngompreng’ di dalam lingkungan JIS.

Saat ditemui di lokasi JIS, para crew PJLP hanya menjelaskan, mereka hanya menjalankan perintah Kasatpel Lingkungan Hidup Tanjung Priok. Padahal para crew mengetahui bahwa lokasi itu adalah kawasan B to B yang tidak dibolehkan plat merah masuk. Dan hanya diperbolehkan pihak ketiga dalam hal ini swasta untuk pengangkutan sampah.

Sedangkan, untuk lokasi PLTU yang berada di kawasan Ancol bisa dilakukan seminggu 2 kali. Banyaknya volume sampah, tergantung sampah yang ada di muara dipinggiran kali dekat laut Ancol.

“Retribusinya’ yang dikeluarkan dari pihak PLTU sebesar Rp9 juta. Namun yang disetorkan ke bank DKI hanya Rp 6 juta. Artinya ada selisih dana yang mengendap.

Untuk pengembalian ‘retribusi’ tersebut pihak Satpel Lingkungan Hidup Tanjung Priok mengutus oknum PNS berinisial ZN. Sedangkan sampah diangkut dengan truk bernomor. Bodi. U 0546.

Untuk diketahui, apa yang dilakukan armada truk sampah ‘ngompreng’ di kawasan industri sangat menyalahi aturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Dimana yang berhak mengelola sampah di kawasan itu adalah pihak pengelola kawasan.

Begitupun untuk pengangkutan sampah pun harus dilakukan oleh pengelola kawasan atau dilimpahkan kepada pihak ke swasta (pihak ketiga) dalam bentuk kerjasama bisnis to bisnis (B to B).

Namun sepertinya hal itu, tidak dipedulikan oleh Satpel lingkungan hidup Tanjung Priok dan Sudin Lingkungan Hidup Pemkot Jakarta Utara yang tengah mengejar setoran retribusi.

Alih-alih mengumpulkan retribusi untuk disetorkan ke kas Pemda, kenyataannya bertolak belakang. Ini dilakukan oknum kasatpel Tanjung Priok selama dirinya ditugaskan di wilayah Tanjung Priok. Artinya dugaan penggelapan ini sudah berlangsung cukup lama.

Untuk diketahui, dugaan penggelapan retribusi ini baru 2 titik lokasi yang terungkap. Diduga masih ada beberapa titik lokasi lain yang menjadi ajang ‘ngompreng’, karena wilayah Tanjung Priok banyak memiliki kawasan industri.

Tidak cukup disitu, sikap tidak terpuji oknum Kasatpel Tanjung Priok itu juga dilakukan kepada para pengawasan kebersihan di Kecamatan Tanjung Priok. Para pengawas juga dipaksa memberikan ‘upeti’ setiap bulan kepada oknum Kasatpel kebersihan kecamatan Tanjung Priok.

Sementara ketika di hubungi melalui telp selasa. 30/04/2024.menanggapi kasus anak buahnya ini. Kasudin lingkungan hidup dan kebersihan kota administrasi Jakarta Utara Edy. Kami masih rapat di DPRD dki jakarta mas. Jawab di WAnya. (Sutarno)