Opini
Waspadai Kebijakan Pemerintah di Blok Rokan
Kisruh alih kelola Blok Rokan yang akan berpindah dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke Pertamina Agustus 2021 dalam sebulan terakhir telah mengundang intervensi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP). Pertemuan Menko LBP dengan CPI, SKK Migas, dan Kementerian pada 18 Maret 2020 itu diklaim telah mencapai kesepakatan bahwa CPI akan melanjutkan investasi di Blok Rokan sampai kontrak berakhir pada Agustus 2021.
“Kemarin sudah rapat. Dengan Chevron dan SKK Migas dan ESDM. Kami sepakat bahwa Chevron akan meneruskan proyek ini sampai mereka selesai di Agustus tahun depan. Jadi, turunnya produksi bisa ditahan jangan sampai tajam sekali. Itu keputusan yang baik. Dan kami happy dengan itu,” ungkap Luhut dalam konferensi pers, Rabu (18/03/2020).
Dua hari kemudian, Corporate Comm. Manager CPI Sonitha Poernomo mengatakan CPI terus melakukan diskusi dengan pihak terkait guna memastikan transisi Rokan berlangsung selamat, andal, dan lancar pada Agustus 2021. Dikatakan, CPI berterima kasih atas arahan dan inisiatif pemerintah yang memberikan solusi berinvestasi guna mengoptimalkan produksi minyak nasional (20/03/2020). Sonitha mengatakan saat ini CPI sedang bekerjasama dengan SKK Migas guna menerjemahkan arahan Pemerintah ke dalam kerangka teknis pelaksanaan.
Memperhatikan pernyataan CPI ini, kita menjadi khawatir apakah sebenarnya telah tercapai kesepakatan seperti yang diklaim LBP. Dalam hal ini bisa saja LBP mengartikan CPI telah setuju untuk berinvesatasi, namun di sisi lain dapat saja CPI sedang mencoba untuk tetap pada pendirian semula. Apakah akhirnya akan tercapai kesepakatan? Mari kita teliti.
Seperti diuraikan dalam tulisan IRESS pada 11 Maret 2020, tidak tercapainya kesepakatan hingga saat ini terutama disebabkan oleh pembangkangan CPI dan tidak dilaksanakannya tugas dan fungsi SKK Migas sesuai peraturan yang berlaku. IRESS tidak ingin berspekulasi apakah kedua hal yang berpotensi merugikan negara tersebut disengaja, saling terkait dan bernuansa moral hazard. Namun terlepas dari itu mestinya semua pihak terkait dapat bekerja sesuai prinsip-prinsip GCG dan bebas moral hazard.
Setelah pengelolaan Blok Mahakam beralih ke Pertamina pada awal 2018, produksi migas terus turun. Sebelum transfer kelola, produksi gas adalah 1.286 MMSCFD (2017). Sedangkan produksi minyak adalah dan 52.000 bph (2017). Setelah transfer pengelolaan, produksi gas terus turun menjadi 832 MMSCFD (2018) dan 715 MMSCFD (2019). Begitu pula dengan minyak yang turun menjadi 36.000 bph (2018) dan 30.000 bph (2019). Pertamina pun mengakui terjadinya penurunan produksi (decline rate) sekitar 57%.
Untuk kasus Blok Rokan, keputusan pengelolaan telah diambil Juli 2018. Selain itu, kebijakan dan peraturan pendukung untuk menjamin terciptanya transisi yang mulus tanpa penurunan produksi yang signifikan pun telah tersedia, yakni Permen ESDM No.26/2017 dan Permen ESDM No.24/2018. Oleh sebab itu, sepanjang ada niat baik, sebenarnya tersedia landasan legal-kontraktual dan cukup waktu untuk mencapai target produksi tetap terjaga.
Ternyata praktek di lapangan berkata lain. Saat ini, dengan waktu tersisa hanya tinggal sekitar 15 bulan, kesepakatan masa transisi belum juga tercapai. Hal ini tentu tak lepas dari kinerja SKK Migas yang tidak optimal, bermasalah atau terkesan pro CPI. SKK Migas pun mencoba berdalih dan mengkambinghitamkan Pertamina gagal dalam negosiasi business to business (B-to-B) dengan CPI. Apakah ada pihak-pihak yang sedang bersandiwara?
Padahal, masalah alih kelola ini tak lepas dari aspek legal-kontraktual yang mestinya diselesaikan oleh SKK Migas sebagai wakil pemerintah berkontrak dengan Kontraktor KKS seperti CPI. SKK Migas harus dan bisa memaksa CPI menjalankan kebutuhan alih-kelola sesuai peraturan. Negosiasi B-to-B akan mudah dilakukan jika aspek legal-kontraktual telah tuntas. Tugas dan fungsi SKK Migas untuk menuntaskan aspek legal-kontraktual tertulis dalam Perpres No.9/2013 tentang Pengelolaan Hulu Migas, Permen ESDM No.17/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja SKK Migas dan sejumlah Surat Keputusan Kepala SKK Migas tentang Pedoman Tata Kerja SKK Migas.
Dengan mengacu pada berbagai peraturan di atas, terlihat fungsi dan tanggungjawab yang harus dijalankan SKK Migas. Karena itu, tidak tepat jika SKK Migas hanya berfungsi sebagai mediator seperti diklaim Dwi Soetjipto: “Kalau B-to-B belum bisa jalan nanti government yang “mediasi-in”. Rokan awalnya merupakan bidding dari Chevron dan Pertamina yang kemudian Pertamina ditunjuk sebagai kontraktor. Maka awalnya kita fokus ke B-to-B” (17/03/2020).
Dengan sikap Kepala SKK Migas seperti di atas, satu hal yang sangat fatal telah terjadi: CPI menyatakan tidak akan membor sejak 2019 hingga kontrak berakhir. Padahal Permen ESDM No.26/2017 dan No.24/2018 telah terbit dan berlaku. Berarti SKK Migas telah gagal menjamin ditegakkannya peraturan dan kedaulatan negara di satu sisi, dan dilecehkannya martabat bangsa oleh CPI di sisi lain. Apakah masalah ini terjadi karena adanya kelalaian atau kesengajaan? Kita tidak akan berspekulasi, tapi moral hazard bisa menjadi faktor penyebab.
Terlepas apapun yang menjadi penyebab, kita menuntut pemerintah bertanggungjawab. Subjek pelaku penyebab kegagalan bukan saja hanya berhenti pada Kepala SKK Migas, tetapi juga pada Menteri ESDM sebagai Kepala Komisi Pengawas SKK Migas sesuai Perpres No.9/2013, hingga sampai kepada Presiden Jokowi sebagai penanggungjawab pemerintahan.
Penulis: Marwan Batubara, Direktur Eksekutif IRESS
Opini
Mengapa Amandemen UUD 1945 Berkaitan Dengan Kemunduran Ekonomi
BANYAK yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia pada era reformasi lebih bagus dibandingkan dengan jaman UUD 1945 Asli. Ya itu bisa saja benar, tapi itu adalah pandangan yang sangat awam, tidak perlu pembuktian akademis, atau pandangan asal dibunyikan saja untuk menanggapi debat di WA group.
Mumpung Prabowo sedang di China, saya ingin memberi contoh atau perbandingan ekonomi Indoneaia dan China. Ini hendak membuktikan bahwa sistem negara dan pemerintahan itu berkaitan erat dengan ekonomi, pertumbuhan dan kecepatan kemajuan material ekonomi sebuah negara.
Pada tahun 1997 sebelum Indonesia melakukan reformasi, GDP perkapita Indonesia adalah 1054,35 USD. Berapa GDP perkapita China pada saat itu? Sebesar 780,74 USD, jauh tertinggal dibandingkan Indonesia. Anehnya elite Indoneaia tidak sabar, tepropokasi oleh pihak luar, lalu dengan sembarangan melakukan amandemen UUD 1945. Secara mendasar dan keseluruhan isi daripada UUD kemerdekaan 1945 berubah.
Apa sebetulnya inti daripada amandemen UUD 1945 tersebut? Yakni transfer of power atau transfer kekuasaan dari tangan negara kepada tangan oligarki swasta. Ini diawali dengan transfer uang melalui KLBI dan BLBI seluruhnya senilai 639,13 triliun atau 6 kali APBN Indonesia waktu itu. Selanjutnya dilanjutkan dengan transfer otoritas moneter dan fiskal kepada oligarki swasta melalui perubahan seluruh UU di bidang ekonomi, moneter dan sumber daya alam.
Maka apa yang terjadi kemudian? Ekonomi Indonesia menuju kemunduran, secara terstruktur, sistematis dan masif dilemahkan. Oleh siapa? Oleh sistemnya sendiri yang didesain secara utuh oleh pihak luar, oleh pihak asing melalui berbagai utang, bantuan, untuk mengubah semua UUD dan UU. Sementara China tetap seperti dulu hanya modifikasi sistem, tidak meninggalkan fondasinya. Kekuasan negara dan pemerintahannya utuh, tidak didikte asing.
Hasilnya bagaimana? Kita bisa lihat sekarang. Tahun 2023 GDP perkapita China mencapai 12.614 USD, jauh meninggalkan Indonesia yang hanya memiliki GDP perkapita senilai 4
940 USD. GDP perkapita Indoneia hanya sepertiga dari apa yang diraih China dalam waktu 25 tahun. Itulah yang dihasilkan oleh transfer kekuasaan oleh Indonesia ke tangan oligarki swasta dan asing yang sekarang mengendalikan negara Indonesia.
Perjalanan ke China mudah-mudahan menjadi pelajaran penting bagi Presiden Prabowo untuk belajar apa yang dia lihat dan apa yang dia saksikan tentang dampak pemindahan kekuasaan Indonesia kepada oligarki keuangan swasta yang bekerja sama dengan rezim internasional, telah membuat Indonesia kehilangan kesempatan untuk mencapai kemajuan sebagaimana yang dicapai oleh kawan kita China.
Jangan minta uang ke China, tapi kembalikan kekuasaan yang direnggut oligarki swasta dan asing di negara kita sendiri. Kalau sudah terlanjur? Balikin ya..
Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi, Direktur Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI)
Opini
BRICS!! Siapa Pemegang Amanah, Indonesia atau Petro Dollar?
KTT BRICS 2024 yang berlangsung pada tanggal 22-24 Oktober di Kazan, Rusia. Negara-negara BRICS akan membuat terobosan baru yakni penciptaan mata uang yang kemungkinan akan “didukung emas”, sebagai alternatif terhadap dolar AS. Ini dipandang sebagai usaha kemandirian oleh negara anggota BRICS. Karena uang merupakan faktor kunci dominasi AS terhadap seluruh Dunia. Namun Rusia dan China telah berhadapan dengan AS dalam perang ekonomi.
Kita ketahui sistem saat ini didominasi oleh dolar AS, yang menyumbang sekitar 90 persen dari seluruh perdagangan mata uang. Sampai saat ini, hampir 100 persen perdagangan minyak dilakukan dalam dolar AS; namun, pada tahun 2023, seperlima perdagangan minyak dilaporkan dilakukan menggunakan mata uang non-dolar AS. Ada pergeseran, dimulai dari minyak. Kembali ke pergeseran awal dari Bretton Woods system yakni mulai dari minyak, yang melahirkan Petro Dollar. Suatu sistem uang kertas printing dengan padananan komoditas minyak.
Benarkah demikian? Benarkah China dan Rusia akan mengakhiri petro dollar? China adalah pembeli terbesar surat utang AS yang berarti mereka memiliki cadangan devisa terbesar dalam US Dollar. Russia sendiri masih memperdagangkan minyak mereka dengan dollar AS. Jadi dimana letak konflik fundamental BRICS dengan dollar AS? berdasarkan data keuangan China dan Rusia bagian dari petro dollar system, mereka mencoba bertahan dengan posisi berhadapan dengan Amerika Serikat di depan publik. Sistem petro dollar bekerja dengan cara seperti itu yakni ada persaingan, ada konflik dan pertentangan, perang jika perlu.
Namun apa yang terjadi dengan petro dollar? Sistem ini tengah sekarat. The Fed sudah tidak lagi memegang atoritas dalam memprinting uang. Selama ini uang diprint begitu saja, lalu diutangkan kepada Pemerintah AS, selanjutnya Pemerintah AS mengutangkan uang kertas tersebut ke seluruh negara di dunia. AS adalah korban terarah dari sistem ini. Nah sekarang The Fed tidak bisa lagi print uang. AS terpaksa harus menaikkan suku bunga untuk mendapatkan aliran uang dari luar membeli obligasi pemerintah AS. Utang tapi tidak lagi pada The Fed.
Lalu siapa yang akan memprinting uang bermodalkan kertas dan tinta ini? Benarkah usaha BRICS membuat mata uang bersama adalah legitimate? Uang printing yang akan dijadikan sebagai alat pertukaran perdagangan diantara anggota anggotanya? Ini memang terlihat berbeda dengan dollar namun secara substansi sama, yakni uang kertas printing yang padananannya menggunakan instrumen lama, cara lama.
Apa itu? Masih minyak dan gas ternyata. Jika Rusia yang printing maka namanya petro Rubble, Jika China yang printing namanya Petro Yuan. Bagaimana nilainya akan dibentuk? Sama dengan petro dollar, yakni propaganda krisis, perang adalah cara dari alat tukar ini akan dapat bekerja. Tanpa minyak, tanpa perang, tanpa ketidakpastian, tanpa kekhawatiran, maka uang itu tidak akan bernilai. Ini adalah uang yang sama. Uang yang dibuat sihir dan propaganda ketakutan.
Secara kasat mata China dan Rusia bagian dari petro dollar system, mereka mencoba bertahan dengan posisi berhadapan dengan Amerika Serikat di depan publik. Sistem petro dollar bekerja dengan cara seperti itu. Lalu bagaimana BRICS? Mereka hendak membuat mata uang bersama. Uang printing yang akan dijadikan sebagai alat pertukaran perdagangan diantara anggota anggotanya. Ini memang terlihat berbeda dengan dollar namun secara substansi sama, yakni uang yang padananannya menggunakan instumen lama. Padahal dengan siapa sebenarnya mereka berhadapan sekarang? Yakni dengan digitalisasi yang melahirkan cripto currency, dan dengan climate change yang melahirkan green currency. Siapa yang akan menang? Wallahualam.
Baik BRICS currency maupun US Dollar currency keduanya adalah dua sisi currency petro dollar dihidupkan dari krisis minyak, propaganda perang, krisis, unbalance, ketidakpastian, kesemuanya adalah cara dari alat tukar ini akan dapat bekerja. Tanpa minyak, tanpa perang, tanpa ketidakpastian, tanpa kekuatiran, maka uang keras itu tidak akan bernilai. Ini adalah uang yang sama. Uang yang dibuat dengan cara tertutup di ruang gelap, dibuat bernilai dengan sihir dan propaganda.
Padahal uang itu amanah, uang memegang fungsi kemanusiaan paling tinggi. Uang yang tidak berdiri di atas amanahnya akan dimusnahkan. Ingat uang tidak amanah ditengelamkan bersama pemiliknya Qorun dan tak ada yang menemukannya sampai sekarang. Amanah sendiri tetap terjaga, historis dan murni. Jelas asal usulnya dan terjaga kemurnianya. Jika ada yang keluar dari amanah maka dia akan musnah. Sirno ilang kertaling bumi.()
Oleh : Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi, Direktur Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI)
Opini
Capai Pertumbuhan 8 Persen, Prabowo Gibran Butuh APBN 7000 Triliun Rupiah
INTERNATIONAL Monetary Fund atau IMF yang merupakan organisasi internasional yang menangani masalah kebijakan keuangan sebelumnya menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan berada pada angka 5 persen dalam periode 2024-2029, dan rancangan kabinet Merah Putih memang masih mengambil posisi aman pertumbuhan 5 persen.
Namun Presiden Prabowo Subiyanto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah bertekad untuk mencapai pertumbuhan double digit, atau setidaknya 8 persen dalam masa pemerintahannya. Hanya saja angka itu akan sulit didapat jika kondisi yang sebenarnya dalam ekonomi indonesia terutama masalah paling puncak adalah masalah keuangan tidak terselesaikan.
Keuangan itu adalah masalah kunci yang tidak ada satu pihak pun yang kredibel membongkar masalah tersebut sampai saat ini. Apa itu? yakni jumlah uang yang dimiliki oleh negara memang sangat sedikit untuk dapat menggerakkan ekonomi. Akibatnya negara tidak memiliki kemampuan ekspansi sedikitpun untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi meskipun cuma tambahan satu persen saja.
Sementara untuk mencapai pertumbuhan 8 persen dari keadaan sekarang yang hanya tumbuh 5 persen, maka diperlukan tambahan kapasitas ekonomi dua kali lipat. Kalau tidak bertambah 2 kali lipat maka pertumbuhan 8 persen itu tidak bisa menjadi mimpi, bahkan menjadi khayalan siang bolong pun tidak bisa!
Apa saja yang harus ditambah? Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi maka harus ada tambahan uang yang dipegang oleh rata rata masyarakat 2 kali lipat dari rata rata yang dipegang sekarang. Jika APBN adalah instrumen utama penggerak ekonomi maka nilai APBN harus bertambah 2 kali lipat dari nilai yang ada sekarang.
Berapa Uang Negara
Uang yang diterbitkan secara resmi oleh negara melalui otoritas penerbitan uang negara tergambar dalam jumlah uang kartal. Nilainya sangat kecil, jauh dari jumlah yang diperlukan bagi sirkulasi ekonomi secara kuat.
Menurut data terbaru yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengambil data dari Bank Indonesia (BI) jumlah uang kartal atau uang yang sebenarnya dicetak oleh negara Republik Indonesia (RI) adalah sebesar 954,4 triliun rupiah. Jumlah yang sangat kecil dibandingkan ukuran kapasitas yang dimiliki bangsa Indonesia.
Mengapa dikatakan kecil? Jumlah penduduk Indonesia seluruh nya adalah 270 juta jiwa. Jika jumlah uang yang dibuat negara dibagikan dengan jumlah penduduk Indonesia maka setiap orang hanya memegang uang 3,5 juta rupiah per tahun atau hanya 9.800 rupiah per hari. Jumlah sebesar itu hanya setengah USD atau kurang dari 2 dollar Purchasing Power Parity (PPP). Ini berarti jika diukur berdasarkan uang yang dipegang tersebut maka seluruh rakyat Indonesia itu termasuk dalam kategori kemiskinan absolut.
APBN Harus Riel
Data Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa total belanja negara tahun 2025 mencapai sebesar Rp 3.621,3 triliun, termasuk sebesar Rp 1.541,4 triliun belanja non-K/L pada belanja pemerintah pusat. Defisit APBN 2025 ditetapkan sebesar 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp 616,2 triliun.
Nilai APBN tersebut di atas bagi kebanyakan orang awam Indonesia mungkin kelihatanya sangar besar. Tapi benarkah ada uang APBN sebanyak itu? Benarkah uang itu nyata yang bisa diedarkan kepada masyarakat dan menjadi alat untuk belanja? Tentu saja uang itu tidak ada sebesar itu. Karena itu hanyalah rencana belanja yang belum tentu ada uangnya.
Jadi dengan demikian maka ada dua masalah dalam APBN Indonesia, yakni pertama jumlah uang yang dirancang senilai 3.261,3 triliun rupiah itu tidak nyata atau tidak pernah ada uang sebesar itu yang bisa berbedar ke dalam masyarakat melalui belanja publik atau melalui belanja pemerintah. Karena itu cuma angka-angka atau rencana-rencana. Kedua, jumlah yang direncanakan sebesar 3.261,3 triliun rupiah adalah rancangan pertumbuhan 5 persen. Artinya bahwa rancangan itu sendiri tidak mencukupi jika menghayalkan pertumbuhan 8 persen.
Dari Mana Uangnya?
Ada rencana utang pemerintah ditambah sebesar 616,2 triliun rupiah. Tapi sekali lagi itu kecil dan sulit didapatkan dalam keadaan sekarang. Kecuali bunga surat utang negara dinaikkan lagi. Berarti akan semakin jauh lebih tinggi di atas bunga rata-rata perbankan. Jadi Bunga SUN berada di atas bunga bank. Maka makin kurus kering ekonomi karena disedot APBN. Seharusnya APBN menjadi instrumen penggerak ekonomi, malah menjadi mesin sedot vacuum cleaner. Jadi malah kontra produktif.
Cara lain dengan menaikkan pajak juga akan kontra produktif. Mengapa? karena pertumbuhan ekonomi 8 persen akan ditopang oleh peningkatan konsumsi. Tidak masuk akal meningkatkan konsumsi dengan menaikkan pajak. Masyakat sudah berhadapan dengan bunga bank yang mencekik akibat SUN, lalu dipungutin pajak tinggi, sudah diburu, dipepet, dijepit pula. Kere.
Cara mendapatkan uang 7000-8000 triliun rupiah itu gampang gampang susah. Pemerintah hanya perlu merenungi bagaimana keadaan ini bisa terjadi, lalu membuka pikiran lebih luas dari biasanya, lalu bayangkan setelah itu presiden Prabowo punya niat baik untuk membuat nol kemiskinan, mengadakan 3 juta rumah dan membuat jutaan pekerjaan buat rakyat. Jika semua itu dilandasi oleh untuk menjalankan Amanat Penderitaan Rakyat, maka uang 7.000 sampai 8.000 triliun rupiah adalah Amanah yang akan diterima Indonesia. In syaa Allah.()
Oleh : Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi, Direktur Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI)
-
Opini4 days ago
Mengapa Amandemen UUD 1945 Berkaitan Dengan Kemunduran Ekonomi
-
Ibukota5 days ago
Pemkot Jakut Bersama Forkopimko Gelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan 2024
-
Ekonomi6 days ago
CESS Sebut Pertamina Internasional Shipping Berperan Penting Dukung Ketahanan Energi Nasional
-
Polhukam4 days ago
Panglima Koops Udara I Pimpin Acara Penerimaan Jabatan Aspotdirga Kaskoopsud I.