Jakarta, Hariansentana.com – Limbah kayu biasanya hanya dimanfaatkan menjadi kayu bakar. Tapi tidak dengan limbah kayu jati di tangan Slamet Sukrisno (30). Bagi pria asal Desa Gebyar, Kel. Crewek, Kec. Kradenan Kabupaten Grobogan Jawa Tengah ini di tangannya limbah kayu jati bisa menjadi barang sangat berharga. Slamet memanfaatkannya sebagai bahan untuk membuat miniatur berbagai struktur yang bernilai seni tinggi.

Slamet Sutrisno, awalnya seorang tukang kayu, mulai membuat miniatur dari serpihan kayu pada tahun 2017. Kesuksesannya pertama kali datang dengan miniatur masjid, berkembang menjadi karya-karya yang lebih besar. Bukti dari keterampilan dan kreativitas Slamet Sutrisno, telah terwujud berbagai macam miniatur seni dan replika, mulai dari kapal pengeboran dan rig lepas pantai hingga platform WHP, mesin berat, kapal tangki, kapal, kapal pesiar, bahkan bangunan-bangunan bersejarah

Dari awalnya hanya membuat miniatur masjid dan dihargai sebesar Rp 150 ribu, kini Slamet menjadi perajin miniatur industri migas yang nilai satu produk minitaturnya ada yang dihargai hampir  Rp 100 juta. Tak hanya itu pelanggannya pun hampir semuanya perusahaan asing yang ada di luar negeri.

“Total produk miniatur kami sudah dikirim ke sekitar 24 negara,” kata Slamet, saat ditemui di sela-sela IPA Convention & Exhibtion 2024 di ICE BSD, Tangsel, Provinsi Banten, Rabu (15/5).

Slamet memajangkan beberapa hasil karyanya di booth milik PT Swa Mukti Persada, sebuah perusahan jasa industri migas terintegrasi. Hasil karyanya yang dipajang antara lain miniatur kapal pengeboran West Capell, rig Blue Whale 1 serta Jack Up rig yang 100 persen bahannya dari limbah kayu jati.

Sementara itu, PT Swa Mukti Persada merupakan perusahaan yang membina UMKM milik Slamet dalam mengembangkan usahanya yang dilabeli dengan Markas Miniatur Jati.

Saat ini Slamet menerima pesanan pembuatan miniatur terkait industri migas yakni kapal pengeboran dan berbagai macam rig. Hampir semua pesanan saat ini justru mayoritas dari perusahaan-perusahaan migas yang ada di luar negeri.

“Saat ini ada sekitar sembilan pesanan yang sedang kami kerjakan,” kata dia.

Slamet mengakui, keahlian membuat miniatur didapatnya secara otodidak. Setelah luslus SMP, karena kondisi ekonomi, mengingat orangtuanya hanya petani, Slamet harus menguburkan impiannya untuk melanjutkan sekolah ke SMA. Slamet akhirnya memutuskan untuk kerja serabutan dan salah satunya bekerja menjadi tukang serut kayu.

“Latar belakang saya lebih ke tukang kayu, memang dari kecil saya suka hal-hal yang berkaitan dengan kayu. Mungkin saya awalnya hobi dan saya beranggapan sesuatu yang dicintai itu akan indahlah jadinya,” kata dia.

Saat bekerja sebagai tukang serut kayu itulah Slamet mulai belajar. Sepulang kerja Slamet selalu membawa limbah atau sisa kayu yang tidak terpakai. Setelah diolah dengan peralatan seadanya, Slamet mampu menjadikan limbah itu miniatur sebuah mesjid yang dikerjakannya dalam empat malam.

“Karya saya pertama itu ternyata ada yang mau beli dan dihargai Rp 150 ribu,” kata dia.

Slamet akhirnya semakin semangat untuk membuat lagi, hingga mampu memproduksi lima unit lagi dan laku semua. 

Ia sempat merantau ke Jakarta dan saat menikahi gadis asal Cianjur, Jawa Barat, Slamet memutuskan untuk tinggal di kampung halamannya. Untuk menyambung hidup Slamet mencoba menekuni kembali keahliannya membuat miniatur dari limbah kayu dan memasarkan lewat media sosial dan dari mulut ke mulut.

Jalan terbuka lebar saat Slamet untuk pertama kalinya mendapatkan pesanan dari customer yang berasal dari India, berupa kapal pengeboran. Hasil karya Slamet ternyata diposting oleh customer tersebut di media sosial LinkedIn. Kabar itu sampailah ke Slamet.

Slamet yang tidak tahu tentang LinkedIn akhirnya membuka akun di LinkedIn, karena selama ini dia hanya menggunakan medsos facebook dan Instagram untuk memasarkan produk-produk miniaturnya.

“Setelah saya mempunyai akun LinkedIn, dalam seminggu follower saya mencapai 500 an dan saat ini sudah hampir 10 ribu follower, nah customer luar negeri yang memesan itu melalu LinkedIn sampai sekarang,” kata dia.

Pada 2019 setelah menjalani usaha selama dua tahun, Slamet mulai berani merekrut tetangganya. Tiap pesanan biasanya diselesaikan dalam waktu rata-rata dua minggu.

“Kalau sendiri mengerjakan bisa sampai satu bulan,” katanya.

Kini Slamet memiliki empat karyawan untuk membantunya yang dibayar sekitar 100 ribu hingga 150 ribu per orang setiap hari

Satu pesanan miniatur saat ini kata Slamet paling rendah tarifnya sebesar Rp 20 juta hingga Rp 30 juta. Namun untuk pesanan dengan kerumitan yang tinggi bisa dibandrol sekitar 6000 dolar atau sekitar Rp 90 juta.

“Dikerjakan rata-rata selama dua pekan dengan bantuan sekitar 4 pekerja yang saya rekrut dari tetangga,” kata dia.

Usaha Slamet semakin dikenal setelah mendapatkan pendampingan dari PT Swa Multi Persada. Berawal dari PT Swa yang melakukan pemesanan kepada Slamet dan terjalinlah hubungan baik antara Slamet dan PT Swa.

Setelah mengetahui kendala Slamet dalam memasarkan bisnisnya, akhirnya pihak PT Swa melakukan pendampingan sebagai bagian dari program CSR perusahaan untuk lebih memajukan usaha Slamet.

Bantuan dari PT Swa diberikan dalam bentuk modal kerja serta bantuan promosi dalam mengenalkan produk Slamet.

“Untuk promosi ini kan butuh mdoal besar juga, dengan bantuan PT Swa pokoknya saya  tinggal berangkat, difasilitasi secara gratis, termasuk pertama kali mengikuti pameran  di IPA ini,” kata Slamet.

Ke depannya, bersama dengan PT Swa, impian Slamet adalah bisa mengikuti pameran di luar negeri. Slamet pun berharap usahanya bisa semakin berkembang dan berjalan lebih baik lagi sehingga bisa banyak menambah pasar di internasional dan juga dalam negeri.

“Kalau semakin banyak pesanan, saya bisa semakin banyak nambah tenaga kerja,” kata dia.

Sementara untuk pasokan kayu, kata dia sejauh ini tidak ada kendala mengingat di derahnya banyak limbah kayu jati  yang bisa dimanfaatkan.

Saat ini sejumlah negara telah menjadi tujuan produk miniatur Slamet. Negara-negara tersebut diantaranya Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand, China, Pakistan, India, Uni Emirat Arab, Kuwait, Arab Saudi, Irak, Inggris, Jerman, Belanda, Rusia, Lituania, dan Amerika Serikat serta sejumah negara lainnya.

“Paling sering kirim ke Dubai, Belanda, Amerika dan bidang migas itu hampir 98 persen itu miniatur industri migas,” ujar Slamet.

Sementara itu Dionysius Irwanto, Komisaris PT Swa Multi Persada, beharap CSR program pendampingan UMKM milik Slamet bisa membantu Slamet agar karyanya dapat dikenal lebih luas lagi dalam industri migas Indonesia.

Dionysius mengaku sangat terenyuh untuk membantu Slamet yang ditemuinya 4 tahun lalu.

“Produk UMKM Pak Slamet ini sudah terkenal di luar negeri, sementara di Indonesia peminatnya masih sedikit jadi kita bantu untuk promosikan,” katanya.

Dionysius mengakui bahwa UMKM sejenis ini sebetulnya banyak, terutama yang menggunakan bahan plastik dan metal, seperti kuningan.

“Tapi yang fokus ke miniatur untuk industri migas hanya Pak Salmet,” ucapnya.

Dionysius berharap produk Slamet bisa semakin dikenal di kalangan industri migas nasional.(s)

Jakarta, Hariansentana.com – Indonesia, sebagai negara yang berkomitmen tinggi dalam menangani perubahan iklim, tengah berupaya untuk beralih dari energi fosil ke sumber energi yang lebih berkelanjutan. Di tengah dinamika ini, Serikat Pekerja PT PLN Persero (SP PLN Persero) bersama Public Services International (PSI) mengambil peran yang signifikan dalam menyuarakan harapan para pekerja melalui serangkaian lokakarya yang dihadiri oleh para pengurus dari berbagai daerah.

Lokakarya diadakan di tiga kota besar, yaitu di Bandung pada tanggal 6 Mei 2024 dihadiri SP PLN Persero Jawa Barat serta Lampung dengan jumlah peserta 28 orang (4 di antaranya perempuan). Selanjutnya diselenggarakan di Semarang pada tanggal 8 Mei 2024 dihadiri SP PLN Persero Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, Bengkulu dan Jambi dengan jumlah peserta 31 orang (4 di antaranya perempuan). Terakhir diselenggarakan di Bali pada tanggal 10 Mei 2024 dihadiri SP PLN Persero Bali, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Makassar dan Gorontalo dengan jumlah peserta 26 orang (2 di antaranya perempuan).

Lokakarya ini menghadirkan narasumber internasional, Bro Colin Long yang merupakan Just Transitions Organiser dari Victorian Trades Hall Council, Melbourne, Australia. Serta dibuka oleh Budi Setianto selaku Bendahara Umum SP PLN mewakili Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Budi Setianto, dalam pembukaan Lokakarya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kerjasama antara SP PLN, PSI dan APHEDA. Menurut Budi, transisi energi tidak boleh berujung pada privatisasi PLN. Sesuatu yang juga pernah selalu dinyatakan oleh Ketua Umum SP PLN Persero.

“Tanpa privatisasi, SP PLN hendak memastikan harga listrik tetap terjangkau dan PLN bisa menyediakan listrik yang handal, dan bisnis yang aman bagi semua orang, baik yang bekerja di dalam bisnis penyediaan listrik maupun orang-orang sekitar pembangkit dan jalur transmisi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budi menyampaikan, bahwa transisi energi tidak bisa di stop atau diakhiri, oleh karenanya serikat pekerja PLN perlu bersiap diri untuk memastikan bahwa transisi energi berjalan dalam jalur publik.

“Menjadi tugas serikat pekerja bahwa transisi energi berkeadilan kepemilikan publik harus diwujudkan dalam tiga aspek penting sebagai bentuk pelaksanaan pasal 33 UUD 1945, yaitu dimiliki dan dikontrol oleh negara, terjangkau dan murah bagi seluruh lapisan masyarakan dan layanan yang berkelanjutan, serta aman bagi pekerja, masyarakat dan lingkungan,” tegasnya.

Sementara itu, Colin Long dalam pembukaannya menggarisbawahi tentang perlawanan SP PLN Persero terhadap privatisasi. “Salah satunya adalah uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 memang penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita, sebagai serikat, menggunakannya dalam perjuangan kita. Tugas utama serikat adalah membela hak-hak anggotanya, hak-hak pekerja, maka penting bagi serikat untuk melibatkan anggota dalam perjuangannya, membuat anggota paham betul apa yang dilakukan oleh serikat di tingkat nasional,” ungkapnya.

Dia juga menyoroti uniknya penyediaan energi di Indonesia, yang berada di atas jalur api berisiko bagi instalasi energi nuklir dan adanya skema Take-or-Pay (TOP) serta isu oversupply.

“Dalam situasi seperti ini, penting sekali bagi SP PLN Persero punya peran memimpin dalam proses transisi ini sehingga kepentingan pekerja akan juga menjadi sentral dalam proses transisi energi di Indonesia. Sehingga, transisi ini tidak berdampak buruk bagi pekerja di sektor eneegi, lebih khusus lagi anggota SP PLN Persero,” tegasnya.

Dengan keahliannya, Colin Long membahas berbagai aspek penting dari transisi energi berkeadilan, termasuk strategi kampanye, pengaruh kebijakan energi terhadap pekerja dan komunitas, serta peluang dan tantangan yang ada. Materi yang disampaikan dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta dan menyebarluaskan tindakan strategis untuk kampanye serikat pekerja di jalur publik transisi energi yang adil.

Peserta diajak untuk merumuskan tindakan strategis yang dapat dilakukan oleh serikat pekerja untuk memastikan bahwa transisi energi di Indonesia berlangsung tanpa meninggalkan siapapun. Dengan adanya peningkatan kapasitas, diharapkan pengurus SP PLN Persero dapat menjadi pemain kunci dalam mendorong dan mempengaruhi kebijakan energi di Indonesia agar lebih inklusif dan adil.

Selain itu, mereka juga diharapkan dapat mengorganisir dan memobilisasi anggota untuk terlibat dalam kampanye-kampanye yang mendukung transisi energi berkeadilan, sehingga mampu menciptakan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat dan lingkungan.

Dari hasil diskusi yang diselenggarakan dalam lokakarya ini, muncul aspirasi dan harapan yang kuat terkait dengan masa depan transisi energi dan peranan yang diharapkan dari SP PLN Persero, PT PLN, serta peran individu-individu di dalamnya untuk 30 tahun ke depan.

Pertama, terkait SP PLN Persero, harapan yang diungkapkan adalah agar SP PLN dapat menjadi wadah eksklusif yang menyuarakan aspirasi pekerja tanpa terpecah dalam perpecahan internal. Lebih dari itu, SP PLN Persero juga diharapkan bisa berfungsi sebagai katalis dalam mempengaruhi dan membentuk kebijakan di tingkat perusahaan PLN dan pemerintahan, sehingga memastikan bahwa suara dan kepentingan SP PLN Persero mendapatkan pertimbangan yang signifikan dan berdampak luas.

Terkait dengan PLN, aspirasi yang disampaikan adalah agar PLN dapat berkembang menjadi perusahaan yang mengelola seluruh proses bisnis kelistrikan, dari hulu hingga hilir. Seluruh aset yang dikelola diharapkan menjadi milik negara, memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dan energi di Indonesia tetap dalam genggaman negara dan berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial.

Sementara itu, dari sudut pandang individu, harapan yang disampaikan adalah agar setiap anggota dapat terus aktif dan peduli terhadap perkembangan organisasi. Diharapkan bahwa individu-individu dalam SP PLN Persero dapat menjadi visioner dan aktor penting yang mendorong dan menginspirasi gerakan dalam perserikatan dan lebih luas lagi, dalam kebijakan energi dan sosial di Indonesia.

Secara keseluruhan, diskusi ini menggambarkan gambaran besar dari aspirasi para pekerja di SP PLN Persero yang tidak hanya berfokus pada keberlanjutan organisasi dan perusahaan, tetapi juga pada pembentukan kebijakan yang adil dan berkelanjutan, serta pengembangan kapasitas individu sebagai pemimpin dan inovator dalam industri. Aspirasi ini menegaskan pentingnya peran aktif setiap stakeholder dalam menghadapi tantangan transisi energi yang adil dan berkelanjutan.

Selain itu, diskusi juga menghasilkan beberapa poin penting mengenai dampak transisi energi yang tidak hanya pada teknologi dan masyarakat, tetapi juga pada aspek ekonomi dan regulasi.

Peserta lokakarya menggarisbawahi pentingnya transisi dari energi fosil ke energi terbarukan. Ini bukan hanya tentang penggantian sumber energi, tetapi juga melibatkan peralihan teknologi yang selama ini digunakan untuk mendukung energi fosil menjadi teknologi yang mendukung energi terbarukan. Hal ini tentunya memerlukan investasi besar dan perubahan infrastruktur yang signifikan.

Namun kemudian, ada pertanyaan besar mengenai kesiapan masyarakat untuk beralih ke energi terbarukan, yang mencakup aspek kebiasaan, efisiensi energi, dan kemampuan ekonomi untuk beradaptasi dengan teknologi baru.

Hal lain yang juga dicermati adalah dampak ekonomi, khususnya terkait dengan privatisasi perusahaan energi dan skema power wheeling. Ada kekhawatiran bahwa hal ini akan menyebabkan lonjakan harga jual per kilowatt jam (Rupiah/Kwh), yang pada akhirnya berdampak negatif kepada konsumen.

Dari perspektif serikat pekerja, ada keberatan kuat terhadap privatisasi energi dan skema power wheeling. Serikat pekerja menegaskan bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang, mereka tegas menolak privatisasi energi. Hal ini didasari oleh kekhawatiran bahwa privatisasi dapat menguntungkan investor atau pihak asing dibandingkan dengan pekerja dan masyarakat lokal. Serikat pekerja berpendapat bahwa kebijakan yang diambil harus berpihak penuh kepada pekerja dan masyarakat, bukan kepada kepentingan eksternal.

Secara personal, peserta diskusi tetap berpikir positif bahwa pada tahun 2050, transisi energi ini akan berhasil dan bahwa perusahaan mereka akan tetap bertahan dan berkembang. Mereka juga menegaskan pentingnya menyatukan suara untuk menolak privatisasi dan skema power wheeling, sebagai bagian dari strategi untuk memastikan bahwa transisi energi berjalan adil dan berkelanjutan untuk semua pihak yang terlibat.(s)

JAKARTA, Hariansentana.com – Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsdya TNI Kusworo menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahamanan terkait penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan (SAR). Penandatanganan berlangsung di Ruang Serba Guna Dono Indarto Lantai 15 Gedung Basarnas, Jl Angkasa Blok B. 15 Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Sebelum penandatanganan, rombongan Mentri Sosial disambut Kabasarnas dan para Pimti Madya di loby Gedung Basarnas. Selanjutnya, rombongan mengunjungi Basarnas Command Center (BCC) di lantai 11. Di tempat itu, Kabasarnas menjelaskan proses operasi SAR yang dilaksanakan oleh Kantor SAR di seluruh tanah air, mulai dari informasi diterima, pengerahan personil dan peralatan, hingga operasi dinyatakan selesai.
“Dalam melaksanakan tugasnya di bidang pencarian dan pertolongan, Basarnas didukung Potensi SAR. Salah satunya dari Kementerian Sosial dengan Taruna Tanggap Bencana atau Tagana. Selama ini, kerja sama kami di lapangan sangat baik, apresiasi saya buat Tagana yang selalu sigap pada berbagai penyelenggaraan operasi SAR di seluruh tanah air,” tegas Kabasarnas.

Dijelaskan, penandatanganan kesepahaman kerja sama berdurasi 5 tahun tersebut sebagai penguat dan pengembangan sinergitas antara Kementerian Sosial dan Basarnas. Tidak hanya dukungan pada operasi SAR semata, tetapi juga mencakup peningkatan kapabilitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan latihan SAR, pemanfaatan sumber daya, pertukaran data dan/atau informasi, serta kerja sama teknis bidang SAR lainnya. Proses penandatangan tersebut disaksikan para pimpinan tinggi madya dan pratama dari Basarnas maupun dari Kementerian Sosial.

“Semoga, kolaborasi yang baik antara Basarnas dengan Kementerian Sosial selama ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Kabasarnas.

Sementara Menteri Sosial dalam sambutannya memberikan semangat kepada Basarnas.
“Basarnas itu rame ing gawe, sepi ing pamrih. Saya tahu dan paham bagaimana Basarnas bekerja di lapangan. Saya berharap Basarnas jangan kecil hati, harus terus bergerak, terus berjuang, dan terus memberikan pelayanan SAR yang terbaik kepada masyarakat, saudara-saudara kita yang mengalami musibah,” ungkapnya. (*)