Connect with us

Nasional

KOMBATAN Desak Presiden Copot Moeldoko Sebagai KSP

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara (DPN KOMBATAN) mendesak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Jenderal TNI (Purn), Moeldoko dari Jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden(KSP).

“Sebagai Ormas berbasis Nasionalis yang memiliki andil tidak sedikit dalam pemenangan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019, kami meminta (merekomendasi) kepada Presiden Jokowi untuk mencopot Moeldoko dari jabatannya. Ini untuk memastikan terwujudnya Visi dan Misi Presiden Jokowi,” kata Ketua Umum DPN KOMBATAN, Budi Mulyawan dalam keterangan resminya yang diterima HarianSentana.com di Jakarta, Minggu (07/3/2021).

Menurut Budi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara yang memutuskan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, menjelaskan bahwa sudah terjadi dualisme kepengurusan di Partai Demokrat sebagaimana yang pernah terjadi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar pada tahun-tahun sebelumnya.

“Langkah pengambil alihan Partai Demokrat oleh Moeldoko ini adalah langkah yang merusak dan tidak membangun sistem kepartaian yang sehat, dan dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan melailui pengaruh dan jaringannya di sekitar kekuasaan, karena jabatan Moeldoko sebagai Kepala KSP melekat dengan dirinya saat ini,” paparnya.

Sebelumnya, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara telah mengatakan bahwa hal tersebut merupakan urusan internal Partai Domokrat. “Jika Presiden Jokowi membiarkan tindakan pembantunya yang terang-terangan mengacak-acak urusan internal partai lain, maka bisa ditafsirkan Presiden memberi restu langkah politik Moeldoko,” tukasnya.

Lebih jauh dia mengatakan, dengan dualisme kepengurusan seperti ini, gugat-mengugat pasti akan terjadi, walaupun misalnya secara administratif hukum KLB Sibolangit sah, selanjutnya hasil KLB tersebut harus didaftarkan ke Kementrian Hukum dan HAM untuk mendapat pengesahan. “Bagi Kementerian Hukum dan HAM hal tersebut merupakan kesulitan tersendiri, demikian juga dengan pihak Kepolisian,” ujarnya.

Karena pada akhirnya, kata dia, hal itu akan menyeret pemerintahan Jokowi secara keseluruhan, yang sebenarnya  bukan “perang mereka”. “Sudah hampir dapat dipastikan ini bakal mengganggu kinerja dan ritme Pemerintah dalam mengatasi masalah krusial yang sedang dihadapi saat ini,” katanya.

Apapun alasanya, lanjut Budi, langkah politik Moeldoko sebagai Kepala KSP telah menyimpang dari Visi dan Misi Preseden Jokowi. Kewibawaan Presiden Jokowi sedang “dirongrong”.

“Moeldoko secara sistimatis dan masiv sedang membangun kekuatan politik pribadinya dalam agenda 2024 dengan memanfaatkan segenap kewenangan yang dimiliki sebagai Kepala KSP,” pungkasnya.(red)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bodetabek

Rayakan HUT ke-1, BMSN Komitmen Jadi Jaringan Media Profesional dan Anti Hoaks

Published

on

By

Bogor, Hariansentana.com – Bogor Media Siber Network (BMSN) menggelar peringatan Hari Ulang Tahun ke-1 pada Minggu, 13 September 2026 di Cibinong, Kabupaten Bogor.

Kegiatan dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Hj. Wasto, Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Riduan Aripin, Ketua Voice Indonesia Anton Sukardi, perwakilan Diskominfo Kabupaten Bogor, Pembina BMSN Nuropik, Ketua BMSN Sofwan Ali, serta hampir seluruh anggota BMSN.

Penasehat BMSN Gus Sholeh yang saat ini berada di Pakistan tidak dapat hadir langsung. Namun melalui pesan tertulis, ia mendoakan agar BMSN terus istiqamah menjaga marwah jurnalistik, berbasis data, tidak menyebar hoaks, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Ketua BMSN Sofwan Ali menegaskan bahwa dengan 50 media yang tergabung, BMSN memiliki tanggung jawab besar menjaga kualitas informasi di tengah derasnya arus digital,”terang nya.

“BMSN ke depan harus semakin profesional. Kita harus mampu menangkal hoaks, menyajikan berita yang akurat, berimbang, dan terverifikasi. Keberadaan media bukan hanya untuk mengkritisi, tapi juga menjadi kontrol sosial yang objektif dan memberi ruang informasi konstruktif,” tegas Sofwan.

Sementara itu Pembina BMSN Nuropik mendorong agar organisasi ini tidak hanya kuat di Kabupaten Bogor, tetapi juga diperhitungkan secara nasional. Menurutnya, kekuatan media tidak diukur dari jumlah anggota, melainkan dari kualitas pemberitaan, integritas, dan keberanian memberi masukan terhadap kebijakan publik,”papar nya.

“Di era digital saat ini, kecepatan harus dibarengi ketelitian verifikasi. Saya berharap BMSN menjadi media yang diperhitungkan secara nasional dan mampu bekerja sama dengan pemerintah dalam skala lebih luas,” ujar Nuropik.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Wasto menekankan pentingnya adaptasi media terhadap teknologi, termasuk AI. Namun ia mengingatkan teknologi harus menjadi alat bantu, bukan menggantikan nilai kemanusiaan dan profesionalisme jurnalis.

Senada, Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Riduan Aripin menilai media memiliki peran strategis dalam pendidikan publik. “Informasi harus akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Integritas adalah modal utama agar media tetap dipercaya masyarakat,” katanya.

Peringatan HUT ke-1 BMSN menjadi momentum evaluasi sekaligus peneguhan komitmen. Dengan jaringan 50 media, BMSN ditargetkan membangun ekosistem media siber yang profesional, kritis, independen, dan konstruktif.

Ke depan, tantangan BMSN semakin besar di tengah perkembangan teknologi, media sosial, dan AI. Karena itu, verifikasi, akurasi, dan etika jurnalistik menjadi kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga……Ron

Continue Reading

Polhukam

Kapolres Bogor Pimpin Pengamanan Antisipasi Pergerakan Suporter Persija dan Persib di Wilayah Kabupaten Bogor

Published

on

By

Bogor, Hariansentana.com – Kapolres Bogor AKBP Wikha memimpin langsung apel pengamanan dalam rangka mengantisipasi pergerakan suporter Persija Jakarta dan Persib Bandung di wilayah Kabupaten Bogor, Sabtu (12/9/2026).

Apel pengamanan tersebut dilaksanakan di Mako Polres Bogor sebagai langkah kesiapsiagaan menyusul digelarnya pertandingan Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung dalam lanjutan pekan kedua BRI Super League 2026/2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Kapolres Bogor menegaskan, jajaran Polres Bogor menerapkan Siaga Satu sebagai bentuk kesiapan dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di sejumlah titik yang dinilai rawan menjadi jalur pergerakan maupun tempat berkumpulnya suporter.

“Dalam Kegiatan ini Polres Bogor melakukan Siaga Satu untuk mengantisipasi suporter Persija dan Persib hari ini. Kami memperketat pengamanan di titik-titik rawan yang berpotensi menjadi lokasi berkumpulnya para suporter dari kedua belah pihak,” ujar AKBP Wikha kepada wartawan.

Menurutnya, langkah pengamanan tersebut merupakan bagian dari upaya preventif kepolisian untuk memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan aman dan kondusif selama berlangsungnya pertandingan.

Kapolres juga menghimbau para pendukung kedua klub untuk mengedepankan sportivitas dan tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang dapat memicu gangguan keamanan.

“Saya berharap para fans Persija dan fans Persib agar dapat sama-sama menjaga ketertiban dan kenyamanan kita bersama. Siapa pun yang menang, itu hal yang biasa. Kita tetap jaga kondusifitas dan keamanan kita bersama,” tegasnya.

AKBP Wikha menambahkan, perbedaan dukungan terhadap klub sepak bola merupakan hal yang wajar. Namun, kecintaan terhadap klub hendaknya tidak diwujudkan dengan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat lainnya.

Pertandingan Persija Jakarta kontra Persib Bandung sendiri dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (12/9/2026) pukul 15.30 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Dengan kesiapsiagaan personel dan penguatan pengamanan di sejumlah titik, Polres Bogor berkomitmen menjaga wilayah Kabupaten Bogor tetap aman dan kondusif, serta mencegah potensi gangguan keamanan yang dapat muncul sebelum maupun setelah pertandingan……Ron

Continue Reading

Polhukam

Bersama Aktivis ‘98, RAJADEM Nilai Nazali Lempo Layak Bawa Arus Balik Penegakan Hukum di INDONESIA

Published

on

Jakarta, hariansentana.com – AKTIVIS Rakyat Jaga Demokrasi (RAJADEM) bersama Aktivis ‘98 menilai Nazali Lempo layak untuk membawa arus balik penegakan hukum di Indonesia.

“Problematika penegakan hukum selama 81 tahun Indonesia merdeka belum pernah terwujud secara konsisten. Indonesia sebagai negara hukum masih dalam perspektif konstitusi, belum pada kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” kata koordinator RAJADEM yang juga aktivis ‘98, Panca Nainggolan, S.H, M.H, di Jakarta, Kemarin.

Sementara, menurut aktivis ‘98 lainnya, Apek Saiman, ada satu kekuatan besar yang mampu membuat “arus balik ” Penegakan hukum untuk kembali kepada Cita-cita Indonesia sebagai negara hukum.

“Secara sistem hukum sudah memadai, namun secara figur pelaksana penegakkan hukum mengalami krisis kepemimpinan penegak hukum. Oleh sebab itu, kita perlu figur yang memiliki keberanian, integritas dan bersih untuk membawa Indonesia kepada sebuah negara yang memiliki supremasi hukum,” kata Apek.

Dalam pengamatan mereka, dari hasil rekam jejak dan dialog bersama Nazali Lempo, ada harapan pada sosok yang dapat memimpin atau membawa arus balik penegakan hukum untuk tercipta Indonesia yang adil sejahtera dan beradab.

“Dari hasil pertemuan dan dialog tentang Penegakan Hukum dengan Nazali Lempo, saya merasakan adanya optimis dalam penegakan hukum di Indonesia melalui sosok Purnawirawan TNI AL yang terakhir menjabat Oditur Jenderal TNI tersebut,” ujar Panca.

“Saya menilai Nazali Lempo sebagai sosok pemberani, berintegritas yang mampuh menjawab problema penegakan hukum di Indonesia yang carut marut selama ini, kita berharap sosok Nazali Lempo dapat menjawab permasalahan penegakan hukum di Indonesia bukan hanya di daratan, problem carut marut penegakan hukum juga di perairan Indonesia yang mendekati 70 persen,” sambung Apek Saiman menambahkan.

Continue Reading
Advertisement

Trending