KOMBATAN Desak Presiden Copot Moeldoko Sebagai KSP

Jakarta, HarianSentana.com – Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara (DPN KOMBATAN) mendesak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Jenderal TNI (Purn), Moeldoko dari Jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden(KSP).

“Sebagai Ormas berbasis Nasionalis yang memiliki andil tidak sedikit dalam pemenangan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019, kami meminta (merekomendasi) kepada Presiden Jokowi untuk mencopot Moeldoko dari jabatannya. Ini untuk memastikan terwujudnya Visi dan Misi Presiden Jokowi,” kata Ketua Umum DPN KOMBATAN, Budi Mulyawan dalam keterangan resminya yang diterima HarianSentana.com di Jakarta, Minggu (07/3/2021).

Menurut Budi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara yang memutuskan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, menjelaskan bahwa sudah terjadi dualisme kepengurusan di Partai Demokrat sebagaimana yang pernah terjadi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar pada tahun-tahun sebelumnya.

“Langkah pengambil alihan Partai Demokrat oleh Moeldoko ini adalah langkah yang merusak dan tidak membangun sistem kepartaian yang sehat, dan dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan melailui pengaruh dan jaringannya di sekitar kekuasaan, karena jabatan Moeldoko sebagai Kepala KSP melekat dengan dirinya saat ini,” paparnya.

Sebelumnya, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara telah mengatakan bahwa hal tersebut merupakan urusan internal Partai Domokrat. “Jika Presiden Jokowi membiarkan tindakan pembantunya yang terang-terangan mengacak-acak urusan internal partai lain, maka bisa ditafsirkan Presiden memberi restu langkah politik Moeldoko,” tukasnya.

Lebih jauh dia mengatakan, dengan dualisme kepengurusan seperti ini, gugat-mengugat pasti akan terjadi, walaupun misalnya secara administratif hukum KLB Sibolangit sah, selanjutnya hasil KLB tersebut harus didaftarkan ke Kementrian Hukum dan HAM untuk mendapat pengesahan. “Bagi Kementerian Hukum dan HAM hal tersebut merupakan kesulitan tersendiri, demikian juga dengan pihak Kepolisian,” ujarnya.

Karena pada akhirnya, kata dia, hal itu akan menyeret pemerintahan Jokowi secara keseluruhan, yang sebenarnya  bukan “perang mereka”. “Sudah hampir dapat dipastikan ini bakal mengganggu kinerja dan ritme Pemerintah dalam mengatasi masalah krusial yang sedang dihadapi saat ini,” katanya.

Apapun alasanya, lanjut Budi, langkah politik Moeldoko sebagai Kepala KSP telah menyimpang dari Visi dan Misi Preseden Jokowi. Kewibawaan Presiden Jokowi sedang “dirongrong”.

“Moeldoko secara sistimatis dan masiv sedang membangun kekuatan politik pribadinya dalam agenda 2024 dengan memanfaatkan segenap kewenangan yang dimiliki sebagai Kepala KSP,” pungkasnya.(red)