Connect with us

Opini

Jadikan PSBB Jakarta Pertaruhan Terakhir Kendalikan Wabah Covid-19

Published

on

PROVINSI DKI Jakarta akan kembali menerapkan PSBB, 14/09/2020, setelah jeda beberapa pekan dengan PSBB transisi. Dari sisi kesehatan masyarakat dan politik pengendalian pandemi, PSBB adalah suatu keniscayaan, saat pandemi Covid-19 di Jakarta kian eskalatif. Dan suatu hal yang paradoks jika PSBB Jakarta masih menjadi obyek debat kusir antar elit.

Dalam menangani wabah, nyawa dan keselamatan warga seharusnya menjadi prioritas pertama, tanpa kompromi. Dan lebih _absurd_ lagi adalah penolakan PSBB oleh boss PT Djarum, Budi Hartono (BH), yang berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo. Penolakan BH terhadap pelaksanaan PSBB tersebut lebih mencerminkan kepentingan bisnisnya, terutama bisnis zat adiktif (rokok).

Melambungnya jumlah warga yang terpapar Covid-19 seharusnya menjadi _warning_ keras bagi semua pihak, bahwa selama ini ada yang salah dalam menangani dan mengendalikan wabah Covid-19 di Indonesia, dan terutama di DKI Jakarta.

Musababnya minimal ada dua: Pertama, pemerintah terlalu _grusa grusu_ dalam membuka keran ekonomi, sementara aspek pengendalian belum memenuhi syarat sebagaimana standar yang ditetapkan WHO. Misalnya _positivity rate_ di bawah 5 persen; kedua, tingkat kepatuhan masyarakat yang masih lemah, khususnya dalam menggunakan masker dan menjaga jarak.

Oleh karena itu, PSBB Jakarta edisi Sept 2020 harus menjadi pertaruhan terakhir untuk mengendalikan wabah Covid-19 di Jakarta. Warga Jakarta dan seluruh masyarakat Indonesia sudah lelah dengan “penjara” wabah Covid-19. Semua pihak seharusnya bahu membahu dalam mengatasi wabah ini.

Jika PSBB Jakarta kali ini gagal sebagai instrumen pengendali wabah Covid-19, maka akan berdampak eskalatif terhadap pengendalian wabah di level nasional, dan klimaksnya denyut nadi perekonomian nasional akan makin terpuruk.

Seyogyanya masyarakat dan warga Jakarta benar benar mematuhi protokol kesehatan yang ditentukan. Warga Jakarta tak boleh egois hanya mementingkan kepentingan dan keselamatan dirinya. Masalah wabah Covid-19 adalah masalah keselamatan kolektif, bukan keselamatan individual belaka.

Begitupun dengan aparat Pemprov DKI Jakarta dan aparat terkait agar secara konsisten dan sistematis melakukan upaya sosialisasi dan penegakan hukum bagi yang melanggar. Jangan ada kata kompromi dan negosiasi untuk melindungi keselamatan warga. Jangan mimpi pertumbuhan ekonomi akan meroket jika aspek pengendalian wabah Covid-19 masih berantakan dan amburadul seperti sekarang.

Oleh : Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opini

Listrik Rokan Jangan Sampai Kerokan

Published

on

By

PROSES transisi Blok Rokan dari Chevron Pacific Indonesia ke Pertamina Hulu Rokan tak berjalan dengan mulus. Alih kelola yang akan dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2021 itu masih menyisakan banyak masalah. Belum selesai persoalan EOR, muncul kembali persoalan listrik yang akan berpengaruh terhadap proses transisi.

Pertamina, melalui anak perusahaan mereka yaitu Pertamina Hulu Rokan (PHR) pada tanggal 1 February 2021 telah menandatangani perjanjian jual beli listrik dan uap dengan PLN. PLN mengajukan 2 opsi terkait perjanjian ini yaitu jangka pendek sampai tahun 2024 mereka harus membangun jalur transmisi dan distribusi.

Hal ini disebabkan, Chevron selama ini untuk listrik dan uap menyewa dari PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN) sejak tahun 1998. Kepemilikan MCTN ternyata 95% dimiliki oleh Chevron Standard Limited dan 5% oleh Nusagalih Nusantara.

Disinyalir bahwa Chevron Pacific Indonesia melakukan transfer pricing sejak tahun 2008., seperti yang pernah diungkap oleh Badan Pemerika Keuangan (BPK) pada tahun 2006 dimana Chevron meminta kembali biaya sewa listrik dan steam ke pemerintah sejak melakukan kerjasama dengan MCTN.

Proses ini berpotensi merugikan negara sebesar US$ 210 juta. Berdasarkan informasi dari SKK Migas, setiap tahun Chevron membayar sebesar US$ 80 juta untuk sewa listrik dan steam kepada MCTN dan itu masuk ke dalam biaya yang ditagihkan kembali kepada pemerintah.

Seharusnya, aset MCTN dikembalikan kepada negara karena pemerintah sudah membayar semua biaya investasi yang dilakukan untuk membangun fasilitas listrik dan uap milik MCTN. Di sisi lain, MCTN tidak pernah membayar sewa tanah kepada negara atas fasilitas yang mereka miliki sejak tahun 1998. Patut diduga bahwa ada kerugian negara karena lahan yang digunakan merupakan lahan milik pemerintah Indonesia.

Permasalahan lain yang timbul terkait listrik dan uap untuk Blok Rokan adalah MCTN tidak mau memberikan aset yang mereka miliki kepada pemerintah. Mereka beranggapan ini bukan bagian dari biaya yang digantikan pemerintah kepada mereka, sehingga tidak bisa diserahkan kepada pemeritah.

Melalui situasi tersebut dan kondisi dari PLN, MCTN melihat potensi besar keuntungan yang mereka dapatkan. Sebelum proses transisi berlangsung, mereka melalukan tender untuk pengelolaan aset MCTN di Blok Rokan.

Mereka meminta JP Morgan untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan dan keandalan aset mereka dalam menyediakan listrik dan uap. Sebagai informasi, MCTN memiliki kapasitas listrik dan uap paling besar di Blok Rokan yaitu 270 MW dan 265 Barrel Stream Per Day (BPSD). Kapasitas sebesar 270 MW tersebut untuk mensuplai wilayah selatan Blok Rokan atau tepatnya di Minas.

Sedangkan 265 BPSD digunakan untuk mensuplai wilayah utara atau Duri. Pemenuhan kebutuhan listrik dan uap yang lain di suplai oleh Pembangkit Listrik Central Duri Gas Turbin dan Minas Gas Turbin dengan kapasitas listrik 130 MW dan uap 70 BPSD.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh JP Morgan, didapatkan value bahwa aset MCTN masih bisa beroperasi untuk 40 tahun ke depan. Penilaian ini masih sangat diragukan karena fasilitas MCTN sudah beroperasi sejak tahun 1998 dinilai layak beroperasi sampai 40 tabun ke depan.

Penilaian ini sepertinya sebagai upaya pemanis dalam tender yang dilakuan oleh MCTN dan menaikan nilai dari aset yang dimilik. Mereka mengharapkan para bidder akan memberikan penawaran tinggi karena aset masih mampu beroperasi selama 40 tahun.

Jika harga terlalu tinggi, maka hanya perusahaan swasta dan perusahaan luar negeri yang bisa memenangkan lelang tersebut. Dengan mahalnya harga yang didapatkan, maka pemenang lelang akan menjual harga listrik dan juga uap tinggi kepada PLN jika PLN gagal memenangkan tender.

Secara otomatis, PLN akan melalukan renegosiasi dengan PHR mengingat mereka sudah melakukan perjanjian jual beli dimana harga yang ditawarkan sudah ditentukan. Danl ini pasti akan mempengaruhi biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh PHR mengingat fasilitas milik MCTN merupakan penyupai terbesar listrik dan uap.

Pertanyaan yang timbul, apakah dengan harga beli mereka yang sudah tinggi apakah pemenang lelang mau hanya disewa 3 tahun apalagi penilaian JP Morgan mereka masih bisa beroperasi selama 40 tahun.

Berbeda cerita jika MCTN langsung menunjuk PLN dalam mengelola fasilitas milik MCTN dimana mereka akan melakukan sewa selama 3 tahun sampai mereka selesai membangun fasilitas transmisi dan distribusi di Blok Rokan.

Berdasarkan informasi, peserta lelang ini berasal dari 2 perusahaan lokal termasuk PLN dan 2 lagi perusahaan luar negeri. Kita mesti waspada dan terus memantau perkembangan lelang yang dilakukan oleh MCTN sehingga negara tidak lagi dirugikan oleh mereka.

MCTN bahkan sudah seharusnya menyerahkan aset yang mereka milik kepada pemerintah karena semua biaya pembangunan sudah di ganti oleh negara dengan skema cost recovery. Jadi, pelelangan yang sedang dilakukan oleh Chevron harus di batalkan.

Pemerintah dalam hal Kementerian ESDM dan SKK Migas harus segera turun tangan dan menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai Blok Rokan yang merupakan tulang punggung lifting minyak nasional terganggu operasinya karena permasalahan ini.

Negara tidak boleh kalah dengan korporasi swasta yang berpotensi merugikan negara atas kegiatan mereka selama ini. Aparat penegak hukum harus turun tangan mengingat potensi kejahatan yang dapat merugikan negara selama proses sewa listrik dan uap yang telah dilakukan oleh Chevron Pacific Indonesia dengan MCTN.

Jejak hitam Chevron di Indonesia harus diusut tuntas sebelum proses transisi dilakukan. Jangan sampai listrik Blok Rokan jadi keRokan.

Oleh: Mamit Setiawan, Direktur Executive Energy Watch

Continue Reading

Opini

Pat Gulipat Uang PLN, Kurus Kering Dihisap Oligarki Fosil

Published

on

By

DALAM laporan keuangan semester I tahun 2020, Perusahaan Listrik Negara (PLN) resmi mencatat kerugian sebesar Rp. 10.14 triliun lebih. Kerugian ini belum termasuk bunga utang yang harus dibayar PLN nanti pada akhir tahun. Kerugian ini merupakan hasil akhir usaha PLN yang pasti terjadi mengingat penjualan listrik PLN lebih rendah dibandingkan beban biaya yang dikeluarkan. Ini rumus dasar bangkrut. Lebih besar pasak dari pada tiang.

Apa yang menyebabkan biaya PLN tinggi ? Tiga beban terbesar bagi PLN adalah (1) pembelian listrik Rp. 49.96 triliun lebih, (2) pembelian bahan bakar dan pelumas Rp. 56.06 triliun lebih dan 3) beban keuangan Rp. 13.72 triliun lebih (selama 6 bulan sebagaimana tergambar dalam laporan keuangan Juni 2020). Ketiganya mengakumulasi 80% total biaya yang dikeluarkan PLN dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Lalu siapa yang untung dan tak pernah rugi? Tidak lain adalah penjual bahan bakar terutama batubara yang mengakumulasi 70 persen bahan bakar primer PLN. Siapa lagi yang juga untung dan tak pernah rugi? Mereka adalah penjual listrik swasta yang wajib dibeli listriknya oleh PLN dengan skema Take or Pay (TOP). Luar biasa Top keuntungan oligarki yang menjadi mitra bisnis PLN ini.

Siapa mereka ? Transparency International (TI) Indonesia menyatakan ada 40 dari 90 perusahaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di dalam negeri yang memiliki direksi dan komisaris dengan kepentingan politik (politically exposed persons/PEPs). Dari temuan ini, TI Indonesia menyatakan skor Corporate Political Engagement Index (CPEI) dari 90 perusahaan tersebut adalah 0,9 dari 10. (CNN Indonesia | Kamis, 15/04/2021). Hasil survey ini sekali lagi membuktikan listrik dan PLN dibajak oligarki.

Bagaimana PLN menutup kekurangan biaya? tidak ada jalan lain kecuali berutang dan berutang. Akibatnya utang perusahaan menumpuk dari waktu ke waktu. Utang kepada bank nasional, kepada lembaga keuangan interasional dan kepada pasar komersial. Utang dan utang tanpa perhitungan yang baik apakah ini bisa dibayar atau tidak.

Bayangkan ya? Utang PLN sangat besar. Tidak terbayangkan bagaimana perusahaan ini akan dapat membayar utang segunung. Boleh ya bilang utang segunung, karena memang faktanya demikian.
Dalam laporan keuangan semester pertama tahun 2020 tergambar utang PLN telah mencapai Rp 684.64 triliun lebih, terdiri dari liabilitas jangka panjang sebesar Rp 528.12 triliun lebih dan liabilitas jangka pendek Rp 156.52 triliun lebih.

Di dalam liability yang besar tersebut terdapat utang kepada bank yang mencapai Rp 187.39 triliun lebih dan sebagian besar dalam mata uang asing yakni mencapai Rp 109.57 triliun lebih.

Perusahaan listrik negara dengan utang sangat besar ini tersandera kewajiban membayar bunga sangat besar. Pada periode Januari- Juni pembayaran bunga mencapai Rp 38.25 triliun lebih, meningkat Rp 10,11 triliun lebih dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ini adalah tingkat bunga yang sangat besar, setara dengan empat kali beban kepegawaian yakni seluruh gaji, tunjangan, insentif, imbalan dan lain-lain yang berkaitan dengan biaya kepegawaian.

Dengan kondisi di atas maka PLN sebetulnya sudah bangkrut. Jika melihat komposisi beban keuangan, maka kebangkrutan PLN akibat Bandar energy fosil dan Bandar utang. Ini sunggguh akan mempermalukan Sinuhun yang akan menjadi salah satu pimpinan dalam konferensi iklim COP 26 akhir tahun ini. Sementara perusahaan andalan Sinuhun ludes dilahap bandar batubara dan Bandar pembangkit PLTU. Mudah mudahan ada jalan keluar.()

  • Oleh : Salamuddin Daeng, Pengamat Energi, Peneliti AEPI
Continue Reading

Nasional

Sentana Reaction – HP Hilang Malah Bisa Dipenjara Karena UU Pornografi!

Published

on

By

Featured Video Play Icon

Jakarta, SENTANA – Reaction kali ini, kami akan membahas aspek hukum mengenai kasus pornografi yang menimpa selebritis. Bagaimana sebetulnya ketentuan UU Pornografi terkait handphone yang hilang? Simak sampai selesai.

 

Continue Reading
Advertisement

Trending

Copyright © 2019 HarianSentana.com. Theme by PT. Ciptamedia Kreasi.