Connect with us

Opini

Operasi Yustisi New PSBB, TNI Polri Perlu Bersikap Arif

Published

on

MUNCULNYA polemik terhadap keputusan PSBB yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan adalah hal wajar. Apalagi secara politik Anies memang berseberangan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga sangat wajar jika ada pihak-pihak yang hendak mengadu domba untuk membuat kekacauan di tengah makin merebaknya wabah pandemi Covid-19 ini.

Ind Police Watch (IPW) menilai, tujuan pihak-pihak yang hendak mengadu domba ini sangat jelas, yakni hendak menggulingkan pemerintahan Jokowi. Apalagi perekonomian nasional memang lagi memburuk dan lapangan pekerjaan makin sulit karena PHK kian meluas di tengah pandemi Covid-19 yang tidak berkesudahan ini. Artinya, ancaman gangguan sosial menganga di depan mata, di tengah kebingungan pemerintah mengatasi pandemi Covid-19.

Sebab itu TNI Polri yang berada di garda terdepan dalam melakukan operasi yustisi PSBB tahap kedua di Jakarta agar senantiasa bersikap arif. Tujuan operasi yustisi itu adalah agar masyarakat disiplin dan penyebaran wabah Covid-19 bisa dicegah tapi aparat TNI Polri di lapangan perlu cermat melihat perkembangan psikologis masyarakat yang sudah berbulan-bulan terlilit situasi pandemi Covid 19. Memang, dalam mengamankan PSBB aparatur TNI Polri harus bersikap tegas. Namun tetap harus dalam koridor kebangsaan agar tidak muncul benturan dengan masyarakat yang saat ini dalam kondisi tensi tinggi akibat berbagai kesulitan yang melilitnya.

Bagaimana pun potensi benturan di new PSBB Jakarta ini harus dihindari agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang menginginkan kekacauan untuk menggulingkan Presiden Jokowi. Sebenarnya TNI Polri sudah punya pengalaman dalam mengamankan Jakarta pada PSBB sebelumnya, sehingga tentunya tidak ada masalah ketika mulai Senin ini aparat TNI Polri melakukan operasi yustisi ke perkantoran pada new PSBB Anies kali ini.

Hanya saja aparatur TNI Polri tetap perlu mengingat bahwa PSBB kali ini sangat berbeda dengan PSBB sebelumnya. Saat ini tensi masyarakat dalam tegangan tinggi dan secara psikologis masyarakat lebih nekat karena berbagai kesulitan tanpa henti terus melilitnya.

Dalam kondisi ini gesekan sosial lebih mudah terpicu. Sebab itu TNI Polri perlu juga meminta jaminan dari Anies bahwa distribusi bantuan sosial ke masyarakat harus lancar dan tidak terkendala apa pun. Jangan sampai new PSBB ini di mana semua aktivitas masyarakat dibatasi tapi mereka kesulitan untuk bertahan hidup karena bantuan sosial (Bansos) tidak diatur dan tidak diterima masyarakat, akhirnya yang terjadi adalah amuk massal.

PSBB adalah untuk menjaga kesehatan masyarakat dari penyebaran wabah Covid-19 tapi jangan sampai akibat new PSBB masyarakat Jakarta kesulitan untuk bertahan hidup. Sebab sebagian besar warga Jakarta adalah pekerja lepas yang tidak punya pekerjaan tetap dan masalah kehidupan sosial mereka sangat berpotensi menjadi gesekan yang bisa menjadi gangguan Kamtibmas.

Oleh: Neta S Pane; Ketua Presidium Ind Police Watch

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opini

Listrik Rokan Jangan Sampai Kerokan

Published

on

By

PROSES transisi Blok Rokan dari Chevron Pacific Indonesia ke Pertamina Hulu Rokan tak berjalan dengan mulus. Alih kelola yang akan dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2021 itu masih menyisakan banyak masalah. Belum selesai persoalan EOR, muncul kembali persoalan listrik yang akan berpengaruh terhadap proses transisi.

Pertamina, melalui anak perusahaan mereka yaitu Pertamina Hulu Rokan (PHR) pada tanggal 1 February 2021 telah menandatangani perjanjian jual beli listrik dan uap dengan PLN. PLN mengajukan 2 opsi terkait perjanjian ini yaitu jangka pendek sampai tahun 2024 mereka harus membangun jalur transmisi dan distribusi.

Hal ini disebabkan, Chevron selama ini untuk listrik dan uap menyewa dari PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN) sejak tahun 1998. Kepemilikan MCTN ternyata 95% dimiliki oleh Chevron Standard Limited dan 5% oleh Nusagalih Nusantara.

Disinyalir bahwa Chevron Pacific Indonesia melakukan transfer pricing sejak tahun 2008., seperti yang pernah diungkap oleh Badan Pemerika Keuangan (BPK) pada tahun 2006 dimana Chevron meminta kembali biaya sewa listrik dan steam ke pemerintah sejak melakukan kerjasama dengan MCTN.

Proses ini berpotensi merugikan negara sebesar US$ 210 juta. Berdasarkan informasi dari SKK Migas, setiap tahun Chevron membayar sebesar US$ 80 juta untuk sewa listrik dan steam kepada MCTN dan itu masuk ke dalam biaya yang ditagihkan kembali kepada pemerintah.

Seharusnya, aset MCTN dikembalikan kepada negara karena pemerintah sudah membayar semua biaya investasi yang dilakukan untuk membangun fasilitas listrik dan uap milik MCTN. Di sisi lain, MCTN tidak pernah membayar sewa tanah kepada negara atas fasilitas yang mereka miliki sejak tahun 1998. Patut diduga bahwa ada kerugian negara karena lahan yang digunakan merupakan lahan milik pemerintah Indonesia.

Permasalahan lain yang timbul terkait listrik dan uap untuk Blok Rokan adalah MCTN tidak mau memberikan aset yang mereka miliki kepada pemerintah. Mereka beranggapan ini bukan bagian dari biaya yang digantikan pemerintah kepada mereka, sehingga tidak bisa diserahkan kepada pemeritah.

Melalui situasi tersebut dan kondisi dari PLN, MCTN melihat potensi besar keuntungan yang mereka dapatkan. Sebelum proses transisi berlangsung, mereka melalukan tender untuk pengelolaan aset MCTN di Blok Rokan.

Mereka meminta JP Morgan untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan dan keandalan aset mereka dalam menyediakan listrik dan uap. Sebagai informasi, MCTN memiliki kapasitas listrik dan uap paling besar di Blok Rokan yaitu 270 MW dan 265 Barrel Stream Per Day (BPSD). Kapasitas sebesar 270 MW tersebut untuk mensuplai wilayah selatan Blok Rokan atau tepatnya di Minas.

Sedangkan 265 BPSD digunakan untuk mensuplai wilayah utara atau Duri. Pemenuhan kebutuhan listrik dan uap yang lain di suplai oleh Pembangkit Listrik Central Duri Gas Turbin dan Minas Gas Turbin dengan kapasitas listrik 130 MW dan uap 70 BPSD.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh JP Morgan, didapatkan value bahwa aset MCTN masih bisa beroperasi untuk 40 tahun ke depan. Penilaian ini masih sangat diragukan karena fasilitas MCTN sudah beroperasi sejak tahun 1998 dinilai layak beroperasi sampai 40 tabun ke depan.

Penilaian ini sepertinya sebagai upaya pemanis dalam tender yang dilakuan oleh MCTN dan menaikan nilai dari aset yang dimilik. Mereka mengharapkan para bidder akan memberikan penawaran tinggi karena aset masih mampu beroperasi selama 40 tahun.

Jika harga terlalu tinggi, maka hanya perusahaan swasta dan perusahaan luar negeri yang bisa memenangkan lelang tersebut. Dengan mahalnya harga yang didapatkan, maka pemenang lelang akan menjual harga listrik dan juga uap tinggi kepada PLN jika PLN gagal memenangkan tender.

Secara otomatis, PLN akan melalukan renegosiasi dengan PHR mengingat mereka sudah melakukan perjanjian jual beli dimana harga yang ditawarkan sudah ditentukan. Danl ini pasti akan mempengaruhi biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh PHR mengingat fasilitas milik MCTN merupakan penyupai terbesar listrik dan uap.

Pertanyaan yang timbul, apakah dengan harga beli mereka yang sudah tinggi apakah pemenang lelang mau hanya disewa 3 tahun apalagi penilaian JP Morgan mereka masih bisa beroperasi selama 40 tahun.

Berbeda cerita jika MCTN langsung menunjuk PLN dalam mengelola fasilitas milik MCTN dimana mereka akan melakukan sewa selama 3 tahun sampai mereka selesai membangun fasilitas transmisi dan distribusi di Blok Rokan.

Berdasarkan informasi, peserta lelang ini berasal dari 2 perusahaan lokal termasuk PLN dan 2 lagi perusahaan luar negeri. Kita mesti waspada dan terus memantau perkembangan lelang yang dilakukan oleh MCTN sehingga negara tidak lagi dirugikan oleh mereka.

MCTN bahkan sudah seharusnya menyerahkan aset yang mereka milik kepada pemerintah karena semua biaya pembangunan sudah di ganti oleh negara dengan skema cost recovery. Jadi, pelelangan yang sedang dilakukan oleh Chevron harus di batalkan.

Pemerintah dalam hal Kementerian ESDM dan SKK Migas harus segera turun tangan dan menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai Blok Rokan yang merupakan tulang punggung lifting minyak nasional terganggu operasinya karena permasalahan ini.

Negara tidak boleh kalah dengan korporasi swasta yang berpotensi merugikan negara atas kegiatan mereka selama ini. Aparat penegak hukum harus turun tangan mengingat potensi kejahatan yang dapat merugikan negara selama proses sewa listrik dan uap yang telah dilakukan oleh Chevron Pacific Indonesia dengan MCTN.

Jejak hitam Chevron di Indonesia harus diusut tuntas sebelum proses transisi dilakukan. Jangan sampai listrik Blok Rokan jadi keRokan.

Oleh: Mamit Setiawan, Direktur Executive Energy Watch

Continue Reading

Opini

Pat Gulipat Uang PLN, Kurus Kering Dihisap Oligarki Fosil

Published

on

By

DALAM laporan keuangan semester I tahun 2020, Perusahaan Listrik Negara (PLN) resmi mencatat kerugian sebesar Rp. 10.14 triliun lebih. Kerugian ini belum termasuk bunga utang yang harus dibayar PLN nanti pada akhir tahun. Kerugian ini merupakan hasil akhir usaha PLN yang pasti terjadi mengingat penjualan listrik PLN lebih rendah dibandingkan beban biaya yang dikeluarkan. Ini rumus dasar bangkrut. Lebih besar pasak dari pada tiang.

Apa yang menyebabkan biaya PLN tinggi ? Tiga beban terbesar bagi PLN adalah (1) pembelian listrik Rp. 49.96 triliun lebih, (2) pembelian bahan bakar dan pelumas Rp. 56.06 triliun lebih dan 3) beban keuangan Rp. 13.72 triliun lebih (selama 6 bulan sebagaimana tergambar dalam laporan keuangan Juni 2020). Ketiganya mengakumulasi 80% total biaya yang dikeluarkan PLN dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Lalu siapa yang untung dan tak pernah rugi? Tidak lain adalah penjual bahan bakar terutama batubara yang mengakumulasi 70 persen bahan bakar primer PLN. Siapa lagi yang juga untung dan tak pernah rugi? Mereka adalah penjual listrik swasta yang wajib dibeli listriknya oleh PLN dengan skema Take or Pay (TOP). Luar biasa Top keuntungan oligarki yang menjadi mitra bisnis PLN ini.

Siapa mereka ? Transparency International (TI) Indonesia menyatakan ada 40 dari 90 perusahaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di dalam negeri yang memiliki direksi dan komisaris dengan kepentingan politik (politically exposed persons/PEPs). Dari temuan ini, TI Indonesia menyatakan skor Corporate Political Engagement Index (CPEI) dari 90 perusahaan tersebut adalah 0,9 dari 10. (CNN Indonesia | Kamis, 15/04/2021). Hasil survey ini sekali lagi membuktikan listrik dan PLN dibajak oligarki.

Bagaimana PLN menutup kekurangan biaya? tidak ada jalan lain kecuali berutang dan berutang. Akibatnya utang perusahaan menumpuk dari waktu ke waktu. Utang kepada bank nasional, kepada lembaga keuangan interasional dan kepada pasar komersial. Utang dan utang tanpa perhitungan yang baik apakah ini bisa dibayar atau tidak.

Bayangkan ya? Utang PLN sangat besar. Tidak terbayangkan bagaimana perusahaan ini akan dapat membayar utang segunung. Boleh ya bilang utang segunung, karena memang faktanya demikian.
Dalam laporan keuangan semester pertama tahun 2020 tergambar utang PLN telah mencapai Rp 684.64 triliun lebih, terdiri dari liabilitas jangka panjang sebesar Rp 528.12 triliun lebih dan liabilitas jangka pendek Rp 156.52 triliun lebih.

Di dalam liability yang besar tersebut terdapat utang kepada bank yang mencapai Rp 187.39 triliun lebih dan sebagian besar dalam mata uang asing yakni mencapai Rp 109.57 triliun lebih.

Perusahaan listrik negara dengan utang sangat besar ini tersandera kewajiban membayar bunga sangat besar. Pada periode Januari- Juni pembayaran bunga mencapai Rp 38.25 triliun lebih, meningkat Rp 10,11 triliun lebih dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ini adalah tingkat bunga yang sangat besar, setara dengan empat kali beban kepegawaian yakni seluruh gaji, tunjangan, insentif, imbalan dan lain-lain yang berkaitan dengan biaya kepegawaian.

Dengan kondisi di atas maka PLN sebetulnya sudah bangkrut. Jika melihat komposisi beban keuangan, maka kebangkrutan PLN akibat Bandar energy fosil dan Bandar utang. Ini sunggguh akan mempermalukan Sinuhun yang akan menjadi salah satu pimpinan dalam konferensi iklim COP 26 akhir tahun ini. Sementara perusahaan andalan Sinuhun ludes dilahap bandar batubara dan Bandar pembangkit PLTU. Mudah mudahan ada jalan keluar.()

  • Oleh : Salamuddin Daeng, Pengamat Energi, Peneliti AEPI
Continue Reading

Nasional

Sentana Reaction – HP Hilang Malah Bisa Dipenjara Karena UU Pornografi!

Published

on

By

Featured Video Play Icon

Jakarta, SENTANA – Reaction kali ini, kami akan membahas aspek hukum mengenai kasus pornografi yang menimpa selebritis. Bagaimana sebetulnya ketentuan UU Pornografi terkait handphone yang hilang? Simak sampai selesai.

 

Continue Reading
Advertisement

Trending

Copyright © 2019 HarianSentana.com. Theme by PT. Ciptamedia Kreasi.