Ekonomi
Daripada Distribusi Tertutup, Sebaiknya Naikkan Harga Elpiji 3 Kg

Jakarta, HarianSentana.com – Pemerintah memastikan akan melakukan distribusi tertutup elpiji 3 kilogram (kg) pada awal semester II-2020 atau sekitar Juli. Elpiji 3 kg nantinya disalurkan langsung kepada golongan masyarakat tidak mampu dengan menggunakan kartu identitas tertentu.
Hal ini dilakukan demi menekan subsidi. Pasalnya saat ini Elpiji 3 kg dijual bebas dan bisa dibeli siapa saja termasuk mereka yang mampu secara ekonomi. Elpiji 3 kg juga akan tetap dijual namun disesuaikan dengan harga pasar. Masyarakat yang berhak menerima subsidi pun membeli dengan harga yang sama. Hanya saja mereka diberikan subsidi saat pembelian menggunakan barcode.
Menanggapi hal ini, Pengamat Kebijakan Energi Nasional, Sofyano Zakaria justru menghimbau Pemerintah untuk coba memberlakukan harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kg sebesar Rp 25.000 per tabung, tapi berlaku satu harga di seluruh wilayah NKRI.
“Dari pada menetapkan sistem distribusi tertutup yang belum tentu juga tepat sasaran sebaiknya naikkan saja harga jual HET yang sudah pasti akan menekan nilai subsidi. Apalagi kenyataannya rakyat pengguna elpiji 3 kg selama ini selalu beli elpiji di atas HET dan nyatanya mereka tidak pernah protes, ngapain pejabat pusing bikin sistem macam-macam untuk menekan subsidi elpiji,” kata Sofyano di Jakarta, Rabu (15/1/2020).
Yang menjadi pertanyaan, apakah Pemerintah punya keberanian untuk melakukan itu. Dan apa bisa dijamin distribusi tertutup tidak membuat masyarakat malah jadi susah?
“Harusnya naikan saja harga jual HET dan sebaiknya pengecer-pengecer dijadikan titik jual dan masuk dalam mata rantai distribusi resmi yang mendapat margin yang ditetapkan pemerintah. Tapi pengecer wajib melengkapi peralatan yang dibutuhkan,” ujarnya.
Selama ini, kata dia, tidak ada kontrol terhadap pengguna karena peraturannya yang abu-abu. “HET elpiji saja bisa berlapis-lapis. Ada HET yang ditetapkan Pemerintah pusat. Ada HET yang ditetapkan Gubernur dan ada HET yang ditetapkan Bupati/Walikota. Ironisnya rakyat beli dengan Harga Eceran Nyata yang tak sesuai HET yang ada. Jadi saran saya, hapus ketentuan HET Pemda sehingga untuk elpiji hanya berlaku satu HET yang juga sebagai Harga Eceran Nyata,” papar Sofyano.
Lebih jauh ia mengatakan, jika para pengecer dianggap sebagai biang masalah bengkaknya subsidi elpiji, maka angkat saja sebanyak-banyaknya pengecer sebagai sub pangkalan elpiji dan tugaskan Pemda untuk melakukan pembinaan. “Tetapkan agen, pangkalan dan pengecer (sub pangkalan) sebagai mata rantai distribusi elpiji 3 kg dan tetapkan besaran margin dan ongkos angkutnya,” ujarnya,
Menurut Sofyano, langkah ini akan menghilangkan pihak-pihak yang hanya berperan sebagai calo. Dia sepakat mereka yang bekerja riil yang harusnya mendapat profit besar dan konsumen tidak dimain-mainkan harganya. “Harus ada perubahan mental baik internal maupun eksternal. Ini Ekonomi yang berkeadilan,” ucapnya.
Ia juga mempertanyakan pemberlakuan subsidi tertutup atas elpiji 3 kg yang notabene dominan dipakai sama rakyat kecil. Selain itu, apakah data kependudukan calon penerima subsidi tertutup dijamin pasti clean n clear.
“Mengapa untuk subsidi elpiji 3 kg yang dominan dipakai rakyat kecil akan diberlakukan subsidi tertutup sementara subsidi pada solar diberikan secara terbuka, bebas,” kata Sofyano.
Sementara Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menyampaikan bahwa sudah saatnya subsidi tidak lagi pada barang sehingga benar-benar tepat sasaran. “Tapi Pemerintah harus memastikan bahwa penerima subsidi melalui mekanisme seperti BLT ini harus benar-benar sesuai. Kelemahan kita selama ini adalah terkait data, baik itu BPS maupun Kemensos,” kata Mamit.
Namun menurut dia, wacana ini akan berdampak karena sudah digulirkan jauh-jauh hari. Sehingga akan ada agen-agen nakal yang menahan penjualam sampai Maret sehingga sepertinya akan ada kelangkaan.
“Selain itu untuk UKM pasti akan berdampak. Saran saya, ada semacam subdisi khusus kepada UKM karena mereka salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat. Jangan sampai nanti justru menganggu perekonimian masyarakat kecil,” katanya.(sl)
Ekonomi
Percepat Transisi Energi, PLN Kantongi 4 Kerja Sama Strategis
Dubai, Hariansentana.com – PT PLN (Persero) mengantongi kesepakatan penting dalam akselerasi transisi energi Indonesia dalam perhelatan Konferensi Perubahan Iklim Persatuan Bangsa Bangsa, COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).
Disaksikan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, PLN menandatangani kesepakatan dengan Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP), The US National Renewable Energy Laboratory (NREL), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan Asian Development Bank (ADB), Cirebon Electric Power (CEP), dan Indonesia Investment Authority (INA) Minggu, (3/12).
Sri Mulyani mengapresiasi dukungan nyata dari pihak global dalam mewujudkan transisi energi di Indonesia. Ia menargetkan, kesepakatan yang diteken pada momen COP28 di Dubai ini bisa segera dieksekusi dalam dua tahun ke depan.
“Ini merupakan langkah awal yang saya harapkan bisa menjadi hal nyata dalam satu dua tahun ke depan. Terima kasih atas dukungan semua pihak dalam kepercayaannya bekerja sama dengan Indonesia dalam memitigasi krisis iklim,” kata Sri Mulyani.
Ia menjelaskan,, dalam menjalankan transisi energi, Indonesia membutuhkan setidaknya USD97 miliar hingga tahun 2030 mendatang. Indonesia telah memiliki Energy Transition Mechanism (ETM), yaitu sebuah mekanisme pembiayaan campuran yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh pihak global dalam menyelesaikan krisis iklim.
“Kami membutuhkan langkah konkret melalui Green Low-Cost Financing. Kami memberikan landasan yang kuat bagi platform negara pembiayaan ramah lingkungan melalui ETM dan JETP yang telah kami tuangkan dalam Comprehensive Investment & Policy Plan (CIPP),” kata Sri Mulyani.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan PLN dalam CIPP terlibat dalam ratusan proyek transisi energi. Dalam capaian kesepakatan di Dubai saat ini, PLN akan mengebut pengembangan Accelerated Renewable Energy Development (ARED). Lewat ARED, PLN mampu mereduksi emisi hingga 127 juta ton CO2 di tahun 2030.
“Kami mengerahkan best effort kami dalam menjalankan transisi energi ini. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami memerlukan kolaborasi global dari sisi kebijakan, teknologi, inovasi serta investasi dalam menyelamatkan bumi,” kata Darmawan.
Darmawan merinci, PLN bekerja sama dengan NREL yang merupakan pusat pengembangan EBT asal Amerika Serikat yang dalam hal ini juga bertindak sebagai sekretariat interim Global Power System Transformation. Kerja sama ini nantinya akan memuat terkait studi pengembangan control center PLN. Inovasi teknologi terkini sangat diperlukan untuk mempercepat pengembangan EBT dan agar pembangkit EBT bisa beroperasi secara efisien dan ekonomis.
Secara spesifik, kedua belah pihak akan mengkaji integrasi sistem jaringan Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera. Tiga wilayah tersebut memiliki potensi EBT yang besar sehingga diperlukan sistem jaringan integrasi agar seluruh pasokan listrik bisa dialirkan kepada seluruh masyarakat.
“Transisi tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya transmisi. Maka, kerja sama dalam inovasi teknologi membuat jaringan transmisi yang andal dan mampu menjadi solusi dari mismatch sumber EBT ke demand menjadi sangat penting. Upaya ini mampu mengakselerasi peningkatan penggunaan EBT,” kata Darmawan.
Kedua, PLN bekerja sama dengan GEAPP dalam pengembangan proyek potensial dalam penurunan emisi karbon secara signifikan dalam sektor ketenagalistrikan.
Khususnya dalam menggantikan pembangkit yang selama ini berbasis energi fosil ke energi domestik sesuai dengan potensi wilayah. PLN bersama GEAPP akan mengakselerasi dedieselisasi, infrastruktur kendaraan listrik dan juga pengembangan EBT di Indonesia.
Ketiga, PLN juga menyepakati kerja sama dengan PT SMI dan KfW untuk memanfaatkan Project Development Facility (PDF) yang dikelola oleh PT SMI untuk proyek-proyek Pumped Storage Hydroelectric Power Plant dalam rangka percepatan transisi energi di Indonesia.
Nantinya KfW bersama PT SMI akan memberikan dukungan dalam bentuk Feasibility Study dan Environmental & Social Scoping pada tahapan persiapan proyek PLTA Grindulu Pumped Storage 4×250 MW dan PLTA Sumatera Pumped Storage 2×250 MW.
Terakhir, yang merupakan capaian penting dalam kesepakatan di COP28 ini adalah PLN bersama CEP, ADB, dan INA mengupayakan percepatan pemensiunan operasional PLTU Cirebon pada Desember 2035, lebih awal daripada Juli 2042. Upaya ini mampu menghindarkan emisi hingga 30 juta ton CO2.
“Di bawah arahan Ibu Sri Mulyani, kami bisa mendapatkan dukungan green financing country platform untuk mengekspansi upaya kami dalam transisi energi. Di bawah skema pendanaan inilah kami mampu mengekspansi proyek EBT kami hingga 21,6 GW,” tutup Darmawan.(s)
Ekonomi
COP28 Dubai! Kembangkan Biomassa, PLN-Kemenkomarves Luncurkan Program STAB dan PERTIWI

Dubai, Hariansentana.com – PT PLN (Persero) melalui subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) meluncurkan program STAB (Socio Tropical Agriculture-waste Biomass) dan PERTIWI (Primary Energy Renewable & Territorial Integrated Wisdom of Indonesia) yang merupakan program pemanfaatan limbah pertanian dan perkebunan untuk rantai pasok biomassa pada COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab.
Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara menjelaskan, STAB merupakan jenis biomassa yang berasal dari limbah pertanian di mana proses produksi akan melibatkan masyarakat tani secara langsung. Bahan baku dari STAB dapat berupa limbah atau residu tanaman pertanian atau perkebunan seperti sekam, jerami padi, bonggol jagung, bagasse, pucuk daun tebu, limbah aren, limbah sagu, residu kelapa, tandan kosong pelepah sawit, ranting-ranting pruning tanaman, dan lain-lain.
”Sebagai negara tropis dengan masyarakat agraris, kami melihat banyak sekali limbah pertanian yang selama ini hanya ditimbun atau dibakar agar lahan bersih kembali. Nah Kami melihat potensi besar ini, maka kami terus berinovasi bagaimana memanfaatkan limbah yang tadinya tidak bermanfaat dan mengganggu bisa diutilisasi menjadi energi bersih bahkan mampu menciptakan nilai ekonomi baru bagi para petani di Indonesia,” papar Iwan.
Menurutnya, sejak semester II 2023, PLN EPI telah memanfaatkan STAB dari berbagai jenis limbah, diantaranya baggase tebu dan pelet tandan kosong kelapa sawit. Untuk itu ia optimis lewat kerja sama kemitraan lintas Kementerian dan BUMN akselerasi Biomassa STAB bisa digalakkan lebih masif lagi.
“Sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam mengejar target Co-Firing pada tahun 2025, diproyeksikan kebutuhan Biomassa dari PLN meningkat tajam sebesar 10,2 juta ton atau sebesar 300% guna menyediakan energi bersih sebesar 12,7 Terawatt hour (TWh),” jelasnya.
Selain STAB, kata Iwan, pada MoU ini juga menggagas PERTIWI yang merupakan jenis Biomassa yang diproduksi dari ranting-ranting dan limbah produksi pangan seperti sagu. Sebagai langkah awal, program PERTIWI akan dikembangkan di Provinsi Riau.
Di wilayah itu, terdapat sekitar 80 kilang sagu dengan potensi limbah berupa ampas dan kulit sagu lebih dari 200.000 ton per tahun. Selama ini, ampas sagu dibuang ke sungai, laut, atau ditimbun. Sedangkan kulit sagunya dibakar untuk boiler pengering sagu sementara arangnya dibuang begitu saja.
”Oleh karena itu, melihat besarnya potensi STAB dan PERTIWI, kami optimistis bisa berkontribusi maksimal dalam upaya penurunan emisi, sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan karakteristik dan ke-khasan negara dan bangsa Indonesia,” tutup Iwan.

Selain peluncuran STAB dan PERTIWI, pada momen yang sama, PLN EPI juga menggandeng beberapa mitra untuk bekerja sama dalam menjaga rantai pasok biomassa yang ditandai dengan penandatanganan MoU dengan PT Sinar Energi Utama, PT Elektrika Konstruksi Nusantara, PT Aswattha, PT Mentari Biru Energi dan PT Hartana Tamita.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan, bahwa peluncuran program ini sejalan dengan roadmap transisi energi. Selain itu pemanfaatan biomassa juga merupakan wujud nyata komitmen PLN dalam meningkatkan bauran EBT di tanah air.
“Kebijakan Co-Firing Biomassa intensif dilakukan di Indonesia sebagai langkah konkret dalam mereduksi emisi karbon guna mencapai target NZE di tahun 2060 atau lebih cepat. Co-Firing Biomassa juga memiliki peran yang vital dalam akselerasi transisi energi di tanah air,” jelas Darmawan.
Ia melanjutkan, Co-firing Biomassa memiliki keunggulan Levelized Cost of Electricity (LCOE) terendah dibanding akselerasi ke EBT lainnya. Tak hanya itu, masyarakat lokal juga akan memainkan peran penting dalam menyediakan bahan baku biomassa. Artinya, Co-Firing biomassa tak hanya akan mendorong akselerasi transisi energi, tapi
juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat lewat pembukaan lapangan kerja yang masif.
Sementara Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad Interim Ericpo⁰0k Thohir mengungkapkan, pada gelaran COP28 kali ini pemerintah Indonesia tidak sekedar ingin terlibat dalam menjaga lingkungan yang berkelanjutan tetapi juga ingin menunjukkan aksi nyata dalam mengejar target Net Zero Emissions (NZE) di tahun 2060.
“Saya senang dan bangga pada kesempatan ini kita meluncurkan dan menandatangani kerja sama antar pihak dalam menangani masalah perubahan iklim yang sangat terstruktur. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan strategi penerapan kebijakan dekarbonisasi dan kemudian memastikan transisi energi yang lancar untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan sosial,” ujar Erick saat membuka sesi MoU Signing Session di Indonesia Pavilion COP28.
Erick juga menyampaikan apresiasinya pada semua pihak yang telah berkomitmen penuh untuk bekerja sama dan memberi kontribusi besar dalam mewujudkan dekarbonisasi di tanah air.
”Saya juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkomitmen kuat untuk bekerja sama, dan memberikan kontribusi bagi Indonesia yang lebih ramah lingkungan. Saya berharap komitmen ini bisa segera terwujud dan diimplementasikan se efektif mungkin” tegas Erick.(s)
Ekonomi
Percepatan Layanan, PLN Buka 17 Posko Siaga Menghadapi Musim Penghujan

Jakarta, Hariansentana.com – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya membuka posko siaga di 16 lokasi kantor Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) dan 1 Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Jakarta (UP2D).
General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya, Lasiran mengatakan, posko ini dibuat untuk mempercepat pelayanan kelustrikan kepada masyarakat saat terjadi banjir yang memerlukan layanan prioritas.
“Untuk memudahkan masyarakat, kami buka posko siaga kami tersebar di 17 lokasi kantor Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan dan Unit Pengatur Distribusi,” ujar Lasiran.
Adapun 17 lokasi posko siaga tersebut terletak di: UP2D di Gambir, dan 16 lokasi di kantor UP3 Bandengan, Bintaro, Bulungan, Cempaka Putih, Cengkareng, Ciputat, Ciracas, Jatinegara, Kebon Jeruk, Kramatjati, Lenteng agung, Marunda, Menteng, Pondok Gede, Pondok Kopi, Tanjung Priuk.
Disamping itu, PLN UID Jakarta Raya mengerahkan ribuan personil yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta untuk siaga dalam menghadapi musim penghujan.
“Kami menyiagakan total personel sebanyak 2.356 orang di seluruh wilayah PLN UID Jakarta Raya,” kata Lasiran
Adapun ribuan personel tersebut juga akan dilengkapi dengan alat-alat yang dapat mencegah sekaligus menghadapi apabila ada ganguan listrik di wilayah yang terendam banjir.
“Petugas ini akan dilengkapi dengan 22 unit perahu karet, 19 unit Uninterrutible Power Supply (UPS) untuk pelanggan khusus, 7 unit Kabel bergerak jika terjadi emergency, 8 unit genset, 21 unit UGB (Unit Gardu Bergerak), 4 unit mobil crane, dan 7 unit mobil deteksi gangguan,” ungkap Lasiran.()
-
Ekonomi7 days ago
PPN dan PetroChina Jabung Perkuat Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Operasional Hulu Migas
-
Polhukam5 days ago
Laskar Manguni Siap Jaga Kedamaian di Bitung dan RI
-
Bodetabek6 days ago
PWI Kabupaten Bogor bersama Diskominfo, Menggelar Safari Jurnalistik di Kecamatan Bojong Gede
-
Bodetabek7 days ago
Diskominfo Melalui PWI Bab Bogor Adakan Safari Jurnalist