Connect with us

Polhukam

Anggota DPR Sebut Omnibus Law Mulai Banyak Menuai Kritik

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah menilai, Omnibus Law mulai banyak menuai kritik terkait beberapa isu dugaan pemangkasan kebijakan mulai dari isu ketenagakerjaan hingga kewajiban sertifikasi halal.

Menurut Sekretaris Fraksi PKS itu, berbagai kritikan dan penolakan tersebut karena pemerintah dirasakan terlalu fokus menyuarakan kepentingan investasi dalam ide dasar pemunculan Omnibus Law

“Untuk itu, rencana penyederhanaan peraturan perundangan untuk membuat efektifitas dan efisiensi regulasi adalah ide yang baik, namun yang perlu lebih dikuatkan dasar kepentingannya,” kata Ledia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

“Dengan demikian, keinginan pemerintah menyegarkan iklim investasi harus dilandasi dengan keberpihakan pada kepentingan seluruh masyarakat Indonesia,” tambah Ledia.

Lebih jauh ia mengatakan, Omnibus Law sektor ketenagakerjaan yaitu RUU Cipta Lapangan Kerja harus dapat memberikan perlindungan kepada pengusaha UMKM dalam negeri dan seluruh kalangan masyarakat.

“RUU ini selayaknya dihadirkan terutama untuk menguatkan kemunculan, perkembangan dan proteksi pada produk dalam negeri, pada para pengusaha mikro, kecil, menengah dan termasuk juga untuk memberi perlindungan pada tenaga kerja, konsumen dan masyarakat Indonesia secara umum,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR belum menerima draf Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja atau omnibus law dari pemerintah.

“Sampai saat ini belum ada draf yang disampaikan pemerintah terkait omnibus law. Jadi, kalau ada yang beredar itu saya tidak tahu dari mana, sehingga menimbulkan salah persepsi dari masyarakat. Jangan sampai terpengaruh dengan draf abal-abal,” kata Puan di Jakarta, Selasa (21/1).

Puan yang merupakan politisi PDIP itu menyampaikan, DPR telah meminta kepada pemerintah untuk segera menyerahkan draf RUU Cipta Lapangan Kerja, sehingga DPR dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan spekulasi.

Selain itu, RUU Cipta Lapangan Kerja dinilai bakal mengakomodasi seluruh kepentingan di Tanah Air, baik itu kalangan pengusaha maupun kaum buruh atau pekerja di berbagai daerah.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Senin (20/1) bertekad akan memperjuangkan agar RUU Cipta Lapangan Kerja bisa menjadi kepunyaan buruh atau pekerja, dan juga pengusaha.

“Sebagai wakil rakyat, sepakat. Kami tidak akan menghambat investasi. Tapi hal-hal yang menjadi keberatan dan merugikan buruh, akan kami bantu fasilitasi,” kata politisi Fraksi Partai Gerindra.

Ia mengemukakan bahwa karena DPR RI belum secara resmi menerima draf Naskah Akademik (NA) RUU Cipta Lapangan Kerja dari pihak pemerintah, pihaknya belum bisa secara utuh memberikan penilaian terhadap apa saja yang tercantum di dalam RUU tersebut, termasuk poin yang menjadi keberatan para buruh. Ia juga tidak mengetahui kevalidan draf Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja yang beredar.

Ia berjanji akan membentuk tim kecil, dan memfasilitasi para buruh agar bisa bertemu komisi-komisi terkait untuk mengutarakan aspirasi atau keberatannya tentang poin-poin yang ada dalam RUU tersebut. Dengan demikian, hambatan yang ada dalam proses penyusunan RUU tersebut dapat cepat selesai.

Hingga pada akhirnya, ujar dia, keinginan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan RUU Cipta Lapangan Kerja dalam waktu 100 hari dapat terwujud.(sl)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Polhukam

Pangkoopsud I Hadiri Paparan Satgas Pengadaan TNI AU.

Published

on

JAKARTA, HARIANSENTANA.COM — Panglima Komando Operasi Udara I Marsekal Muda TNI Mohammad Nurdin menghadiri rapat penyampaian perkembangan Satuan Tugas Pengadaan TNI AU yang dipimpin langsung Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, S.E., M.M., berlangsung di Ruang Rapat Kasau, Basement Gd. Pimpinan Rd. Suryadi Suryadarma, Cilangkap, Jakarta Timur. (Senin, 20-5-2024).

Pada rapat tersebut menghadirkan beberapa pejabat yang menyampaikan paparan sesuai bidangnya yaitu Kapus Alpalhan Baranahan Kemhan RI Marsma TNI Yusran Lubis, S.E., M.M., beserta pejabat terkait lainnya.

Rapat yang akan berlangsung sampai tanggal 22 Mei 2024 ini membahas tentang pengadaan alutsista beberapa jenis pesawat beserta infrastukturnya untuk menambah kekuatan TNI Angkatan Udara, dan rapat hari pertama ini dihadiri oleh Wakasau, Pangkoopsudnas, Dankodiklatau, Koorsahli Kasau, Irjenau, Para Asisten Kasau, serta para pejabat utama di lingkungan Mabesau dan para pejabat jajaran TNI AU di wilayah Jakarta.

Continue Reading

Polhukam

Pangkoopsud I Pimpin Upacara Peringatan Harkitnas ke-116 di Makoopsud I.

Published

on

JAKARTA, HARIANSENTANA.COM –Pangkoopsud I Marsda TNI Mohammad Nurdin pimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-116 yang digelar di Lapangan Upacara Makoopsud I. Hadir dalam upacara tersebut, Kaskoopsud I, Irkoopsud I beserta Para Asisten, Kepala Satuan Kerja, serta Para Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS Koopsud I. (Senin, 20-5-2024).

Dalam sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi yang dibacakan oleh Pangkoopsud I menjelaskan bahwa diperlukan refleksi ke belakang untuk mengingatkan kembali tujuan dibentuknya sebuah bangsa. Lebih lanjut beliau menyampaikan, “Lahirnya Boedi Oetomo di masa itu telah menumbuhkan bibit bagi cita-cita mewujudkan kemerdekaan Indonesia”.

Menkominfo juga mengingatkan bahwa terdapat tiga tujuan yang menjadi cita-cita utama kebangkitan nasional saat didirikannnya organisasi Boedi Oetomo, yaitu memerdekakan cita-cita kemanusiaan, memajukan nusa dan bangsa, serta mewujudkan kehidupan bangsa yang terhormat dan bermartabat di mata dunia.

Selanjutnya Menkominfo berpesan agar kita harus menatap masa depan dengan penuh optimisme, kepercayaan diri, dan keyakinan. “Mari kita rayakan kebangkitan nasional kedua menuju Indonesia Emas!” tegas Menkominfo dalam sambutannya.

Upacara ditutup dengan menyanyikan lagu “Bagimu Negeri” dan “Satu Nusa Satu Bangsa” oleh seluruh peserta upacara.

Continue Reading

Polhukam

Kepengurusan HIPKABI 2023-2028 digugat di Pengadilan Negeri Jaktim

Published

on

JAKARTA, HARIANSENTANA.COM — Perintis pembentukan Himpunan Perawat Kamar Bedah Indonesia (HIPKABI) Sukendar, menggugat kepengurusan HIPKABI periode 2023-2028 di Pengadilan Negeri, Jakarta Timur.

Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Cakung, Rabu (15/5/2024)lalu.

Usai sidang, Sukendar mengatakan, pihaknya mengajukan gugatan kepengurusan Hipkabi 2023-2028 karena ada kejanggalan dan ketidaksesuaian dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Hipkabi.

“Proses Kongres Nasional (Konas) Hipkabi yang digelar di Jawa Timur pada awal Juni 2023 mengesampingkan AD/ART yang ada. Bahkan, menggunakan aturan organisasi profesi lain. Hipkabi sudah memiliki badan hukum yang jelas. Ini kan aneh,” kata Sukendar yang merupakan anggota Hipkabi itu.

Dia pun kecewa dengan penyelenggaraan Konas dalam pemilihan kepengurusan baru Hipkabi periode 2023-2028. Dalam kongres itu, Suatmaji kembali terpilih sebagai Ketua Hipkabi.

Sukendar berharap Hipkabi kembali ke jalan yang lurus dan benar yang berpatokan kepada AD/ART yang telah dibentuk.

Sementara itu, kuasa hukum penggugat (Sukendar), Eli Bungriyando mengatakan pelaksanaan Kongres Nasional Hipkabi yang telah digelar Juni 2023 itu mengacu pada organisasi profesi lain.

Padahal, lanjut dia, seharusnya pelaksanaan kongres Hipkabi itu mengacu pada AD/ART yang ada karena Hipkabi telah memiliki akte pendirian.

Oleh karena itu, melalui persidangan di Pengadilan Negeri ini pihaknya meminta agar dilakukan Kongres Nasional Luar Biasa Hipkabi untuk menentukan kepengurusan baru yang berdasarkan pada AD/ART Hipkabi.

“Kami juga minta agar SK yang telah dikeluarkan dalam kepengurusan Hipkabi periode 2023-2028 dibatalkan,” kata pria yang disapa Manik itu. Sidang itu pun akan dilanjutkan pada Rabu (29/5).

Continue Reading
Advertisement

Trending