Jakarta, Hariansentana.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung melantik dan mengambil sumpah janji jabatan kepada 239 pejabat fungsional di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (15/07/226).

Pejabat yang dilantik berasal dari 19 perangkat daerah, yaitu Inspektorat; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Biro Hukum Sekretariat Daerah; Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup; Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah; Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan; Dinas Kesehatan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; Dinas Pendidikan; Dinas Perhubungan; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Dinas Pertamanan dan Hutan Kota; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi; Satuan Polisi Pamong Praja; serta Kota Administrasi Jakarta Pusat.

“Sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial merupakan prioritas pemerintahan yang saya pimpin. Saya berharap kualitas pendidikan di Jakarta yang selama ini sudah baik terus ditingkatkan, terutama oleh guru-guru yang baru saja dilantik,” ujar Gubernur Pramono.

Menurutnya, peran guru tidak hanya penting dalam proses pembelajaran, tetapi juga dalam mendukung berbagai program pendidikan, seperti KJP Plus, KJMU, pengembangan Sekolah Rakyat, serta persiapan LPDP Jakarta pada 2027. Program-program tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

“Saya sungguh berharap Saudara-saudara bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan meninggalkan legacy bagi kemajuan Jakarta sesuai bidang tugas masing-masing,” tambahnya.

Penguatan sumber daya manusia (SDM) juga dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya berfokus pada sektor pendidikan. Pemprov DKI Jakarta turut melantik pejabat fungsional di berbagai bidang strategis untuk memperkuat pelayanan publik, antara lain 16 analis hukum, 13 administrator kesehatan, 13 perawat, 7 arsiparis, 6 pembina jasa konstruksi, dan 6 pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Selain itu, turut dilantik tenaga profesional di bidang pemadam kebakaran, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, perhubungan, serta teknologi informasi.

Pengisian jabatan lintas sektor ini menjadi bukti penguatan kapasitas pelayanan publik yang dilakukan secara merata guna mendukung terwujudnya Jakarta sebagai kota global, inklusif, dan berbudaya.

Gubernur Pramono berharap seluruh pejabat fungsional di lingkungan Pemprov DKI Jakarta senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan semangat pengabdian kepada masyarakat.

“Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Jagalah marwah yang diberikan kepada Saudara-saudara sekalian. Saya yakin Saudara-saudara mampu memberikan yang terbaik sehingga Jakarta sebagai kota global, kota inklusif, kota yang berbudaya, dan masih menyandang status sebagai ibu kota negara menjadi lebih baik, lebih tertata, dan lebih maju,” pesannya.(Sutarno)

Jakarta, Hariansentana.com.– Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Koja melaksanakan penertiban bangunan liar (bangli) serta pedagang kaki lima (PKL) yang menempati fasilitas umum di sepanjang Jalan Jampea Digul, kelurahan Koja Kecamatan Koja, kota administrasi Jakarta Utara, Rabu (15/7/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Manpol PP Kecamatan Koja, Agan Suganda, S.Sos.(mantan Kasatgas kel.Sunter agung) didampingi Kasatgas PP Kelurahan Koja, Nul Asri, SH.

Penertiban dilakukan sebagai bentuk penegakan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, sekaligus mengembalikan fungsi trotoar, bahu jalan, dan fasilitas umum agar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh masyarakat

Dalam pelaksanaannya, petugas menertibkan sejumlah bangunan semi permanen, lapak pedagang kaki lima, serta berbagai material yang berada di atas fasilitas umum. Sebelum dilakukan pembongkaran, petugas terlebih dahulu memberikan imbauan dan sosialisasi kepada para pemilik agar membongkar bangunannya secara mandiri sesuai ketentuan yang berlaku.

Manpol PP kecamatan Koja, Agan Suganda, S.Sos.di kenal dekat sama insan Press ini,mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan Peraturan Daerah sekaligus menciptakan lingkungan yang tertib, bersih, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Menurutnya, ” Seluruh fasilitas umum harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi,” Tegasnya.

Ia menambahkan, keberadaan bangunan liar dan PKL di lokasi tersebut dinilai mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat serta mengurangi fungsi trotoar dan badan jalan. Oleh karena itu, penataan kawasan dilakukan agar tercipta ruang publik yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan, ung

Sementara itu, Kasatpol PP Kelurahan Koja, Nul Asri, SH, mengimbau masyarakat agar tidak kembali mendirikan bangunan maupun berjualan di atas trotoar, saluran air, maupun fasilitas umum lainnya. Ia menegaskan bahwa pengawasan akan terus dilakukan secara berkala sebagai bentuk komitmen Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah serta menjaga ketertiban lingkungan, tuturnya.

Kegiatan penertiban berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif berkat sinergi Satpol PP Kecamatan Koja dan Satpol PP Kelurahan Koja. Pemerintah berharap masyarakat dapat mematuhi peraturan yang berlaku sehingga kawasan Jalan Jampea Digul tetap bersih, tertata, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.

Sementara Aki Cipto Umboro Tokmas Koja menggatakan.” Kami Sangat mengaspresiasi gebrakan Manpol PP Agam ini.”Ungkapnya.(Sutarno).

Jakarta, Hariansentana.com.- Sebanyak 60 warga Jakarta Utara dan kabupaten Kepulauan seribu menerima sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Rabu (15/7/2026).

Penyerahan dilakukan oleh Hendra Hidayat Walikota administrasi Jakarta Utara, Hj.ida Mahmudah, H.Ramli anggota DPRD DKI Jakarta, Uunk Din Parunggi kepala kantor BPN, serta di hadiri oleh H.Muhammad Andri Asisten Pemerintahan Seko Jakarta Utara, H.Dali Mahdali Tokmas, Efri Dewan kota, RT/RW, LMK, dan Opung Chairul Hasibuan Tokoh Wartawan.

Anggota DPRD DKI Jakarta Hj.Ida Mahmudah yang juga tergabung dalam Pansus menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para penerima.” Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta’ala hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Saya mewakili DPRD mengucapkan selamat kepada Jakarta Utara yang hari ini bisa menyerahkan sertifikat kepada 60 warga,” ujarnya.

Ia berpesan agar warga menjaga sertifikat dengan baik, memfotokopi untuk arsip, dan segera mengganti patok batas dari kayu ke bahan yang lebih permanen seperti beton, besi, atau tembok.

“Pergunakan dengan bijak. Bisa untuk modal usaha, tapi jangan untuk hal-hal konsumtif,” pesannya.

Dalam laporan yang disampaikan, Uunk Din Parunggi Kepala kantor BPN Jakarta Utara dan kepulauan seribu mencatat masih ada 1.086 berkas PTSL dan BTSLR yang dalam proses penyelesaian. Rinciannya, 126 berkas masuk kategori T1 dan 338 berkas kategori T2.

“Kendala terbesar ada di T2. Masih ada pimpinan-pimpinan dulu, pejabat-pejabat dulu yang belum tanda tangan. Sekarang sudah dimutasi atau sudah pensiun sehingga kita perlu repot meminta tanda tangan tersebut,” jelas Uunk Din Parunggi.

Selain itu, sebagian berkas juga terindikasi tumpang tindih dengan aset, kawasan, atau hak yang sudah terbit sehingga belum bisa disertifikatkan.

Untuk mempermudah, BPN Jakarta Utara dan kepulauan seribu telah membentuk tim khusus dan membuka posko konsultasi di depan masjid. Ruang ber-AC disediakan agar masyarakat yang pernah mengajukan PTSL bisa langsung berkonsultasi.

“Ini untuk mempermudah penyelesaian BTSLR. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit bisa kita selesaikan,” ujarnya.

Ia juga merinci beban biaya yang harus ditanggung warga.kepulauan seribu kalau datang ke Kantor BPN.jika harus mengurus ke kantor pusat. “Kalau masyarakat pergi ke darat, PP bisa butuh anggaran 300 ribu. Harus nginap 2 malam, total bisa 600 ribu. Ditambah makan bisa sampai 1 juta,” katanya.

H.Ramli Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti masih adanya warga penerima yang tidak hadir saat penyerahan. Ia meminta pengurus RT/RW dan pendamping untuk mengedukasi warga agar meluangkan waktu mengambil sertifikat secara langsung.

“Jangan sampai nanti kami diuber-uber warga. Sudah ngurus PTSL tapi suratnya tidak keluar-keluar. Begitu keluar ternyata warganya tidak antusias untuk menerima,” katanya.

Ia juga menyinggung kendala anggaran. Menurutnya, BPN tidak bisa bekerja maksimal tanpa adanya hibah dari pemerintah daerah maupun pusat.

“Kita sama-sama tahu kondisi keuangan sedang tidak baik-baik saja. Kami di DPRD juga sedang berjuang ke DPR RI agar pemerintah pusat yang menganggarkan. Semoga Menteri Keuangan segera mencairkan Dana Bagi Hasil agar program PTSL tahun depan bisa kembali berjalan,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Walikota administrasi Jakarta Utara Hendra juga mendapat apresiasi karena dinilai konsisten memperjuangkan legalitas aset warga.

“Pak Hendra Hidayat.S.Ap.Msi Walikota administrasi Jakarta Utara yang memprakarsai sejak awal. Mudah-mudahan dengan cara ini anggaran bisa turun,” ujar H.Ramli perwakilan DPRD.

Ia mengimbau warga agar tidak menggunakan jasa calo dalam pengurusan sertifikat. “Di luar sana orang pakai notaris. Ada yang tanya ini buat PPN, ini buat ini. Padahal program PTSL ini gratis dari pemerintah,” tegasnya.

BPN Jakarta Utara dan kabupaten Kepulauan seribu menargetkan seluruh berkas yang belum tuntas dapat diselesaikan secara bertahap dengan dukungan anggaran dan koordinasi lintas instansi.(Sutarno)