Bekasi, Hariansentana.com – Tokoh suporter sepak bola Gunung Putri, Saiful Anwar, menginisiasi kegiatan Silaturahmi Lintas Suporter bertajuk “Bersatu dalam Sportivitas, Bersama Menjaga Kamtibmas” yang mempertemukan komunitas suporter dari Gunung Putri, Bantargebang, Pondok Gede, dan Mekarsari, kemarin.

Kegiatan yang digelar di Timber Soccer Field, Perumahan Raya, Jalan Bumi Eraska, RT 001/RW 007, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, menjadi momentum mempererat tali persaudaraan antarsuporter sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Melalui keterangannya, Rabu (15/7), Saiful Anwar mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bahwa, komunitas suporter memiliki peran strategis dalam menciptakan suasana sepak bola yang aman, damai dan penuh sportivitas.

“Kami ingin menunjukkan bahwa suporter bukan hanya hadir untuk memberikan dukungan kepada tim kebanggaan di stadion, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga persatuan, memperkuat persaudaraan, serta ikut berkontribusi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat,” ujar Saiful.

Menurutnya, silaturahmi lintas suporter merupakan langkah nyata untuk menghilangkan sekat antarkomunitas, membangun komunikasi yang baik, serta mencegah terjadinya konflik yang dapat merugikan semua pihak.

Selain menjadi ajang mempererat hubungan kekeluargaan, kegiatan tersebut juga diisi dengan berbagai aktivitas olahraga yang bertujuan menumbuhkan gaya hidup sehat, memperkuat solidaritas, dan membangun karakter suporter yang dewasa, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas.

Saiful berharap, kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya membangun budaya sepak bola Indonesia yang semakin positif dan beradab.

Ia juga mengajak seluruh komunitas suporter di Indonesia, untuk terus menjaga persatuan tanpa membedakan warna klub maupun identitas kelompok.

“Sepak bola seharusnya menjadi sarana mempererat persaudaraan, bukan menjadi alasan untuk saling bermusuhan. Mari kita jadikan sportivitas sebagai budaya dan persatuan sebagai kekuatan untuk memajukan sepak bola Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut, Saiful menegaskan bahwa, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bukan semata-mata menjadi tanggung jawab aparat keamanan, melainkan membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk komunitas suporter dan generasi muda.

Di tengah berbagai tantangan sosial yang dihadapi bangsa, ia mengajak para pemuda untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba, minuman keras, tawuran, tindakan anarkis, ujaran kebencian, serta segala bentuk kekerasan yang dapat merusak masa depan.

Menurutnya, keterlibatan generasi muda dalam kegiatan olahraga, pembinaan karakter, dan aktivitas sosial merupakan langkah konkret untuk membangun lingkungan yang aman, harmonis dan produktif.

“Kami mengimbau seluruh suporter Indonesia agar menjauhi narkoba, minuman keras, tawuran dan segala bentuk tindakan anarkis. Mari kita isi waktu dengan kegiatan-kegiatan yang positif, memperkuat persaudaraan, menjaga kedamaian, serta bersama-sama menciptakan sepak bola Indonesia yang aman, damai, bermartabat dan berprestasi,” tutup Saiful Anwar.

Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir semangat baru di kalangan suporter untuk menjadi mitra strategis pemerintah dan aparat keamanan dalam menjaga kondusivitas wilayah, sekaligus menjadi pelopor persatuan dan perdamaian melalui olahraga, sehingga sepak bola Indonesia dapat berkembang menjadi olahraga yang membanggakan serta mampu menyatukan seluruh elemen bangsa. (Red).

 
 Jakarta, Hariansentana.com – Pemerintah mempercepat penguatan sistem penanggulangan bencana di Indonesia melalui implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Regulasi ini menjadi tonggak penting reformasi kelembagaan kebencanaan dengan memastikan setiap daerah memiliki BPBD yang kuat, profesional, dan sesuai dengan tingkat risiko bencana yang dihadapi.

Upaya tersebut menjadi fokus dalam kegiatan Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, BPBD, serta perangkat daerah dari wilayah Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua.

Kegiatan ini bertujuan membangun pemahaman bersama sekaligus mempercepat implementasi regulasi baru yang akan memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi bencana yang kian kompleks.

Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kementerian Dalam Negeri, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., mengatakan bahwa Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 disusun sebagai jawaban atas meningkatnya tantangan kebencanaan yang dihadapi pemerintah daerah.
“Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Regulasi ini hadir sebagai respons terhadap dinamika penyelenggaraan urusan kebencanaan yang semakin kompleks, sekaligus untuk memastikan bahwa struktur organisasi BPBD di daerah benar-benar mampu menjawab kebutuhan penanggulangan bencana secara efektif, efisien, dan akuntabel,” ujar Edy. Senin (13/7/2026).

Menurutnya, regulasi tersebut menegaskan bahwa pembentukan dan penataan BPBD harus dilakukan melalui pendekatan yang objektif, terukur, dan berbasis risiko.
“Penentuan tipologi BPBD tidak lagi bersifat seragam, melainkan mempertimbangkan karakteristik daerah, tingkat risiko bencana, serta beban kerja penyelenggaraan sub urusan bencana.

Dengan demikian, diharapkan setiap daerah memiliki kelembagaan yang proporsional dan adaptif terhadap potensi ancaman bencana yang dihadapi,” katanya.

Pemerintah daerah juga didorong untuk segera melakukan pemutakhiran Kajian Risiko Bencana (KRB), menyusun kajian tipologi kelembagaan, dan menyesuaikan struktur organisasi BPBD berdasarkan hasil kajian tersebut. Langkah ini dipandang penting karena KRB menjadi dasar utama dalam penetapan tipologi BPBD sekaligus mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana.

Sebagai tuan rumah kegiatan, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. H. Jufri Rahman, M.Si., menegaskan bahwa penguatan BPBD bukan lagi sekadar agenda kelembagaan, tetapi kebutuhan mendesak untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana yang terus meningkat.
“Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 mewajibkan setiap daerah membentuk BPBD. Karena itu kami mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk segera melakukan penyesuaian kelembagaan. Keberadaan BPBD yang kuat, responsif, dan akuntabel merupakan kebutuhan utama untuk melindungi masyarakat,” kata Jufri Rahman.

Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 membawa sejumlah perubahan mendasar dalam tata kelola kebencanaan daerah. Selain mewajibkan pembentukan BPBD di seluruh kabupaten dan kota, regulasi ini memperjelas status BPBD sebagai perangkat daerah yang berdiri sendiri dan dipimpin oleh kepala perangkat daerah definitif.

Penentuan tipologi BPBD juga kini didasarkan pada tingkat risiko bencana, jumlah penduduk, luas wilayah, dan kapasitas fiskal daerah agar struktur organisasi lebih selaras dengan kebutuhan riil setiap daerah.

Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB, Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Sc., menekankan bahwa penguatan kelembagaan BPBD menjadi semakin penting karena risiko bencana saat ini tidak lagi berdampak secara tunggal, melainkan berpotensi menimbulkan dampak berantai yang mempengaruhi berbagai sektor pembangunan.
“Risiko bencana saat ini bersifat sistemik dengan dampak berantai. Oleh karena itu, BPBD harus bertransformasi menjadi organisasi yang profesional, adaptif, dan responsif.

Penentuan tipologi melalui kombinasi variabel umum dan variabel teknis bertujuan memastikan bahwa postur organisasi BPBD linier dengan beban kerja dan kompleksitas risiko bencana di lapangan,” ujar Agus.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi regulasi ini membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan.
“Ketangguhan bangsa tidak dapat dicapai melalui kerja sektoral yang terisolasi, melainkan memerlukan pendekatan kolaboratif yang didukung kepemimpinan daerah yang kuat dan kemitraan strategis,” katanya.

Dukungan terhadap reformasi kelembagaan ini juga datang dari Pemerintah Australia melalui Program SIAP SIAGA, Kemitraan Indonesia–Australia untuk Pengurangan Risiko Bencana.

Konsul Jenderal Australia di Makassar, Todd Dias, mengatakan bahwa perubahan iklim dan dinamika pembangunan telah meningkatkan kompleksitas risiko bencana, sehingga dibutuhkan sistem penanggulangan bencana yang lebih antisipatif, proaktif, dan tangguh.  
“Kami menyambut baik diterbitkannya Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola penanggulangan bencana melalui kejelasan peran, akuntabilitas, dan penguatan kelembagaan pemerintah daerah.

Di tengah meningkatnya risiko bencana, pemerintah daerah membutuhkan BPBD yang kuat agar mampu memberikan respons yang lebih cepat, pemulihan yang lebih efektif, serta memperkuat ketangguhan masyarakat,” ujar Dias.

Menurutnya, proses sosialisasi regulasi ini juga menjadi ruang dialog yang penting antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan implementasi kebijakan dapat berjalan efektif sesuai kebutuhan dan konteks daerah.
“Masukan dari pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan implementasi regulasi dapat semakin memperkuat perlindungan masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Melalui Program SIAP SIAGA, Pemerintah Australia berkomitmen untuk terus mendukung Pemerintah Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah, dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Dari Reaktif Menjadi Antisipatif

Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 pada dasarnya bukan sekadar mengatur perubahan struktur organisasi. Regulasi ini menandai perubahan cara pandang dalam penanggulangan bencana dari yang berfokus pada respons saat krisis menjadi pendekatan yang lebih antisipatif melalui penguatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan pengurangan risiko.

Di tengah meningkatnya ancaman banjir, longsor, gempa bumi, cuaca ekstrem, hingga kebakaran hutan dan lahan, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap daerah memiliki BPBD yang mampu bekerja sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi.

Dengan kelembagaan yang lebih kuat, kepemimpinan yang lebih jelas, dan kapasitas yang disesuaikan dengan risiko wilayah masing-masing, BPBD diharapkan menjadi garda terdepan perlindungan masyarakat. Karena ketika bencana datang, yang dipertaruhkan bukan hanya infrastruktur dan aset pembangunan, melainkan keselamatan, penghidupan, dan masa depan jutaan warga Indonesia. (***)

JAKARTA, SENTANA – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Ummat mulai melakukan konsolidasi organisasi menyusul penyusunan kepengurusan periode 2025–2030. Salah satu perubahan dalam struktur tersebut adalah penunjukan Heikal Safar sebagai Ketua Harian DPP Partai Ummat.

Dalam kepengurusan baru, Heikal Safar akan mendampingi Ketua Umum Ridho Rahmadi dan Sekretaris Jenderal Taufik Hidayat. Ketiganya diharapkan dapat memperkuat konsolidasi internal partai sekaligus mempersiapkan langkah strategis menghadapi tahapan politik menuju Pemilu 2029.

Sekretaris Jenderal Partai Ummat Taufik Hidayat mengatakan, Heikal Safar dinilai memiliki pengalaman di bidang organisasi, sosial, dan politik yang dapat mendukung penguatan struktur partai.

“Beliau memiliki jejaring sosial dan politik di berbagai daerah yang diharapkan dapat memperkuat konsolidasi organisasi serta memperluas basis dukungan Partai Ummat,” kata Taufik kepada wartawan seusai kunjungan kerja di Yogyakarta, Senin (13/7/2026).

Menurut Taufik, setelah menerima amanah sebagai Ketua Harian, Heikal Safar bersama Ketua Umum Ridho Rahmadi melakukan sejumlah agenda konsolidasi di Yogyakarta, termasuk berdiskusi mengenai arah penguatan tata kelola organisasi.

Rombongan DPP Partai Ummat juga bersilaturahmi ke kediaman Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, di Yogyakarta. Pertemuan tersebut, menurut Taufik, menjadi bagian dari upaya meminta masukan terkait arah perjuangan dan penguatan organisasi partai.

“Sowan ini menjadi momentum untuk memperoleh nasihat dan pandangan dari Prof. Amien Rais sebagai tokoh yang memiliki pengalaman panjang dalam perjalanan politik nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Taufik mengatakan Partai Ummat kini memfokuskan perhatian pada persiapan menghadapi proses verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai syarat mengikuti Pemilu 2029.

Menurut dia, pengalaman pada Pemilu 2024 menjadi evaluasi penting bagi partai dalam memperkuat kelembagaan.

Ia menyebutkan terdapat sejumlah agenda prioritas yang akan segera dijalankan, antara lain penyempurnaan struktur kepengurusan di tingkat DPP, penguatan kepengurusan di tingkat DPW, serta pembenahan struktur hingga tingkat DPD dan DPC di berbagai daerah.

“Seluruh tahapan tersebut menjadi pekerjaan utama kami agar Partai Ummat dapat memenuhi seluruh persyaratan administrasi maupun verifikasi faktual yang ditetapkan KPU,” kata Taufik.

Ia menambahkan, kepemimpinan Ketua Umum Ridho Rahmadi, Ketua Harian Heikal Safar, dan Sekjen Taufik Hidayat akan menjadi ujian dalam mengonsolidasikan organisasi menghadapi tahapan politik mendatang.

Taufik optimistis Partai Ummat mampu melewati proses tersebut dengan dukungan seluruh jajaran pengurus serta jaringan organisasi yang dimiliki partai.

“Kami berharap seluruh fungsionaris Partai Ummat dapat bekerja bersama memperkuat organisasi sehingga siap menghadapi setiap tahapan menuju Pemilu 2029,” pungkasnya (Haholongan).