Pendidikan
Pemerintah Diminta Memperhatikan Guru Honorer
BANDUNG, SENTANA – Basecamp Demokrasi menggelar diskusi publik bertajuk ‘Mau Dibawa Kemana Nasib Guru Honorer Di Era Ini?’ dalam rangka Hari Pendidikan Nasional di Kota Bandung, Minggu (17 Mei 2026).
Dalam kegiatan tersebut Forum ini menghadirkan Founder Basecamp Demokrasi, Diah Permata Saraswati, Guru Honorer Kota Bandung, Iis Sari Mulyani, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Andri Gunawan, serta Penggiat Pendidikan, Ikhsan Maulana.
Melalui keterangannya, Minggu (17/5), Founder Basecamp Demokrasi, Diah Permata Saraswati menegaskan bahwa, jutaan guru honorer di Indonesia masih hidup di bawah garis kelayakan.
“Ada jutaan guru honorer yang belum diangkat menjadi P3K ataupun PNS. Mereka dituntut bekerja maksimal, tetapi hak kesejahteraannya belum terpenuhi. Ini menjadi PR besar bagi pemerintah,” ujarnya.
Padahal dikatakan Diah, guru memiliki tugas yang sangat penting mencetak generasi muda yang tidak hanya berkualitas dari sisi akademisi namun juga akhlak dan budi pekertinya. Sehingga sangat disesalkan sampai hari ini nasib kesejahteraan guru honorer masih jauh dari kata layak.
“Padahal mulai dari pegawai biasa sampai presiden sekalipun, yang mendidik itu ya guru, tapi kenapa masih tidak terperhatikan kesejahteraannya, padahal ini sudah menjadi amanat besar dalam prembule undang-undang dasar 1945,” tegasnya.
Diah menegaskan, melalui diskusi ini diharapkan bisa menjadi masukan besar bagi pemerintah, sehingga guru honorer bisa lebih terperhatikan.
Ketimpangan nyata itupun diakui, Guru Honorer Kota Bandung, Iis Sari Mulyani (Ismed). Ia mengungkapkan fakta mencengangkan bahwa, masih ada guru honorer yang hanya menerima upah Rp10.000 per jam mengajar.
“Kalau dihitung, bisa saja hanya Rp120.000 per bulan. Beban kerja sama dengan ASN, tapi kesejahteraan jauh berbeda. Bahkan sejak 2025, HPM untuk guru swasta diputus, sehingga dua tahun terakhir tidak ada tunjangan. Padahal sekolah swasta menopang ratusan ribu siswa di Bandung,” jelasnya.
Ketimpangan ini jelas nyata dari tanggung jawab besar yang diamanahkan untuk guru dalam membentuk SDM yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Disparitas dalam dunia pendidikan ini juga mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Andri Gunawan. Ia menyoroti kesenjangan kualitas pendidikan di Kota Bandung.
“Sekolah elit punya infrastruktur dan kesejahteraan guru yang baik, sementara sekolah swasta di pinggiran kota kondisinya memprihatinkan. Pemerintah harus menciptakan keadilan, mulai dari peningkatan kualitas guru lewat pelatihan hingga memastikan isi kantong mereka layak. Tidak boleh ada keterlambatan gaji sampai empat bulan seperti yang terjadi kemarin,” tegasnya.
Iapun memastikan diskusi ini menjadi masukan penting untuk DPRD dan Pemerintah Kota Bandung untuk mencari solusi bersama terkait masa depan dan nasib guru honorer. “Ini menjadi masukan penting buat kami, dan ini akan kami bahas di DPRD guna menyelamatkan kesejahteraan Guru Honorer dan masa depan anak anak kita,” katanya.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Penggiat Pendidilan, Ikhsan Maulana menambahkan, dimensi lain tentang ketimpangan status profesi guru.
“Ada guru PNS, P3K penuh waktu, paruh waktu, hingga honorer. Padahal tugas mereka sama, mencerdaskan anak bangsa. Ketidakadilan ini berdampak pada kualitas pelayanan pendidikan. Bagaimana guru bisa sepenuh hati mengajar jika profesinya tidak dihargai negara?,” katanya.
Oleh karenanya dikatakan Ikhsan, penting bagi pemerintah mampu memperhatikan Guru Honorer, yang saat ini masih terkatung katung nasibnya, untuk masa depan Indonesia. “Dari Guru orang orang hebat lahir, dari Guru Indonesia bisa berkembang sampai hari ini, sudah saatnya kesejahteraan guru menjadi prioritas, bukan untuk mencari popularitas tetapi untuk masa depan bangsa yang lebih berkualitas menuju Indonesia Emas 2045,” jelasnya.
Diskusi ini menegaskan bahwa, persoalan guru honorer bukan sekadar gaji, melainkan keadilan sosial dan pengakuan profesi. Guru honorer adalah tulang punggung pendidikan, namun masih terjebak dalam kerentanan ekonomi dan status yang timpang.
Basecamp Demokrasi menutup forum dengan seruan agar pemerintah pusat maupun daerah segera mengambil langkah konkret. Momentum Hari Pendidikan Nasional diharapkan menjadi titik balik lahirnya kebijakan yang berpihak pada guru honorer, sehingga mereka dapat hidup layak dan tetap mengabdi demi mencerdaskan bangsa. (Red).
Pendidikan
IKA SPS UNNES, Menjadi Jembatan Kebutuhan Almamater dan Kiprah Profesional Alumni
FOTO BERSAMA-Ketua IKA SPS UNNES, Irjen Pol Dr Susilo Teguh R, M.Si (duduk depan paling kiri) foto bersama para Pengurus, usai Silaturahim dan Rapat Kerja. (Foto Ist).
SEMARANG, SENTANA – Pengurus IKA SPS UNNES (Ikatan Alumni Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang) masa bhakti 2025-2030, menyelenggarakan Silaturahim dan Rapat Kerja, bertempat di Pendopo Kautaman Gunung Pati, Minggu (10 Mei 2026).
Acara diawali pembukaan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, sambutan Ketua Penyelenggara Dr H ANANG BUDI UTOMO, S.Pd, S.Pn, M.Pd, Ketua IKA SPS UNNES, Irjen Pol Dr Susilo Teguh R, M.Si dan Pengarahan Prof Eko Handoyo, M.Si. Selanjutnya diskusi pembahasan Program 2026 dan evaluasi Program 2025.
Hadir dalam acara tersebut,
Prof Dr Faturrahman, M.Hum, selaku Penasehat, Prof Dr Eko Handoyo, M.Si, selaku pengarah, Irjen Pol Dr Susilo Teguh R, M.Si, Ketua IKA SPS UNNES, Dr H ANANG BUDI UTOMO, S.Pd, S.Pn, M.Pd, Sekretaris IKA SPS UNNES, serta para Ketua Bidang atau yang mewakili.
Melalui keterangannya, Senin (11/5), Ketua IKA SPS UNNES, Irjen Pol Dr Susilo Teguh R, M.Si mengungkapkan bahwa, IKA SPS UNNES merupakan salah satu wadah Resmi Organisasi yang menyatukan seluruh lulusan Sekolah Pascasarjana, dengan tujuan dapat Mendorong alumninya aktif memberi kontribusi nyata dalam pembangunan pendidikan nasional yang inklusif dan berdaya saing global.
“Keberadaan IKA SPS UNNES, diharapkan mampu Menjadi jembatan antara kebutuhan almamater (kampus) dan kiprah profesional alumni,” ujarnya.
Irjen Pol Dr Susilo Teguh R, M.S menyampaikan tentang rencana Program masing masing bidang yang meliputi:
- Rencana Pengembangan Organisasi.
- Bidang pendidikan dan peningkatan Kualitas SDM
- Rencana Program Bidang Koperasi dan kewirausahaan
- Rencana Program Bidang Pengembangan Profesi
- Rencana Program Bidang Pengembangan Profesi
- Rencana Program Bidang Penelitian.
- Rencana Program Budang Pengabdian Masyarakat
- Rencana Program Bidang Advokasi dan Bantuan hukum.
- Rencana Program Bidang Humas Penerbitan dan multimedia.
- Rencana Program Bidang Kerja sama
- Rencana Program Bidang olah raga seni dan budaya, dan
- Rencana Program Bidang Kerohanian.
“Dalam diskusi tersebut mengemuka, agar rencana Program tiap Bidang realistis dengan dinamika kemasyarakatan dan dapat bersinergi, serta diimplementisikan secara Profesional dan tentunya membawa kemanfaatan sebagaimana tujuan dan Visi misi yang telah di tetapkan,” pungkas pria Kelahiran Kota Wali Demak ini.
Sukses selalu IKA SPS UNNES Sinergi, Integritas Profesional. (Red).
Pendidikan
Unhan RI Selenggarakan Wisuda Program Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) Tahun Akademik 2026
Bogor, Hariansentana.com — Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) kembali menegaskan perannya sebagai institusi pendidikan strategis di bidang pertahanan melalui penyelenggaraan Wisuda Program Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) Tahun Akademik 2026 yang berlangsung di kampus Unhan RI, Bogor.

Sebanyak 466 wisudawan resmi dikukuhkan, terdiri atas 5 doktor, 385 magister, dan 76 sarjana. Momentum ini menjadi penanda keberhasilan Unhan RI dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga perspektif strategis dalam bidang pertahanan negara.
Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Anton Nugroho, M.M.D.S., M.A., menyampaikan bahwa capaian para lulusan merupakan hasil dari proses pendidikan yang menuntut ketekunan, disiplin, dan integritas tinggi. Ia menegaskan bahwa Unhan RI terus berkomitmen menghasilkan lulusan yang siap berkontribusi dalam menjaga kedaulatan negara di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Kehadiran Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, menjadi wujud dukungan nyata terhadap penguatan kualitas pendidikan pertahanan di Indonesia. Dalam amanatnya, Menteri Pertahanan RI memberikan apresiasi atas keberhasilan para wisudawan yang dinilai sebagai buah dari kerja keras dan semangat juang yang konsisten selama masa studi.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa tantangan global saat ini tidak lagi bersifat konvensional semata. Oleh karena itu, lulusan Unhan RI diharapkan mampu menjadi bagian dari kekuatan strategis bangsa yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga adaptif, inovatif, dan berdaya saing tinggi.
Menurutnya, kekuatan pertahanan modern sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejalan dengan itu, pemerintah terus mendorong modernisasi sistem pertahanan dan peningkatan kapasitas SDM sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas nasional.
Kepada para wisudawan, Menteri Pertahanan RI juga berpesan agar senantiasa menjunjung tinggi integritas, menanamkan semangat patriotisme, serta mengabdikan ilmu yang dimiliki untuk kepentingan bangsa dan negara. Para lulusan diharapkan menjadi agen perubahan yang mampu menghadirkan solusi atas berbagai tantangan strategis di masa depan, dengan berlandaskan nilai nasionalisme, patriotisme, dan profesionalisme dalam setiap langkah pengabdian.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Pertahanan RI juga menyerahkan sertifikat penghargaan kepada lulusan terbaik sebagai bentuk apresiasi atas prestasi akademik yang telah diraih.
Wisuda ini sekaligus mencerminkan semakin kuatnya posisi Unhan RI dalam ekosistem pendidikan global, dengan kehadiran mahasiswa internasional yang turut menjadi bagian dari lulusan tahun ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa Unhan RI tidak hanya berperan di tingkat nasional, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas akademik internasional di bidang pertahanan.
Acara wisuda kemudian dilanjutkan dengan tradisi pengucapan janji alumni sebagai simbol komitmen para lulusan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai almamater serta mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Suasana semakin semarak saat prosesi ditutup dengan pelemparan topi toga oleh para wisudawan, sebagai wujud rasa syukur dan kebanggaan atas keberhasilan yang telah diraih. (***)
Pendidikan
Pemprov DKI Jakarta Bakal Tambah 63 Sekolah Swasta Gratis
Jakarta, Hariansentana.com.- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen untuk terus memperluas akses pendidikan berkualitas bagi warganya. Hal ini ditunjukkan dengan rencana penambahan jumlah sekolah swasta yang menjalankan program pendidikan gratis di ibu kota.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Nahdiana menyampaikan, akan menambah 63 sekolah swasta untuk program pendidikan gratis. Sebelumnya, program ini telah berjalan di 40 sekolah pada 2025.
“63 (sekolah) kita akan tambah, sekarang ini kan 2026 jadi 103 jumlahnya. Kan yang 40 yang awal. Kalau yang 40 itu sudah tahun 2025,” ujar Nahdiana, di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Kamis (26/2/2026).
Dengan rencana penambahan ini, maka total terdapat 103 sekolah swasta yang akan menjalankan program pendidikan gratis bagi siswa Jakarta pada Juli 2026.
“Jadi 103 (sekolah swasta yang menjalankan program pendidikan gratis) ini akan mulai di Juli 2026,” katanya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di dampingin Dr.Ali Maulana hakim Asisten Kesra Sekda DKI Jakarta menegaskan, peran penting pendidikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen untuk memprioritaskan sektor pendidikan bagi anak-anak Jakarta melalui berbagai program bantuan yang disiapkan, seperti KJP, KJMU, dan pemutihan ijazah.
“Bahwa kata kunci dalam keluarga kalau ingin ada perubahan, maka yang paling utama adalah pendidikan. Sekali lagi, pendidikan,” ucap Pramono.(Sutarno)
-
Ibukota2 days agoKadir Tokoh Kalijodo, Soroti Pemecatan Ketua RW 01 Oleh Lurah Pejagalan
-
Polhukam5 days agoKetua LSM PRB Nilai, Wacana Ganti Pajak Kendaraan ke Jalan Prabayar Lampaui Kewenangan Gubernur
-
Ekonomi6 days agoIPA Gelar IPA Convex 2026 Ke-50, Perkuat Kolaborasi Sektor Hulu Migas Hadapi Tantangan Geopolitik dan Ketahanan Energi Nasional
-
Polhukam6 days agoPeringati Harkitnas dan Reformasi, Mahasiswa Karawang Tolak Hoaks dan Tindakan Anarkis

