Connect with us

Ekonomi

Stakeholder Consultation Ke-3: Task Force Energy, Sustainability & Climate B20 Fokus Tingkatkan Akses Pembiayaan Transisi Energi

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – Stakeholder Consultation Ke-3, Task Force Energy, Sustainability, & Climate B20 yang dilaksanakan di Jakarta pada Jumat (18/3) fokus pada peningkatan dukungan pembiayaan dalam rangka mempercepat transisi energi.

Stakeholder Consultation ke-3 dilaksanakan untuk mendapat masukan dari para pemangku kepentingan, sehingga rekomendasi kebijakan yang dirumuskan dapat mewakili pandangan para pelaku usaha/lembaga sektor keuangan. Para stakeholder diharapkan memberikan masukan atas isu-isu prioritas yang dibawa oleh Task Force Energy, Sustainability, & Climate B20.

Chair of Task Force Energy, Sustainability, & Climate B20, Nicke Widyawati mengatakan topik diskusi pada Stakeholder Consultation Ke-3 berfokus pada aspek pembiayaan, utamanya terkait kerjasama global dalam menyalurkan dan ketersediaan pembiayaan dalam skala besar untuk investasi transisi energi.

“Pertukaran pandangan selama Stakeholder Consultation ini akan memperkaya proses pembentukan rekomendasi Task Force Energy ke G20,” ujar Nicke di depan peserta Stakeholder Consultation Ke-3, Task Force Energy, Sustainability, & Climate B20, Jumat (18/3/2022).

Menurut Nicke, berbagai isu utama yang dibahas dalam Stakeholder Consultation ke-3 ini antara lain terkait kerja sama global untuk pasar karbon serta penyaluran dana untuk membiayai transisi energi, serta bagaimana penerapan standar pelaporan keberlanjutan (sustainable reporting) dan taksonomi yang diakui secara global.

Dalam Stakeholder Consultation juga dihadiri narasumber dari berbagai lembaga keuangan, yaitu World Bank, MUFG Bank, Global Reporting Initiative (GRI), International Federation of Accountants (IFAC), World Research Institute (WRI) selaku Network Partner, dan PwC dan BCG sebagai Knowledge Partner di dalam Task Force

Nicke menambahkan, secara global, sektor energi merupakan sektor yang memiliki tantangan yang paling kritis untuk beralih ke energi berkelanjutan (sustainable energy) sebagai upaya mengurangi emisi karbon yang menjadi penyebab gas rumah kaca.

“Kondisi di Indonesia sedikit berbeda, karena kontribusi emisi karbon dari energi berada pada kisaran 20% – 36% dibandingkan dengan deforestasi yang berada pada kisaran 44% – 62%. Tetapi, hal ini tidak bisa menjadi alasan bagi para pelaku industri, khususnya di sektor energi, untuk tidak ikut serta dalam pengurangan emisi gas rumah kaca,” ujar Nicke.

Mengacu pada perkiraan IPCC, Nicke mengatakan kenaikan suhu rata-rata global saat ini sudah mendekati ambang batas konsensus 1,5 derajat celcius.

“Ada sedikit waktu yang tersisa untuk mengambil tindakan drastis untuk mengurangi percepatan emisi puncak ke transisi hingga menuju ke net zero, yang saat ini tertinggal secara signifikan,” imbuh Nicke.

Sebagai Chair of Task Force Energy, Sustainability, & Climate B20, Nicke mengajukan 3 rekomendasi kebijakan yang harus menjadi fokus bersama untuk menekan percepatan laju pemanasan global yang terjadi saat ini.

Pertama, mempercepat transisi menuju penggunaan energi yang berkelanjutan, dengan meningkatkan kerja sama global mengakselerasi transisi menuju penggunaan energi yang berkelanjutan melalui upaya pengurangan intensitas karbon dalam penggunaan energi.

Kedua, memastikan transisi yang adil dan terjangkau, dengan meningkatkan kerja sama global dalam rangka untuk memastikan transisi yang adil, teratur, dan terjangkau menuju penggunaan energi yang berkelanjutan di seluruh negara maju dan berkembang.

Ketiga, kerjasama global dalam meningkatkan ketahanan energi, dengan cara mendorong kerja sama global untuk meningkatkan ketahanan energi tingkat konsumen melalui pemberian akses dan kemampuan untuk mengkonsumsi energi yang bersih dan modern.

Nicke mengungkapkan, perumusan Rekomendasi Kebijakan ini melibatkan beberapa pihak yang ada dalam Task Force Energy, Sustainability, & Climate B20, termasuk 8 Co-Chairs yang merupakan C-Level dari pelaku usaha negara G20 dan lebih dari 140 Anggota yang memberikan masukan dalam arah Rekomendasi Kebijakan dan prioritas masalah.

“Yang paling penting dalam perumusan rekomendasi ini adalah keselarasan dengan para pemangku kepentingan, sehingga isu-isu yang kita bawa ke task force bisa sejalan dengan arah kebijakan Indonesia di G20,” pesan Nicke.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang juga menjabat sebagai B20 Sherpa, Dr. Rizal Affandi Lukman mengatakan bahwa konsultasi pemangku kepentingan yang berkelanjutan ini sangat penting untuk mengumpulkan ide-ide informasi yang relevan dan wawasan dari berbagai pemangku kepentingan yang relevan.

“Sejak awal Task Force ESC adalah gugus tugas paling populer di dalam presidensi B20 Indonesia. Ini adalah sinyal kuat bahwa masalah energi, keberlanjutan, dan iklim sangat relevan bagi banyak pihak saat ini,” ujar Rizal.

Melalui diskusi tersebut, ia mendorong agar hasilnya dapat segera dilaksanakan lebih lanjut.

“Mari lebih terbuka dan kritis hari ini, karena keterlibatan kita semua sebagai sumber informasi berharga yang dapat digunakan. Ke depan tentunya akan menjalin kolaborasi dan kemitraan yang kuat dalam melahirkan rekomendasi kebijakan yang baik untuk semua,” pungkas Rizal.()

 

 

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

Resmi Dibuka Moeldoko, PLN Tampilkan Kesiapan Ekosistem EV di PEVS 2024

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Kepala Staf Kepresidenan Indonesia sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko resmi membuka Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) yang digelar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta pada Selasa (30/4).

Dalam pameran kendaraan listrik yang digelar hingga 5 Mei 2024 ini diharapkan mampu meyakinkan masyarakat untuk beralih dari kendaraan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

Moeldoko menjelaskan, gelaran PEVS ke-3 ini menjadi bagian sosialisasi untuk mempercepat pengembangan kendaraan listrik di tanah air. Hal ini selaras dengan program Pemerintah yang dituangkan melalui Peraturan Presiden No 79 tahun 2023 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam upaya mensosialisasikan Keputusan Presiden Nomor 79 sebagai revisi dari Keputusan Presiden Nomor 55 dalam pengembangan EV Indonesia. Untuk itu, Periklindo tampil terdepan dalam melakukan sosialisasi (kendaraan listrik). Kedua, dalam memberikan edukasi sehingga literasi tentang EV semakin hari semakin dipahami secara meluas oleh masyarakat Indonesia,” papar Moeldoko.

Ia meyakini gelaran PEVS 2024 menjadi wadah efektif untuk mempertemukan produsen dan konsumen serta menjadi showcase bagi para stakeholder seperti PLN untuk menampilkan kesiapan infrastruktur EV di tanah air.

“Selain itu, PEVS 2024 juga menjadi ajang edukasi kendaraan listrik bagi masyarakat agar literasi tentang EV semakin meluas di Indonesia,” ujarnya.

Moeldoko menyebut dalam pameran EV terbesar di Asia Tenggara ini diikuti 116 peserta, yang terdiri dari produsen kendaraan roda empat, produsen roda dua, serta perusahaan pendukung ekosistem EV.

“Sehingga untuk membangun ekosistem akan lebih mudah karena di sini mereka berkumpul, di sini mereka saling melengkapi, ada PLN sebagai penyedia elektriknya,” lanjut Moeldoko.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, hadirnya perseroan pada gelaran PEVS untuk ketiga kalinya ini merupakan wujud nyata dukungan PLN terhadap akselerasi kendaraan listrik di Indonesia. Hal ini juga selaras dengan langkah transisi energi dalam mencapai Net Zero Emissions (NZE) di tahun 2060 atau bahkan lebih cepat.

“Ini merupakan salah satu bentuk dukungan kami dalam mendukung akselerasi penggunaan kendaraan listrik di tanah air. Hal ini penting guna mempromosikan kendaraan listrik yang berkontribusi besar untuk mereduksi emisi karbon dari sektor transportasi,” ujar Darmawan.

Menurut Darmawan peralihan kendaraan listrik dari kendaraan BBM juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada energi yang berbasis impor, kotor dan mahal ke energi berbasis domestik yang bersih dan murah.

Di gelaran PEVS 2024 kali ini PLN secara khusus menampilkan berbagai ekosistem pendukung EV. PLN menampilkan beragam varian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Listrik Umum (SPBKLU), kendaraan konversi BBM ke listrik, kendaraan hydrogen, fasilitas test drive, hingga menghadirkan berbagai promo untuk menarik minat publik menggunakan kendaraan listrik.

Selanjutnya, dalam hal ini PLN juga menghadirkan fitur EV Digital Services (EVDS) di aplikasi PLN Mobile. Melalui fitur ini PLN memudahkan para pengguna EV untuk mengetahui keberadaan SPKLU dan SPBKLU, SPLU, fitur Home Charging hingga membeli kendaraan listrik.(s)

Continue Reading

Ekonomi

IAPI Selenggarakan Pengambilan Sumpah dan Janji Profesi Akuntan Publik

Published

on

Ketua Umum IAPI, Saksi, dan peserta pengucapan sumpah/janji profesi Akuntan Publik

Jakarta, Hariansentana.com – Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menyelenggarakan pengambilan sumpah dan janji profesi akuntan publik yang diikuti oleh 30 akuntan publik dari berbagai daerah di Indonesia. Senin (29/4/2024).

Gelaran rutin tahunan ini sukses diselenggarakan IAPI sebanyak 22 kali sejak 2021.

Pengambilan sumpah dan janji profesi akuntan publik merupakan amanat dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAPI. Acara ini menjadi simbol komitmen para akuntan publik baru untuk menjunjung tinggi kode etik profesi dan memberikan layanan profesional yang berkualitas dengan penuh integritas dan objektivitas.

“Bukan hanya pertumbuhan akuntan publik di Indonesia saja yang dikejar, tetapi kualitas akuntan publik juga sangat penting. Karena itu, saya selalu mengingatkan bahwa profesi akuntan publik sebagai trusted professional harus senantiasa menjalankan praktik bukan saja sesuai perundang-undangan di Indonesia, melainkan juga sesuai dengan kode etik profesional akuntan publik dan standar profesional akuntan publik yang menggunakan rujukan dari IAASB-IFAC,” kata Hendang Tanusdjaja, Ketua Umum IAPI.

Himbauan peningkatan kompetensi ini tidak lepas dari telah ditandatanganinya ASEAN Mutual Recognition Arrangement Framework on Accountancy Services (MRA Framework), di mana anggota IAPI yang telah memiliki gelar Certified Public Accountant (CPA) dapat berkiprah pada bidang akuntansi di tingkat regional ASEAN. Tentu saja harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, salah satunya adalah tergabung dalam ASEAN Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA) yang dapat mendaftar melalui IAPI.

Menurut Habib Basuni, Ketua Komite Keanggotaan dan Advokasi IAPI, saat ini jumlah akuntan publik di Indonesia sebanyak 1.598 orang. Jumlah sekian tentu belum sebanding dengan kebutuhan. Artinya, profesi yang satu ini masih sangat menjanjikan karena pasar akuntan publik belum tergarap sepenuhnya.

”Pangsa pasar akuntan publik masih sangat terbuka lebar tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri,” tutur Habib Basuni.

Sebelum acara pengambilan sumpah dan janji profesi akuntan publik, terlebih dahulu diselenggarakan acara halalbihalal IAPI. Acara tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai momentum untuk mempererat tali persaudaraan, temu kangen, dan memperluas jaringan profesional di antara sesama akuntan publik di tanah air.

“Halalbihalal ini menjadi momen penting untuk mempererat persaudaraan dan solidaritas di antara para akuntan publik,” ujar Hendang Tanusdjaja. “Kami berharap acara ini dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar-akuntan publik dalam menjaga kredibilitas profesi,” sambungnya.

Selain halalbihalal, IAPI juga menyelenggarakan Pelatihan Profesional Berkelanjutan (PPL) bagi para akuntan publik. PPL bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para akuntan publik dengan membahas isu-isu terkini di bidang akuntansi dan keuangan.

“PPL ini sangat penting untuk memastikan para akuntan publik selalu up-to-date dengan perkembangan terbaru di bidang audit dan asurans, termasuk sustainability assurance serta jasa non-assurans di bidang akuntansi, keuangan, dan perpajakan. Dengan mengikuti PPL, para akuntan publik diharapkan dapat memberikan layanan terbaik kepada klien mereka,” tandas Hendang Tanusdjaja. (***)

Continue Reading

Ekonomi

Bank DKI Dukung Para Pelaku UMKM dengan Memperluas Gencarkan Layanan JakOne Abank.

Published

on

Seorang pedagang sayur mayur nasabah Jak One Merchant Bank DKI tengah menjajakan dagangannya di Pasar Jati Rawasari, Jakarta Pusat (30/04).

JAKARTA.Hariansentana.com — Pedagang pakaian yang juga Agen JakOne Abank tengah melayani pembeli yang menggunakan transaksi dengan Kartu Jakarta Pintar Plus di Pasar Santa, Jakarta Selatan (30/4).

Sebagai bentuk dukungan kepada para pelaku UMKM, Bank DKI terus memperluas dan menggencarkan layanan JakOne Abank.

Per Maret 2024, jumlah pengguna aplikasi JakOne Abank tercatat sebanyak 5.848 pengguna dengan volume transaksi sebesar 1,23 juta transaksi dengan nominal transaksi mencapai Rp6,15 Triliun.

Seorang pedagang sayur mayur nasabah Jak One Merchant Bank DKI tengah menjajakan dagangannya di Pasar Jati Rawasari, Jakarta Pusat (30/04).

Sampai dengan Q1 2024, kredit dan pembiayaan UMKM Bank DKI naik 39,18% dari Rp3,8 triliun per Maret 2023 menjadi Rp5,2 triliun Per Maret 2024.

Continue Reading
Advertisement

Trending