Nasional
Soal Uighur, BELAIN Desak Dubes RRC Temui Tokoh Nasional

Jakarta, HarianSentana.com – Bela Indonesia Gerakan Pilar Bangsa (BELAIN)
meminta Duta Besar RRC untuk Indonesia Xiao Qian lebih pro aktif menjumpai tokoh-tokoh generasi muda, publik, nasionalis dan umat Islam Indonesia agar akses konfirmasi aktual tentang alasan politik, hukum dan keamanan terhadap 2 juta etnik Uighur yang ditahan secara masal di camp-camp penjara di Provinsi Xinjiang dapat diverifikasi secara objektif.
“Jangan hanya menutupi sisi kelemahan keahlian counter opini internasional di bidang HAM, dengan menyebarkan informasi data umum tentang keberadaan 20 ribu masjid, aktifnya pembinaan 29 ribu personel ulama negara, dan gratisnya pendidikan 12 tahun di Xinjiang,” kata Direktur Eksekutif BELAIN, Abdussalam Hehanussa di Jakarta, Rabu (25/12).
Menurut Abdussalam, narasi pemerintah RRC soal pemberitaan tentang etnis Uighur dan aksi solidaritas kemanusiaan di seluruh dunia, seakan-seakan bersumber dari informasi HOAX, tidak objektif dan tendensius berpihak kepada kelompok radikal dan teroris. “Dan ini hanya menambah sinisme publik karena dinilai sebagai taktik kontra propaganda paranoid komunis pemerintah RRC untuk menutupi aksi persekusi di camp penjara Uighur di Provinsi Xinjiang,” tukasnya.
Untuk itu, dia mendesak pemerintah RRC untuk segera menugaskan operator politik PKC di Xinjiang, Chen Quanguo, untuk memberi akses informasi khusus kepada Menteri Luar Negeri RI dan mendiskusikan program kombinasi kontra propaganda perang proxy teror, perekrutan teroris, kaderisasi radikal dan ekstrimisasi separatis kelompok ETIM dan RITT di Xinjiang.
“Hal ini penting agar publik nasionalis dan relijius di Indonesia ikut menyimak adanya keterkaitan jaringan kelompok radikal, ekstrimis dan teroris Al Qaeda Idonesia-RRC dan ISIS Indonesia-RRC,” papar pria yang biasa disapa Alan ini.
Ia menyayangkan sikap Pemerintah RRC yang saat ini hanya fokus melakukan operasi politik menggalang dukungan diplomatik “sikap senyap” beberapa negara termasuk Indonesia untuk mendukung RRC terkait isu etnik minoritas Uighur. “Hal ini terlihat nyata dari perkembangan dinamika perang opini antara aktor-aktor operator politik Partai Komunis Cina (PKC) dan aktor-aktor diplomatik Republik Rakyat Cina (RRC) di berbagai negara.” pungkasnya.(sl)
Ibukota
Parkir Liar Danau Sunter Selatan Diduga Dikelola Premanisme, Aparat Dinilai Tutup Mata.
Jakarta, Hariansentana.com.- Kawasan Danau Sunter Selatan.1 dan 2, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok kota administrasi Jakarta Utara salah satu wisata olahraga Air dari 12 Destinasi Wisata Pesisir kebanggan Jakarta Utara yang sempat menjadi ikon kebersihan dan penataan ruang publik, kini justru tercoreng oleh maraknya praktik parkir liar di kelola premanisme yang meresahkan masyarakat. Minggu (03/05/2026).

Publik masih mengingat momen Festival Danau Sunter 2018 yang menjadi sorotan nasional saat Sandiaga Uno, yang saat itu menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta, berenang beradu cepat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 25 Februari 2018. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga simbol keberhasilan revitalisasi dan pembersihan Danau Sunter Selatan sebagai percontohan pengelolaan danau urban yang bersih serta kampanye pelestarian lingkungan perairan.
Namun, kondisi terkini di lapangan menunjukkan ironi. Praktik premanisme parkir liar berlangsung terang-terangan di sepanjang bahu jalan Danau Selatan area yang seharusnya steril dari kendaraan. Padahal, larangan parkir telah dipasang melalui banner resmi, dan pengunjung diarahkan menggunakan fasilitas parkir yang tersedia di dalam GOR Sunter.
Faktanya, kendaraan roda dua justru berjajar di bahu jalan, mempersempit akses dan meningkatkan risiko kemacetan hingga kecelakaan.
Praktik ilegal ini diduga melibatkan oknum aparat aktif. Berdasarkan keterangan yang dihimpun Harian sentana.com yang sedang menyaksikan wisata air, mereka mengaku menyetorkan hasil pungutan kepada oknum berinisial M dan S yang disebut sebagai anggota TNI aktif. Tarif parkir yang dipungut berkisar antara Rp 5.000 hingga Rp10.000 per kendaraan.
mengaku hanya menjalankan perintah.
“Kalau kami di lapangan cuma kerja saja, Bang. Setiap hari ada setoran, sudah ada yang ngatur. Kami juga tidak berani melawan karena takut,” ujarnya.
Ia juga menyebut praktik tersebut sudah berlangsung lama dan terorganisir.
“Sudah lama seperti ini, bukan baru. Semua sudah tahu, tapi ya begitu, kami ikut saja aturan yang ada di sini,” tambahnya.
Sementara Yanto warga Kartini Jakarta pusat bersama keluarganya yang sedang liburan menyaksikan jetski mengatakan, petugas parkir di sini seram, kalau minta bayaran. sepertinya Aparat tutup mata dan takut.” katanya.
Tak hanya parkir liar, keberadaan UMKM ilegal di sekitar lokasi turut membuat kumuh dan memperburuk situasi. Para pedagang disebut juga memberikan setoran kepada oknum yang menjadi Backing, mengindikasikan adanya dugaan praktik pungutan liar yang sistematis.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan ketegasan Aparatur. Peraturan daerah yang jelas dilanggar seolah tidak memiliki daya, sementara aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan penegakan hukum justru dinilai tidak berdaya.
Posko Tiga Pilar yang ada di lokasipun sepertinya tidak berguna, ketika hal tersebut di tanyakan salah satu petugas menggatakan.
“Kita sudah sering sekali mediasi, namun tidak membuahkan hasil. Belum lagi anggota kita sedikit. Kalau kita tertibkan, sama saja bunuh diri,” ujar salah satu anggota Satpol PP saat dikonfirmasi.
Pernyataan ini menggambarkan adanya tekanan di lapangan, sekaligus memperkuat bahwa Premanisme lebih kuat, dugaan bahwa praktik parkir liar tersebut memiliki “beking” kuat yang menghambat penindakan.
Sementara itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta Utara juga dinilai belum menunjukkan langkah konkret. Bahkan muncul dugaan adanya aliran dana dari praktik ilegal tersebut yang membuat penanganan terkesan mandek.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya ketertiban yang terganggu, tetapi juga kepercayaan publik terhadap aparat dan pemerintah akan semakin menurun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi terkait TNI/Polri didesak segera melakukan investigasi menyeluruh serta menindak tegas pihak-pihak yang terlibat tanpa pandang bulu.
Danau Sunter Selatan yang dahulu menjadi simbol keberhasilan penataan kota, kini terancam kehilangan wibawanya akibat praktik Premanisme ilegal yang terus dibiarkan. Tanpa langkah tegas, hukum hanya akan menjadi formalitas yang kalah oleh kepentingan di lapangan. (Sutarno)
Ibukota
Hendra Wali Kota Jakut: May Day 2026 Momentum Perkuat Kebersamaan Tripartit
Jakarta, Hariansentana.com.- Wali Kota administrasi Jakarta Utara, Hendra Hidayat menginginkan agar peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) Tahun 2026 dapat menjadi momentum memperkuat sinergisitas unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
Hal tersebut diungkapkannya pada peringatan May Daya yang dihadiri sekitar 600 buruh di Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertransgi) Jakarta Utara, Jalan Plumpang Semper, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja Sabtu (2/5/2026).
Hendra mengatakan, peringatan May Day tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial tahunan. Momentum ini harus dimanfaatkan sebagai ajang refleksi bersama untuk mendorong peningkatan kesejahteraan para pekerja.
“May Day menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha atau tripartit, sekaligus memperkuat sinergisitas dalam menghadapi berbagai tantangan ketenagakerjaan ke depan,” ujarnya.
Hendra menjelaskan, dunia kerja saat ini menghadapi tantangan global yang dinamis, mulai dari ketidakpastian ekonomi, transformasi digital, hingga perubahan pola kerja. Kondisi tersebut, kata dia, menuntut kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan.
Pada tahun ini, May Day mengusung tema “Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja” dengan slogan “Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama”. Tema tersebut menekankan bahwa kemajuan industri harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan buruh.
“Penguatan hubungan industrial merupakan kunci untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi tenaga kerja,” terangnya.
Ia menambahkan, peringatan May Day di Jakarta Utara diisi dengan berbagai kegiatan sosial dan hiburan, seperti santunan kepada anak yatim, pemberian bantuan sosial bagi pekerja, serta panggung hiburan untuk masyarakat. Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan dapat mempererat solidaritas dan kepedulian sosial di lingkungan kerja.
“Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan, partisipasi aktif, serta kerja sama dari semua pihak yang telah berkontribusi sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Pelaksana May Day 2026 dari Aliansi Serikat Buruh Jakarta Utara, Muhammad Hori menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota administrasi Jakarta Utara, TNI, Polri, Satpol-PP, Dishub serta instansi terkait lainnya atas dukungan yang diberikan.
Ia menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan ketertiban di kalangan buruh. Suasana yang kondusif sangat diperlukan agar perjuangan dalam menyampaikan aspirasi dan menuntut hak-hak pekerja dapat berlangsung secara efektif.
“Kami berharap melalui kegiatan ini, sinergi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah di Jakarta Utara semakin kuat. Semoga ke depan terdapat peningkatan nyata dalam aspek kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja,” tandasnya.
Sementara Sunarno Ketua PWI Pokja Jakut bersama Bang H.Tarno Penasehat, mengaspresiasi kolaborasi antar pimpinan Serikat pekerja/Buruh di wilayah jakarta Utara.” Kami Sangat Bangga kolaborasi Forkopimko dengan Serikat pekerja Jakut sehingga May Day tahun 2026.kondusif dan lancar tidak ada kegaduhan.”Jelasnya.(Sutarno)
Opini
Pertemuan Dua Ketua Ikatan di Hari Pendidikan
SOLID-Ketua IKASPS UNNES, Irjend Pol Dr Susilo Teguh R, M.Si (kaos putih pakai peci) & Ketua Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia, Dr Susilo Kusdiwanggo, ST. MT (kemeja hitam). (Foto Ist).
MALANG, SENTANA – Pertemuan dua ketua Ikatan di hari Pendidikan di Malang 2 Mei 2026, berniat kolaborasi beri manfaat kepada negeri.
Pertemuan Ketua IKASPS UNNES masa bakti 2025-2030, Irjend Pol Dr Susilo Teguh R, M.Si dengan Ketua Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia, masa bakti 2024-2027, Dr Susilo Kusdiwanggo, ST. MT, adalah suatu kebetulan.
Setelah selesai mengikuti Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, sambil berjalan di lingkuan Kampus Universitas Brawijaya yang asri dan sejuk, berduanya berbincang hangat tentang perkembangan pendidikan.
Ditengah dinamika perkembangan pendidikan Indonesia, kedua akademisi ini mencoba sharing tentang kedua organisasi yang memberikan amanah kepadanya sebagai Ketua. Mencoba menyusun rencana tentang kolaborasi dua Ikatan yang di harapkan bermanfaat untuk negeri.
Irjend Pol Dr Susilo Teguh R, M.Si, yang saat ini merupakan Dosen Kepolisian Utama Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian dan Dr Susilo Kussiwanggo, ST, MT yang merupakan Dosen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya sangat antusias sekali untuk membangun kolaborasi antara IKA SPS UNNES dengan IPLBI.
Namun demikian, wacana tersebut harus didiskusikan terlebih dahulu dengan seluruh anggota ataupun pengurus dari masing masing Ikatan yang menaunginya. ***
Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026.
-
Polhukam6 days agoJohan : Ada Perbedaan Kebijakan Antara Gubernur Jabar dan Bupati Bogor terkait Izin Usaha di Kabupaten Bogor
-
Ibukota5 days agoDKI Jakarta Kembali Sabet Gelar Pemerintahan Terbaik Tahun 2025
-
Opini4 days agoMelawan “Senyapnya Narasi”: Jiwa Kirana dan Kebangkitan Tradisi Magelang di Panggung Digital Dunia
-
Ibukota3 days agoHendra Hidayat Pimpin Gerakan Menanam di Jakarta Utara

