Nasional
Soal Ahok Jadi Pejabat BUMN Perlu Disikapi Secara Dingin
Jakarta, HarianSentana.com – Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan, bahwa rencana Pemerintah dalam hal ini Kementrian BUMN untuk menunjuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi pejabat BUMN perlu sikapi secara komprehensip dan kepala dingin.
“Secara background dimana Ahok pernah kuliah dan berbisnis di energi, maka saya kita memang dia bisa paham akan persoalan energi. Jiwa bisnis dan pengetahuan sektor energi bisa menjadi modal dia untuk memperbaiki BUMN energi agar lebih baik lagi,” kata Mamit kepada Hariansentana.com di Jakarta, Kamis (14/11).
Memurut Mamit, kemampuan Ahok saat menjadi Gubernur DKI dimana sistem bisa lebih rapih serta berjalan maksimal serta mengurangi terjadinya pungli bisa menjadi budaya baru bagi BUMN untuk menerapkan semangat good corporate governance.
“Pengalaman dan kemampuan Ahok saat menjadi Gubernur DKI yang katanya bisa membuat sistem di pemerintahan DKI jadi lebih rapih dan berjalan maksimal bisa menjadi budaya baru di BUMN dalam menerapkan semangat good corporate govermance,” tukasnya.
Namun lanjut Mamit, kenyataan bahwa dia pernah menjadi narapidana apalagi terkait dengan persoalan agama juga menjadi permasalahan tersendiri. “Sudah terlalu besar resisten masyarakat terkait dengan hal ini, sehingga penolakan pasti akan ramai lagi. Belum lagi opini publik bahwa Ahok temperamental menjadi masalah lain lagi.
“Jadi, saya kira pemerintah perlu berhati-hati terkait dengan pengangkatan Ahok ini,” tandasnya.
Kendati demikian, lanjut Mamit, jika nanti dirinya terpilih, maka dia harus merubah perilaku dan sikapnya yang negatif selama ini. “Karena memimipin BUMN ini butuh kerjasama tim sehingga bisa membawa kemajuan BUMN. Jangan sampai nanti ada faktor dislike and like sehingga bisa menghambat kinerja BUMN tersebut,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memastikan penetapan direktur utama perusahaan BUMN akan dilakukan awal Desember 2019, termasuk Pertamina. Satu nama yang disebut-sebut bakal mengisi posisi bos Pertamina adalah Basuki Tjahaja Purnama. “Segera mungkin awal Desember,” kata Erick di Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Memurut dia, BUMN yang memiliki 142 perusahaan sedang membutuhkan figur pendobrak seperti Ahok. Oleh karena itu, Ahok dipandang cocok untuk memimpin perusahaan pelat merah itu.
“Kita harapkan ada perwakilan-perwakilan yang memang punya track record pendobrak, tidak artinya salah dan benar tapi untuk mempercepat dari pada hal-hal yang sesuai diarahkan. Yaitu bagaimana menekan daripada energi, juga bersama membuka lapangan kerja dengan cara berpartner,” ujar Erick.(sl)
Penulis: Syarief Lussy
Nasional
Polemik Desil, Politisi PDIP sebut Kesalahan Data Jangan Sampai Rampas Hak Warga
JAKARTA, SENTANA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyoroti polemik penentuan desil kesejahteraan masyarakat yang belakangan menuai keluhan. Menurutnya, meningkatnya sentimen negatif di media sosial menunjukkan persoalan desil telah berkembang menjadi masalah kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan sosial pemerintah.
“Angka 6.310 talks dengan sentimen negatif hampir 44 persen itu bukan sekadar noise media sosial, itu cerminan rasa tidak percaya warga terhadap sistem yang katanya dibangun untuk melindungi mereka,” kata Aria Bima pada wartawan (26/8)
Ia menjelaskan, masyarakat perlu memahami bahwa desil merupakan posisi relatif seseorang atau rumah tangga dalam distribusi kesejahteraan nasional, bukan penetapan mutlak seseorang kaya atau miskin. Namun, di sisi lain, pemerintah juga harus mengakui masih terdapat persoalan akurasi karena pembaruan data tidak selalu mampu mengikuti perubahan kondisi ekonomi masyarakat.
Aria mencontohkan masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat mengalami penurunan kondisi ekonomi secara cepat, sementara data pemerintah masih menggambarkan keadaan rumah tangga tersebut beberapa waktu sebelumnya.
“PHK terjadi hari ini, tapi datanya masih mencerminkan keadaan dua tahun lalu. Di sinilah negara kehilangan kredibilitas,” ujarnya.
Karena itu, ia mendesak pemerintah menyediakan mekanisme sanggah yang sederhana, gratis, dan cepat bagi masyarakat yang merasa penetapan desilnya tidak sesuai kondisi faktual. Pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan juga harus diperkuat sebagai garda terdepan dalam proses verifikasi karena dinilai lebih mengetahui kondisi masyarakat di wilayahnya.
Selain mekanisme sanggah, Aria meminta pemerintah membuka secara transparan formula penentuan desil, mulai dari variabel yang digunakan, bobot setiap indikator hingga dasar metodologinya. Menurutnya, transparansi diperlukan agar masyarakat tidak hanya menerima angka tanpa mengetahui bagaimana status tersebut ditentukan. Ia juga mendorong keterlibatan akademisi dan lembaga statistik independen untuk mengaudit serta menyempurnakan metode yang digunakan BPS.
Aria turut mengingatkan potensi salah klasifikasi terhadap kelompok seperti petani dan nelayan. Kepemilikan lahan, perahu, atau aset produktif lainnya tidak semestinya langsung dianggap sebagai indikator kemapanan karena aset tersebut merupakan alat untuk mencari nafkah. Kesalahan klasifikasi, menurutnya, dapat berdampak lebih luas, termasuk hilangnya akses anak terhadap bantuan pendidikan.
Ia juga meminta pemerintah tidak terburu-buru menggunakan desil sebagai dasar pencabutan subsidi energi sebelum persoalan akurasi data diselesaikan dan masa transisi disiapkan.
“Data boleh jadi dasar kebijakan, tapi jangan sampai kesalahan administratif merampas hak warga atas perlindungan sosial. Itu prinsip yang tidak bisa ditawar,” pungkasnya
Ibukota
Pemprov DKI Minta Maaf Peresmian LRT Kelapa Gading-Manggarai Diundur
Jakarta, Hariansentana.com.- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas pengunduran jadwal peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading – Manggarai, yang peresmian semula diagendakan pada Rabu, 26 Agustus 2026.
“Pemprov DKI meminta maaf atas perubahan jadwal hari ini, termasuk kepada warga yang sempat menyesuaikan perjalanan karena rencana rekayasa lalu lintas di sekitar Manggarai,” kata Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik Cyril Raoul Hakim (Chico Hakim.red) dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2026.
Chico menjelaskan bahwa seluruh jalur fisik dan rel LRT sejatinya telah selesai dikerjakan secara teknis oleh Pemprov DKI Jakarta bersama PT Jakarta Propertindo (Perseroda). Namun, penyesuaian jadwal penundaan ini sengaja diambil demi memastikan seluruh fasilitas penunjang di stasiun beroperasi ramah pengguna
Penyesuaian jadwal ini dilakukan agar layanan yang diterima warga benar-benar inklusif. Fasilitas akses, informasi, dan layanan prioritas perlu dipastikan lengkap sebelum peresmian. Termasuk bagi penyandang disabilitas, lansia, anak, dan warga yang berpindah moda di Manggarai,” ujar Chico.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta Marulina Dewi mengonfirmasi bahwa kepastian tanggal peresmian baru akan ditentukan usai evaluasi final. Termasuk pembenahan minor rampung dikerjakan.
“Kami ingin peresmian dilaksanakan setelah penyempurnaan sejumlah detail pada fasilitas,” kata Marulina.
Koridor LRT Jakarta Kelapa Gading–Manggarai memiliki bentang jalur sepanjang 12,2 kilometer yang melintasi 11 stasiun, yaitu Kelapa Gading, Boulevard Utara, Boulevard Selatan, Pulomas, Equestrian, Velodrome, Rawamangun, Pramuka, Matraman, Proklamasi, dan Manggarai. Waktu tempuh perjalanan dari titik awal ke titik akhir diproyeksikan memakan waktu sekitar 28 menit.
Jalur ini terintegrasi langsung dengan simpul transportasi Stasiun Manggarai yang terhubung ke KRL Commuter Line, Kereta Api Bandara, serta layanan TransJakarta. Pada masa awal pengoperasian hingga Oktober 2026, tarif yang diterapkan adalah flat Rp5.000 sekali jalan dengan jam operasional pukul 05.00–24.00 WIB. (Sutarno).
Ibukota
H Rano Karno, Hadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H, di Cawang
Jakarta, Hariansentana.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta, H.Rano Karno (Bang Doel).Selasa (25/8), menghadiri perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H dan Santunan Anak Yatim di Majelis Ta’lim Anwarul Hidayah, Kelurahan Cawang, kecamatan Kramat Jati, kota administrasi Jakarta Timur.
Meski tidak sampai kegiatan rampung, Rano hadir memberikan sambutan dan menyampaikan apresiasi Pemprov DKI Jakarta terhadap pelaksanaan kegiatan.
“Semoga peringatan Maulid malam ini membawa manfaat bagi masyarakat. Pak Gubernur menginstruksikan saya hadir di sini karena kebetulan, Insyaallah besok Bapak Presiden akan meresmikan LRT dari Velodrome sampai ke Manggarai, jadi, kami berbagi tugas,” katanya.
Rano meminta maaf, karena tidak bisa mengikuti kegiatan sampai tuntas lantaran kondisi kesehatan yang belum prima.
“Sebenarnya dokter menyarankan agar saya tidak banyak beraktivitas minimal selama seminggu setelah terkena tifus. Namun, saya merasa tidak betah hanya berdiam diri,” ujarnya.
Dalam kesempatan kunjungan ini, Rano juga menyempatkan menjenguk sesepuh Majlis Ta’lim Anwarul Hidayah yang tengah mengalami kendala kesehatan.
“Sekali lagi, Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan, suatu saat saya bisa duduk lebih lama di sini untuk saling belajar,” tandasnya.
Jamaah Majelis Taklim Anwaril Hidayat mendoakan semoga Bang Doel Sehat selalu.(Sutarno)
-
Ekonomi6 days agoPT RBM Logistik Indonesia Perkuat Manajemen dan Siapkan Ekspansi Pasar Jelang RUPS
-
Daerah6 days agoKarhutla Kalimantan Capai 1.487 Hotspot, Alex Indra Lukman Desak Penanganan Jadi Prioritas Nasional
-
Polhukam5 days agoLSM PRB Desak Bupati Bogor Nonaktifkan Pejabat Bappenda yang Diduga Terlibat Kasus Upah Pungut.
-
Ekonomi3 days agoLSM PRB Minta OJK Periksa BCA Finance Bintaro Serpong Damai Terkait Dugaan Kredit Bermasalah

