Nasional

Pengamat Minta Menteri Baru Revisi Kepmen ESDM No. 13/2018

Published

4 years ago

16/11/2019

Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang kegiatan Penyaluran BBM, BBG dan LPG yang ditandatangani Menteri ESDM kala itu, Igansius Jonan dikhawatirkan akan menghambat Program Tol Laut yang sedang dijalankan Pemerintah. Hal itu, karena pasal-pasal yang ada pada Permen tersebut terbaca “abu-abu” sehingga bisa ditafsirkan lain dan berpotensi menghambat susksesnya Program Tol Laut.

Menurut Pengamat Kebijakan Energi, Sofyano Zakaria, selama ini pendistrubusian BBM umum non subsidi jenis Solar yang dipergunakan untuk keperluan pelayaran maupun untuk masyarakat kepulauan, dominan disupply oleh perusahaan yang merupakan agen-agen BBM dari BUMN Pertamina termasuk anak perusahaannya, PT Pertamina Patra Niaga.

“Dengan lahirnya Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 yang di dalamnya terdapat pasal multi tafsir bisa dimaknai bahwa para agen tidak dapat lagi melakukan supply BBM ke pengguna langsung, karena mereka bukan lah Badan Usaha Niaga Migas sebagaimana dimaksud oleh Permen tersebut,” kata Sofyano kepada HarianSentana.com di Jakarta, Sabtu (16/11) malam.

Padahal, kata dia, pengguna BBM umum jenis marines fuel digunakan untuk keperluan angkutan laut danau dan sungai yang selama ini didistrubusikan oleh para agen BBM mitra Pertamina dan Patra Niaga.

“Selama ini para agen tersebut terbukti berperan besar dalam melayani bbm bagi dunia pelayaran khususnya bagi pemilik kapal kapal juga perahu perahu nelayan termasuk masyarakat kepulauan yang biasa membeli dalam skala kecil yang bersifat eceran,” paparnya.

“Jika para agen dilarang melakukan itu lagi maka sangat tidak mungkin kebutuhan bbm mereka di lakukan oleh badan usaha niaga migas seperti Pertamina dan Patra Niaga karena badan usaha ini juga memiliki keterbatasan,” tambah Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) ini.

Lebih jauh ia mengatakan, keberadaan para agen mitra Pertamina dan Patra Niaga itu punya peranan besar bagi pemenuhan kebutuhan BBM umum non subsidi yang berperan menyukseskan Program Tol Laut. “Selama ini para agen tersebut juga berperan besar sebagai titik supply bagi masyarakat kepulauan karena terbatasnya depo BBM Pertamina. Para agen BBM untuk keperluan laut itu juga berfungsi sebagai depo BBM berjalan yang jumlahnya sangat besar dan ini sangat membantu peran Pertamina,” paparnya.

Koordinator Asosiasi Pengamat Energi Indonesia (APEI) ini menambahkan, jika Permen ESDM tersebut dimaksudkan untuk agen BBM umum bagi keperluan industri di daratan, maka hal itu tidak menjadi masalah karena di daratan banyak tersedia titik supply BBM, baik dalam bentuk depo atau pun SPBU yang semua ini bisa membantu industri di daratan.

“Namun jika Permen ESDM Nomor 13 ditafsirkan tidak tepat yang membuat para agen tidak lagi bisa berjualan BBM langsung ke pengguna, maka ini sangat berpotensi menimbulkan masalah bagi masyarakat banyak dan ini akan membuat Pemerintah pusing berat. Artinya bisa dikatakan Permen esdm tersebut malah menghambat program tol laut,” jelasnya.

Untuk itu, ia meminta Menteri ESDM yang baru dilantik beberapa waktu lalu itu perlu mengkaji ulang pasal-pasal yang ada pada Permen dimaksud sebelum terlanjur menimbulkan masalah.

“Sebaiknya Menteri ESDM yang baru saat ini mengkaji ulang pasal-pasal yang ada di Permen Nomor 13 Tahun 2018 itu sebelum terlanjur menimbulkan masalah yang akhirnya bisa merepotkan Kementerian ESDM dan Pemerintah,” tutup Sofyano.(sl)

Penulis: Syarief Lussy

Related Topics:Pengamat Minta Menteri Baru Revisi Kepmen

Up Next

Bela Indonesia Kutuk Aksi Brutal Suporter Malaysia

Don't Miss

Soal Ahok Jadi Pejabat BUMN Perlu Disikapi Secara Dingin

Click to comment

Polhukam

Bakamla RI Resmi Tutup Rakor Pengukuran Indeks Keamanan Laut Tahun 2023

Published

23 hours ago

20/09/2023

Marsudi Yudi

Jakarta, Hariansentana.com — Bakamla RI resmi tutup Rapat Koordinasi (Rakor) Pengukuran Indeks Keamanan Laut (IKL) Tahun 2023. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut berlangsung secara produktif di Aula Ary Hasibuan, Mabes Bakamla RI, Jakarta, Rabu (20/9/2023).

Ke-6 dimensi pengukuran IKL dibahas tuntas dalam kurun waktu tersebut. Pembahasan hari pertama yakni dimensi kapasitas patroli dan kapasitas pemantauan. Hari berikutnya, mengenai pengukuran pengendalian kejahatan laut serta pengendalian pelanggaran di laut. Dan hari terakhir, membahas dimensi pengendalian pencemaran di laut dan pengendalian pencemaran di laut.

Pembahasan tersebut di moderatori oleh Kepala Divisi Program Pengembangan Masyarakat Kelembagaan dan Kebijakan Pengelolaan Pesisir dan Lautan, PKSPL IPB Dr. M. Arsyad Al Amin, S.P., M.SI., dan dihadiri oleh instansi terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK), Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL), TNI Angkatan Laut dan Udara, Dirjen Bea Cukai, KKP, Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Polair, Kemenhub, KPLP, Basarnas, Komite Nasional Keselamatan, serta BPS.

Sebelum menutup rakor, Direktur Kebijakan Bakamla RI Laksma Bakamla RI Ferry Supriady, S.T., M.M., M.Tr.Opsla., CIQaR., mengucapkan terima kasih kepada Tim Tenaga Ahli Indeks Keamanan Laut, Wakil Kepala Bidang Program Sosial Ekonomi dan Kelembagaan PSKPL IPB Ahmad Solihin, S.Pi., M.H., Kepala Divisi Program Sosial Ekonomi Pesisir dan Lautan PKSPL IPB Dr. Benny Osta Nababan, S.Pi., M.Si., dan Kepala Center For Intermestic And Diplomatic Engagement (CIDE) Universitas Paramadina Dr. Anton Aliabbas, S.Pi., M.Si., M.T., Ph.D.

Tak lupa, beliau juga turut mengucapkan terima kasih kepada Supervisor IKL Statistisi Ahli Muda Direktorat Analis dan Pengembangan Statistik Yoyo Karyono, S.ST serta seluruh instansi terkait atas partisipasinya. (Humas Bakamla Ri)

Ibukota

Kornelius Naibaho Terpilih Secara Aklamasi Kembali Pimpin PWI Kordinatoriat Jakbar

Published

24 hours ago

20/09/2023

admin

Jakarta, Hariansentana.com – Persatuan Wartawan Indonesia Koordinatoriat Jakarta Barat menggelar pemilihan dan pelantikan ketua untuk masa bakti 2023-2026. Pada acara tersebut juga dilaksanakan pelantikan ketua PWI serta Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI). Acara diadakan di Aula Soewiryo Lt.16 gedung Walikota Jakarta Barat (20/9/23).

Ketua masa bakti 2020-2023 PWI Jakarta Barat Kornelius Naibaho, juga melaporkan pertanggungjawaban keorganisasian, sosial, dan keuangan.

“Puji tuhan saat ini PWI Koordinatoriat Jakarta Barat dipercaya oleh kantor Walikota Jakarta Barat untuk menempati gedung sebagai kantor di gedung C lantai dasar sebagai Koordinatoriat, memberikan pelatihan teknis bagi anggota di Cisarua, melakukan kegiatan sosial, kas saat ini mampu membiayai segala kegiatan baik sosial maupun kegiatan organisasi,” ujar Kornelius Naibaho.

Acara dihadiri oleh ketua PWI DKI Jakarta Sayid Iskandar Syah,
Sekertaris PWI DKI Kesit Handoyo, Ketua Bidang Organisasi Irmanto, ketua dewan kehormatan PWI DKI Diapari Sibatangkayu.

Kornelius Naibaho kembali terpilih secara aklamasi sebagai calon tunggal sebagai ketua PWI Koordinatoriat jakarta barat masa bakti 2023-2026.(Ahmad Hariri/sutarno)

Peristiwa

DKI Tutup Praktik Prostitusi Gang Royal Jakut Tanpa Ada Relokasi

Published

24 hours ago

20/09/2023

admin

Jakarta, Hariansentana.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Satpol PP Arifin menutup resmi praktik prostitusi Gang Royal di Jalan Rawa Bebek Selatan RW 013 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara mulai Rabu (20/9) tanpa ada relokasi.

“Enggak ada relokasi, karena di tempat ini kegiatannya kan untuk usaha, bukan untuk tempat tinggal. Mereka malah menjadikannya cafe-cafe malam, menyediakan perempuan-perempuan malam, jadi enggak perlu ada relokasi-relokasi,” kata Arifin di sela penertiban 150 bangunan cafe di kawasan gang royal kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara.

Arifin meminta kesediaan pemilik lahan yakni PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk berkoordinasi dalam pembukaan ruang terbuka hijau (RTH) di lokasi eks tempat prostitusi itu.

Sebab, petugas Satpol PP DKI Jakarta di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara diperintahkan untuk menjaga kawasan bekas gang royal itu setelah penertiban pada rabu, sampai konsep penataan kawasan selesai dibahas bersama dengan pemerintah dan PT KAI (Persero).

“Makanya kami minta PT KAI untuk segera bergerak lebih cepat untuk membantu,” kata Arifin.

Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim di dampingi Depika camat penjaringan, Muhammaddong Kasapol PP Jak-ut saat berdialok dengan tokmas penjaringan Daeng Zamal, Trisanto ketua Rw 013 mengatakan untuk mewujudkan penataan wilayah tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan PT KAI selaku pemilik lahan gang royal.

“Kami ingin menertibkan. Yang ada di situ, kegiatan prostitusi dan karena itu, gang royal menjadi satu target kami, nanti hari Rabu untuk bersama-sama PT KAI selaku pemilik lahan untuk memfungsikan lahan itu kembali,” kata Ali.

Ali mengusulkan kepada PT KAI agar mengalih fungsikan lahan bekas bangunan gang royal yang ditertibkan Pemkot Jakarta Utara nanti sebagai taman.

Untuk menyukseskan penataan kawasan gang royal, sekitar 800 personel gabungan dari Satpol PP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota administrasi jakarta Utara, PLN, TNI, Polri, petugas penanganan prasarana dan sarana umum kelurahan dan kecamatan Penjaringan bergerak bersama meratakan bangunan-bangunan liar yang menempati lahan di sekitar rel kereta api itu.

Kadispol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan tujuan penertiban itu adalah mengembalikan fungsi peruntukan lahan yakni sebagai jalur transportasi.

Sementara Daeng Zamal tokoh masyarakat Penjaringan,” meminta aparat yang di lapangan jangan arogan apalagi sampe menyakiti masyarakat. Di utamakan dialok ” Tegasnya. (Sutarno)