Polhukam
Pengamat Politik UKI: Omnibus Law Cipta Kerja Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Jakarta, Hariansentana.com – Pengamat Politik UKI, Dr. Sidratahta Mukhtar, M.Si, menilai terdapat kesimpangsiuran pemahaman masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami keinginan pemerintah dalam pembuatan RUU Omnibus Law. Hak Asasi Manusia tentang hak ketenagakerjaan menjadi isu menarik dan menuai kritik.
“Pemerintah melakukan singkronisasi, harmonisasi undang-udang di berbagai aspek untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengefektifkan regulasi,” ujar Sidratahta saat talkshow di Kampus Ubhara, Jakarta, Kamis (14/5).
Pengefektifan ini lanjut Sidratahta untuk mengatasi banyaknya hambatan regulasi yang tumpang tindih antara kebijakan pusat dan daerah yang berpotensi bertentangan dengan kebijakan nasional yang dicanangkan pemerintah.
“Pemerintah akan bekerja maksimal, salah satunya melalui visi pemerintah terkait dengan efektifitas regulasi dan pemangkasan birokrasi,” lanjutnya.
Pengamat politik yang juga Dosen UKI tersebut meyakinkan bahwa tahap singkronisasi akan mendorong pemerintah pusat dan daerah bekerja lebih maksimal untuk mempercepat pembangunan.
Namun lanjutnya, di sisi lain ada masyarakat yang menilai Omnibus Law hanya untuk melindungi investor dan kepentingan pihak tertentu. HAM dan kesejahteraan buruh cenderung diabaikan. Kondisi tersebut diperkuat dengan adanya provokasi dan temuan adanya pasal yang membahas upah minimum, pemutusan kerja, izin untuk tenaga kerja asing.
Menurut Sidratahta, kebijakan Omnibus Law bukan kebijakan sektoral yang hanya mementingkan pihak tertentu. “Hal ini harus dilihat secara integral dari pembangunan nasional, termasuk adanya jaminan terhadap buruh, HAM, lembaga swadaya yang mengarah pada dukungan terhadap jaminan sosial, health security, dan berbagai kebutuhan pekerja yang dikhawatirkan dapat melemahkan posisi mereka akibat adanya Omnibus Law,” imbuhnya.
“Internalisasi UU HAM perlu diselaraskan dengan aparat keamanan untuk mengawasi adanya praktek pelanggar HAM oleh perusahaan,” sambungnya lagi pada talkshow dengan moderator Wakil Rektor IV Ubhara, Dr. Diah Ayu Permatasari, ST, S.IP, M.IR itu.
Ia meyakinkan kembali, Omnibus Law telah mengatur akan perlindungan jaminan pekerja, konsekuensi adanya investasi yang mengedepankan prinsip hukum dan HAM seperti penggunaan tenaga kerja, perlindungan hukum dan kesejahteraan standarisasi gaji.
Selain membahas Omnibus Law, menanggapi pertanyaan Moderator terkait kebijakan kartu Pra Kerja di tengah Pandemi Covid-19, Sidratahta menjelaskan, Kartu pra kerja merupakan alternatif kebijakan untuk melahirkan etos kerja yang lebih produktif, dirinya meyakini setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak bertujuan untuk melemahkan masyarakat.
“Kartu pra kerja harus dilihat sebagai desain pembangunan jangka panjang, seperti mengatasi bonus demografi di Indonesia. Yang perlu masyarakat pahami adalah adanya pro dan kontra kebijakan pemerintah dalam demokrasi adalah wajar. Selain itu, kebijakan pemerintah tidak hanya berfokus jangka pendek namun telah dipertimbangkan jangka panjang yang tujuannya membangun perekonomian nasional serta mengantisipasi adanya dampak ledakan demografi di Indonesia,” tutupnya
Jakarta, Hariansentana.com –– Dalam kegiatan rutinitas ibadah keagamaan mingguan yang dilaksanakan setiap hari Rabu, Koops Udara I menggelar kajian fikih tentang Judi Online yang disampaikan oleh Dr. KH. Mulyadi Efendi, M.A. di Masjid Darussalam, Makoopsud I. (Rabu, 11-12-2024).
Dalam kesempatan tersebut Dr. KH. Mulyadi Efendi, M.A., menjelaskan terkait judi online bahwasannya termasuk haram hukumnya, karena hal tersebut dampaknya sangat merugikan baik untuk diri sendiri maupun keluarga.
“Karena orang yang melakukan judi dalam bentuk apapun sudah pasti akan kecanduan dan menghabiskan hartanya kemudian akan berhubungan dengan pinjaman online yang membutuhkan uang secara singkat dan justru pada akhirnya akan menghancurkan orang tersebut bahkan keluarganya juga” ujar Dr. KH. Mulyadi Efendi, M.A.,
Lebih lanjut Dr. KH. Mulyadi Efendi, M.A., berpesan bahwa ketika kita taat dan patuh pada aturan Allah SWT lalu melaksanakan kehidupan ini dengan yang halal maka kita aman mendapatkan keberkahan yang akan senantiasa meliputi hidup kita.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Irkoops Udara I Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto, M.Han., Para Pejabat Utama Makoopsud I beserta Para Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS Koops Udara I.
Ditempat terpisah dilaksanakan kegiatan ibadah umat Nasrani Makoopsud I bertempat di Ruang Rapat Denma Koopsud I yang dipimpin oleh Pendeta Kolonel Sus Daniel A. Tobing, S.Th.
Jakarta, Hariansentana.com –– Jabatan Asisten Perencanaan (Asren) Koopsud I, Komandan Lanud Raden Sadjad (RSA) – Natuna, Komandan Lanud Raja Haji Fisabilillah (RHF) – Tanjung Pinang dan Komandan Lanud Soewondo (SWO) – Medan, diserah terimakan dalam Upacara Serah Terima Jabatan yang dipimping langsung oleh Pangkoops Udara I Marsda TNI Mohammad Nurdin yang berlangsung di Gedung Antarikshe, Makoopsud I. (Selasa, 10-12- 2024).
Beberapa jabatan penting di jajaran Koops I tersebut, yaitu Asisten Perencanaan (Asren) Koopsud I yang semula dijabat oleh Kolonel Pnb I Ketut Adiyasa A. diserahterimakan kepada Kolonel Pnb Dedy Iskandar, S.Sos., M.M.S., M.Han., yang sebelumnya sebagai Komandan Lanud Raden Sadjad sekaligus kedua pejabat tersebut melaksanakan pertukaran jabatan yaitu Kolonel Pnb I Ketut Adiyasa menduduki jabatan Danlanud Raden Sadjad, jabatan Komandan Lanud Raja Haji Fisabilillah dari pejabat lama Kolonel Pnb Andi Nur Abadi, S.T., M.M., diserahkan kepada penggantinya Kolonel Pnb Roni Widodo, S.T., M.M., M.Han. Sedangkan jabatan Komandan Lanud Soewondo dari pejabat lama Kolonel Pnb Ucok Enrico H., S.H., M.M., CHRMP., diserahkan kepada penggantinya Kolonel Nav Sonny Benny Simanjuntak, M.Si.(Han).
Selanjutnya berlangsung pula serah terima jabatan Ketua PIA Ardhya Garini Cab.17 Lanud RSA, Cab.13 Lanud RHF dan Cab.15 Lanud SWO dengan disaksikan Ketua PIA Ardhya Garini Daerah I Koopsud I Ny. Erin M. Nurdin.
Pada kesempatan tersebut Pangkoops Udara I menyampaikan harapannya kepada para pejabat yang baru saja dilantik untuk memiliki dedikasi, loyalitas, disiplin dan integritas yang tinggi terhadap tugas-tugas yang diemban, sehingga Koops Udara I mampu menjadi Kolakops yang profesional sesuai harapan kita bersama.
Lebih lanjut Pangkoopsud I menekankan bahwa keberadaan Lanud RSA, Lanud RHF dan Lanud SWO sangat penting, karena berfungsi sebagai pangkalan udara penyangga perbatasan NKRI wilayah barat terhadap kemungkinan terjadinya berbagai bentuk pelanggaran wilayah yurisdiksi nasional khususnya di udara.
“Begitu juga dengan jabatan Asren Koopsud I merupakan jabatan penting dan strategis di Makoopsud I dalam menyiapkan kebijakan dan perencanaan strategis, struktur kekuatan dan pengelolaan sumber daya, maupun program kerja dan anggaran serta pembinaan sistem dan manajemen dalam rangka penyelenggaraan pembinaan Komando Operasi Udara I,” tambahnya.
Hadir dalam upacara serah terima jabatan tersebut yaitu Kaskoopsud I Marsma TNI Prasetiya Halim, S.H., Irkoopsud I Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto, M.Han., para pejabat utama Makoopsud I dan sebagai peserta upacara para Perwira, Bintara dan Tamtama serta Pegawai Negeri Sipil anggota Makoopsud I.
Jakarta, Hariansentana.com — Panglima Komando Operasi Udara I Marsda TNI Mohammad Nurdin hadiri senior officer bilateral engagement dengan materi menembak eksekutif dilanjutlan Falling Plate. Bertempat di Lapangan Tembak Djamsuri Wingko I Kopasgat, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. (Jumat, 6-12-2024).
Kegiatan tersebut sebagai bentuk mempererat hubungan kerjasama bilateral dari kedua Angkatan Udara negara kawasan Asia Tenggara tersebut.
Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M., beserta pejabat utama Mabesau lainnya dan Para Pejabat Utama TUDM turut serta dalam kegiatan menembak eksekutif tersebut.
Dalam kesempatan tersebut Pangkoops Udara I saling bertukar cinderamata dengan Pejabat TUDM.
Hattrick! Dirut PLN Darmawan Prasodjo Kembali Dinobatkan Jadi CEO Of The Year 2024
Genjot Transisi Energi, PLN EPI Kolaborasi dengan Pemda Probolinggo Manfaatkan Tanaman Multifungsi Jadi Biomassa Cofiring PLTU
Wujudkan Kesejahteran Rakyat, PetroChina Serahkan 18 Program Pemberdayaan Masyarakat ke Pemkab Tanjab Timur
Pengajian Rutin PWI Kabupaten Bogor Hadirkan KH Achmad Yaudin Sogir beri Tausiah
Giat Rabu Ibadah, Koops Udara I Gelar Kajian Fikih tentang Judi Online
TRANSFORMASI SURIAH
Al-Jolani Tanggalkan Jejak Al-Qaeda
Pangkoops Udara I Pimpin Sertijab Asren Koops Udara I dan Tiga Danlanud Wilayah Sumatera.
Kolaborasi Srikandi PLN EPI dan Banyan Koalindo Lestari Atasi Stunting Balita di Sumatera Selatan
Jaga Kelestarian Alam, PLN – Pemprov DKJ Beraksi Tanam 100 Pohon di Waduk Brigif
Jelang Nataru, PLN Pastikan Kesiapan Infrastruktur dan Layanan Kelistrikan Andal
Heru Ancam Copot Oknum RW/RT Terima Setoran Jukir Liar
DPRD DKI Jakarta Usul Dana Petugas RT/RW dan LMK 2023 Naik
EW: Slogan Pertamina “Melayani Sepenuh Hati” Bukan Slogan Kosong
Soal Penipuan Bank, Penyidik Tetapkan Dua Petinggi PT APS Sebagai Tersangka
Nasabah Northcliff Lapor Polisi, Erry Sulistio Jalani Penyidikan
GERAK INDONESIA: Hakim Tak Sebutkan Surat Panggilan Polisi Sah atau Tidak
Lebih Dari Urusan Ranjang, Habibi Honey Punya Visi Besar
Capai Miliaran Rupiah, MAN 1 Bogor Diduga Lakukan Pungli di Kegiatan PPDB
Lakukan Serangan Fajar di Gemba, Tim Asri Arman Beri Rp 350 Ribu per KK
PPDB MAN 1 Bogor Diduga Pungli, Kepsek Tutup-tutupi Data Siswa
Ini Syaratnya Agar Timnas Indonesia Lolos Ke Semifinal AFF U 19 2022
HP Hilang Malah Bisa Dipenjara Karena UU Pornografi
Sentana Reaction – HP Hilang Malah Bisa Dipenjara Karena UU Pornografi!
Segera Pensiun, Inikah Calon Kapolri Baru?
-
Opini5 days agoIndonesia Sangat Kecil Dibanding Ukuran Sebenarnya
-
Seni Budaya7 days agoDari Indonesia untuk Dunia: PKT-GAMA Business Case Competition 2024 Hadir dengan Kompetisi Berskala Internasional
-
Ekonomi7 days agoMobil Listrik Jakarta Terus Tumbuh, Layanan Home Charging Services PLN Meningkat 93%
-
Ekonomi4 days agoJaga Kelestarian Alam, PLN – Pemprov DKJ Beraksi Tanam 100 Pohon di Waduk Brigif