Connect with us

Daerah

Peduli Terhadap Bahaya Penularan Covid-19, Satgas TNI Lakukan Sosialisasi Di Sekolah

Published

on

Papua, Hariansentana.com –  Penyebaran virus Covid-19 di Papua akhir-akhir ini mengalami peningkatan. Berkaca dari itu, Satgas Pamrahwan Yonif RK 751/VJS Pos Kanggime dibawah pimpinan Letda Inf Totok S., melaksanakan sosialisasi kepada siswa dan siswi SD YPPGI Kanggime, Kabupaten Tolikara, Papua, Selasa (27/7/2021).

Kegiatan ini dilaksanakan atas dasar kepedulian Satgas Pamrahwan Yonif RK 751/VJS terhadap lingkungan dimana mereka melaksanakan tugas.

Letda Inf Totok S. selaku Danpos Kanggime beserta 6 anggota lainnya menjelaskan pada seluruh siswa dan siswi tentang bahaya penularan virus Covid-19 diantaranya bagaimana virus itu bisa menular, dan cara agar terhindar dari virus Covid-19.

Selain itu, para personel Satgas juga mengajarkan tentang cara mencuci tangan dengan benar, menjaga kebersihan, pentingnya memakai masker dan menjaga jarak.

Dansatgas Pamrahwan Yonif RK 751/VJS Letkol Inf Dedy Dwi Cahyadi yang dikonfirmasi melalui Danpos Kanggime menuturkan bahwa kegiatan sosialisasi semacam ini akan gencar dilakukan oleh Satgas untuk memberikan wawasan kepada seluruh elemen masyarakat tentang bahaya virus Covid-19.

Sementara salah seorang guru, Ibu Uti mewakili Kepala Sekolah SD YPPGI Kanggime menyampaikan terimakasih kepada Satgas Yonif RK 751/VJS. “Kami ucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas kepedulian anggota Pos Kanggime yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan sosialisasi kepada siswa-siswi kami tentang bahaya penularan virus Covid-19,” ujarnya.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah

Kodam XVII/Cenderawasih Turut Ambil Bagian Dalam Apel Pengamanan PON XX 2021

Published

on

Jayapura, Hariansentana.com –  Prajurit Kodam XVII/Cenderawasih mengikuti apel gelar pasukan pengamanan PON XX 2021 yang dilaksanakan di Lapangan Sepak Bola Rully Nere Lanud Silas Papare, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Minggu (19/9/2021).

Dalam kesempatan tersebut turut hadir Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Bambang Trisnohadi yang mewakili Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, M.A

Dalam sambutan Kapolda Papua yang dibacakan oleh Dirpam Obvit Baharkam Polri Brigjen Pol Suhendri disampaikan bahwa apel gelar pasukan Operasi Deraku Cartenz 2021 ini dilaksanakan untuk mengecek kesiapan penyelenggaraan pengamanan PON XX, terutama terkait kelengkapan peralatan, sarana prasarana dan kesiapan masing-masing institusi yang terlibat, sebelum melaksanakan tugas di lapangan.

“Melalui apel pengecekan ini diharapkan rencana operasi yang telah disiapkan dengan matang dan cepat, dapat dilaksanakan secara baik dan mampu menjaga sinergitas seluruh stakeholder sebagai penyelenggara Operasi Deraku Cartenz 2021 dalam rangka pengamanan PON XX tahun 2021sehingga dapat berjalan sukses. Kita berharap para atlet dan masyarakat mengikuti jalannya pertandingan secara aman, tertib, nyaman dan penuh khidmat,” kata Brigjen Pol Suhendri.

Selanjutnya Brigjen Pol Suhendri mengingatkan bahwa untuk menjamin keamanan dan keselamatan para atlet, kontingen dan official, Polri dibantu instansi lainnya dalam menyelenggarakan operasi kepolisian kewilayahan, yaitu “Operasi Deraku Cartenz 2021” selama 30 hari mulai tanggal 17 September sampai dengan 18 Oktober 2021 yang diselenggarakan di empat Kabupaten/Kota klaster PON XX.

“Dalam menghadapi tugas mulia ini saya harapkan agar para aparat dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan kontingen, tampilkan sikap humanis, hindari sikap arogansi dan kesewenang-wenangan,” tutup Dirpam Obvit Baharkam Polri.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Danrem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan, M.Han, Danlanud Silas Papare Marsma TNI Dr. Budhi Achmadi, M.Sc. dan pejabat TNI-Polri lainnya.

(Red/Pendam XVII/Cenderawasih)

Continue Reading

Daerah

Penyerobatan Tanah, Ahli Waris Laporkan Polda Maluku ke Kapolri

Published

on

By

Jakarta, HarianSentana.com – Kuasa Hukum Ahli Waris Pemilik Lahan, Elizabeth Tutupary mengungkapkan, bahwa ahli waris pemilik lahan yang berlokasi di Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, telah melaporkan Kepolisian Daerah (Polda) Maluku kepada Kapolri dan Kompolnas.

Hal ini dilakukan ahli waris karena menganggap pihak Polda tidak profesional dalam menangani kasus sengketa lahan warga yang diduga dilakukan PT PLN (Persero), dimana sebidang lahan yang diklaim secara sah dan berkekuatan hukum tetap dimiliki oleh Muskita/Lokollo, diduga diserobot oleh PLN untuk pendirian Gardu Hubung Listrik A4.
 
“Pemilik lahan yang terdiri 13 Ahli waris pengganti melaporkan pihak Polda Maluku ke Kapolri dan Kompolnas RI di Jakarta terkait diterbitkannya SP2HP/176.a/VII/Res.1.2./2021/Ditreskrimum Tertanggal 30 Juli 2021 dan surat ketetapan Nomor S.Tap/85.a/VII/2021 Ditreskrimum,” kata Elizabeth dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu (19/9/2021).

Dalam surat itu, kata dia, Polda menyebutkan bahwa belum ada unsur pidana. Namun mereka tidak memberikan alasan hukum. Ahli Waris sempat menyurat ke Kapolda Maluku untuk menanyakan alasan, namun lagi-lagi dijawab secara lisan dan mengambang dan tidak mau dijawab secara tertulis.

“Tiga Ahli Waris mengajukan Permohonan Penegakan Hukum Terhadap Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) dengan Nomor: STTLP/267/V/2021/SPKT/MALUKU,” kata Tutupary yang mewakili, Marthin Stevanus Muskita, Daniel Lokollo, dan Novita Muskita, yang dikuasakan oleh 13 ahli waris.

Sebagaimana diketahui, lahan yang disengketakan itu berada di Dati Sopiamaluang, yang berlokasi di Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Ambon. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 21 Tahun 1950, lahan itu milik Simon Latumalea. Kepemilikan telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Tanggal 5 April 1950.

Berikut adalah urutan kronologi sengketa lahan warga dengan PLN di Ambon yang menjadi perkara:    

1.Berdasarkan putusan Pengadilan  Negeri Ambon Nomor 21 Tahun 1950 atas nama Simon Latumalea yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 5 April 1950 dan dipertahankan oleh adik perempuan Simon Latumalea bernama Maria Muskita/Latumalea dan penggugat merupakan pengganti ahli waris yang sah sebanyak 13 orang diberikan kuasa secara notariil kepada kami bertiga.

2.Lahan di Dusun Dati Sopiamaluang tersebut telah diEksekusi tertanggal 25 Maret 2011 dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan tertanggal 11 April 2011 oleh PN Ambon.

3.Bahwa pada saat dilakukan eksekusi pada tanggal 6 April 2011, sebanyak 116 kepala keluarga dan satu bangunan Gardu Hubung milik PLN, dimana 115 KK keluar dengan sukarela meninggalkan lokasi, namun bangunan Gardu Hubung milik PLN masih tetap berdiri dan pada saat itu PD Panca Karya melakukan perlawanan, meskipun Panca Karya secara bangunan tidak berada dalam lokasi, tetapi pihak Panca Karya melakukan perlawanan terhadap eksekusi dengan Nomor Perkara Perlawanan 55/Pdt.PLW/2011/PN.AB dan oleh Pengadilan Negeri Ambon menolak perlawanan tersebut, namun PLN tidak mengambil langkah hukum apapun.

4.Bahwa setelah Perlawanan Eksekusi Panca Karya ditolak maka Para Ahli Waris digugat secara perdata dengan Putusan sebagai berikut, perkara Perdata 103/Pdt.G/2012/PN.AB, Putusan Nomor 12/PDT/2014/PT AMB. tanggal 2 Juli 2014; Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3055 K/Pdt/2014 tanggal 12 Mei 2015, dengan amar sebagai berikut: Menyatakan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: JACOB WENAND CHRISTIAN HUWAE, S.E, M.M. tersebut tidak dapat diterima; serta Putusan PK 828/PK/PDT/2017 dengan Amar Menolak Permohonan Peninjauan Kembali PD Panca Karya. 

5.Bahwa terhadap SHGB milik Panca Karya juga terdapat Putusan Pidana atas nama Alexius Anaktototy No 139/PID.B/2014/PN.Amb. Yang bersangkutan didakwa bersalah karena membuat risalah pemeriksaan data yang dipalsukan atas perpanjangan SHGB milik PD Panca Karya dan yang bersangkutan sudah ditahan.   
 
6.Putusan Pidana Jacob Wenand Christian Huwae dengan nomor perkara  21/Pid.B/2019/PN.Amb, karena menggunakan SHGB yang diperpanjang berdasarkan risalah pemeriksaan data yang dipalsukan untuk bukti dalam gugatan perdata dan yang bersangkutan telah ditahan.      


7.Terhadap berdirinya bangunan gardu hubung milik PT. PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara diatas tanah milik para Ahli Waris yang sudah dilakukan eksekusi. Ahli waris kemudian melaporkan hal ini kepada Pimpinan PT. PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara pada tanggal 5 Desember 2018 yang intinya agar dilakukan pemindahan bangunan gardu yang kemudian atas surat kami tersebut telah dijawab oleh pihak PLN melalui suratnya Tertanggal 28 Maret 2019, pada intinya menerangkan tentang kesanggupan untuk memindahkan bangunan gardu hubung A4 milik PT. PLN dengan meminta waktu.  

8.Tanggal 19 Juni 2020 ahli waris kembali mengirim surat pihak PLN, yang pada intinya meminta pemindahan bangunan gardu hubung A4 listrik tersebut dilaksanakan sampai batas waktu tanggal 29 Juni 2020. Surat itu tidak ada balasan dari pihak PLN.      

9.Setelah menunggu sekian lama, pelaksanaan pemindahan tersebut belum juga dilakukan oleh pihak PLN. Ahli waris kemudian menerima surat tertanggal 13 Agustus 2020 Nomor 17653/DIS.03.01/B01100600/2020 yang ditandatangani oleh Executive Vice President Operasi Regional Maluku Papua dan Nusa Tenggara, yang pada intinya menyatakan bahwa penyelesaian masalah tersebut, dilakukan pada unit setempat yaituuk meminta PLN segera memindahkan gardu hubung dimaksud, dengan surat tertanggal 29 September 2020.

10. Ahli waris kemudian mengirim surat  kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) BPN Kota Ambon untuk minta penjelasan atas status tanah bangunan gardu milik PLN yang berada di lokasi objek tanah yang sudah tereksekusi pada tahun 2011 dan atas surat tersebut telah ditanggapi oleh pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Kota Ambon melalui suratnya No HP.01-02/228-81.71/II/2021 Tertanggal 8 Februari 2021, dengan point penjelasan surat antara lain terhadap bidang tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 78/Ahusen seluas 27 M2 tercatat atas nama  PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Namun demikian SHGB tersebut telah berakhir masa berlakunya sejak 12 November 2016. Bahwa sangat jelas terbukti tidak ada itikad baik dari PLN untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud. 

11.Tanggal 29 Maret 2021, ahli waris melalui kuasa hukum mensomasi Direktur Utama PT.PLN PUSAT, namun tidak ada balasan.      

12. Pertemuan dengan pihak PLN di Kantor Staf Presiden (KSP) berdasarkan surat ahli waris ke KSP tertanggal 5 November 2020 dan pada saat pertemuan dimaksud, pihak PLN menggunakan SHGB yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi oleh BPN Kota Ambon dan meminta agar permasalahan ini dibawa ke ranah hukum, sehingga mediasi yang dilakukan oleh KSP gagal karena KSP tidak bisa intervensi masalah hukum.       
13.Merujuk surat dari Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Kota Ambon No. HP.01-02/228-81.71/II/2021 maka dapat di cermati bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 78/Ahusen seluas 27 M2 telah berakhir sejak 12 November 2016 dan baru diketahui pada saat kami menyurat dan dibalas oleh BPN Kota Ambon.       

14.Ahli  waris  kemudian melapor  ke  Polda  Maluku  dan  diterbitkannya  SP2HP/176.a/VII/Res.1.2./2021/Ditreskrimun Tertanggal 30 Juli 2021 dan surat ketetapan Nomor S.Tap/85.a/VII/2021/Ditreskrimum belum ada unsur pidana dengan tidak memberikan alasan. Kemudian ahli waris mengirim surat ke Kapolda Maluku untuk menanyakan alasan, dan lagi-lagi surat itu hanya dijawab secara lisan dan mengambang. Polda Maluku dan tidak mau menjawab secara tertulis.(s)

Continue Reading

Daerah

Bakar Batu Awali Pembangunan Jalan Banti-Arwanop Kabupaten Mimika

Published

on

Merauke, Hariansentana.com – Rencana pembangunan poros jalan yang menghubungkan wilayah Banti dengan Arwanop akan dilanjutkan di tahun 2021 dan telah di mulai dengan dilaksanakannya upacara adat bakar batu dan doa bersama yang dilaksanakan oleh masyarakat Kampung Opitawak,  Kampung Banti 1, Kampung Banti 2 dan Aroanop, bertempat di lapangan Bola Kampung Opitawak, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua.

Kegiatan acara adat bakar batu dan doa bersama yang di gelar beberapa waktu lalu oleh Pemda Mimika merupakan syarat yang diminta masyarakat lokal untuk dimulainya kegiatan pembangunan jalan Banti-Arwanop. Acara tersebut diikuti kurang lebih 250 orang dari Kampung Opitawak, Banti 1 dan Banti 2 serta Aroanop.

Danrem 174 Merauke Brigjen TNI Bangun Nawoko  melalui Kasi Teritorial Kolonel Inf Gania Hardi menyampaikan ucapkan terimakasih kepada masyarakat Opitawak yang telah menyiapkan tempat untuk Pos TNI di Kampung Opitawak dalam pelaksanaan pembangunan  jalan Banti-Arwanop.

“Kami mengharapkan kepada semua pihak agar bisa membantu kelancaran kegiatan pembangunan jalan Banti-Arwanop, sehingga dapat selesai tepat waktu,” ujarnya.

Septianus Mabak Tokoh Masyarakat setempat menyampikan terimakasih dan ucapan syukur, karena dengan adanya pembangunan jalan ini saya dan generasi selanjutnya bisa akan menikmatinya. “Tolong program ini jangan dibatasi, tetapi lanjut sampai Arwanop, dalam program lanjutan ini tidak akan ada gangguan dari OPM karena jalan ini jalan saya punya dan masyarakat,” ungkapnya.

“Jalan silahkan dilanjutkan sampai ke Arwanop. Setelah selesai pembangunan ini, TNI akan menyerahkan kepada Pemda Mimika dan  untuk pemeliharaan setelah pembangunan ini kami harapkan libatkan kami masyarakat,” pesan Septianus.

“Kami minta di Opitawak ada Pos TNI, dan TNI-POLRI harus ditambah dalam program ini, dan kami mau pos TNI Induk ada di Kampung Opitawak,” harapnya. (Red/Penrem 174 Merauke).

Continue Reading
Advertisement

Trending

Copyright © 2019 HarianSentana.com. Theme by PT. Ciptamedia Kreasi.