Connect with us

Opini

Omnibuslaw Perparah Ketidakpastian Hukum di Indonesia

Published

on

SETIAP investasi atau penanaman modal di suatu negara pasti berpijak pada hukum nasional suatu negara, atau hukum internasional yang diratifikasi oleh suatu negara, atau perjanjian internasional baik itu perjanjian regional, multilateral maupun bilateral. Kesemuanya menjadi dasar bagi investasi.

Pijakan yang lebih kuat lagi yang mengalahkan UU dan UUD adalah kontrak kontrak dalam sumber daya alam seperti kontrak karya dalam pertambangan, production sharing contract dalam migas, perjanjian kerja batubara, dll. Saat kontrak sudah disepakati maka tidak ada lagi UU yang dapat menyentuhnya. Seharusnya logikanya demikian. Akan tetapi di Indonesia justru pelanggaran kontrak banyak dilakukan perusahaan dan pemerintah melakukan pembiaran saja. Pemerintah seringkali meminta kompensasi atas pelanggaran kontrak, baik secara legal maupun di bawah meja.

Sebetulnya baik UUD, UU, maupun kontrak tidak benar-benar dijalankan dengan sunguh-sungguh. Bahkan pelanggaran-pelanggaran dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan pengusaha. Istilah lainnya “baku atur, cincailah”, yang semuanya bisa ditukar dengan sejumlah uang.

Regulasi di Indonesia memang parah, tidak setiap hari bisa berubah-ubah. Mengapa ? Karena setiap hari DPR bisa memproduksi UU. Suka-suka DPR saja. Selain itu UU yang telah dibuat dalam sekejap bisa dibatalkan oleh individu, atau badan hukum apapun melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Ini membuat negara dan pemerintahan serta dunia usaha langsung kehilangan pegangan.

Ditambah lagi UU dan regulasi pernah dijalankan menurut prinsip kepastian hukum, selalu dilanggar atas nama kekuasaan. Mereka yang buat, mereka juga yang melanggar. Itulah ciri kekuasaan di Indonesia. Seluruh dunia sudah tahu bahwa peraturan di Indonesia gampang dibeli.

Banyak studi menyatakan dalam dokumen mereka bahwa persoalan terbesar di Indonesia adalah ketidakpastian hukum, uncertainty regulation, dan korupsi. Lebih memalukan lagi pejabat Indonesia meminta uang kepada investor dalam rangka urusan politik mereka. Nanti akan dibayar dengan kebijakan. Makin tidak pastilah hukum itu. Lagipula di Indonesia penguasanya banyak. Demikian juga yang tampak berkuasa bukan yang sebetulnya berkuasa. Ini gerombolan bukan masyarakat!

Perparah Konflik Antar Lembaga Negara
Yang menjadi pertanyaan, Omnibuslaw itu siapa tuannya? Siapa daulatnya? Apakah Bank Indonesia, apakah Otoritas Jasa Keuangan? Apakah presiden? Ketikan nanti disyahkan siapa yang memimpin jalannya omnibuslaw? Di Indonesia tuan dalam ekonomi itu banyak.

Selama reformasi muncul tiga yang menjadj masalah besar dalam institusi atau kelembagaan di Indonesia, yakni

Pertama, konflik antara pemerintan dan DPR. DPR bisa membuat UU apapun meskipun pemerintah tidak memerlukannya. Kalau tidak membuat UU maka apa pekerjaan DPR? Makan gaji buta. UU setelah disyahkan DPR maka harus berlaku. Namun disisi lain UU yang telah disyahkan DPR boleh tidak dijalankan pemerintah dengan cara tidak membuat peraturan turunnya. Maka terkatung karung lah UU tersebut.

Kedua; konflik antara lembaga lembaga negara yang setara yakni antara Presiden, BI, OJK, MK, dll. Kesemuanya bisa membuat aturan sendiri dan menegakkannya sendiri sendiri. BI dan OJK tidak tunduk kepada pemerintah, mereka bisa suka suka sendiri membuat peraturan. Namun kadang peraturan yang dibuat juga tidak dijalankan oleh lembaga lembaga negara lain. Seperti peraturan OJK dan BI tidak mau dijalankan oleh BUMN.

Ketiga; konflik antara lembaga pemerintah dan konflik dengan pemerintah daerah. Lembaga lembaga negara sekarang cari proyek sendiri sendiri. Apalagi tuannya beda beda, yakni pimpinan partai masing masing. Demikian juga pemerintah daerah mereka juga tuannya masing masing yakni pimpinan partai. Pemerintah Daerah sekarang bisa membuat berbagai peraturan sendiri, macam macam perda, yang beranak sampai ke perdes. Daerah sangat otonom sehingga pemerintah pusat bisa dibuat tidak berlutik. Seringkali kalau menteri datang ke daerah belum tentu bupatinya mau kumpul. Pejabat daerah lebih takut pada jaksa dan polisi.

Satu satunya cara untuk mengakhiri konflik antara lembaga negara adalah dengan uang. Siapkan uang banyak banyak maka semua akan damai. Bagi rata uangnya maka semua akan damai. Kalau makan sendiri sendiri maka sudah menjadi hukum alam Negara ini pejabat negara akan berkelahi, gontokan. Apakah omnibuslaw akan mendatangkan uang untuk dibagi bagi rata, atau untuk dimakan sendiri?

Katanya dahulu kala waktu reformasi semangatnya adalah separation power, pemisahan kekuasaan DPR kuasa, Presiden Kuasa, BI kuasa, dan cabang cabang kekuasaan lainnya yang setara. Mereka menolak distributon power model Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Separation power maksudnya supaya terjadi Check and Balances System. Tapi apa yang terjadi bukan Check and balances system tapi CEK COK antara lembaga megara. Omnibuslaw akan mengubah CEK COK menjadi tawuran.
Penulis: Salamuddin Deang, Pengamat Ekonomi AEPI

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opini

Maluku di Persimpangan Jalan

Published

on

By

DUNIA saat ini sedang berubah dengan sangat cepat. Bersamaan dengan itu dunia juga dihadapkan pada situasi disrupsi dalam hampir semua sektor kehidupan. Yang pasti dunia sekarang melirik kawasan Asia Pasifik yang menjadi pusat pertumbuhan dunia yang baru. Pertumbuhan ekonomi dan kemajuan peradaban berpusat di kawasan ini.

Maluku yang sudah dikenal dunia sejak abad 17 mestinya mampu mereposisi perannya selain sebagai penghasil rempah, kini juga sebagai penyokong perikanan dan hasil laut serta akan menjadi pelopor energi bersih ramah lingkungan. Maluku berpotensi menjadi magnet pertumbuhan di timur Indonesia jika dikelola secara cerdas dan inovatif. Isu global seperti pangan, energi, lingkungan sangat nyata bersinggungan dengan eksistensi dan profil Maluku Masa Depan.

Perlu ada lompatan inovasi dan langkah konkrit yang cerdas untuk membawa Maluku keluar dari berbagai ketertinggalan selama ini. Satu langkah strategis yang bisa dilakukan yaitu dengan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Maluku (MPRM). MPRM diisi oleh tokoh-tokoh yang sudah selesai dengan personal and family interest yang dapat berasal dari Tokoh Lintas Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Cendikiawan, Akademisi, Inovator, Pebisnis, Pengamat, Wartawan serta Politisi yang berasal dari Maluku dan saat ini berkarya di Maluku maupun di luar Maluku.

MPRM menjadi mitra Pemerintah Daerah dan juga Pemerintah Pusat. Maluku juga harus mempunyai wakil di Kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Upaya ini bermaksud untuk meningkatkan Posisi Tawar Maluku di Tingkat Nasional maupun Internasional. Ini sangat penting dan strategis untuk dapat lebih cepat membawa Maluku keluar dari himpitan rantai kemiskinan ditengah potensi sumberdaya alam berlimpah.

Potret Kondisi Maluku
Provinsi Maluku masuk dalam kategori daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Kondisi afirmasi ini harus dimaknai sebagai sebuah tantangan, bukan hambatan. Sebagai sebuah tantangan, harus direspon melalui gagasan-gagasan besar dan lompatan inovasi cerdas.

Kehadiran lembaga pendidikan vokasi dan juga akademik yang berbasis keteknikan dan kewirausahaan seyogianya diakomodir dengan jumlah dan sebaran yang proporsional di seluruh Maluku untuk menjawab tantangan tersebut dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang ada. Investasi pendidikan tidak bisa sim sala bim dapat dilihat hasilnya. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang perlu ditopang oleh konsistensi dan kepedulian yang tinggi.

Badan PBB untuk pembangunan (UNDP) merilis laporan tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM),  memperlihatkan bahwa pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari pembangunan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan. IPM mengukur kemajuan jangka panjang dari tiga dimensi utama pembangunan manusia yaitu usia hidup panjang dan sehat, akses pada ilmu pengetahuan, serta standar kehidupan yang layak.

Kualitas pendidikan merupakan salah satu variabel penyebab kemiskinan. Pembangunan pendidikan yang proporsional antara kuantitas dan kualitas menjadi suatu keniscayaan. Pendidikan yang tidak berkualitas akan menghasilkan luaran yang sulit mengakses pekerjaan formal.

Fokus Pembangunan
Mendorong terbangunnya Poros Ekonomi Maluku menjadi hal yang sangat penting. Poros Ekonomi Maluku dibangun melalui pendekatan gugus pulau dengan mengedepankan potensi unggulan lokal yang dimiliki masing-masing wilayah.

Pembangunan Poros Ekonomi Maluku juga dapat dikoneksikan dengan pembangunan poros ekonomi yang ada di provinsi yang berbatasan dengan Maluku diantaranya Maluku Utara, Papua dan Papua Barat serta seluruh provinsi di pulau Sulawesi plus Bali. Pada tataran global, Poros Ekonomi Maluku juga dapat dikoneksikan dengan Australia, Timor Leste dan negara-negara Pasifik yang kini sedang menjadi perhatian garapan kementerian luar negeri Indonesia.

Salah satu pilar penting dan strategis yang juga perlu dibangun adalah budaya melayani birokrat. Pada era globalisasi dengan disrupsi akibat revolusi industri 4.0, perubahan iklim dan digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan seperti sekarang ini, berkonsekuensi terhadap layanan birokrasi yang dapat mempercepat atau sebaliknya menghambat investasi.

Menyediakan karpet merah kepada investor untuk berinvestasi akan memberikan dampak positif berantai untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Bahwa birokrat sebagai petugas negara bersikap melayani, bukan dilayani adalah filosofi global yang seharusnya melekat menjadi budaya birokrasi di Maluku.

Sementara itu, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi kiblat masa depan dunia. Kultur entrepreneurship harus dibangun pada semua lini. Maluku sangat membutuhkan kepemimpinan non interest, visioner, kolaboratif dengan kualifikasi intelektual berwawasan kebangsaan, memiliki jejaring komunikasi luas yang terkoneksi tidak saja di tingkat nasional tetapi juga internasional. Kemampuan untuk melakukan lompatan inovasi, kreativitas serta konektivitas menjadi penentu masa depan Maluku.() 

Oleh: Dr. Ir. Ishak Tan, M.Si, Ph.D Kebijakan Publik Universiti Utara Malaysia; Alumni Diktannas Lemhanas; Mantan Rektor Universitas Iqra Buru Maluku

Continue Reading

Opini

Anggaran Pendidikan Aduhay…

Published

on

By

Oleh : Djafar Badjeber

JAKARTA, HARIANSENTANA.COM — Sejak tahun 2009 pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan 20 % di APBN dan APBD ditingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota. Tentunya anggaran ini cukup besar untuk peningkatan SDM anak didik.

Komitemen Pemerintah ini patut diapresiasi oleh kita semua, karena anggaran pendidikan Indonesia terbesar di Asia. Meskipun anggaran pendidikan Indonesia cukup besar, Human Capital Index Indonesia tahun 2020 hanya mencapai 0,54. Singapura mencapai 0,88, Vietnam 0,69 dan Malaysia 0,61. PISA (Programme for Internasional Student Assessment) maupun HCI sangat tergantung pada kualitas tenaga pendidik/guru.

Konon peringkat Indonesia kalah dengan negara diatas, karena kualitas pendidik/guru kurang memadai. Guru yang PNS-pun kompetensinya kisaran Skor 50-an dari 100 dan hanya 4 % guru yang dapat Skor 70.

Baru-baru terungkap anggaran Pendidikan dalam APBN Rp 665 Trilyun/satu tahun. Alokasi untuk kepentingan Pendidikan hanya 15% atau Rp 98 Trilyun. Sisanya untuk operasional Diknas dan Depag. Bagaimana akuntabilitas pendidikan dan anggarannya ?

Sebenarnya belanja operasional Diknas dan Depag bisa dihemat atau dipotong dengan lebih memprioritaskan UKT (Uang Kuliah Tunggal ) yang belakangan ini naik gila-gilaan. Kebijakan UKT ini tentu memberatkan Mahasiswa (orang tua).

Apakah kenaikan UKT ini akibat new liberalisasi dan kapitalisme di Kampus, sehingga Pendidikan ikut menjadi korban Liberalisasi dan Kapitalisasi.

Harusnya Pemerintah meringankan beban Mahasiswa, bila perlu subsidi seluruhnya alias gratis.

Saat ini kita sedang dilanda Bonus Demografi, kelompok Milenial dan Gen Z yang membutuhkan lanjutan pendidikan. Mereka punya cita-cita, punya impian, punya mimpi, ingin berhasil, maka jawabannya beri kesempatan yang luas.

Penerintah punya tanggung jawab kepada kelangsungan SDM Indonesia yang kompetitif agar bisa bersaing dipasar Internasional.

Penulis:

  • Anggota MPR RI 1987-1992
  • Wakil Ketua DPRD DKI 1999-2004
Continue Reading

Opini

ASIAN CUP 2024
Mesopotamia, Tak Perlu Guinea

Published

on

By

Final Piala Asia U-23 akan berakhir, Jumat (03 Mei 2024). Setelah perebutan gelar juara Uzbekistan versus Jepang, dan pemenangnya diketahui. Apa yang ada di benak kita? Apakah Timnas Indonesia bakal lolos ke Olimpiade? Narasi itu tidak akan muncul. Andaikan, nanti malam Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Irak. Kita tak berharap, Raffael Struick dkk, gagal mengalahkan sang “Singa Mesopotamia”. Sehingga pertanyaan negatif itu tak ter-eksploitasi, dan tidak dibutuhkan. Keberuntungan dan risiko, adalah dua “saudara kandung”. Begitu pula dengan ‘kemenangan dan kekalahan’. Adalah “saudara sepersusuan”.

Kekalahan Indonesia 0-2 dari Timnas Uzbekistan, mungkin publik Indonesia lebih menyebutnya sebagai ‘keberuntungan’ bagi Uzbekistan. Bukan kemenangan yang sesungguhnya. Karena wasit Shen Yin Hao ‘berat sebelah’. Dan, itu ‘kasatmata’. Semisal, pelanggaran terhadap penyerang Timnas Indonesia Witan Sulaeman, tipis di dalam area penalti, berbuah tendangan penalti. Dan, andai gol cantik Mohammad Ferari ke gawang Uzbekistan di menit ke-61 tak dianulir ‘VAR’. Karena posisi “offside” Ramadhan Sananta, sangat ‘ambivalen’. Tentu ceritanya akan berbeda. Kedua momen ini kontroversial. Bukan ingin “nyinyir”, namun kedua “idiom” peristiwa itu, bisa diperdebatkan.

Semisal, pelanggaran terhadap penyerang Timnas Indonesia Witan Sulaeman, tipis di dalam area penalti, berbuah tendangan penalti. Dan, andai gol cantik Mohammad Ferari ke gawang Uzbekistan di menit ke-61 tak dianulir ‘VAR’. Karena posisi “offside” Ramadhan Sananta, sangat ‘ambivalen’. Tentu ceritanya akan berbeda. Kedua momen ini kontroversial. Bukan ingin “nyinyir”, namun kedua “idiom” peristiwa itu, bisa diperdebatkan.

Malas sudah membahasnya lagi. Percuma! Hampir tidak ada pertandingan ulangan, karena kekeliruan wasit. Anggap saja ini realitas yang “menjijikan” dan menyebalkan. Membuat badan meriang. Alias “panas dingin”, Timnas kita “dicurangi” wasit.

Saya teringat seorang mantan Presiden negara yang akan kita hadapi malam nanti. Presiden Saddam Hussein sangat gemar menonton film terhebat ‘sepanjang masa’. Sebuah film ‘trilogi’ yang dibintangi: Al Pacino, Marlon Brando, dan Robert DeNiro. “The Godfather”.

Banyak publik dunia menyebut, Saddam selama kepemimpinannya, telah berlaku ‘tiran’ dan ‘otoritarian’. Boleh jadi cerita film ini menginspirasinya. Namun, tak sedikit yang menyebutnya sebagai sosok ‘heroik’ bagi negaranya, Irak. Kita tak ingin “sarkastis”, membandingkan, dan mengatakan wasit telah berlaku ‘tiran’ terhadap timnas Indonesia.

Tak tahu persis. Mengapa Saddam Hussein sangat suka dengan film yang bercerita tentang satu keluarga mafia ‘Don Vito Corleone’, dengan segala pernak perniknya. Bayangan saya, yang juga sangat suka dengan ‘sekuel I’ Godfather (1972), banyak kisi-kisi dalam film ini yang menginspirasinya. Menyangkut kepemimpinan.

Sepakbola, seperti halnya film “Godfather”, bisa jadi mendiang Presiden Irak Saddam Hussein. Juga menyukai sepakbola. Cerita tentang Presiden Irak yang ‘legend’ ini, hanyalah ilustrasi semata. Irak punya “legenda”, maka Indonesia pun punya sejarah kepemimpinan. Pasti keduanya tidak “kongruen” (sebangun).

Kekalahan Indonesia dalam semifinal versus Uzbekistan, kemarin. Menjadikan kita bersikap “paranoia”. Ada kekhawatiran, saat Timnas Indonesia melawan Irak nanti malam, wasit akan kembali merugikan Indonesia. Sukar untuk menyatukan antara “paranoia” dan “optimistis”, dalam satu “keranjang” sekaligus. Itu adalah pelajaran pahit.

Ekonom Jesse Livermore mengaitkan dalam satu peristiwa (pertandingan), ada kalanya untung. Ada kalanya ‘sial’. Saat melawan Korea Selatan di delapan besar (perempat final), kita untung. Gol pertama Korea, dianulir ‘VAR’. Penendang penalti Timnas Indonesia, Justin Hubner gagal. Namun wasit meminta diulang dan gol. Sayang, di semifinal, kita ‘sial’. Dirugikan wasit.

Irak versus Indonesia nanti malam. Semoga “Dewi Fortuna”, keberuntungan ada di pihak kita. Meski, dalam 12 kali pertemuan (“head to head”), Timnas Senior Indonesia hanya menang dua kali: Pra-Olimpiade, 16 Januari 1968/2-1, dan Piala Kemerdekaan, 3 September tahun 2000/3-0. Selebihnya, Selama 10 kali, Indonesia mengalami kekalahan.

Irak, yang di masa lalu disebut “Babylonia”, dan juga Mesopotamia. Bermakna “dua sungai”. Sungai: Tigris dan Eufrat, sejatinya hebat dalam sepakbola. Dari sejarah keikutsertaannya di Piala Asia U-23, mereka bukanlah Tim sepakbola “kaleng-kaleng”. Karena itu Timnas Indonesia, perlu kerja keras.

Ernando Ari Sutaryadi dkk, diharapkan, tak perlu melawan Guinea (Afrika), untuk mendapatkan tiket Olimpiade 2024, terakhir. Di babak “play off”. Cukup mengalahkan “Mesopotamia” nanti malam. Dan, langsung “sah” lolos ke Olimpiade Paris.()

Oleh: Sabpri Piliang
WARTAWAN SENIOR

Continue Reading
Advertisement

Trending