Connect with us

Pendidikan

Menhan RI Buka Pendidikan Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktoral (S3) Unhan

Published

on

Bogor, Hariansentana.com – Menteri Pertahanan RI H. Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara (Irup) didampingi oleh Rektor Unhan Laksamana Madya TNI Dr. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., DESD., CIQnR., CIQaR., membuka Upacara Pembukaan Pendidikan Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktoral (S3) Unhan TA. 2020/2021. Dilaksanakan di Lapangan Upacara Unhan Kawasan IPSC Sentul – Bogor Jawa Barat. Sabtu, (29/08).

Upacara dilaksanakan sesuai protokol kesehatan dengan peserta upacara, 60 Mahasiswa S1 dilapangan upacara, dan sebanyak 515 melaksanakan upacara di gd.Auditorium dan Aula Merah Putih Unhan Video Conference (vidcon).

Pendidikan Mahasiswa S1, S2 dan S3 Unhan yang dibuka oleh Menhan RI meliputi empat Fakultas S1 terdiri dari Kedokteran Militer, Farmasi Militer, MIPA Militer, Fakultas Teknik Militer, Fakultas S2 Unhan terdiri dari Strategi Pertahanan, Manajemen Pertahanan, Keamanan Nasional, Teknologi Pertahanan, serta Program Doktor Ilmu Pertahanan S3 Unhan.

Dalam upacara pembukaan pendidikan S1, S2 dan S3 Unhan, Menhan selaku irup melaksanakan pemeriksaan pasukan diikuti oleh Komandan Upacara dilanjutkan dengan pembacaan laporan akademik oleh Karo Akademik dan Kemahasiswaan Unhan Brigjen TNI Dr. Yusuf S.Sos., M.M.
Setelah pernyataan pembukaan oleh Menhan RI, dilanjutkan dengan pemasangan Pemakaian Pin dan Pangkat Kopral Kadet Mahasiswa S1 Universitas Pertahanan oleh perwakilan Mahasiswa, dalam rangkaian upacara juga dilaksanakan Pelantikan Ketua BEM, Ketua Senat Mahasiswa S1, S2 dan S3 Unhan sekaligus Pelantikan Korp Kadet Mahasiswa Unhan.

Menhan RI dalam amanatnya menyampaikan ucapan selamat kepada Mahasiswa S1, S2 dan S3 Universitas Pertahanan (Unhan) yang telah berhasil menembus seleksi dan diterima di kampus Bela Negara. Ini merupakan gerbang pertama mahasiswa Unhan untuk memantapkan langkah menuju pendidikan yang lebih tinggi. Mahasiswa Unhan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia perlu menyiapkan diri dengan kemampuan dan keterampilan serta didukung oleh karakter kebangsaan yang kuat dan mentalitas yang tangguh dan kokoh.

Keberadaan Unhan sebagai Kampus Bela Negara dengan motto Identitas, Nasionalisme, dan Integritas, Motto ini bertujuan untuk mencetak calon pemimpin bangsa yang memiliki kemampuan berfikir, mengambil keputusan secara lintas sektoral dalam konteks pertahanan negara dan bela negara, secara luas namun tetap memiliki nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu, Unhan merasa terpanggil untuk mendidik dan membekali mahasiswa Unhan menjadi calon-calon pemimpin di masa depan.

Saat ini, kita juga tengah memasuki era revolusi industri 4.0 yang menuntut kita untuk mengubah mindset. “The biggest challenge in industty revolution 4.0 is to change the mindset. The biggest challenge to change the mindset is thinking there is no box”. Artinya, untuk memenangkan perang era 4.0, yang harus diubah adalah orangnya atau SDM-nya. Era revolusi industri 4.0 menghilangkan berbagai pekerjaan konvensional, namun di sisi lain telah mendatangkan berbagai pekerjaan baru yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Hal ini semua menyebabkan ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa menjadi sangat kompleks dan multidinnensi.

Menhan berharap mahasiswa Unhan dapat belajar dan berlatih dengan baik. Tingkatkan dan kuasai kompetensi inti sesuai program studi yang ditekuni. Bangun, ciptakan dan terapkan mental kejuangan, kedisiplinan, loyalitas, komitmen yang tinggi, jiwa nasionalisme dan semangat bela negara serta jiwa korsa di antara mahasiswa. Hal ini sangat penting sebagai bekal saudara-saudara untuk mewujudkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter di masa depan.

Mahasiswa Unhan akan menjadi bagian dari komunitas Pertahanan Negara, berisi SDM yang unggul dan maju di bidang Pertahanan, untuk itu harus dapat dibuktikan dengan karya nyata untuk menjawab semua tantangan yang ada dimana tantangan tersebut hanya dapat diatasi apabila memiliki rasa Nasionalisme dan Patriotisme yang tinggi. Ilmu yang didapat hendaknya diaplikasikan di masyarakat dan selalu berusaha meningkatkan kompetensi untuk membangun kekuatan pertahanan negara dalam menangkal semua ancaman.

Setelah upacara Pembukaan Pendidikan Mahasiswa Baru Unhan TA. 2020/2021, tamu undangan dipertunjukan bongkar pasang senjata Kadet Mahasiswa S1 Unhan serta Demo Pencaksilat Merpati Putih. Sebanyak 24 Kadet mahasiswa S1 Unhan memperagakan kemahiran olah kecepatan bongkar pasang senjata laras panjang dan pendek secara cepat dengan mata terbuka maupun dengan mata tertutup.

Demo selanjutnya adalah kemampuan bela diri pencak silat merpati putih oleh Kopral Kadet Mahasiswa S1 Unhan yang mempertunjukan kemampuan dan ketangkasan Bela diri dengan tangan kosong serta mematahkan material keras dengan teknik Power/Tenaga, Teknik Pematahan dan Mental. Setelah upacara pembukaan Pendidikan Mahasiswa S1, S2 dan S3 Unhan, seluruh peserta upacara dan undangan mengikuti Orasi Kebangsaan oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ibu Hj. Megawati Soekarno Putri melalui Video Conference (vidcon).

Acara dihadiri oleh Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa, S.E., M.A., M.Sc., M.Phil., Ph.D., Ketua Komisi I Meutya Hafid, Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Doni Ermawan M.D.S, Sekjen Kemenkes drg. Oscar Primadi MH, Kasum TNI Letjen TNI Joni Suprianto, Kepala BSSN Letjen TNI Purn Hinsa Siburian, para Rektor Unhan sebelumnya seperti Laksdya TNI Purn Dr. DA Mamahit, M.Sc., Letjen TNI Purn Dr. Yoedhi Swastanto, M.B.A., Letjen TNI Purn Dr. I Wayan Midhio, M.Phil, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto,
Ketua Umum PS. Merpati Putih, Laksda TNI Purn Dr. Djajeng Tirto Sudarsono, Direktur Pendidikan Akmil Brigjen TNI Yudi Yulistiyanto, Direktur Kelembagaan Dikti Ridwan, serta perwakilan beberapa Kementerian, serta pejabat undangan seperti Atase Pertahanan Negara Sahabat ADMM Plus, dan Lembaga/Instansi yang bekerjasama dengan Unhan, para Athan, yang diundang melalui Video Conference Eselon I, II, III Unhan, Para Dosen Unhan.

Pendidikan

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tingkat SMP Negeri di Kabupaten Bogor Kembali Menuai Sorotan.

Published

on

By

Bogor, Hariansentana.com – Sistem Penerimaan Murid Baru ( SPMB ) tingkat SMP Negeri di Kabupaten Bogor tahun ini kembali menuai sorotan. Banyak siswa tidak tertampung, termasuk siswa berprestasi dan dengan nilai rapor tinggi yang justru terdampak sistem yang dinilai tidak transparan.

Hal itu disampaikan Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) MJohan Pakpahan S.H kepada sentana Selasa 7 Juli 2026 melalui tlp seluler nya.

Johan menyayangkan adanya dugaan “pengkondisian” siswa sejak proses pendaftaran di tingkat SD asal.

“Diduga ada permainan “, guru SD asal mengumpulkan pendaftaran aplikasi dengan biaya Rp350.000 per siswa. Nah, siswa jalur prestasi ini kan diuji oleh siswa dan pramuka. Ini tidak jelas. Seharusnya diuji oleh guru, bukan siswa,” ujarnya.

Ia menduga kuat adanya praktik “pesanan” dan “titipan aman” karena kedekatan pihak tertentu dengan sekolah tujuan. “Ini sudah langganan tiap tahun. Masuknya melalui Kepsek SMP masing-masing,” tegasnya.

Lebih lanjut Johan juga menyoroti banyaknya Kepala Sekolah SMP Negeri yang merangkap jabatan atau menjadi Pelaksana Tugas Plt di sekolah lain.

“Contoh nya Kepsek SMPN 2 Cibinong menjadi Plt di SMPN 1 Bojong Gede. Contoh lain, Kepsek SMPN 1 Cibinong merangkap juga di SMP Negeri Citereuf. Nah ini kan sepertinya Kab. Bogor kekurangan Kepsek,” papar nya.

Menurutnya, rangkap jabatan berpotensi membuat pengelolaan sekolah tidak profesional. Apalagi ada dana BOS yang dikelola. “Kami menduga Kepsek ini sibuk urusan uang BOS. Laporannya hanya tulis ‘gonggong’, tidak disebutkan kondisi siswa setiap bulan. Padahal jumlah siswa itu berubah-ubah,” duga Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) .

Ia menambahkan, jika dana BOS dikelola benar, sekolah mestinya bisa menambah rombel atau kelas baru untuk menampung lonjakan siswa. “Faktanya banyak orang tua tidak sanggup biayai swasta karena mahal. Akibatnya siswa meluber tidak tertampung,” ungkapnya.

Menyikapi persoalan tahunan ini, Johan meminta Bupati Bogor turun tangan dengan menyiapkan sekolah swasta gratis.

“Jangan setiap tahun orang tua hanya mengeluh soal sekolah. Jangan sibuk bangun infrastruktur saja tapi lupa buat sekolah. Minimal ada 4 SMP Swasta Gratis di setiap Dapil. APBD harus dialokasikan ke sana,” desaknya.

Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) menegaskan akan terus menyuarakan persoalan pendidikan di Kabupaten Bogor agar tidak ada lagi anak berprestasi yang terbuang dari sistem,” terang nya …….Ron

Continue Reading

Pendidikan

LSM PRB Desak Disdik Kab Bogor Profesionalkan SPMB, SD-SMP 2026, Usul Sekolah Swasta Digratiskan Lewat APBD

Published

on

By

Bogor, Hariansentana .com – Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor membuat Sistem Penerimaan Murid Baru ( SPMB ) SD dan SMP tahun ajaran 2026 lebih profesional dan berpihak ke masyarakat.

Saat di hubungi tlp seluler nya Kamis 25 ,Juni 2026
Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan ,S .H. mengatakan Sistem Penerimaan Murid Baru ( SPMB ) untuk jenjang wajib belajar 9 tahun seharusnya dipermudah. “SD-SMP ini wajib belajar dan sesuai UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Jadi pemerintah wajib memastikan SD-SMP tidak dipersulit sistem. Administrasi harus mudah, jangan bikin orangtua pusing,” terang nya.

Lebih lanjut Johan mendorong Disdik menambah daya tampung dengan menambah kursi/rombongan belajar ( Rombel ) di sekolah negeri. Tujuannya agar siswa yang orangtuanya tidak mampu ke swasta tetap bisa masuk sekolah negeri.

Ia juga mengusulkan terobosan: Pemda Kab. Bogor mengalokasikan anggaran pendidikan lewat APBD untuk menggratiskan sekolah swasta. “Kalau negeri dan swasta sama-sama gratis, masalah pendidikan di Kab. Bogor terjawab. Nggak ada lagi alasan orangtua tidak menyekolahkan anak SD-SMP karena biaya,” tegasnya.

Johan juga meminta Bupati Bogor memberikan arahan ke DPRD Kab. Bogor agar program “sekolah swasta gratis” bisa diwujudkan dengan alokasi APBD yang cukup. Ia juga meminta Kepala Dinas Pendidikan secara teknis menambah kursi di sekolah negeri SD dan SMP supaya daya tampung naik. “Jangan malas bikin terobosan untuk kebaikan masyarakat,” katanya.

Johan juga menyatakan mendukung program Bupati Bogor, khususnya di bidang pendidikan. “Kami paling khusus dukung kalau ada program sekolah swasta gratis. Ini langkah Kab. Bogor berubah, memberitakan pendidikan sebagai program pokok menuju SDM unggul,” pungkasnya………Ron

Continue Reading

Pendidikan

PDIP Tagih Roadmap Sekolah Swasta Gratis SD-SMP Sesuai Putusan MK

Published

on

By

JAKARTA, SENTANA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mengingatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menyiapkan peta jalan (roadmap) terkait pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menggratiskan biaya pendidikan pada sekolah swasta jenjang SD-SMP.

MY Esti mengatakan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya meminta realisasi putusan tersebut secara bertahap, namun hingga saat ini pihaknya belum menerima peta jalan yang menggambarkan tahapan terkait pelaksanaan putusan tersebut.

“Kami kembali mengingatkan di dalam tambahan anggaran yang diajukan Pak Menteri belum menampakkan klausa berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, juga tidak ada roadmap untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi putusan tersebut,” kata MY Esti dikutip Sabtu (20/8)

Menurutnya, Kemendikdasmen tetap harus memasukkan keberlanjutan realisasi putusan MK tersebut meski tengah dalam kondisi keterbatasan alokasi anggaran setelah efisiensi.

“Keputusan rapat Komisi X sudah berulang kali mengenai hal ini, tetapi tidak ada tindak lanjut yang kami anggap sangat serius ya. Kalau itu karena keterbatasan anggaran, maka tetap harus ada progres di tahun 2027 apa, tahun 2028 bagaimana dan selanjutnya, itu kan amanah yang diberikan kepada kita semua,” tegasnya.

Sebagai informasi, pada bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, harus menggratiskan pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta

Continue Reading
Advertisement

Trending