Connect with us

Ekonomi

Mahasiswa Punya Peran Penting Dalam Pengelolaan Energi Nasional

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – Aktivis Kedaulatan Energi yang juga mantan Presiden Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, Ugan Gandar mengungkapkan, bahwa mahasiswa dari setiap disiplin ilmu mempunyai peran penting dalam pengelolaan energi di Indonesia.

Hal ini disampaikan Ugan dalam seminar Nasional bertema “Mengokohkan Peran Mahasiswa dalam Mempertahankan Kedaulatan Energi Agar Terwujud Pasal 33 UUD 1945 yang dijiwai Semangat Ideologi Pancasila” yang digelar Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Aceh di Gedung Multipurpose, PT Perta Arun Gas, Lhokseumawe, Jumat.

“Untuk itu, perlu sinergitas dari seluruh komponen khususnya semangat mahasiswa mulai menjaga, memelihara hingga memperjuangkan energi nasional melihat Indonesia itu memiliki potensi sumber energi terbarukan yang besar, dan kita harus sanggup mengola dan menjaganya,” kata Ugan.

Sementara Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina (FSPPB), Arie Gumilar dalam presentasinya memaparkan bahwa sebuah bangsa yang kuat dan mandiri harus memiliki ketahanan dari sisi energi, serta bisa memanfaatkan kekuatan energi tersebut. “Bangsa yang kuat harus punya ketahanan dari sisi emergi, dan yang paling penting bisa memanfaatkan kekuatan tersebut,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Co-founder Baran Energy
Triharsa Adicahya menceritakan bagaimana perjalanan start-up Baran Energy yang bergerak di bidang perakitan dan pengemasan baterai Lithium. “Peluang dan prospek bisnis energy storage berbasis bahan lithium ini sangat menjanjikan seiring dengan perkembangan yang sangat pesat di bidang kendaraan listrik dan energi surya,” kata pria yang akrab disapa Mas Adi iti.

Ketua Program Pascasarjana Teknik Energi Terbarukan Unimal, Dr. Adi Setiawan mengungkapkan sejumlah sumber potensial energi yang ada di Indonesia yang perlu dimainkan oleh mahasiswa guna mempertahankan kedaulatan emergi. “Ada banyak opsi teknologi konversi energi serta peran-peran penting yang perlu dimainkan oleh mahasiswa dalam rangka mempertahankan kedaulatan energi,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DEM Aceh, Didi Supriadi menyebutkan, bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di garis khatulistiwa dan sangat melimpah untuk dikembangkan energi terbarukan. Dia juga mengajak seluruh peserta seminar untuk sadar akan energi untuk kepentingan kita bersama mewujudkan kedaulatan energi yang tertuang dalam konstisusi kita pasal 33 uud 45.

“Aceh merupakan daerah yang sangat kaya sumber daya alam nya, dan itu bisa kita tinjau dari segi manapun, baik dari sejarah maupun dari apa yang kita lihat sekarang, maka sangat disayangkan jika kekayaan sumber daya alam aceh tidak dinikmati oleh masyarakat aceh sendiri. Maka dari sini kita pemuda aceh, harus sadar bahwa kita kaya dan jangan sampai kekayaan energi yang kita miliki hanya dikuasai oleh segelintir,” kata Didi.

Selain dihadiri perwakilan BEM yang ada di Aceh, pengurus Himpunan mahasiswa jurusan serta lembaga eksternal kampus, sejumlah peserta yang berasal dari perwakilan pengurus DEM Sulawesi Utara, Serang Banten, Banyumas, Riau dan Sumatera Utara juga hadir pada seminar tersebut.
Acara yang dihadiri sekitar 200 orang peserta itu menjadi kegiatan perdana Dewan Energi Mahasiswa Aceh di awal tahun 2020 ini.(sl)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

Pakar Hukum: IPO Subholding Pertamina Sesuai Konstitusi

Published

on

By

Jakarta, HarianSentana.com – Rencana initial public offering (IPO) subholding Pertamina disebut sudah sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 33. Pasalnya, tujuan masuk ke bursa saham adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Demikian dikatakan Pakar hukum bisnis Ary Zulfikar di Jakarta, Jumat (10/7). “Filosofi Pasal 33 adalah untuk kemakmuran rakyat. Kalau pada akhirnya tujuan (IPO subholding Pertamina) untuk kemakmuran rakyat itu sendiri, mengapa tidak? Malah, dengan IPO kita bisa memonitor lebih jauh,” tukasnya.

Apalagi, kata dia, yang masuk bursa saham adalah subholding atau anak perusahaan Pertamina. Bukan Pertamina sebagai BUMN. Sepanjang tujuannya untuk meningkatkan kinerja, transparansi, kompetisi, dan stabilitas, ia menilainya sebagai aksi korporasi yang positif. “Bahkan, IPO juga bisa menjadi salah satu sumber pembiayaan, yang berarti pula mengurangi beban APBN,” tegasnya.

Dengan demikian, kata Ary, masuknya subholding ke bursa saham hanya merupakan salah satu metode untuk kemakmuran rakyat. “Kecuali kalau bukan untuk kemakmuran rakyat, (barulah ditolak). Wong ini larinya juga ke holding, yaitu Pertamina sebagai BUMN dan akhirnya juga untuk rakyat,” jelasnya.

L3bih jauh ia menjelaskan, bahwa dalam konteks Pasal 33 ayat (1) kata “dikuasai” adalah dalam konteks negara (dalam hal ini BUMN) mengontrol cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut.

“Pengertian ‘dikuasai’ adalah dikontrol. Artinya, kalau dikuasai tetapi tidak mampu menghasilkan yang optimal kan percuma. Jadi, sebenarnya bagaimana kita menterminologikan tadi. Bahwa BUMN memang harus cari untung dan keuntungan tersebut dikembalikan kepada rakyat,” papar Ary.

Begitu pula jika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/2012 dan Nomor 85/2013, imbuh Ary, juga harus dikembalikan pada filosofi Pasal 33 UUD 1945 tadi. Dalam konteks demikian, maka yang dilihat adalah bagaimana cara BUMN tersebut mengelola dan mencari keuntungan. “Jadi, ini masalah engineering-nya saja,” lanjut dia.

Rencana IPO subholding Pertamina, lanjut Ary, juga sejalan dengan UU tentang BUMN dan UU tentang Perseroan Terbatas. Termasuk Pasal 2 UU tentang BUMN, bahwa BUMN berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Apalagi keuntungan yang diperoleh subholding akan dikembalikan juga kepada Pertamina sebagai holding. Termasuk masalah pendanaan, bahwa entitas bisnis bisa melakukan berbagai cara untuk melakukan efisiensi. “Makanya dibentuk BUMN, karena tujuannya untuk mencari untung,” tegasnya.

Dalam kaitan itulah, ia meihat bahwa IPO subholding Pertamina memang positif dan membuat Pertamina lebih optimal. Pertama, lanjut Ary, dilihat dari sisi kelembagaan. Dari sisi ini, maka subholding akan lebih transparans dan akuntabel. Kinerja perusahaan bisa dimonitor, sehingga manajemen harus berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Sedangkan dari sisi operasional tujuannya adalah untuk mencari keuntungan guna kemakmuran rakyat. “Dalam hal ini, perusahaan go public akan lebih lincah, efektif, dan efisien,” pungkasnya.(sl)

Continue Reading

Ekonomi

Puskepi Sebut Pertalite Sementara Masih Bisa Dipertahankan

Published

on

By

Jakarta, HarianSentana.com – Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) mendukung wacana menghilangkan bahan bakar minyak (BBM) dengan oktan rendah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 20 Tahun 2017. Namun hal itu jangan dilakukan sekaligus tetapi masyarakat diarahkan untuk secara bertahap beralih dari Premium ke Pertalite lebih dulu dan seterusnya.

“Jadi tidak serta merta dari Premium langsung beralih ke Pertamax atau Pertamax Turbo, tapi ke Pertalite sebagaimana yang akan atau sedang diterapkan di Bali saat ini. Artinya Pertalite tidak langsung dicabut bersamaan dengan Premium,” kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria saat dihubungi wartawan, Rabu (08/7).

Ia menilai laingkah yang ditempuh Pertamina Marketing Operation Region (MOR) V Jawa Timur, Bali, & Nusa Tenggara (Jatimbalinus) dengan mengajak konsumen pengguna Premium di wilayah Denpasar, Bali menggunakan BBM Pertalite merupakan sebuah langkah tepat.

Menurut dia, sebelum masyarakat secara umum beralih ke BBM dengan RON tinggi sejenis Pertamax 95, maka langkah untuk meninggalkan Premium dengan menggunakan Pertalite perlu didukung.

Untuk itu pihaknya mengimbau, Pemerintah Daerah (Pemda) khususnya Pemda di kota-kota besar yang padat penduduk untuk melarang beredarnya BBM tak ramah lingkungan di daerahnya.

“Pertamina juga kita sarankan untuka melakukan pendekatan ke para gubernur di kota-kota besar agar Pemdanya melakukan hal yang sama dengan Pemda Bali yang mengalihkan penggunaan BBM Premium ke Pertalite atau Pertamax. Namun tentunya Pertamina harus mengkoreksi turun harga jual Pertalite agar masyarakat beralih ke BBM jenis ini,” pungkasnya.

Sebelumnya melalui Program Langit Biru, Pertamina MOR V Jatimbalinus memberikan harga khusus Pertalite setara harga Premium untuk konsumen di Denpasar. Melalui program tersebut, harga BBM RON 90 itu turun menjadi Rp6.450 per liter untuk kendaraan bermotor roda dua, roda 3, angkot plat kuning dan taksi plat kuning. Program ini berlaku di 50 SPBU mulai tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020.

Menurut Unit Manager Communication Relation & CSR Pertamina MOR V, Rustam Aji, Program Langit Biru bertujuan agar konsumen kendaraan bermotor roda dua, roda 3, angkot plat kuning dan taksi plat kuning yang masih menggunakan Premium, lebih peduli kepada lingkungan dengan cara menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, serta dapat merasakan keunggulan produk Pertalite.

“Dengan adanya program ini, diharapkan dapat mengajak masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan agar mau beralih ke bahan bakar yang lebih baik, rendah emisi sehingga tercipta pengurangan polusi udara dan lingkungan yang sehat minimal dengan melakukan pembelian produk Pertalite,” ujarnya.

Dukungan dari pemerintah daerah pun turut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, AAN Rai Iswara. “Harapan kami, selama masa pandemi ini tingkat aktivitas pariwisata rendah, tetapi tingkat emisi gas karbon juga ikut rendah. Program ini hadir sebagai solusi nanti pada saat aktivitas pariwisata meningkat, tapi emisi gas karbon tetap rendah,” ujar Rai.

Sementara VP Corporate Communications Pertamina, Fajriyah Usman mengungkapkan, bahwa saat ini baru Denpasar yang dijadikan sebagai pilot project sejalan dengan program Pemda setempat. “Baru Denpasar sebagai project uji coba, karena sejalan dengan program pemerintah daerahnya. Tapi kita akan memperluas cakupan daerah jika program ini berjalan sukses,” kata Fajriyah.

Menurut dia, program-program edukasi dan promosi di marketing juga sejauh ini sudah berjalan baik. “Setahu saya sudah sejak lama silakukan, ada yang bersifat nasional namun ada juga yang lokal disesuaikan dengan kebutuhan,” ucapnya.

Salah satu yang digelar di Jakarta, Sabtu pekan lalu adalah mengajak konsumen berkontribusi menciptakan udara bersih dengan memberikan uji emisi gratis bagi pelanggan SPBU bekerja sama dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta.

“Ini juga pilot project, sebagai upaya Pertamina dalam mendorong masyarakat untuk senantiasa memperhatikan kondisi emisi gas buang kendaraan yang dimiliki, dan animo masyarakat cukup baik. Nanti kita lihat ke depannya bagaimana dukungan dan sebagainya, sedang dijajaki,” pungkasnya.(sl)

Continue Reading

Ekonomi

Lanjutkan Mega Proyek Kilang di Tengah Pandemi, Pertamina Diapresiasi

Published

on

By

Jakarta, HarianSentana.com – Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengapresiasi PT Pertamina (Persero) terus melanjutkan mega proyek kilang meski dalam kondisi pandemi Covid-19, agar bisa rampung sesuai target waktu yang ditetapkan. Mega proyek kilang tersebut terdiri dari proyek pengembangan kapasitas untuk empat Refinery Development Master Plan (RDMP) dan pembangunan dua kilang baru (Grass Roof Refinery/GRR).

Pengembangan kapasitas kilang tersebut dilakukan di kilang Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah. Kemudian Balongan, Jawa Barat. Dumai di Riau, dan Balikpapan, Kaltim. Adapun dua kilang baru dibangun di Tuban, Jawa Timur dan Bontng Kalimantn Timur dengan total investasi 48 miliar dollar AS.

“Pogres pembangunan kilang yang sedang dilakukan oleh Pertamina terutama untuk progres konstruksi fisik yang dicapai RDMP Balikpapan yang saat ini sudah mencapai 17,41% patut kita apresiasi. Nantinya kapasitas produksi RDMP Balikpapan akan meningkat menjadi 360 ribu barel dan siap beroperasi pada tahun 2023,” kata Mamit dalam pesan tertulisnya, yang diterima di Jakarta, Senin (06/7/2020).

“Untuk RDMP Cilacap saat ini pekerjaan awal phase I juga patut diapresiasi karena sudah mencapai 18.94%, sedangkan GRR Tuban untuk landclearing lahan sudah 100% dan restorasi pantai 92.51%,” tambah Mamit.

Menurut dia, mega proyek kilang tersebut sesuai dengan visi Pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional. “Ini merupakan satu program strategis yang harus tetap dilanjutkan dalam rangka kemandirian energi Indonesia, dimana melalui program ini kapasitas pengolahan kilang kita pada tahun 2027 akan menjadi 1.8 juta BPD dan produksi fuel menjadi 1.5 juta BPD dari saat ini yang hanya 600.000 BPD,” ujarnya.

Lebih jauh ia mengatakan, bahwa program RDMP dan GRR ini juga menunjukan keseriusan Pemerintah dan Pertamina dalam mempersiapkan bahan bakar ramah lingkungan karena produk yang dihasilkan sudah standard EURO V. “Ke depan nanti kita tidak akan temukan lagi produk BBM dengan oktan kecil dan tidak ramah lingkungan,” ucapnya.

Ia menambahkan, dengan progress pembangunan yang sudah berjalan seperti Kilang Balikpapan, pihaknya optimis Pertamina akan sanggup menyelesaikan mega proyek tersebut sesuai target yang diberikan oleh Pemerintah.

“Pekerjaan pembangunan kilang baik itu RDMP maupun GRR tidaklah mudah. Banyak tantangan yang harus dilalui seperti persoalan keterbatasan lahan, investasi yang besar, profit jangka panjang, kompleksitas perijinan dan yang pasti sulitnya mencari mitra strategis. Pembangunan Kilang ini juga harus terintegrasi dengan produk Petrokimia agar semua manfaat dari minyak mentah bisa digunakan,” paparnya.

Mamit juga menyampaikan bahwa komitmen Pertamina dalam proyek pembangunan kilang ini tidak perlu diragukan karena ini adalah amanah dari Pemerintah. “Tidak usah meragukan atau mempertanyakan komitmen Pertamina dalam mega proyek ini. Mereka akan bekerja dengan sebaik-baiknya agar pembangunan kilang ini sesuai dengan target yang ditetapkan. Kita harus dukung dan kawal pembangunan kilang ini,” pungkas Mamit Setiawan.

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, mengungkapkan bahwa tingkat kesulitan melakukan ekspansi dan revamping kilang lama jauh lebih tinggi dari pada membangun kilang baru dari lapangan yang masih kosong.

“Membangun kilang baru jauh lebih mudah dari pada melakukan ekspansi dan revamping kilang lama. Karena kalau yang ini untuk mengatur accesibility atau ketercapaian dan constructability atau keterbangunannya jauh lebih sulit,” papar Nicke saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI belum lama ini.

Terkait RDMP Balikpapan, ia mengatakan, bahwa desain proyek Kilang yang dikerjakan di Korea dan di Indonesia itu sudah hampir selesai atau sudah mencapai lebih dari 70 persen. “Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)-nya mencapai 35 persen dari nilai kontrak tahap pertama yang mencapai USD 4 miliar,” pungkasnya.(sl)

Continue Reading
Advertisement

Trending

Copyright © 2019 HarianSentana.com. Theme by PT. Ciptamedia Kreasi.