Connect with us

Ekonomi

APDESI Merah Putih Dorong Desa Jadi Lokomotif Ekonomi dan Ketahanan Pangan Nasional

Published

on

 
Serang, Hariansentana.com – Desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus pilar utama ketahanan pangan nasional. Dengan jumlah lebih dari 75 ribu desa di seluruh Indonesia, penguatan kapasitas ekonomi desa dinilai menjadi kunci dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pesan itu mengemuka dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih 2026 yang berlangsung di Aston Hotel & Convention Center, Kota Serang, Banten, Rabu (10/6).

Rakernas yang mengusung tema “Sinergi Merah Putih untuk Memperkuat Peran Desa dalam Pembangunan Strategis Nasional” tersebut dihadiri ribuan kepala desa dan pengurus APDESI Merah Putih dari berbagai daerah di Indonesia.

Ketua Umum APDESI Merah Putih, Anwar Sadat, mengatakan desa tidak lagi dapat diposisikan semata sebagai objek pembangunan. Sebaliknya, desa harus menjadi subjek utama yang mampu menggerakkan roda perekonomian nasional dari bawah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

“Desa memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal sosial yang sangat besar. Jika seluruh potensi itu dikelola secara baik melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, desa akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus benteng ketahanan pangan Indonesia,” kata Anwar Sadat.

Menurut dia, penguatan ekonomi desa perlu dilakukan melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, koperasi, usaha mikro, serta berbagai model kemitraan yang mampu meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat desa. Karena itu, Rakernas APDESI Merah Putih 2026 secara khusus membahas berbagai isu strategis, mulai dari pengembangan ekonomi desa, investasi dan kemitraan desa, transformasi digital, penguatan koperasi desa, hingga ketahanan pangan nasional.

Rakernas APDESI Merah Putih 2026 mendapat perhatian luas dari pemerintah pusat. Sejumlah pejabat negara hadir sebagai narasumber dan peserta kehormatan, antara lain Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto Kepala BNN Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Gubernur Banten Andra Soni. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan besarnya perhatian pemerintah terhadap peran strategis desa dalam pembangunan nasional.

Sebagai organisasi yang menaungi lebih dari 75 ribu kepala desa di seluruh Indonesia, APDESI Merah Putih memandang bahwa desa memiliki posisi strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar.
 
Johan Aripin Muba Dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pakar
 
Dalam rangkaian Rakernas tersebut, APDESI Merah Putih mengukuhkan Ketua Yayasan Jaringan Aspirasi Masyarakat (JAM), Johan Aripin Muba, sebagai Ketua Dewan Pakar APDESI Merah Putih.

Pengukuhan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi Johan dalam mendorong penguatan ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan program ketahanan pangan berbasis desa. Dalam forum tersebut, Johan juga memperoleh penghargaan simbolik berupa penyematan julukan “Bapak Desa” dari para peserta Rakernas.

Johan mengatakan, kemajuan desa merupakan fondasi penting bagi kemajuan bangsa. Menurut dia, pembangunan nasional akan berjalan lebih cepat apabila desa diberi ruang yang lebih besar untuk mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki. ”Kalau desa maju, Indonesia maju. Kalau desa kuat, ekonomi nasional juga akan kuat,” ujarnya.

Johan menegaskan, pihaknya mendukung penuh agenda penguatan ekonomi desa yang diusung APDESI Merah Putih. Menurut dia, pembangunan desa harus diikuti program-program konkret yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Yayasan Jaringan Aspirasi Masyarakat meyakini, masa depan ekonomi Indonesia sangat ditentukan oleh kemajuan desa. Karena itu, kami mendukung berbagai program yang mampu memperkuat produktivitas desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal,” kata Johan, yang dikenal sebagai ”crazy rich” Banten.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Yayasan JAM bersama APDESI Merah Putih menyiapkan program pengembangan peternakan ayam rakyat yang menjangkau 75.266 desa di seluruh Indonesia.

Dalam program tersebut, setiap desa direncanakan memperoleh bantuan pembangunan dua kandang ayam produktif. Masing-masing kandang akan diisi 1.000 ekor ayam, sehingga setiap desa mengelola sedikitnya 2.000 ekor ayam sebagai sumber pendapatan masyarakat sekaligus pendukung ketersediaan pangan bergizi.

Selain sektor peternakan, Yayasan JAM juga mendorong pembentukan dua koperasi produsen di setiap desa sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat desa. Koperasi tersebut diharapkan menjadi motor penggerak kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran hasil-hasil usaha masyarakat.

Salah satu koperasi produsen akan difokuskan pada pengembangan budidaya padi dan jagung dengan cakupan masing-masing hingga 100 hektar. Untuk mendukung program tersebut, Yayasan JAM menyiapkan bantuan biaya tanam sebesar Rp12 juta per hektar serta dukungan penyediaan pupuk bagi petani.

Menurut Johan, program tersebut dirancang untuk memperkuat produktivitas sektor pertanian sekaligus memberikan kepastian usaha bagi petani melalui pola kemitraan yang berkelanjutan. Dengan dukungan kelembagaan koperasi, petani diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan hasil produksi, tetapi juga memperoleh akses yang lebih baik terhadap pembiayaan, pendampingan, dan pasar.
 
Dorong Ekosistem Ekonomi Desa Terintegrasi
 

Johan Aripin Muba dikenal sebagai tokoh masyarakat dan penggerak ekonomi kerakyatan di Provinsi Banten. Selain menjabat sebagai Ketua Yayasan Jaringan Aspirasi Masyarakat (JAM), ia juga Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Banten.

Dalam beberapa tahun terakhir, Johan aktif mendorong berbagai program pemberdayaan ekonomi berbasis desa sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Johan, desa tidak kekurangan potensi. Yang sering menjadi persoalan adalah keterbatasan akses modal, teknologi, pendampingan usaha, serta kepastian pasar bagi hasil produksi masyarakat desa.

Ia mengaku mendapat arahan dari Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno untuk ikut membantu menyukseskan program pemerintah. Khususnya di bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan UMKM yang bergerak di sektor padi, jagung, perikanan, dan peternakan.

Arahan itu tidak berhenti sebagai wacana. Johan mulai mengumpulkan berbagai kalangan yang dianggap memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Ahli pertanian, pakar koperasi, praktisi teknologi informasi, hingga pelaku usaha diajak duduk bersama. Mereka diminta mencari model yang mampu menghubungkan potensi desa dengan kebutuhan pasar secara berkelanjutan.

Dari berbagai diskusi itu lahirlah sebuah konsep besar: membangun ekosistem ekonomi desa yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Dalam konsep yang digagasnya yang diimplementasikan oleh Yayasan Jaringan Aspirasi Masyarakat (JAM), desa tidak hanya menjadi lokasi produksi, tetapi juga menjadi pusat pengelolaan ekonomi. Dari namanya yayasan yang didirikannya  mencerminkan semangat kolaborasi antara rakyat dengan koperasi, dan pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi  berbasis desa. “Sistem ekonomi JAM Center tidak Indonesia tidak mengejar keuntungan. Tetapi juga pemerataan. keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama. Desa bukan objek bantuan. Melainkan subjek yang menentukan aerah pembangunan berdasarkan karakter lokal. Setiap desa menjadi bagian dari jaringan ekonomi nasional yang saling terhubung melalui koperasi, Waroeng Pancasila dan Logistik JAM.

“Waroeng Pancasila diharapkan menjadi ekosistem pemuda desa — tempat para mitra bisa membeli kebutuhan pokok, mengisi saldo, hingga berjualan produk UMKM. Konsepnya bukan hanya transportasi, tapi ekonomi rakyat berbasis kebersamaan. Mereka ingin agar warung, bengkel, dan usaha kecil di bawah binaan APDESI Merah Putih tak hanya bertahan di era digital, tapi juga tumbuh dalam satu jaringan ekonomi yang saling menopang,” kata  Johan Aripin Muba yang juga  “grazy rich” Banten.

Program yang disiapkan menjangkau lebih dari 75 ribu desa di Indonesia. Setiap desa dirancang memiliki dua kandang ayam produktif yang masing-masing berisi seribu ekor ayam. Di saat yang sama, dibentuk pula koperasi-koperasi produsen yang mengelola sektor pertanian dan peternakan.

Padi dan jagung menjadi komoditas utama. Petani memperoleh bantuan biaya tanam, pupuk, pendampingan, hingga kepastian penyerapan hasil panen.

Menurut Johan, masalah terbesar petani bukan hanya soal produksi. Yang lebih sering membuat mereka terpuruk adalah ketidakpastian harga dan pasar. ”Kalau petani sudah menanam, hasilnya harus jelas siapa yang membeli. Jangan sampai petani panen, tetapi bingung menjual,” katanya.

Karena itu, koperasi ditempatkan sebagai jantung dari seluruh sistem ekonomi desa yang dibangun. Namun Johan menyadari, koperasi modern tidak cukup hanya mengandalkan pembukuan manual dan laporan kertas.

Di sinilah unsur yang paling sering ia sebut sebagai pembeda: digitalisasi desa. Di tengah pembicaraan tentang sawah, kandang ayam, dan koperasi, Johan justru berkali-kali berbicara tentang aplikasi. Namanya JAMSTREET.

Melalui platform digital tersebut, setiap koperasi desa nantinya dapat menyampaikan laporan usaha secara real time. Data produksi, distribusi, transaksi, hingga laporan keuangan dapat dipantau secara lebih transparan dan akuntabel.

Bagi Johan, digitalisasi bukan sekadar mengikuti tren teknologi. Ia melihat teknologi sebagai alat untuk memastikan bahwa ekonomi desa berjalan secara sehat dan profesional. ”Kalau kita ingin koperasi besar, pengelolaannya juga harus modern. Transparan. Terukur. Bisa diawasi bersama,” ujarnya.

Melalui sistem digital itu pula, pemerintah, koperasi, dan masyarakat dapat memperoleh data yang lebih akurat untuk menyusun kebijakan maupun mengambil keputusan usaha. Mimpi Johan sebenarnya sederhana: desa tidak lagi identik dengan keterbelakangan teknologi. Sebaliknya, desa harus menjadi ruang di mana pertanian, peternakan, koperasi, dan teknologi berjalan berdampingan.

Di usia ketika banyak orang memilih menikmati hasil kerja, Johan justru sedang membangun proyek yang skalanya sangat besar. Bukan gedung pencakar langit. Bukan kawasan industri. Melainkan sesuatu yang jauh lebih mendasar, yakni: membangun kepercayaan bahwa desa mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Rakernas APDESI Merah Putih 2026 menegaskan, masa depan pembangunan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kemajuan desa. Dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan, desa diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi nasional sekaligus fondasi utama pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. (*)
 

Ekonomi

34 Tahun Bangun Industri Pangan, Direktur PT SPS: Visi Kami Memaksimalkan Potensi Petani Lokal

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Direktur PT Sumber Pangan Sukses (SPS), Siti Saidah yang akrab disapa Ida, membagikan perjalanan panjangnya membangun industri pangan terpadu. Berawal dari peternakan ayam hingga kini merambah beras dan kelapa sawit, Ida mengaku visi utamanya tetap sama: memaksimalkan potensi dan memberdayakan petani lokal.

Ida menyebut, dirinya telah menghabiskan 34 tahun di industri peternakan ayam, kemudian 17 tahun di industri olahan tepung kelapa yang 99 persen untuk ekspor. Dalam 8 tahun terakhir, ia fokus di komoditi beras dan 6 tahun terakhir mengembangkan industri kelapa sawit.

“Kita konsentrasi di industri olahan pangan terpadu. Pengalaman saya 34 tahun di peternakan ayam, kemudian 17 tahun di industri olahan tepung kelapa, dan 8 tahun terakhir kita di beras,” ujar Ida Saidah, Direktur PT Sumber Pangan Sukses.

Untuk komoditi beras, Ida menjelaskan SPS tidak hanya mengandalkan impor. Pada 2022-2024 perusahaan sempat 99 persen impor karena kebijakan pemerintah, namun SPS juga tetap membina petani dan penggilingan padi kecil (rice mill) di Karawang, Cikarang, Bekasi hingga Indramayu.

Ia mengungkapkan, SPS membantu rice mill berkapasitas kecil 5 ton, 10 ton hingga 20 ton per hari yang umumnya kekurangan modal. Bantuan itu berupa pengiriman gabah, modal kerja di depan, hingga pendampingan staf untuk meningkatkan kualitas.

“Kita datangkan gabah, lalu kita modal kerja di depan dan semua produksi kita bantu, kita ajari ada staf-staf kita ngajari mereka,” kata Ida.

Tidak hanya beras, untuk kelapa sawit SPS juga bermitra dengan banyak daerah. CPO didatangkan dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bangka, Dumai, Medan, Aceh hingga Lampung. Sementara gabah berasal dari Madura, Bojonegoro, Kudus, Karawang, Cikarang dan Indramayu.

Ida menegaskan, pembinaan petani dilakukan secara intensif melalui pelatihan. Ia mencontohkan, SPS mengumpulkan kelompok petani dan penggilingan padi untuk pelatihan di hotel di Karawang agar kapasitas dan kualitas mereka naik kelas.

“Visi kita bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi para petani lokal, yang kedua bagaimana bisa memberdayakan para petani,” tegasnya…..Ron

Continue Reading

Ekonomi

Kesan dan Pesan John N Palinggi Kepada Menkeu Suahasil Pengganti Purbaya

Published

on

Jakarta, hariansentana.com – PENGAMAT Ekonomi Dr, John N Palinggi, M.M, M.BA mengatakan, perggantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara adalah hak prerogatif Presiden sesuai dengan UUD ‘45 Pasal 17 dan UU No.13 Tahun 2008.

“Jadi tidak perlu ada spekulasi yang bikin resah masyarakat, tentang alasan Presiden Prabowo melakukan pergantian Menteri, karena Menteri adalah pembantu Presiden yang sudah barangtentu harus loyal kepada Presiden bukan kepada yang lain,” ujar Pengusaha, Ketum DPP Assosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) ini di Jakarta, kemarin.

Mengenai Mekeu baru Suahasil, John menilai Suahasil adalah sosok yang tepat menggantikan Purbaya melihat rekam jejak pengalamannya di Kemenkeu.

“Beliau adalah Wakil Menteri Keuangan selama 7 tahun. 5 Tahun di Kabinet Indonesia Maju dan 2 Tahun di Kabinet Merah Putih sejak November 2024 hingga September 2026,” terang Ketua Assosiasi Mediator Indonesia (ARDIN) ini.

Menurut John, Suahasil adalah sosok yang kalem yang tidak mencari popularitas. “Orangnya masih muda, rendah hati, tidak pernah terpublikasi dan tidak gampang buat statement. padahal dia (Suahasil) Guru Besar UI peraih Bintang Jasa Utama,“ ungkapnya.

Kedepan, John Palinggi berharap Menkeu Suahasil lebih ketat dalam menggelontorkan uang kepada Kementerian dan Lembaga Negara serta menggendalikan hutang negara, khususnya hutang swasta yang ditanggungjawabi negara.

“Banyak Kementerian dan Lembaga/Instansi minta-minta tambah anggaran tanpa jelas tujuan dan peruntukannya, apakah berdampak pada kesejahteraan rakyat. Jangan biarkan swasta ngutang luar negeri yang pada akhirnya menjadi beban negara,” jelasnya.

Selain itu, John Palinggi berharap Menkeu Suhasil loyal kepada Presiden bukan orang lain di balik layar, tidak takut ancaman dari orang yang mengandalkan partai politik sebagai tameng.

“Bersyukur Suhasil adalah sosok Profesional murni, praktisi, independen yang tidak tetkait dengan partai politik manapun,” tutup John.

Continue Reading

Ekonomi

Perkuat PPNS di Bidang Pangan, Bapanas Dorong Pengawasan Didukung Sistem Digital

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com — Penguatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang pangan terus dilakukan Badan Pangan Nasional (Bapanas), termasuk melalui penguatan koordinasi dan pemanfaatan sistem digital dalam administrasi penyidikan. Saat ini Bapanas membina sekitar 30 PPNS yang tersebar di pusat dan daerah untuk mendukung pengawasan pangan di seluruh Indonesia.

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto mengatakan digitalisasi administrasi penyidikan akan membantu PPNS menjalankan tugas secara lebih tertib dan sesuai prosedur. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Korwas PPNS Tahun Anggaran 2026 di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (10/9/2026).

“Bapanas memiliki sekitar 30 PPNS, enam di pusat dan sisanya di daerah. Karena itu, koordinasi dengan Korwas PPNS penting untuk memastikan pelaksanaan pengawasan pangan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami juga akan terus memperkuat kapasitas PPNS kita,” ujar Andriko.

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Drs. Syahardiantono, M.Si. mengatakan koordinasi antara Penyidik Polri, PPNS, dan Penyidik Tertentu diperlukan untuk mencegah kesenjangan maupun tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Menurutnya, masing-masing penyidik perlu menjalankan kewenangannya dengan tetap mengedepankan sinergi dan kolaborasi.

“Koordinasi ini mutlak dilaksanakan guna menghindari kesenjangan dan tumpang-tindih dalam pelaksanaan tugas, demi tercapainya tujuan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Syahardiantono saat membuka Rakor Korwas PPNS Tahun 2026.

Penguatan tersebut sejalan dengan peluncuran Sistem Laporan (SISLAP) Korwas PPNS dan penguatan penggunaan E-PPNS dalam Rakor Korwas PPNS Tahun 2026. Kedua sistem tersebut ditujukan untuk mendukung pengelolaan laporan dan administrasi penyidikan secara digital.

Disisilain Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol. Edy Suranta Sitepu mengatakan SISLAP digunakan untuk mengelola laporan dari jajaran Direktorat Kriminal Khusus dan Satuan Reserse Kriminal di seluruh Indonesia, termasuk dari 508 Polres. Sementara E-PPNS digunakan untuk mendukung administrasi penyidikan PPNS dan telah terhubung dengan SPPTI.

“SISLAP ini adalah sistem pelaporan di Korwas PPNS untuk mengelola laporan dari para Direktur Kriminal Khusus maupun para Kasat Reskrim yang ada di jajaran 508 Polres,” ujar Edy.

Menurut Edy, penerapan E-PPNS akan membuat proses administrasi penyidikan lebih terintegrasi. Penyampaian administrasi penyidikan kepada kejaksaan yang sebelumnya dilakukan secara manual selanjutnya dapat dilakukan melalui sistem secara daring.

Bagi Bapanas, penguatan sistem tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya meningkatkan kapasitas PPNS dalam melaksanakan pengawasan pangan. Ruang lingkup pengawasan PPNS Bapanas meliputi keamanan dan mutu pangan, label, iklan, cadangan pangan, serta aspek ketersediaan pangan sesuai dengan tugas dan kewenangan Bapanas.

Andriko menegaskan, penguatan kapasitas PPNS dan koordinasi dengan Korwas PPNS akan terus dilakukan agar pengawasan pangan di pusat maupun daerah dapat berjalan secara efektif dan sesuai ketentuan.

“Harapannya, dengan adanya Korwas di seluruh Indonesia, pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Bapanas, kami juga akan terus melakukan penguatan kapasitas PPNS untuk melakukan pengawasan pangan di seluruh Indonesia,” ujar Andriko.(***)

Continue Reading
Advertisement

Trending