JAKARTA, SENTANA – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira angkat bicara terkait penghancuran sebagian bangunan SDN Wolomoni di Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, demi proyek Koperasi Desa Merah Putih.

Andreas menyatakan bahwa para pengelola program tersebut diminta segera memberikan penjelasan.

”Apakah pendidikan itu kurang penting sehingga bangunan sekolah yang menjadi tempat mendidik generasi muda bangsa harus dirobohkan? Apakah Koperasi Desa Merah Putih lebih penting daripada sekolah sehingga bangunan sekolah yang sudah berdiri harus dihancurkan?” ujar Andreas Hugo Pareira melalu pernyataan tertulis yang diterima wartawan (9/6/2026).

Menurutnya, pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memang bagian dari program pemerintah, namun jangan mengorbankan program pemerintah lainnya apalagi terkait pendidikan

“pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan bagian dari program pemerintah. Namun, jangan sampai satu program pemerintah justru ”memotong” atau mengorbankan program pemerintah lainnya, terlebih yang berkaitan dengan pendidikan.” lanjutnya

Terkait penghancuran bangunan sekolah di Ende, Andreas meminta pengelola KDMP segera memberikan penjelasan. Tindakan yang kini menuai kecaman luas dari publik itu dinilai menjadi preseden buruk dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah.

“perlu ada penjelasan lanjutan dari pelaksana dan pengelola program” pungkasnya

berdasarkan informasi dan viral di media sosial, terdapat dokumentasi video yang menunjukkan seorang pria berpakaian loren memotong tiang penyangga ruang kelas, sebuah eskavator juga terlihat dipaksa melewati sisi bangunan sekolah dan pagar sekolah yang hancur setelah diterobos eskavator Di belakang bangunan sekolah tersebut direncanakan akan dibangun Koperasi Desa Merah Putih.

JAKARTA, Sentana – Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Rio A.J. Dondokambey menyerukan penguatan tanggung jawab platform digital dalam melindungi perempuan yang terlibat dalam dunia politik.

Menurut Rio, perempuan politisi menghadapi tantangan yang lebih berat di ruang digital dibandingkan dengan laki-laki. Perdebatan yang seharusnya membahas gagasan, kebijakan, dan kinerja politik kerap berubah menjadi serangan berbasis gender.

Serangan tersebut tidak hanya menyasar pandangan politik perempuan, tetapi juga penampilan fisik, kehidupan pribadi, moralitas, peran dalam keluarga, hingga identitas gender mereka.

Rio menilai kondisi itu semakin diperburuk oleh penyebaran disinformasi, intimidasi, dan pelecehan melalui media sosial. Berbagai serangan tersebut bahkan dapat menghalangi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan publik.

“Ini bukan hanya masalah komunikasi, ini adalah masalah demokrasi. Ketika pelecehan online membungkam para pemimpin perempuan atau menghambat mereka memasuki kehidupan publik, demokrasi kehilangan suara, perspektif, dan keterwakilan,” tegas Rio kepada wartawan, Minggu (7/6/2026).

Politikus muda dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut berpandangan bahwa media sosial dapat memperkuat narasi diskriminatif apabila tidak digunakan dan dikelola secara bertanggung jawab.

Alih-alih menjadi ruang pertukaran gagasan, platform digital sering digunakan untuk menyerang atribut pribadi perempuan. Akibatnya, substansi mengenai kapasitas, kebijakan, dan kinerja politik justru tersingkir dari perdebatan publik.

Karena itu, Rio mendorong terbentuknya komitmen internasional yang lebih kuat untuk memastikan perusahaan teknologi dan pengelola platform digital bertanggung jawab terhadap konten yang beredar dalam layanan mereka.

Penyedia platform global, menurutnya, tidak boleh membiarkan media sosial menjadi sarana penyebaran pelecehan, disinformasi, serta berbagai konten berbahaya yang dapat mengancam partisipasi politik perempuan.

“Indonesia saat ini sedang menjajaki pendekatan yang lebih kuat terhadap akuntabilitas platform, penciptaan ekosistem digital yang lebih aman, serta transparansi yang lebih besar,” jelasnya.

Selain memperkuat regulasi dan akuntabilitas platform, Rio menekankan perlunya membangun ketahanan digital di tengah masyarakat.

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan literasi digital, pendidikan mengenai etika komunikasi di ruang daring, serta penguatan kesadaran publik terhadap risiko misinformasi dan disinformasi.

Menurut Rio, perlindungan terhadap perempuan politik tidak boleh dipahami sebagai upaya membatasi kritik maupun kebebasan berpendapat. Perlindungan diperlukan agar perdebatan politik tetap berlangsung secara sehat tanpa intimidasi dan diskriminasi berbasis gender.

“Melindungi perempuan dalam politik bukan berarti membatasi perdebatan demokratis. Ini adalah tentang memastikan bahwa partisipasi politik tetap berjalan dengan aman, penuh hormat, dan setara,” pungkas Rio.

Jakarta, Hariansentana.com – Sebanyak 400 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) pada 2028 mengikuti kegiatan pembekalan.

Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Iyan Sopian Hadi mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman, motivasi, serta kesiapan mental bagi para ASN dalam menghadapi masa purnabakti.

Menurutnya, masa pensiun bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan awal dari babak kehidupan baru yang perlu dipersiapkan dengan matang agar tetap dapat menjalani aktivitas secara produktif dan bermakna.

“Hari ini kita diingatkan bahwa masa pengabdian sebagai ASN suatu saat akan berakhir. Namun, masih banyak hal yang bisa kita lakukan, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Masa menjelang pensiun harus dipersiapkan sebaik mungkin,” ujarnya, di Ruang Bahari, Kantor Wali Kota Jakarta Utara,.Senin (8/6).

Ia mengajak para peserta pembekalan memanfaatkan waktu yang tersisa sebelum pensiun untum meningkatkan kualitas diri, memperkuat hubungan kekeluargaan, serta mempersiapkan berbagai rencana kegiatan yang bermanfaat setelah tidak lagi bertugas sebagai ASN.

Iyan berpesan agar para pegawai tetap menjadi pribadi yang bermanfaat dan terus menebarkan kebaikan di tengah masyarakat.

“Jadilah orang-orang baik karena jauh lebih penting untuk menjadi orang baik di mana pun kita berada,” ucapnya.

Kepala Suku Badan Kepegawaian Jakarta Utara, Neni Maryani menjelaskan, pembekalan berlangsung mulai 8 hingga 9 Juni 2026, dengan jumlah peserta sebanyak 200 orang setiap harinya.

Ia memaparkan, kegiatan tersebut tidak hanya memberikan informasi teknis terkait proses pensiun, tetapi juga membangun kesiapan mental para peserta dalam menghadapi masa transisi dari dunia kerja menuju masa purnabakti.

“Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi teknis sekaligus membangun kesiapan mental. Kami berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh bekal yang bermanfaat dalam menghadapi masa transisi,” ungkapnya.

Ia menuturkan, selama kegiatan berlangsung para peserta mendapatkan materi dari Tim Kerja Status dan Pemberhentian Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya.

Materi yang diberikan meliputi tata cara pengusulan pensiun, pengisian Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCPP), hingga sesi motivasi yang bertujuan mendorong peserta tetap aktif, produktif, dan memiliki peran positif di tengah masyarakat setelah memasuki masa purnabakti.

“Melalui pembekalan ini, diharapkan para ASN dapat memasuki masa pensiun dengan lebih siap, optimistis, dan tetap produktif dalam menjalani pengabdian kepada keluarga maupun masyarakat,” tandasnya.(Sutarno)