Nasional
TNI yang Religius adalah yang Punya Nilai Spiritual yang Tinggi.
JAKARTA, HARIANSENTANA.COM —
“TNI yang religius, adalah TNI yang punya nilai spiritual yang tinggi. Kemudian religius itu ada pada ahlak. Ahlak muncul dalam bentuk kinerja yang baik dan profesional dan berintegritas. Karena pada dasarnya islam itu kelihatan dari ahlaknya” demikian dijelaskan oleh Ustadz Prof. Dr. Abdul Latif Khan S.Ag., dalam ceramahnya kepada personel Makoopsud I. Bertempat di Mesjid Darussalam Makoopsud I. (Rabu, 11-9-2024).

Ceramah yang diberikan oleh Ustadz Prof. Dr. Abdul Latif Khan S.Ag., merupakan bagian dari Koops Udara I menyelenggarakan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2024 yang mengangkat tema, “Meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dalam mewujudkan personel TNI yang religius”.

Lebih lanjut dalam ceramahnya Ustadz Prof. Dr. Abdul Latif Khan S.Ag., menjelaskan mengenai apa istimewanya dari Nabi Muhammad SAW. “Bahwa istimewanya Nabi Muhammad SAW adalah kesederhanaannya serta dari ahlaknya yang benar-benar terpuji dan mulia. Semua ahlak terpuji dan mulia dari Nabi Muhammad SAW semuanya berasal dari memahami isi dari Alquran”.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Pangkoops Udara I Marsda TNI Mohammad Nurdin, Kas Koops Udara I Marsma TNI Prasetiya Halim, S.H., Irkoops Udara I Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto, M.Han., beserta Ketua PIA Ardhya Garini Daerah I Koopsud I beserta Para Pengurus PIA Ardhya Garini Daerah I Koopsud I, serta seluruh Pejabat Utama Makoopsud I, Para Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS Koopsud I.
Polhukam
Resahkan Warga, Chairul Hasibuan Minta Keabsahan Dokumen Kendaraan Alat Berat di Jakarta Utara
Jakarta, Hariansentana.com.– Chaerul syah Hasibuan biasa di panggil Opung wartawan senior di Jakarta Utara meminta adanya pertemuan dengan pihak terkait guna mengklarifikasi keabsahan dokumen kendaraan alat berat milik Koh Dino yang meresahkan warga berada di kawasan Kampung Bambu Kuning, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
“Permintaan pertemuan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan secara terbuka mengenai legalitas dan kelengkapan administrasi kendaraan alat berat yang dipersoalkan,” ucap Chaerul syah Hasibuan.
Opung menilai, “klarifikasi secara langsung diperlukan agar tidak muncul berbagai asumsi maupun kesimpang siuran informasi di tengah masyarakat,” terang Chaerul syah Hasibuan.
Chaerul syah Hasibuan.Sabtu.(14/11/2026) pagi menegaskan, “Pemeriksaan dokumen juga penting untuk memastikan apakah kendaraan alat berat tersebut telah memenuhi ketentuan administrasi dan peraturan yang berlaku.
“Kami meminta adanya pertemuan dengan pihak-pihak terkait agar persoalan ini dapat dijelaskan secara transparan imbuh Chaerul syah Hasibuan
Kami ingin mengetahui secara jelas bagaimana keabsahan dokumen kendaraan alat berat tersebut,” ujarnya.
Ia berharap pihak pemilik kendaraan maupun instansi berwenang dapat memberikan ruang klarifikasi dan menunjukkan dokumen pendukung yang diperlukan sesuai ketentuan hukum,” terang Chaerul syah Hasibuan.
Menurutnya, langkah tersebut bukan untuk menghakimi pihak mana pun, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap transparansi administrasi dan kepastian hukum.
Diharapkan persoalan ini dapat diselesaikan melalui komunikasi dan klarifikasi yang baik, sehingga seluruh pihak memperoleh informasi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan,” pungkas Chaerul syah Hasibuan.di kantor Walikota administrasi Jakarta Utara.(Sutarno)
Nasional
TB Hasanuddin Dorong RUU Penyadapan, Tegaskan Kewenangan Lembaga hingga Sanksi Penyalahgunaan Harus Diatur
JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn.) TB Hasanuddin, mendorong Pemerintah dan DPR RI untuk segera menindaklanjuti pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. Regulasi khusus tersebut dinilai mendesak untuk memberikan kepastian hukum, memperjelas kewenangan lembaga, sekaligus mencegah penyalahgunaan praktik penyadapan.
TB Hasanuddin menilai, hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif. Padahal, praktik penyadapan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum, tetapi juga berpotensi menyentuh berbagai kepentingan politik, ekonomi, sosial, hingga budaya.
“Intinya, kita belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif. Padahal, penyadapan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga berpotensi digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, kewenangan penyadapan yang dimiliki sejumlah lembaga negara, seperti Polri, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Kejaksaan Agung, harus memiliki batasan serta mekanisme pengawasan yang jelas.
Ia menegaskan bahwa setiap tindakan penyadapan wajib memiliki dasar hukum yang kuat, dilakukan sesuai prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa regulasi yang komprehensif, terdapat potensi ketidakseragaman mekanisme pelaksanaan maupun penyalahgunaan kewenangan.
“Karena itu, kewenangan serta mekanismenya harus diatur secara jelas melalui undang-undang,” tegasnya.
Perlu Pengawasan Ketat dan Perlindungan Hak Privasi
TB Hasanuddin menjelaskan, pembentukan UU khusus Penyadapan juga memiliki landasan hukum yang kuat. Di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006. Selain itu, Pasal 136 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mengamanatkan pengaturan penyadapan untuk kepentingan penyidikan melalui undang-undang khusus.
Dengan demikian, menurutnya, pembentukan regulasi tersebut bukan sekadar kebutuhan kebijakan, melainkan bagian dari tindak lanjut amanat hukum yang perlu segera diwujudkan oleh Pemerintah dan DPR.
“Artinya, sudah ada landasan hukum untuk mendorong pembentukan undang-undang khusus penyadapan. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah dan DPR menindaklanjutinya,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengusutan secara objektif terhadap dugaan penyadapan ilegal yang mencuat belakangan ini. Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran harus ditelusuri berdasarkan fakta, termasuk memastikan legalitas, dasar kewenangan, serta prosedur pelaksanaan penyadapan.
“Dugaan penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri juga perlu diusut secara objektif untuk memastikan dasar hukum dan prosedur pelaksanaannya. Setiap operasi penyadapan harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap TB Hasanuddin.
RUU Penyadapan Harus Mengatur Perizinan hingga Sanksi
Lebih lanjut, TB Hasanuddin menekankan bahwa RUU Penyadapan harus memuat pengaturan secara menyeluruh, mulai dari lembaga yang berwenang melakukan penyadapan, tujuan penyadapan, prosedur perizinan, hingga batas waktu pelaksanaannya.
Selain itu, regulasi tersebut perlu mengatur mekanisme pengawasan, pengelolaan hasil penyadapan, serta sanksi tegas bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan.
“UU khusus Penyadapan harus mengatur kewenangan lembaga, prosedur perizinan, batas waktu pelaksanaan, mekanisme pengawasan, pengelolaan hasil sadapan, serta sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan,” tegasnya.
TB Hasanuddin juga menyoroti semakin mudahnya akses terhadap perangkat penyadapan yang beredar di masyarakat. Ia menilai perlu ada pembatasan yang jelas mengenai kepemilikan dan penggunaan perangkat tersebut, sehingga hanya lembaga yang memiliki kewenangan sah yang dapat menggunakannya untuk kepentingan yang dibenarkan hukum.
Menurutnya, organisasi maupun perorangan yang tidak memiliki kewenangan harus dilarang memiliki atau menggunakan perangkat penyadapan untuk melakukan tindakan yang melanggar hak orang lain.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap praktik penyadapan perlu diperkuat, termasuk melalui fungsi pengawasan parlemen, agar penggunaan teknologi tersebut tidak melanggar hak privasi maupun hak konstitusional masyarakat.
TB Hasanuddin berharap Pemerintah dan DPR dapat segera mengambil langkah konkret dalam pembahasan RUU Penyadapan. Kehadiran regulasi ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak dasar warga negara.
“Praktik penyadapan harus dilakukan secara terukur, memiliki dasar hukum yang jelas, dan berada dalam mekanisme pengawasan yang ketat. Jangan sampai kewenangan yang diberikan negara justru disalahgunakan dan merugikan masyarakat,” pungkasnya.
Daerah
Kapolres Wonogiri: Sinergi Antar Instansi, Untuk Mendukung Terciptanya Situasi Kondusif
SINERGITAS-Kapolres Wonogiri, AKBP Deni Septiawan, S.I.K, M.H foto bersama dengan Kepala BPN, Darsini, S.H, M.H, QRMP dan jajaran, dalam rangka wujudkan Sinergitas. (Foto Doc. Polres).
WONOGORI, SENTANA – Membangun komunikasi dan hubungan baik antarinstansi menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut tercermin dalam silaturahmi Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wonogiri, Darsini, S.H, M.H, QRMP, dengan Kapolres Wonogiri, AKBP Deni Septiawan,S.I.K, M.H, Jum’at (13/11/2026).

Kegiatan berlangsung di Posko Polisi Bersama Masyarakat Polres Wonogiri dalam suasana hangat dan penuh keakraban.
Pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus membangun komunikasi yang baik antara Polres Wonogiri dan BPN Kabupaten Wonogiri.
Melalui keterangannya Jum’at (13/11), Kapolres Wonogiri, AKBP Deni Septiawan,S.I.K, M.H, menyambut positif kunjungan tersebut. Ia berharap, hubungan baik yang telah terjalin dapat terus dipelihara melalui komunikasi, koordinasi dan kerja sama yang positif.
Sinergi antar instansi dinilai penting untuk mendukung terciptanya situasi Kabupaten Wonogiri yang aman, kondusif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui silaturahmi ini, Polres Wonogiri terus membuka ruang komunikasi dan kebersamaan dengan berbagai elemen, sebagai wujud komitmen Polri untuk hadir dan dekat dengan masyarakat,” ujarnya. (Red).
-
Gayahidup1 day agoPererat Solidaritas dan Kekeluargaan, Wartawan Jakarta Utara Gelar Family Gathering di Puncak Megamendung Bogor.
-
Nasional5 days agoPeringatan Hari Pahlawan Teguhkan Semangat Pengabdian
-
Ibukota6 days agoSeorang Pasien Penderita TBC Keluhkan Pelayanan di Puskesmas Cibubur
-
Daerah7 days agoGubernur ASR Tinjau Pembangunan Jalan di Konsel dan Bombana, Penanganan Jalan Provinsi Capai 42,16 Kilometer

