Bodetabek
Kakantah ATR/BPN Kab.Bogor Angkat Bicara Pemasangan Portal di Kantornya
Bogor, HarianSentana.com – Kepala Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bogor angkat bicara terkait pemberitaan yang menyebutkan adanya sejumlah pemohon yang mengeluhkan tidak adanya pelayanan pengurusan surat-surat pertanahan. Pasalnya, pintu gerbang masuk kantor dipasang portal, sehingga terkesan kantor ditutup dan melarang masyarakat pemohon masuk ke kantor pertanahan tersebut.
Namun menurut Kakantah Kabupaten Bogor, Sepyo Achanto, keberadaan portal di pintu gerbang masuk bukan untuk menutup atau melarang pemohon yang akan mengurus pertanahan, tetapi hanya untuk menyeleksi para tamu. “Ini agar yang berkepentingan saja yang hanya diperbolehkan masuk selama pandemi Cocid-19 dan penerapan PSBB di wilayah Kabupaten Bogor saat ini,” kstanya saat ketika dikonfirmasi awak media melalui telpon selulernya, Jumat (8/5/2020).
Ia mengatakan, bahwa tamu yang diperbolehkan masuk hanya mereka yang akan mengurus pertanahan saja, itupun bagi pemohon yang sebelumnya sudah melakukan pedaftaran antrian melalui onlione di website. Setelah mendapat antrian, selanjutnya pemohon baru menyerahkan berkas fisiknya ke kantor melalui petugas security untuk diteruskan kepada seksi-seksi terkait jenis palayanan yang dimohon.
“Layanan online ini untuk menghindari penumpukan orang yang datang dan mengantri di kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor, karena selama pandemi Covid-19 dan penerapan PSBB di wilayah Kabupaten Bogor loket pendaftaran untuk sementara kami tiadakan dulu,” terangnya.
Selain itu, Sepyo juga memaparkan, bahwa layanan online tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan social distancing dan physical distancing atau menjaga jarak antar pergerakan orang yang masuk di kantornya.
Hal ini sesuai dengan adanya Surat Edaran Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3/SE-100.TU.03/III/2020 tentang Pelayanan Pertanahan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan melihat kondisi terkini di lapangan.
“Inti tujuan penerapan layanan online ini, agar tidak terjadi tatap muka langsung antara petugas dengan pemohon. Pelayanan pertanahan online dilakukan dalam rangka pencegahan dan meminimalisir penyebaran virus Corona. Bahkan kami menerapkan jadwal piket bergilir kepada para karyawannya yang masuk dan bagi mereka yang bekerja di rumah atau lebih dikenal dengan istilah Work From Home (WFH),” paparnya.
Lebih lanjut, Sepyo Achanto menjelaskan, pelayanan online di ATR/BPN kabupaten Bogor akan diteruskan setelah pandemi Covid-19 berlalu dan situasi kembali normal seperti sebelumnya. “Dengan pelayanan online diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang cepat dan efektif waktu,” ucapnya
Selain itu, kata dia, pelayanan melalui online ini, untuk saat ini juga dimaksudkan untuk mengurangi kontak langsung dengan antara petugas dengan pemohon. “Dalam layanan online ini, untuk sementara ini tidak semua permohonan bisa kami layani, khususnya pelayanan yang mengharuskan petugas turun ke lapangan atau ke lokasi tanah untuk melakukan survey, pengukuran dan pemetaan,” jelasnya.
Sementara itu, Praktisi Hukum sekaligus Pengamat Kebijakan dan Pelayanan Publik, Didi Sumardi SH, MH ikut mengomentari pemberitaan mengenai penutupan portal dan layanan online tersebut. Menurutnya, Pemerintah menekankan soscial distancing dan physical distancing untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 di Indonesia, dengan maksud untuk jaga jarak aman yang harus dilaksanakan secara disiplin.
“Jaga jarak ini bukan hanya berlaku di tempat umum, tetapi juga berlaku di seluruh rumah tangga di setiap keluarga dan seluruh kantor, baik di kantor pemerintahan dan swasta dengan mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penularan atau penyebaran virus Corona yang telah banyak memakan korban,” paparnya.
Menurut dia, diantara orang yang ada di area publik belum tentu semuanya itu negatif Covid-19, karena belum tentu aman dari virus Corona. Untuk itu, sangat wajar jika ada instansi yang menerapkan social dan physical distancing secara ketat. “Karena ini sudah sesuai dengan Perbub Bogor, Pergub Jabar, Permenkes dan Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan pemberlakuakn Pembatasan Sisial Berskala Besar (PSBB) serta UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan,” tukasnya.
Lebih jauh Didi secara rinci menjelaskan mengenai payung hukum pemberlakukan PSBB terkait social dan physical distancing berdasarkan Keputusan Gubernur Jabar Nomor 443/Kep.259- Hukham/2020 tentang Pemberlakukan PSBB di Wilayah Provinsi dan Peraturan Bupati No 16 Tahun 2020 tentang PSBB yang diantaranya bertujuan untuk membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam rangka menekan penyebaran Covid-19, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor
“Selama pandemi Covid-19 ini, aktivitas pegawai kantor juga dihentikan untuk menyusaikan pemberlakuan PSBB. Akan tetapi, bagi institusi TNI-Polri dan pelaku usaha yang bergerak di bidang kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor impor, distribusi, dan logistik masih dapat beroperasi, itupun juga diwajibkan melakukan pembatasan jumlah karyawan yang bekerja,” imbuhnya.
Namun demikian, Didi menghimbau dan meminta kepada kantor pelayanan publik, khususnya seperti BPN kabupaten Bogor untuk tetap melakukan pelayanan dengan maksimal meski melalui online. “Jangan sampai gara-gara layanan online diberlakukan, akan tetapi justu akan menyulitkan masyarakat, khusuanya para pemohon yang akan mengurus pertanahan,” pungkas pria yang juga berprofesi pengacara tersebut.(stn)
Penulis: Basir/Subur
Bodetabek
Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Turut Ambil Bagian Dalam Helaran KaBogor Fest 2026
Bogor, Hariansentana.com – KaBogor Fest 2026 merupakan salah satu festival terbesar di Kabupaten Bogor yang menggabungkan unsur hiburan, UMKM, kuliner, komunitas hingga pelayanan publik. Tentunya kegiatan tersebut menjadi momentum strategis bagi Perumda Air Minum Tirta Kahuripan untuk berinteraksi langsung baik dengan pelanggan maupun masyarakat Kabupaten Bogor.
Senin 8 Juni 2026 Perumda Air Minum Tirta Kahuripan turut ambil bagian dalam helaran KaBogor Fest 2026 yang berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong hingga tanggal 14 Juni 2026.
Keikutsertaan ini sebagai wujud komitmen perusahaan menghadirkan pelayanan publik sekaligus mendukung rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544.

Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Abdul Somad, mengatakan bahwa kehadiran Tirta Kahuripan di KaBogor Fest tidak hanya untuk memberikan pelayanan administrasi, tetapi juga sebagai sosialisasi program perusahaan yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat Kabupaten Bogor terhadap layanan air bersih perpipaan yang aman dan berkualitas,”terang nya.
“KaBogor Fest menjadi sarana kolaboratif yang sangat baik bagi Tirta Kahuripan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat berkonsultasi langsung mengenai info layanan air bersih hingga pendaftaran sambungan baru” ujar Abdul Somad.
Perumda Air Minum Tirta Kahuripan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bogor untuk mengunjungi booth pelayanan selama event KaBogor Fest 2026 dan memanfaatkan berbagai layanan serta program yang tersedia.
“Petugas kami siap memberikan pelayanan prima dan memberikan penjelasan tuntas apabila ada aduan pelanggan, selain itu booth Tirta Kahuripan menyediakan berbagai doorprize dan pojok melukis anak bertemakan konservasi air. Untuk posisi booth Perumda Air Minum Tirta Kahuripan berada di area pelayanan publik tepatnya di selasar gate 2 stadion Pakansari.” tutupnya.
Untuk diketahui, moment HJB ke-544 kali ini, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan menghadirkan program Harga Spesial Sambungan Baru bagi kelompok tarif rumah tinggal (R3C–R4F). Program ini berlaku mulai 10 Mei hingga 30 Juni 2026 dengan biaya pemasangan hanya Rp 544.000,- dari harga normal Rp 1.600.000,- (syarat dan ketentuan berlaku)……..Ron
Bodetabek
PT PMC Dorong Pengembangan Hortikultura dan Agrowisata, Penggarap Lahan Diajak Bermitra
BOGOR, SENTANA – Upaya penyelesaian persoalan penggarapan lahan milik PT Prima Mustika Candra (PMC) di Desa Sukajaya, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, terus ditempuh melalui pendekatan dialog dan musyawarah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Langkah tersebut diwujudkan dalam forum mediasi yang digelar di Kantor Kecamatan Tamansari, Kamis (4/6/2026), dengan menghadirkan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), Pemerintah Desa Sukajaya, pihak perusahaan, tokoh masyarakat, serta perwakilan penggarap lahan.
Pertemuan itu menjadi momentum penting dalam mencari solusi yang adil, berkelanjutan, dan mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak, terutama masyarakat yang selama ini menggantungkan mata pencahariannya dari aktivitas pertanian di area lahan milik perusahaan.
Staf Pembebasan Lahan PT PMC, Toni Setiawan, memaparkan hasil pendataan dan verifikasi lapangan yang telah dilakukan perusahaan terhadap para penggarap.
“Hingga saat ini perusahaan mencatat sekitar 20 penggarap dengan total luasan lahan sekitar 9,9 hektare yang telah melalui proses verifikasi lapangan,” ujar Toni.
Menurutnya, pendataan dilakukan secara cermat untuk memastikan identitas serta aktivitas para penggarap sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan skema penyelesaian yang dapat diterima seluruh pihak.
Sementara itu, General Manager Perencanaan PT PMC, Yongki, menegaskan komitmen perusahaan untuk mencari solusi yang tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi perusahaan, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan ekonomi masyarakat sekitar.
“Kami ingin memikirkan bersama kegiatan yang dapat menunjang aktivitas masyarakat yang selama ini sudah berjalan. Mayoritas warga menanam tanaman palawija dan hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam menyusun rencana ke depan,” katanya.
Yongki menjelaskan, PT PMC saat ini tengah menyiapkan konsep pengembangan kawasan berbasis hortikultura dan agrowisata yang disesuaikan dengan perizinan perusahaan. Melalui konsep tersebut, aktivitas pertanian masyarakat diharapkan tetap dapat menjadi bagian dari pengembangan kawasan secara terpadu.
Selain itu, perusahaan juga berencana menyusun perjanjian kerja sama dengan para penggarap yang telah terdata dan terverifikasi. Dokumen tersebut nantinya akan diketahui oleh pemerintah desa sebagai bentuk kepastian administrasi sekaligus perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.
Camat Tamansari, Yudi, menilai komunikasi yang terbuka dan konstruktif menjadi modal utama dalam menjaga stabilitas sosial serta menciptakan suasana yang kondusif di tengah masyarakat.
“Saya menilai komunikasi yang terbuka menjadi langkah penting dalam menciptakan kepastian dan menjaga kondusivitas wilayah,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar proses pendataan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh penggarap lahan, baik yang telah mengikuti mediasi maupun yang belum berpartisipasi, sehingga tidak ada pihak yang merasa terabaikan.
“Yang terpenting adalah semua pihak memiliki kepastian. Pendataan harus dilakukan secara menyeluruh agar proses penyelesaian berjalan adil dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” tambahnya.
Dalam forum yang sama, Ketua Gerakan Nasional Pajajaran (Genpar), Sambas Alamsyah, menyampaikan dukungannya terhadap langkah penyelesaian yang ditempuh melalui jalur dialog dan musyawarah.
Menurut Sambas, kesepakatan yang dicapai akan memiliki kekuatan yang lebih baik apabila dituangkan dalam dokumen tertulis yang diketahui pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan.
“Kesepakatan tertulis akan menjadi pegangan bersama bagi masyarakat maupun perusahaan dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, sekaligus mencegah munculnya sengketa baru di kemudian hari,” katanya.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan aktif pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat dalam forum tersebut serta berharap hasil pertemuan dapat disosialisasikan secara luas kepada seluruh warga.
Sejumlah penggarap yang hadir turut menyampaikan harapan agar aktivitas pertanian yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka tetap dapat berjalan sembari menunggu penyelesaian yang disepakati bersama.
Melalui musyawarah yang terus dibangun antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan, diharapkan tercipta solusi yang mampu memberikan kepastian hukum, menjaga stabilitas sosial, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Sukajaya di masa mendatang.
Bodetabek
DPC Gerindra Kabupaten Bogor Sembelih 14 Ekor Sapi Kurban Serentak di 6 Dapil
BOGOR, SENTANA – Memperingati Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor menggelar penyembelihan hewan kurban serentak di enam daerah pemilihan se-Kabupaten Bogor, Jumat 29 Mei 2026.
Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada masyarakat. Sebanyak 14 ekor sapi disembelih dan didistribusikan ke berbagai wilayah di Kabupaten Bogor.
Dari jumlah tersebut, 12 ekor sapi disalurkan ke enam dapil dengan masing-masing dapil menerima dua ekor. Dua ekor lainnya disembelih di Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor dan daging nya dibagikan kepada warga sekitar kantor partai,”terang nya.

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan, mengatakan separuh dari total 14 ekor sapi merupakan bantuan Bupati Bogor Rudy Susmanto,”terang nya .
“Alhamdulillah, tahun ini DPC Gerindra Kabupaten Bogor dapat menyalurkan 14 ekor sapi kurban. Dari jumlah tersebut, separuhnya merupakan kontribusi dan bantuan dari Bapak Bupati Bogor Rudy Susmanto sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat,” ujar Iwan Setiawan.
Menurutnya, Idul Adha bukan hanya momentum ibadah kurban, tetapi juga sarana memperkuat kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama. Ia menegaskan kegiatan serentak di seluruh dapil merupakan komitmen Gerindra untuk hadir di tengah masyarakat, terutama saat hari besar keagamaan.
“Iduladha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial. Melalui kegiatan kurban ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat Kabupaten Bogor, sekaligus mempererat tali silaturahmi antara partai dan warga,” tambahnya.
Daging kurban dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, tokoh masyarakat, pengurus lingkungan, serta warga di sekitar lokasi penyembelihan.
“Kami berharap kegiatan ini membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat. Semangat gotong royong dan kebersamaan harus terus dijaga, terlebih di momen Idul Adha yang penuh makna ini,” kata Iwan.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan Idul Adha menjadi momentum memperkuat rasa kepedulian dan kebersamaan di tengah masyarakat.
“Semoga hewan kurban yang disalurkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjadi sarana mempererat ukhuwah dan kebersamaan di Kabupaten Bogor,” jelas Rudy Susmanto singkat.
Pelaksanaan penyembelihan di tiap dapil melibatkan kader partai, relawan, dan tokoh masyarakat setempat. Antusiasme warga terlihat sejak proses penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban.
DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor berharap kegiatan sosial dan keagamaan seperti ini dapat dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat serta memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial…..Ron
-
Ibukota6 days agoCamat Pasar Rebo Jaktim Gencar Sosialisasi Pilah Sampah Ke Warga
-
Polhukam7 days agoHeikal Safar Sekjen DPP PROPINDO Dukung TNI Tolak Backing Koruptor.!! Saat Polisi Geledah 12 Lokasi Terkait 3 Kasus Korupsi Raksasa
-
Polhukam3 days agoPartai Umat Menuju Pemilu 2029, Bersinergi Dengan Tokoh – Tokoh Muda
-
Polhukam6 days agoPenegakan Hukum dan Keadilan, Demi Kemanusiaan

