Connect with us

Bodetabek

Kakantah ATR/BPN Kab.Bogor Angkat Bicara Pemasangan Portal di Kantornya

Published

on

Bogor, HarianSentana.com – Kepala Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bogor angkat bicara terkait pemberitaan yang menyebutkan adanya sejumlah pemohon yang mengeluhkan tidak adanya pelayanan pengurusan surat-surat pertanahan. Pasalnya, pintu gerbang masuk kantor dipasang portal, sehingga terkesan kantor ditutup dan melarang masyarakat pemohon masuk ke kantor pertanahan tersebut.

Namun menurut Kakantah Kabupaten Bogor, Sepyo Achanto, keberadaan portal di pintu gerbang masuk bukan untuk menutup atau melarang pemohon yang akan mengurus pertanahan, tetapi hanya untuk menyeleksi para tamu. “Ini agar yang berkepentingan saja yang hanya diperbolehkan masuk selama pandemi Cocid-19 dan penerapan PSBB di wilayah Kabupaten Bogor saat ini,” kstanya saat ketika dikonfirmasi awak media melalui telpon selulernya, Jumat (8/5/2020).

Ia mengatakan, bahwa tamu yang diperbolehkan masuk hanya mereka yang akan mengurus pertanahan saja, itupun bagi pemohon yang sebelumnya sudah melakukan pedaftaran antrian melalui onlione di website. Setelah mendapat antrian, selanjutnya pemohon baru menyerahkan berkas fisiknya ke kantor melalui petugas security untuk diteruskan kepada seksi-seksi terkait jenis palayanan yang dimohon.

“Layanan online ini untuk menghindari penumpukan orang yang datang dan mengantri di kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor, karena selama pandemi Covid-19 dan penerapan PSBB di wilayah Kabupaten Bogor loket pendaftaran untuk sementara kami tiadakan dulu,” terangnya.

Selain itu, Sepyo juga memaparkan, bahwa layanan online tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan social distancing dan physical distancing atau menjaga jarak antar pergerakan orang yang masuk di kantornya.

Hal ini sesuai dengan adanya Surat Edaran Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3/SE-100.TU.03/III/2020 tentang Pelayanan Pertanahan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan melihat kondisi terkini di lapangan.

“Inti tujuan penerapan layanan online ini, agar tidak terjadi tatap muka langsung antara petugas dengan pemohon. Pelayanan pertanahan online dilakukan dalam rangka pencegahan dan meminimalisir penyebaran virus Corona. Bahkan kami menerapkan jadwal piket bergilir kepada para karyawannya yang masuk dan bagi mereka yang bekerja di rumah atau lebih dikenal dengan istilah Work From Home (WFH),” paparnya.

Lebih lanjut, Sepyo Achanto menjelaskan, pelayanan online di ATR/BPN kabupaten Bogor akan diteruskan setelah pandemi Covid-19 berlalu dan situasi kembali normal seperti sebelumnya. “Dengan pelayanan online diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang cepat dan efektif waktu,” ucapnya

Selain itu, kata dia, pelayanan melalui online ini, untuk saat ini juga dimaksudkan untuk mengurangi kontak langsung dengan antara petugas dengan pemohon. “Dalam layanan online ini, untuk sementara ini tidak semua permohonan bisa kami layani, khususnya pelayanan yang mengharuskan petugas turun ke lapangan atau ke lokasi tanah untuk melakukan survey, pengukuran dan pemetaan,” jelasnya.

Sementara itu, Praktisi Hukum sekaligus Pengamat Kebijakan dan Pelayanan Publik, Didi Sumardi SH, MH ikut mengomentari pemberitaan mengenai penutupan portal dan layanan online tersebut. Menurutnya, Pemerintah menekankan soscial distancing dan physical distancing untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 di Indonesia, dengan maksud untuk jaga jarak aman yang harus dilaksanakan secara disiplin.

“Jaga jarak ini bukan hanya berlaku di tempat umum, tetapi juga berlaku di seluruh rumah tangga di setiap keluarga dan seluruh kantor, baik di kantor pemerintahan dan swasta dengan mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penularan atau penyebaran virus Corona yang telah banyak memakan korban,” paparnya.

Menurut dia, diantara orang yang ada di area publik belum tentu semuanya itu negatif Covid-19, karena belum tentu aman dari virus Corona. Untuk itu, sangat wajar jika ada instansi yang menerapkan social dan physical distancing secara ketat. “Karena ini sudah sesuai dengan Perbub Bogor, Pergub Jabar, Permenkes dan Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan pemberlakuakn Pembatasan Sisial Berskala Besar (PSBB) serta UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan,” tukasnya.

Lebih jauh Didi secara rinci menjelaskan mengenai payung hukum pemberlakukan PSBB terkait social dan physical distancing berdasarkan Keputusan Gubernur Jabar Nomor 443/Kep.259- Hukham/2020 tentang Pemberlakukan PSBB di Wilayah Provinsi dan Peraturan Bupati No 16 Tahun 2020 tentang PSBB yang diantaranya bertujuan untuk membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam rangka menekan penyebaran Covid-19, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor

“Selama pandemi Covid-19 ini, aktivitas pegawai kantor juga dihentikan untuk menyusaikan pemberlakuan PSBB. Akan tetapi, bagi institusi TNI-Polri dan pelaku usaha yang bergerak di bidang kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor impor, distribusi, dan logistik masih dapat beroperasi, itupun juga diwajibkan melakukan pembatasan jumlah karyawan yang bekerja,” imbuhnya.

Namun demikian, Didi menghimbau dan meminta kepada kantor pelayanan publik, khususnya seperti BPN kabupaten Bogor untuk tetap melakukan pelayanan dengan maksimal meski melalui online. “Jangan sampai gara-gara layanan online diberlakukan, akan tetapi justu akan menyulitkan masyarakat, khusuanya para pemohon yang akan mengurus pertanahan,” pungkas pria yang juga berprofesi pengacara tersebut.(stn)
Penulis: Basir/Subur

 

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bodetabek

Tirta Kahuripan Rencanakan Peningkatan Cakupan Pelayanan
Melalui Kerjasama Investasi Dengan Badan Usaha Swasta

Published

on

By

Bogor, Hariansentana.com – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA) Air Minum Tirta Kahuripan berkomitmen mewujudkan visi “Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang” serta Misi Kabupaten Bogor diantaranya mewujudkan perekonomian daerah yang maju melalui program prioritas percepatan pembangunan infrastruktur dasar permukiman, yaitu perluasan cakupan pelayanan akses air minum kepada masyarakat Kabupaten Bogor.

Usaha penambahan cakupan pelayanan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama Business to Business (B to B) yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan sejumlah Badan Usaha Swasta yang telah ditetapkan sebagai Bakal Calon Pemrakarsa.

Penandatanganan ini dilaksanakan di Sumber Mata Air Ciburial yang dibangun oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1922, sekaligus meninjau keadaan sumber mata air yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Bogor yang penuh dengan sejarah karena pernah mensuplai kebutuhan air bersih ke Istana Kepresidenan di Jakarta.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto menekankan pentingnya pelestarian dengan merencanakan penetapan Mata Air Ciburial sebagai Kawasan Cagar Budaya agar tidak dibongkar dan tidak dibangun sehingga tetap terjaga kelestariannya.
“Mata Air Ciburial ini harus kita jaga bersama dengan cara penetapan sebagai Kawasan Cagar Budaya karena sejarahnya sebagai sumber air yang mengaliri Istana Bogor hingga Istana Merdeka Jakarta dan membuat sumur resapan sebagai langkah penyelamatan debit air di Mata Air Ciburial ,” ujar Rudy.

Selain itu, Bupati Bogor menyampaikan bahwa rencana kerjasama ini merupakan komitmen atas kebutuhan dasar masyarakat yang semakin mendesak mengingat pertumbuhan penduduk yang cukup pesat di Kabupaten Bogor. “Dengan cakupan pelayanan administrasi yang baru mencapai 12,51% dan teknis sebesar 31,31% di akhir 2024, diperlukan adanya alternatif pembiayaan untuk meingkatkan cakupan pelayanan air minum hingga mencapai minimal 37% yang ditargetkan di tahun 2030,”

Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, Tedi Kurniawan menyampaikan bahwa peningkatan cakupan layanan ini menjadi bagian penting dalam mendukung misi pembangunan ekonomi daerah melalui penyediaan infrastruktur dasar permukiman. “Namun mengingat karena tidak adanya pendanaan dari APBN setelah tahun 2021 yang dikarenakan tingginya indeks kemandirian fiskal Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, sehingga diperlukan inovasi alternatif pembiayaan lainnya. Dan salah satu kerjasama ini adalah untuk mengurangi Tingkat Kehilangan Air di Sumber Mata Air Ciburial sehingga cakupan pelayanan untuk wilayah Kabupaten Bogor dapat lebih luas lagi.” ujarnya

Untuk diketahui, alternatif pembiayaan melalui kerjasama investasi dengan Badan Usaha Swasta sebelumnya telah berhasil diterapkan, yaitu penyelenggaraan SPAM Ciawi untuk wilayah Kecamatan Ciawi, Megamendung dan sekitarnya dengan kapasitas 150 liter per detik melalui mekanisme B to B dan yang telah beroperasi sejak awal tahun 2024.

Dampak dan Proyeksi
Apabila rencana kerjasama investasi tersebut telah terealisasi, diproyeksikan cakupan layanan wilayah administratif akan meningkat dari 12,51% menjadi 15,09%, dan cakupan wilayah teknis meningkat dari 31,31% menjadi 37,40% pada tahun 2030.
“Upaya ini bukan hanya mendukung pelayanan dasar, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan penyumbang pendapatan daerah melalui dividen dari Perumda Air Minum Tirta Kahuripan. Kami berharap seluruh proses ini mendapat dukungan dari semua pihak agar dapat berjalan sesuai rencana,” paparTedi……Ron / Ded

Continue Reading

Bodetabek

Pengurus Koperasi Merah Putih Desa Rawapanjang Terbentuk.

Published

on

By

Bogor, Hariansentana.com – Setelah melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Pemdes Rawapanjang dan perwakilan potensi masyarakat/ LKD akhirnya membuahkan hasil terbentuknya Koperasi dan kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih Rawapanjang Periode 2025-2028 di Kantor Desa Rawa panjang, Senin (28/4/25).

Dalam proses pemilihan didahului dengan penyuluhan tentang maksud dan tujuan dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih serta proses pemilihan calon pengurus Koperasi, dan berharap setelah terbentuk benar – benar bisa ikut mendorong kesejahteraan warga Desa khususnya.

Sedangkan Kades Mohammad Agus menyampaikan apresiasi dalam pemilihan kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih Rawapanjang Periode 2025-2028 cukup lancar, Semoga para calon pengurus yang telah terpilih bisa membawa Amanah ini dengan baik dan tulus tegasnya.

Kami akan terus mendorong agar – benar – benar bisa berjalan dengan baik dan ke depan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya Desa Rawapanjang dan terus berkembang.

Ketua BPD Abd.Latip menyampaikan terimakasih kepada peserta Musdes, dimana dalam musyawarah ini telah membuahkan hasil, yakni terbentuknya Koperasi dan kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih Rawapanjang Periode 2025-2028.

Semoga Bapak dan Ibu yang telah terpilih ini diharapkan bisa menjalankan amanahnya dengan baik dan tentunya bisa mengoptimalkan potensi desa yang pada akhirnya bisa memberikan kontribusi positif dan meningkatkan kesejahteraan warga, tandas Ketua BPD Rawapanjang.

Warga yang telah terpilih menjadi pengurus Koperasi Desa Merah Putih Rawapanjang Periode 2025-2028 diantaranya Rokhyati sebagai Ketua, Khumaedi sebagai Wakil Ketua Bidang Usaha, Heny Supriyani wakil Ketua Bidang Anggota, Sudarso Selaku Sekretaris dan Denny Hermawan sebagai Bendahara.

Sebagai Pengawas Koperasi Desa Merah Putih Rawapanjang Periode 2025-2028 terpilih Mohammad Agus Kepala Desa Rawapanjang selaku Ketua (Ex Officio), Mashudi dan Munasir selaku anggota pengawas.

Musdes Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dihadiri dari Dinas Koperasi yang diwakili oleh Sekdis, dari Kecamatan Bojonggede, Pemdamping Desa Kecamatan Bojonggede , Pendamping Lokal Desa, LKD Rawapanjang, PKK, Ketua RT dan RW dan tokoh masyarakat Desa Rawapanjang.

Sementara itu H.Sudarso mantan Humas pemkot administrasi jakarta Utara, sahabatnya Bang Tarno penasehat PWI Pokja Jakarta Utara yang mertuanya tinggal di Desa kampung kelapa. No. 20.r.01/20 Desa rawa panjang menggatakan,” Semoga usaha Koperasi merah puth ini akan berjalan dan sukses untuk memajukan usaha UMKM yang ada di Desa Rawa panjang.” Tutupnya (Sutarno)

Continue Reading

Bodetabek

Wamen Lingkungan Hidup dan Sekda Provinsi Jawa Barat Kunjungi Kompleks Pabrik Citeureup

Published

on

By

Bogor, Hariansentana.com – PT Indocement Tunggal PrakarsaTbk.(Indocement) Kompleks Pabrik Citeureup rabu 23 / 04 / 2025 menerima kunjungan dari Wakil Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Diaz Hendropriyono dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Drs. Herman Suryatman, M.Si., rombongan ini diterima langsung oleh Direktur Utama Indocement Christian Kartawijaya beserta jajarannya.

Pada kunjungan ini rombongan diajak untuk mengunjungi fasilitas pengumpan bahan bakar alternatif di Kompleks Pabrik Citeureup yaitu fasilitas hotdisc di Plant 11 serta fasilitas vecoplant di Plant 14.

Rombongan juga melihat secara langsung bagaimana proses dumping bahan bakar alternatif berupa refuse devired-fuel (RDF) melalui fasilitas vecoplant di Plant 14.

Setelah mengunjungi pabrik Indocement, rombongan kemudian diajak untuk mengunjungi dan menanam 50 pohon bersama srikandi-srikandi Indocement di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Lulut Nambo, sebagai rangkaian HUT Indocement ke-50 yang akan jatuh pada 4 Agustus 2025.

Indocement sendiri telah menandatangani Perjanjian RDF Supply dengan PT Jabar Bersih Lestari (pemenang tender pembangunan RDF Platform TPPAS Lulut Nambo) pada 2018,untuk memfasilitasi perjanjian tersebut Indocement juga telah membangun jalan tembus dan dua jembatan untuk menghubungkan Gerbang Tol Gunung Putri ke TPPAS Lulut Nambo serta membangun beragam fasilitas lainnya untuk menerima dan mengelola RDF di Kompleks Pabrik Citeureup.

Realisasi pengiriman RDF dari TPPAS Lulut Nambo diharapkan bisa memenuhi kebutuhan bahan bakar alternatif (AF) di Kompleks Citeureup yang mencapai 2.500 ton setiap hari, saat ini Indocement masih kekurangan pasokan sekitar 1.000 ton per hari, salah satu pemasok AF Indocement adalah TPST Bantar gebang yang mampu mengirimkan 450–500 ton RDF setiap hari. Demikian pula di Kompleks Pabrik Cirebon, Indocement memiliki fasilitas pengolahan bahan bakar alternatif untuk menampung sekam padi,bonggol jagung,dan RDF dengan kapasitas mencapai1.300 ton per hari dan saat ini Indocement masih kekurangan pasokan sekitar 500 ton per hari.

“Untuk di ketahui Indocement adalah salah satu produsen semen terbesar di Indonesia yang memproduksi SemenTiga Roda, Semen Rajawali, Mortar Tiga Roda, dan Semen Grobogan. Saat ini Indocement dan entitas anaknya bergerak dalam beberapa bidang usaha yang meliputi pabrikasi dan penjualan semen (sebagaiusaha inti) dan beton siap-pakai,serta tambang agregat dan trass,dengan jumlah karyawan sekitar 4.400 orang. Indocement mengoperasikan 14 pabrik milik sendiri serta dua pabrik dan satu grinding mill dengan sistem sewa dengan total kapasitas produksi tahunan sebesar 33,5 juta ton semen. Sepuluh pabrik berlokasi di Kompleks Pabrik Citeureup, Bogor, Jawa Barat; dua pabrik di Kompleks Pabrik Cirebon, Cirebon,Jawa Barat, dan satu pabrik di Kompleks PabrikTarjun,Kotabaru, Kalimantan Selatan; satu pabrik di Grobogan, Jawa Tengah; dua pabrik di Maros, Sulawesi Selatan, dan satu grinding mill di Banyuwangi, Jawa Timur. Pada 2022, Indocement telah mengoperasikan PabrikMarossetelahmenandatangani Perjanjian Sewa Pakai Aset dengan PT Semen Bosowa Maros dan PT Bosowa Corporindo. Heidelberg Materials AG telah menjadi pemegang saham mayoritas Indocement sejak 2001……. ..(Ron / Ded)

Continue Reading
Advertisement

Trending