Wamena, Hariansentana.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Pegunungan, Selasa (2/12/2025), dengan membawa pesan khusus dari Presiden Republik Indonesia. Kunjungan ini bertujuan meninjau langsung progres percepatan pembangunan, sekaligus menyerap informasi yang akan dibawa ke tingkat pusat.
 
Menko Djamari beserta rombongan tiba di Bandara Wamena dan disambut secara adat oleh Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, dan jajaran Forkopimda. Penyambutan ditandai dengan tarian tradisional dan prosesi pengalungan noken. Dalam keterangannya kepada wartawan, Menko Polkam menyampaikan inti dari kunjungannya.
 
“Kedatangan kami ke sini ingin menyampaikan salam rindu Bapak Presiden Prabowo Subianto pada masyarakat di Papua Pegunungan. Sekaligus saya mengumpulkan sejumlah informasi yang saya dapat di sini ke Jakarta agar menjadi perhatian,” ujar Menko Djamari Chaniago.
 
Soroti Jalan Trans Papua dan Aspirasi Pendidikan
 
Menko Polkam meninjau sejumlah isu penting di Wamena yang menjadi perhatian pemerintah pusat, terutama yang berkaitan dengan konektivitas dan akses pendidikan.

Dalam hal transportasi, Menko Djamari menyadari bahwa masyarakat di Wamena, Jayawijaya, dan sekitarnya masih sangat mengandalkan jalur udara untuk pergerakan manusia maupun barang. Merespons hal tersebut, Menko Polkam memaparkan progres pembangunan jalur darat Trans Papua.
 
“Pemerintah sudah sangat mengusahakan hal tersebut. Jalur darat yang akan menghubungkan antara Jayapura dengan Wamena sepanjang kira-kira 700 kilometer, saat ini tinggal menyisakan sekitar 50 kilometer untuk rampung,” ungkapnya.
 
Ia menegaskan komitmennya untuk segera menyelesaikan infrastruktur tersebut.
 
“Ini salah satu upaya dalam rangka membuka daerah ini lewat darat. Ini akan saya bicarakan dengan Menteri Pekerjaan Umum,” tambahnya.
 
Selain itu, isu pendidikan juga menjadi catatan Menko Polkam, di mana terdapat aspirasi masyarakat untuk memiliki perguruan tinggi, spesifiknya kehadiran cabang Universitas Cenderawasih (UNCEN) di Papua Pegunungan.
 
Kunjungan kerja ini turut didampingi oleh Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang menunjukkan koordinasi kuat antara pusat dan daerah dalam upaya percepatan pembangunan.(***)

Jakarta, Hariansentana.com – Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum sebagai fondasi utama mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas dan berlandaskan prinsip good governance.

Melalui keterangannya, Rabu (26/11), Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. H. Sobandi, S.H, M.H, menegaskan pentingnya penguatan penegakan hukum sebagai pondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas dan berorientasi pada prinsip good governance.

Pernyataan ini disampaikan dalam rangka memperkuat komitmen bersama menghadapi tantangan penyelenggaraan negara yang semakin kompleks di era digital dan dinamika global saat ini.

Dalam pandangannya, Dr. Sobandi menekankan bahwa, pemerintah yang bersih dan berintegritas merupakan cita-cita kolektif seluruh bangsa Indonesia. “Upaya penegakan hukum yang dilakukan secara tegas, transparan dan tanpa pandang bulu adalah fondasi penting yang menentukan kualitas tata kelola pemerintahan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada aspek penindakan semata, melainkan harus mencakup pembangunan sistem yang mampu mencegah potensi penyimpangan sedari awal.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa, upaya pencegahan dapat diwujudkan melalui penguatan mekanisme pengawasan internal, perbaikan proses kerja, serta penumbuhan budaya integritas di seluruh tingkatan birokrasi, baik pusat maupun daerah.

Menurutnya, integritas merupakan prasyarat utama lahirnya keadilan yang berkelanjutan. “Integritas adalah roh dari kekuasaan kehakiman, tanpa integritas, keadilan kehilangan maknanya,” tegas Dr. Sobandi.

Dalam konteks reformasi birokrasi nasional, Mahkamah Agung terus mendorong percepatan modernisasi dan transformasi layanan peradilan. Hal ini dilakukan melalui digitalisasi proses peradilan, peningkatan kualitas SDM aparatur, serta penguatan standar profesionalisme dalam setiap aspek penyelenggaraan peradilan.

Dr. Sobandi menegaskan bahwa, Mahkamah Agung berkomitmen menghadirkan aparatur peradilan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas dan orientasi kuat terhadap pelayanan publik yang berkualitas.

Ia menambahkan bahwa, reformasi ini bukan sekadar agenda institusi peradilan, tetapi merupakan bagian dari upaya besar untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. “Ketika masyarakat melihat bahwa proses hukum berjalan objektif, transparan dan akuntabel, maka kepercayaan publik akan meningkat dan inilah yang menjadi pondasi stabilitas pemerintahan,” jelasnya.

Dr. Sobandi juga menyoroti pentingnya sinergi antar lembaga dalam memastikan efektivitas penegakan hukum. Menurutnya, kolaborasi antara Mahkamah Agung, aparat penegak hukum, serta lembaga pengawasan internal maupun eksternal menjadi faktor utama yang menentukan objektivitas dan akuntabilitas setiap tindakan hukum. “Tidak ada satu lembaga pun yang bisa bekerja sendirian. Penegakan hukum hanya dapat berjalan kuat jika dilakukan dengan kerja sama yang solid dan koordinasi yang berkelanjutan,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa, sinergi itu harus dibangun di atas prinsip independensi, profesionalitas dan keterbukaan informasi agar setiap proses penegakan hukum dapat diawasi masyarakat tanpa mengganggu proses peradilan itu sendiri.

Selain aspek kelembagaan, Dr. Sobandi menegaskan bahwa, upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga negara. Seluruh elemen masyarakat mulai dari aparatur negara, akademisi, dunia pendidikan, media massa, hingga masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam mengawal integritas penyelenggaraan pemerintahan. Melalui edukasi publik, partisipasi masyarakat, serta pengawasan sosial, komitmen terhadap integritas dapat diperkuat dan diperluas.

“Integritas bukan hanya slogan, tetapi perilaku kolektif. Pemerintahan yang bersih mewajibkan partisipasi seluruh rakyat Indonesia,” ungkapnya.

Menutup pernyataannya, Dr. Sobandi mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat semangat kolaborasi dan keterbukaan dalam membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan.

Ia berharap, upaya bersama ini menjadi langkah nyata dalam perjalanan panjang bangsa menuju pemerintahan yang bersih, berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan rakyat. “Dengan kolaborasi, integritas dan profesionalitas, kita dapat membangun Indonesia yang lebih bersih, transparan dan berkeadilan bagi seluruh rakyatnya,” pungkasnya. (Red).

KALSEL, Sentana – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem merampungkan penerbitan Surat Keputusan (SK) bagi jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. SK yang diteken Ketua Umum Surya Paloh itu menjadi dasar legal sekaligus penegasan arah konsolidasi Partai NasDem di tingkat daerah.

Penyerahan berkas dilakukan di Banjarmasin, Rabu (26/11/2025). Dokumen tersebut dibawa oleh Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Banjar, Lauhul Mahfuz, dan diserahkan langsung kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Kalsel melalui Wakil Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) Muhammad Zaini.

Lauhul Mahfuz, yang ditugaskan Ketua DPW NasDem Kalsel H. Mansyur untuk mengambil SK dari DPP, membenarkan bahwa seluruh dokumen telah diterima dan diserahkan sebagaimana mandat partai.

“SK untuk seluruh pengurus DPD di 13 kabupaten dan kota sudah saya terima dan pagi tadi telah saya serahkan kepada Wakil Ketua OKK DPW Kalsel, Muhammad Zaini Mansyur,” ujar Lauhul.

Terbitnya SK tersebut otomatis mengukuhkan struktur pengurus DPD dan memberi legitimasi penuh bagi pengurus baru untuk menjalankan kebijakan partai.

Di Kabupaten Banjar, SK kepengurusan menetapkan Bupati Banjar, H. Saidi Mansyur, sebagai Ketua DPD NasDem yang baru. Penunjukan ini disebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi NasDem di daerah tersebut.

Lauhul menyebut pihaknya akan segera melakukan percepatan konsolidasi setelah pengesahan tersebut.

“Alhamdulillah, dengan terbitnya SK dan resminya Pak Haji Saidi Mansyur menjadi Ketua DPD, kami segera menggelar konsolidasi bersama pengurus dan kader,” ucapnya.

DPD NasDem Kabupaten Banjar juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan agenda politik yang telah digariskan DPP.

“Kami fokus melaksanakan dan menyukseskan agenda politik yang ditetapkan DPP,” tutup Lauhul. ***