Jakarta, Hariansentana.com — Ketua Umum Gema Bela Negara R Achmad Juniawan didampingi Sekretaris Jenderal Gema Bela Negara Heikal Safar berkolaborasi dengan Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia (GARUDA), Nofalia Heikal Safar menyelengarakan Kegiatan yang bertajuk “Breakfast Jakarta Bersih Gema Bela Negara” di halaman Kantor Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Minggu (7/6/2026). dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.

Kegiatan tersebut diikuti ribuan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari anggota organisasi, mahasiswa, hingga masyarakat umum dari wilayah Jabodetabek. Rangkaian acara meliputi senam Zumba massal, donor darah bekerja sama dengan PMI, serta pembagian sarapan gratis.

Sebanyak 30 gerobak makanan disediakan untuk mendistribusikan menu sarapan sehat secara cuma-cuma kepada peserta. Selain itu, acara juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni budaya, hiburan rakyat, pembagian bibit pohon, serta fasilitas photo booth interaktif.

Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai kolaborasi antara Gema Bela Negara dan Gerakan Dapur Indonesia mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program pemerintah, khususnya di bidang ketahanan pangan dan kesejahteraan.

“Kegiatan bakti sosial yang dipadukan dengan olahraga seperti ini sangat positif dan bermanfaat. Saya berharap dapat terus dilaksanakan di berbagai daerah,” ujar Zulkifli Hasan.

Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia (GARUDA), Nofalia Heikal Safar, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendorong gaya hidup sehat sekaligus memperkuat kepedulian sosial masyarakat. Menurutnya, konsep acara menggabungkan olahraga, aksi sosial, dan pemberdayaan UMKM dalam satu kegiatan terpadu.

Ia menambahkan bahwa kegiatan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat kemandirian pangan nasional, termasuk melalui pemberdayaan pelaku usaha kecil dan sektor pertanian.

Sementara itu, Ketua Umum Gema Bela Negara, R. Achmad Juniawan, bersama Sekretaris Jenderal Heikal Safar, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran acara. Mereka mengungkapkan jumlah peserta yang hadir melampaui target yang telah ditetapkan.

“Antusiasme masyarakat sangat tinggi. Ini menjadi bukti bahwa kegiatan yang menggabungkan aspek sosial, kesehatan, dan kebersamaan mendapat sambutan positif,” ujar Achmad Juniawan.

Sehingga lanjut Ketum Gema Bela Negara berharap penyelenggara kegiatan serupa dapat terus digelar secara berkelanjutan di berbagai daerah, “sebagai upaya memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.” Pungkasnya. (Haholongan)

JAKARTA, SENTANA – Kolonel Gerardus Maliti, S. Sos., M.Si., dilantik sebagai Ketua Ikalsabda Jabodetabek periode 2026-2031. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum Insan Keluarga Besar Sumba (IKBS), Hermanus Malo Dona di Gedung GBI Patoembak Cibubur, Sabtu ( 6/7/2026).

Setelah resmi dikukuhkan, Gerardus kemudian melantik jajarannya.
Namun bagi banyak orang yang hadir, acara itu lebih dari sekadar seremonial pergantian kepemimpinan.

Di hadapan para tokoh masyarakat, sesepuh, pemuda, dan keluarga besar Sumba Barat Daya, Gerardus menyampaikan sebuah refleksi tentang makna kepemimpinan yang menggugah.
“Saya menerima amanah ini karena panggilan jiwa,” katanya mengawali sambutan.

Dari sana, ia mengajak hadirin memandang kepemimpinan bukan sebagai kehormatan, melainkan sebagai kegelisahan yang terus hidup.

Pemimpin Gelisah

Menurutnya, seorang pemimpin harus gelisah ketika melihat rakyatnya kelaparan. Gelisah melihat kemiskinan yang masih membelenggu. Gelisah ketika anak-anak putus sekolah, rumah-rumah masih reyot, dan ketertinggalan terus berlangsung.
“Tetapi kegelisahan saja tidak cukup. Kegelisahan harus berubah menjadi gerakan,” tegasnya.

Baginya, seorang pemimpin wajib mengerahkan seluruh kekuatan yang dimiliki: Pengetahuan, jaringan, relasi, bahkan jabatan yang dipercayakan kepadanya. Semua itu harus digunakan untuk satu tujuan, yakni mengangkat martabat masyarakat yang dipimpinnya.

Di bawah kepemimpinannya kata GM, Ikalsabda tidak boleh sekadar menjadi tempat berkumpul atau ruang bernostalgia tentang kampung halaman. Organisasi ini harus menjadi wadah persatuan masyarakat Sumba Barat Daya, tempat lahirnya gagasan, kader, jejaring, dan pengabdian bagi kemajuan daerah.

Gerardus juga menegaskan pentingnya hubungan erat antara Ikalsabda dan IKBS.
“Masa depan Sumba tidak bisa dibangun oleh satu kelompok saja. Tidak bisa dibangun oleh satu kabupaten saja. Kita boleh berasal dari SBD, tetapi kita adalah orang Sumba,” ujarnya.

Di matanya, masyarakat luar tidak melihat empat kabupaten yang ada di Pulau Sumba. Mereka hanya mengenal satu identitas besar: Sumba. Karena itu, ia mendorong lahirnya lebih banyak kader unggul dari rahim Ikalsabda. Bukan hanya pemimpin di tingkat desa atau kabupaten, tetapi juga birokrat, akademisi, pengusaha, profesional, dan politisi berintegritas yang mampu berkiprah di tingkat nasional.

Lebih jauh lagi, Gerardus membayangkan suatu masa pemimpin Sumba Barat Daya dapat memainkan peran sebagai penghubung informal yang mempererat komunikasi dan kolaborasi empat kabupaten di Pulau Sumba demi kepentingan bersama. Untuk menggambarkan gagasan itu, ia mengingatkan hadirin pada sosok almarhum Umbu Mehang Kunda yang pernah dihormati sebagai figur pemersatu para bupati di Sumba.
“Bukan karena kekuasaan formal, tetapi karena ketokohan, kebijaksanaan, dan kemampuannya merangkul semua pihak,” katanya.

Dalam bagian yang paling menyentuh dari pidatonya, Gerardus mengajak masyarakat memaknai kembali gelar-gelar tradisional yang selama ini melekat dalam budaya Sumba, seperti Umbu dan Rato.
Umbu dan Rato adalah Panggilan Melayani.

Menurutnya, banyak orang memahami gelar tersebut sebagai simbol darah bangsawan. Namun sesungguhnya, kata dia, darah bukanlah privilese atau hak istimewa.
“Darah adalah catatan utang. Ia adalah tanggung jawab. Ia adalah panggilan untuk melayani,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa dahulu seorang Umbu atau Rato dihormati bukan karena berada pada posisi tertinggi dalam silsilah keluarga, melainkan karena keberaniannya berdiri paling depan ketika badai datang dan memilih berada paling belakang ketika makanan dibagikan.
Karena itu, makna Umbu pada masa kini harus diberikan kepada siapa saja yang bersedia mengabdikan dirinya bagi sesama.
“Jika ada anak muda yang memperjuangkan pendidikan bagi sesamanya, dia adalah Umbu. Jika ada ibu yang mengorbankan hidupnya demi keluarga dan masyarakat, dia adalah Umbu. Jika ada pemimpin yang bekerja diam-diam demi kesejahteraan rakyat, dia adalah Umbu. Jika ada warga yang menggunakan ilmu, tenaga, dan rezekinya untuk mengangkat martabat sesama, dia adalah Umbu,” tuturnya.

Di tengah hiruk-pikuk kehidupan ibu kota, pesan yang disampaikan Gerardus sore itu terasa sederhana namun mendalam: kepemimpinan bukan tentang kedudukan, melainkan tentang kegelisahan yang diterjemahkan menjadi tindakan. (***)

Bogor, Hariansentana.com – Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB) menyayangkan “dugaan intervensi” yang dilakukan Wakil Bupati Bogor kepada kepala desa terkait pengurusan administrasi pertanahan.

Menurutnya, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan jabatan Wakil Bupati.

“Kalau tidak ada kejelasan dari pejabat terkait, ini bisa memicu konflik berkepanjangan dan berujung pada persoalan pidana dalam dokumen surat-surat tanah yang sedang diproses di BPN Kabupaten Bogor,” jelas Johan saat di hubungi tlp selulernya 7 Juni 2026.

Ia menduga terbitnya surat tiga serangkai berupa riwayat tanah dan surat tidak sengketa bukan melalui prosedur yang benar, melainkan karena adanya intervensi pejabat yang memiliki kepentingan.

“Menurut Johan Ini bisa membuat dokumen yang diproses cacat administrasi. Walaupun prosesnya dianggap benar, surat tanah itu bisa dimohonkan pembatalan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” jelasnya.

Dalam gugatan PTUN, pemohon bisa melampirkan bukti dugaan intervensi seperti surat, rekaman, foto, dan bentuk lain yang nantinya diuji dalam persidangan. Dari situ, hakim bisa membandingkan proses normatif dan tidak normatif secara objektif dalam hukum administrasi.

Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan S.H menegaskan pejabat ke depan jangan menekan rakyat demi kepentingan pribadi atau kelompok. “Pilkada itu secara konstitusi dari rakyat untuk rakyat. Jangan ketika sudah dipilih dan dilantik, semua kebijakan dihalalkan karena pejabat dipilih rakyat,” tegasnya.

Ia menambahkan, jika Wakil Bupati bermasalah dalam proses pidana maupun politik, mekanismenya bisa melalui impeachment oleh legislatif sesuai hukum yang berlaku.

“Persoalan seperti ini jangan dibiarkan berlarut. Panggil para pihak, selesaikan secara damai. Kalau ada kekeliruan, ya diperbaiki. Saya yakin Bupati Bogor bisa memberikan saran ke Wakil Bupati agar semua pihak menahan diri,” katanya.

Ia berharap Kabupaten Bogor bisa maju jika semua pihak bekerja sama dan tidak mencari-cari kesalahan pejabat tanpa bukti. “Kalau aduan masyarakat sudah masuk, tentu sudah ada bukti-bukti bentuk intervensi ke kades-kades,” papar nya…….Ron