Ekonomi
Ekonom: Dukung Penuh Rencana Kenaikan Tarif Cukai Rokok
Jakarta, sentananews.com
Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori menilai, rencana kenaikan tarif cukai rokok sebesar 23 persen dari perspektif ekonomi konstitusi belumlah memadai dan memenuhi aspek keadilan ekonomi.
Menurut dia, seharusnya kebijakan harga rokok (termasuk produk minuman beralkohol) juga lebih tepat dikendalikan oleh negara sebagaimana halnya kebijakan yang ditetapkan pada harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas yang investasnya lebih padat modal dan beresiko tinggi.
“Oleh karena itu, kenaikan tarif cukai rokok oleh pemerintah ini harus didukung penuh oleh pemangku kepentingan (stakeholders) negara, terutama dalam rangka paradigma baru kebijakan bea dan cukai,” kata Defiyan dalam keterangan resminya yang diterima HarianSentana.com di Jakarta, Selasa (24/9).
Ia mengatakan, kebijakan rencana kenaikan tarif cukai rokok pada tahun 2020 yang akan menaikkan harga jual eceran sebesar 35 persen itu harus dipandang sebagai kebijakan yang tepat dalam sisi negatif cukai. “Artinya pemerintah ingin melindungi seluruh tumpah darah dan rakyat Indonesia dari dampak kesehatan buruk yang ditimbulkan oleh merokok, tapi mampu menciptakan tambahan pendapatan negara yang akan menggerakkan perekonomian nasional tanpa mematikan industri rokok,'” paparnya.
Defiyan juga mempertanyakan pendapat sebagian pihak terutama ekonom mainstream yang menganggap langkah pemerintah dalam menaikkan tarif cukai rokok sebesar 23% ini terlalu tinggi dan akan berdampak pada para petani tembakau. “Lalu pertanyaan yang dapat diarahkan pada mereka adalah, apakah dengan tdak menaikkan tarif cukai rokok para petani tembakau Indonesia sudah dapat menikmati keadilan ekonomi atas industri rokok berbahan tembakau? Jawabannya tentu saja belum atau tidak, karena yang lebih banyak mendapatkan keuntungan dan manfaat dari industri rokok berbahan baku tembakau ini adalah para konglomerat,” tukasnya.
“Soal sponsor atau promosi yang menghasilkan prestasi bangsa dan negara di bidang olahraga yang dipandang sebagai sebuah ajang citra korporasi yang sesuai buku teks pemasaran, bukanlah sebuah kewajiban atau tanggungjawab sosial korporasi kepada masyarakat, khususnya petani tembakau. Lebih dari itu adalah, bagaimana bentuk tanggungjawab korporasi pada perokok aktif yang rutin mengkonsumsi dan perokok pasif atas dampak kesehatan yang ditimbulkannya,” tambah dia.
Lebih jauh Defiyan mengatakan, sudah saatnya konteks kebijakan negara atas bea dan cukai ini harus memperhitungkan konstitusi ekonomi dan Pembukaan UUD 1945 agar kebijakan ekonomi sektoral tak hanya memperhitungkan keuntungan ekonomi kelompok masyarakat tertentu di satu pihak dan membebankan negara serta masyarakat atas dampaknya di pihak lain. “Dalam konteks perdagangan internasonal, maka kebijakan bea cukai ini harus mengarah pada paradigma baru atas beban bea atau biaya yang positif bagi produksi barang dan jasa serta cukai yang pengenaanya secara proporsional terhadap dampak negatifnya (barangkali juga berkaitan dengan kebijakan visa suatu negara),” jelasnya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria mengatakan, sudah saatnya Indonesia menerapkan kebijakan cukai tembakau tinggi. Pasalnya, kebijakan ini sudah pasti mendapatkan dukungan, baik dari publik nasional maupun publik internasional. “Salah satu kebijakan yang dapat dijalankan adalah kebijakan cukai tembakau tinggi yang sudah pasti akan mendapat dukungan penuh publik. Apalagi seluruh dunia sudah menjalankan kebijakan yang sama terkait tembakau dan rokok, yakni kebijakan cukai tinggi,” kata Sofyano di Jakarta, Senin (23/9).
Menurut dia, hanya Indonesia yang terlambat menjalankan kebijakan cukai tembakau tinggi. Hal ini karena pemerintah khawatir jika cukai tembakau naik maka akan berdampak pada petani dan industri. Akibatnya cukai tembakau tahunan lebih banyak tidak naik, meskipun di sisi lain pajak pajak yang lain atau pungutan yang lain dinaikkan.
“Padahal, kalaupun cukai tembakau naik, tingkat kenaikan bersifat ala kadarnya atau hanya disesuaikan dengan inflasi, bukan sebagai kebijakan progresif. Dan tentu saja ini menjadi pertanyaan publik,” tukasnya.
Lebih jauh ia mengatakan, kenaikan cukai ini akan sangat berkontribusi terhadap APBN. Apalagi jika cukai bisa naik 100 persen dari tarif cukai saat ini maka pemerntah tidak perlu lagi berhutang ke luar negeri dalam menutup defist APBN. “Pemerintah bisa mendapatkan Rp 350-400 triliun dari cukai. Tinggal yang diperlukan nanti adalah pengelolaan cukai yang lebih inklusive dan transparan. Cukai rokok dapat menjadi kekuatan dalam pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mendukung pembangunan berkelanjutan,” tukasnya.
Ia menambahkan, anggaran yang bersumber dari cukai rokok dapat digunakan bagi pembangunan pedesaan, jaminan sosial kesehatan rakyat, maupun pengembangan penelitian dalam rangka memperkuat usaha kecil menengah. “Sehingga kenaikan cukai rokok tidak lagi dibayangi ketakutan akan mengorbankan petani dan usaha kecil menengah,” ucapnya.
Editor: Syarief Lussy
Ekonomi
Pengamat Maritim: Pemagaran Laut di Tangerang Langgar Hukum dan Hancurkan Ekosistem
Jakarta, Hariansentana.com – Pengamat maritim dari Ikatan Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai,
pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, tidak hanya berpotensi melanggar hukum, tetapi juga mengungkap kompleksitas konflik kepentingan antara publik dan privat dalam pengelolaan wilayah pesisir.
“Laut adalah sumber daya publik yang seharusnya dikelola untuk mendukung kesejahteraan seluruh masyarakat. Pemagaran ini mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap prinsip ini,” tegas Capt. Hakeng dalam keteerangan persnya yang diterima di Jakarta, Kamis (09/1/2025).
Menurut Hakeng, secara hukum tindakan pemagaran ini melanggar sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Ruang Laut.
“Pelanggaran ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta minimnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan,” tegasnya.
Lebih jauh menurut Hakeng, dari perspektif ekologi, pemagaran laut juga berdampak merusak. Hal ini karena struktur pagar yang terbuat dari bambu, paranet, dan pemberat pasir mengganggu habitat laut, mengurangi keanekaragaman hayati, dan memengaruhi aliran air laut yang penting bagi ekosistem pantai.
“Laut adalah elemen penting bagi ekologi, menyediakan habitat bagi berbagai spesies dan menjaga keseimbangan lingkungan. Pemagaran seperti ini berisiko mengganggu keberlanjutan ekosistem dan produktivitas perikanan,” cetusnya.
Dampak Sosial Ekonomi bagi Nelayan
Dari sisi sosial, kata dia, pemagaran ini juga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional. Sebanyak 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di kawasan tersebut kini harus menempuh jarak lebih jauh untuk menangkap ikan, yang menyebabkan peningkatan biaya operasional dan penurunan produktivitas.
“Pemagaran ini tidak hanya mengurangi akses nelayan terhadap sumber daya laut tetapi juga mengancam keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir secara keseluruhan,” jelas Capt. Hakeng.
Lebih jauh ia juga mengatakan, bahwa kasus ini mencerminkan ketidakjelasan dalam tata kelola proyek yang memanfaatkan ruang laut. Bahkan investigasi gabungan berbagai instansi hingga kini belum berhasil mengidentifikasi tujuan akhir pemagaran tersebut. Jika hal ini terkait dengan rencana reklamasi, prosesnya harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas penuh.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap proses reklamasi mematuhi standar ekologis dan melibatkan partisipasi masyarakat serta ahli terkait untuk meminimalkan dampak lingkungan,” tegasnya.
Menurut Hakeng, kasus ini menggarisbawahi pentingnya penguatan tata kelola ruang laut yang berorientasi pada keberlanjutan, keadilan, dan kesejahteraan. Partisipasi masyarakat lokal harus menjadi bagian integral dari setiap kebijakan pengelolaan ruang laut.
“Laut bukan hanya sumber daya ekonomi tetapi juga identitas dan bagian dari keberlanjutan bangsa. Dengan pendekatan yang melibatkan hukum, ekologi, dan sosial, Indonesia dapat memastikan kekayaan lautnya dinikmati oleh semua lapisan masyarakat secara berkelanjutan,” tutup Capt. Hakeng.(s)
Ekonomi
PLN EPI Terima Penghargaan Internasional di Ajang IABC Awards 2024
Jakarta, Hariansentana.com – PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) meraih penghargaan Awards of Merit pada ajang International Association of Business Communicatiors (IABC) Awards 2024 dalam kategori Best Media Relations Program sub-kategori Impactful Public Relations Awards (IMPRA). Penyerahan penghargaan dilakukan pada acara IABC Indonesia Conference dan Award 2024 yang berlangsung di Hotel Shangri-La, Jakarta dengan mengusung tema PR Trends 2025: Purposeful Impact.
Presiden IABC Indonesia, Elvera N. Makki, menyatakan bahwa penghargaan ini diberikan kepada organisasi yang berhasil membangun kepercayaan, dan menjalin hubungan yang berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan.
“Melalui strategi komunikasi yang inklusif, transparan, dan penuh empati, kita dapat memastikan bahwa setiap pesan tidak hanya mampu menyentuh perasaan, tetapi juga mendorong perubahan berarti untuk mewujudkan visi bersama,” ungkap Elvera yang juga menyoroti pentingnya peran teknologi dalam mendukung inovasi komunikasi menuju tahun 2025.
Sebagai Subholding PT PLN (Persero), PLN EPI memiliki peran krusial dalam menjaga ketahanan dan keberlanjutan pasokan energi primer di Indonesia. Sebagai salah satu pilar utama dalam rantai pasok energi nasional, PLN EPI berkomitmen untuk memastikan pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan, yang menjadi dasar untuk mendukung penyediaan listrik yang handal dan merata untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Mamit Setiawan, Sekretaris Perusahaan PLN EPI, menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan pengakuan atas transformasi yang dilakukan oleh PLN EPI dalam menjaga stabilitas pasokan energi primer, yang sangat penting bagi pembangunan infrastruktur energi Indonesia.
“Penghargaan ini adalah bukti nyata dari kerja keras PLN EPI dalam membangun komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak untuk memastikan informasi terkait upaya kami dalam menjaga rantai pasok energi primer dan mendukung stabilitas pasokan listrik sampai ke seluruh lapisan masyarakat,” ujar Mamit.
Dalam Ajang ini, PLN EPI menyampaikan, program komunikasi berjudul Sinema (Sinergi Media dan Biomassa). Karya tersebut menunjukkan peran PLN EPI dalam mengampanyekan Biomassa berkontribusi terhadap Ekonomi Kerakyatan dan Biomassa transisi menuju energi masa depan berkelanjutan. Inovasi pengembangan ekosistem biomassa berbasis ekonomi rakyat terus dilakukan PLN EPI untuk mendukung program cofiring pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia.
Pengembangan biomassa ini tidak hanya berfungsi sebagai alternatif energi yang ramah lingkungan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dengan meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat sekitar. Biomassa yang dihasilkan dari limbah pertanian dan kehutanan ini akan mengurangi emisi karbon dioksida dan mendukung Indonesia dalam mencapai target pengurangan emisi yang ditetapkan dalam komitmen internasional.
Dengan penghargaan ini, PLN EPI semakin termotivasi untuk terus berinovasi dan menjaga stabilitas pasokan energi yang handal dan terjangkau, serta mempercepat transisi energi hijau menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.
International Association of Business Communicators (IABC) merupakan organisasi non-profit yang mewadahi para praktisi dan profesional komunikasi, seperti Public Relations, Corporate Affairs, Komunikator Bisnis, CSR, serta Government Relations. Penghargaan diberikan kepada organisasi yang berhasil menunjukkan praktik terbaik dalam komunikasi berskala global, sekaligus menjadi platform berbagi pengalaman, memperluas jejaring, dan program edukasi.(s)
Ekonomi
Pertamina Dorong Penerima Beasiswa Gelar Kegiatan Aksi Sobat Bumi
Jakarta, Hariansentana.com – Menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap kelestarian lingkungan, Pertamina mendorong penerima beasiswanya untuk melakukan kegiatan Aksi Sobat Bumi (Aksi SoBI) setiap tahunnya. Bertema “Energi Lestari, Desaku Asri”, para penerima Beasiswa Pertamina Sobat Bumi (SoBI) dari 40 mitra perguruan tinggi melakukan Aksi SoBI kedua dengan tiga jenis aksi, yakni penanaman mangrove, penanaman pohon daratan, serta aksi pungut dan olah sampah yang dimulai dari tanggal 14 Desember 2024 hingga 03 Januari 2025.
Direktur Operasi Pertamina Foundation Yulius S. Bulo menyampaikan, aksi kedua ini dilakukan di desa yang menjadi lokasi program Desa Energi Berdikari Sobat Bumi (DEB SoBI).
DEB SoBI merupakan program yang mendukung program unggulan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pertamina, Desa Energi Berdikari (DEB). Dalam program ini, para penerima Beasiswa SoBI bersama dosennya dari mitra perguruan tinggi menghadirkan energi bersih untuk meningkatkan ekonomi dan terwujudnya kemandirian desa.
“Berbeda dengan aksi pertama, aksi kali ini para penerima beasiswa didorong untuk melakukannya di lokasi proyek DEB SoBI. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya merasakan manfaat dan memahami penggunaan energi bersih tetapi juga punya rasa tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan desanya agar tetap asri lewat,” ujar Bulo.
Pada aksi ini, tertanam 1.320 bibit mangrove dan 2.440 bibit pohon daratan, seperti pohon cempaka, pohon angsana, trembesi, dan hortikultura. Para penerima beasiswa juga berhasil mengumpulkan 1,2 ton sampah dan membuat berbagai produk daur ulang dari sampah yang terkumpul.
Cerita aksi datang dari penerima Beasiswa Pertamina Sobat Bumi Universitas Diponegoro yang melakukan bersih-bersih sampah di lokasi program DEB SoBI, yakni Desa Wisata Sitaring, desa Kemambang, Semarang.
Bersama masyarakat, para penerima beasiswa mengumpulkan 60 kg sampah yang dilanjutkan dengan pemisahan sampah baik organik, anorganik, dan B3. Dengan memberikan edukasi, sampah organik tersebut diolah menjadi eco enzyme yang dapat digunakan sebagai menjadi sabun cuci piring, pembersih lantai, dan obat luka. Selain itu, para penerima beasiswa juga membagikan 50 kantong kain ramah lingkungan yang dapat menggantikan fungsi plastik, terutama saat berbelanja.
“Melalui kegiatan ini, kami mengajak masyarakat untuk turut berkontribusi dalam menjaga kebersihan dan kelestarian alam melalui prinsip 3R (reuse, reduce, recycle) yang dapat mengurangi dampak buruk sampah terhadap lingkungan. Harapannya, kegiatan ini dapat menjadi kebiasaan yang rutin dilakukan masyarakat agar desa wisata ini keasriannya terjaga dan tetap menjadi destinasi wisata,” ujar Koordinator SoBi UNDIP, Shofiyah Nur Azizah.
Selanjutnya cerita dari Desa Pukdale, Kupang, para penerima Beasiswa Pertamina Sobat Bumi Politeknik Negeri Kupang (PNK), menanam 50 bibit pohon mangga, 50 bibit pohon jambu air, 25 bibit pohon trembesi, dan 25 bibit pohon merbau serta membagikan 100 liter eco enzyme dan mengedukasi para petani desa untuk pembuatannya.
Koordinator SoBI PNK, Cakrawala Padamai, menyampaikan bahwa kegiatan aksi ini tidak hanya membantu penghijauan dan mengurangi emisi karbon, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.
“Kami berharap apa yang ditanam, dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa. Kegiatan ini juga menjadi bukti nyata bahwa generasi muda, melalui program Beasiswa Pertamina Sobat Bumi, dapat menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan,” ucap Padamai.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengapresiasi peran para penerima beasiswa yang sejalan dengan komitmen Pertamina untuk proaktif mewujudkan keberlanjutan lingkungan untuk mencapai target penurunan emisi atau Net Zero Emission (NZE) Pemerintah Indonesia 2060.
“Aksi Sobat Bumi menjadi bukti nyata bahwa Pertamina mengajak generasi muda, terutama Gen Z, untuk mengambil langkah bersama menuju masa depan yang berkelanjutan. Lewat aksi ini, selain meningkatkan kesadaran akan kelestarian lingkungan, mereka juga terlatih untuk berinteraksi dengan masyarakat. Dengan begitu, ke depan mereka akan siap untuk berkontribusi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ungkap Fadjar.
Dengan kegiatan Aksi Sobat Bumi, Beasiswa Pertamina Sobat Bumi menjadi program yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan poin ke-4 (pendidikan berkualitas) dan poin ke-13 (penanganan perubahan iklim) serta berkontribusi pada pencapaian NZE tahun 2060 atau lebih cepat.(s)
-
Ibukota1 day ago
Balon Rt, Pake Ijasah Paket C. Jalur Kilat, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, diminta Turun Tangan.
-
Peristiwa1 day ago
Gubuk Liar di Kolong Tol Pademangan Ditertibkan Aparat Gabungan.
-
Ibukota6 days ago
Calon Dewan Kota Se-Jakarta yang Gagal Dilantik Ajukan Gugatan ke PTUN
-
Ibukota1 day ago
Kepala SMA Islam Al-Azhar Kelapa Gading: Alkafest 2024 Digelar Untuk Rayakan Kreativitas, Prestasi, dan Kepedulian Sosial Pelajar