Connect with us

Nasional

Dikawatirkan Akan Ada PPIU Yang Gulung Tikar Bila Jamaah Umrah Minta Refund

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com – Akan ada Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU) yang akan bangkrut bila calon Jamaah Umrah meminta Refund atau Pengembalian uang yang disetorkan karena adanya kebijakan penundaan  pelaksanaan Ibadah Umrah oleh Pemerintah Arab Saudi.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (SAPUHI) yang juga selaku Direktur Utama PT. Patuna Drs. H. Syam Respiadi dalam acara Manasik Umroh Milad 37 Patuna Mekar Jaya di Manggala Wana Bhakti, Jakarta, Minggu (8/3/2020).

Menurut Syam, bila calon Jamaah tidak melakukan reschedule dan meminta Refund atau uangnya di kembalikan pasti akan ada PPIU yang akan mengalami  kebangkrutan.

” Seleksi alam akan menentukan, pasti akan ada PPIU yang akan mengalami  kebangkrutan karena memang uangnya telah dibayarkan untuk komponen umrah seperti pesawat, hotel, catering dan visa di Arab Saudi,” tuturnya.

Dikatakannya saat ini ada beberapa jamaah yang memang akan mengajukan Refund. Bila jamaah tetap meminta Refund sudah dapat dipastikan calon jamaah tidak akan menerima 100 persen uangnya kembali,” katanya.

Hal itu dikarenakan akan ada pemotongan biaya biaya kalau tetap memaksakan Refund. Syam mencontohkan, misalkan saja untuk pembatalan saja terkena biaya 500 US dolar  belum lainya, ya paling tidak PPIU akan mengembalikan 90 persen itupun kalau ada cash flow perusahaan,” katanya.

Ditegaskannya  yang paling  baik jamaah melakukan penjadwalan kembali keberangkatannya

“Kami dari Asosiasi berharap calon Jamaah lebih memilih menjadwalkan ulang  keberangkatannya  dan kami akan prioritaskan serta tidak akan ada tambahan biaya yang dibebankan ke Calon jamaah,” ujarnya.

Senada dengan Syam Respiadi, Direktur Bina Umrah dan haji Khusus Kementrian Agama Muhamad Arfi Hatim menyatakan  calon Jamah Umrah tidak akan dirugikan akibat penundaan sementara pelaksanaan ibadah umrah Pemerintah bersama  pemangku kepentingan lainnya telah mengupayakan reschedule  untuk calon jamaah yang gagal berangkat ke Tanah Suci

“Saya selalu mengingatkan kepada PPIU untuk melakukan Resechudule  pelaksanaan ibadah umrah dan saya berharap para jamaah mau dijadwal ulang melaksanakan ibadah umrah sehingga nanti begitu pemerintah Arab saudi mencabut penundaan pasti akan di berangkatkan.

Arfi berpesan pada para calon Jamaah bahwa uang mereka Tak akan hilang

”saya jamin uang calon jamaah umrah yang seharusnya berangkat tidak akan hilang karena ini keadaan post mayor,” ujarnya.

Lebih lanjut Arfi menjelaskan masih ada 4800 jamaah umrah yang ada di Tanah suci dan  mereka harus segerah neninggalkan Arab Saudi paling lambat 15 Maret  2020.

”hingga hari ini ada 4800 jamaah umrah Indonesia masih berada di Arab Saudi Di Makkah Almukaramah dan Madinah Al Munawwarah dan mereka semua harus sudah berada di Tanah air tanggal 15 Maret 2020,” ucapnya.

Menurut Arfi Hatim pihak airline bertanggung jawab untuk nenjemput Mereka di Arab Saudi.

“Maskapai penerbangan termasuk Garuda Indonesia  harus menjemput jamaah  dari Jakarta ke Arab Saudi walaupun  pesawat penjemput itu dalam keadaan  Kosong herangkat dari Bandara di Indonesia,” jelasnya.

Arfi Hatim juga minta pada para penyelenggara ibadah Umrah untuk tidak membuka pendaftaran umrah dalam kondisi penundaan sementara ibadah umrah

“Kementrian agama telah meinta kepada  PPIU untuk tidak menerima pendaftaran umrah karena memang belum ada kepastian pembukaan kembali pelaksanaan ibadah umrah dan agama pun melarang menjual janji dalam keadaan yang tidak pasti,” jelasnya.

sementara itu Direktur Utama Garuda Irfan setiaputra menyatakan Garuda tetap Komit untuk menjemput pulang Jamaah umrah yang memegang tiket Garuda

“Kami akan menjemput jamaah umrah yang memegang tiket  Garuda di Arab Saudi sampai tanggal 15 Maret 2020,” Pungkasnya.

Polhukam

Pangkoops Udara I Tinjau Kesiapan Kosek I Medan.

Published

on

Medan, Hariansentana.com — Setelah kunjungan kerja ke Lanud Soewondo, Pangkoops Udara I Marsda TNI Mohammad Nurdin dan Ketua PIA Ardhya Garini Daerah I Koopsud I Ny. Erin M. Nurdin beserta rombongan berkunjung ke Komando Sektor I (Kosek I) Medan, Kota Medan, Sumatera Utara. (Sabtu, 12-10-2024).

Dalam kunjungannya ke Mako Kosek I, Pangkoops Udara I dan rombongan disambut langsung oleh Komandan Kosek I Medan, Marsma TNI Toto Ginanto, S.T., M.A.P., M.Han. beserta staf dan didampingi Ketua PIA Ardhya Garini Cab.23/D.I Kosek I Ny. Mia Toto Ginanto, beserta pengurus PIA Ardhya Garini Cab.23/D.I Kosek I.

Rangkaian kunjungan kerja Pangkoops Udara I diawali dengan tatap muka dengan personel Kosek I Medan dan Ibu-Ibu PIA Ardhya Garini Cab.23/D.I Kosek I bertempat di Aula Mustang Lanud Soewondo kemudian lanjut dengan peninjauan bangfas Kosek I Medan.

Dalam sambutan Pangkoops Udara I saat tatap muka dengan personel Kosek I menyampaikan keinginannya untuk bisa mengetahui dan melihat secara langsung kesiapan dan kondisi satuan serta permasalahan- permasalahan yang mungkin dihadapi oleh satuan-satuan yang ada di jajaran Koops Udara I selama ini dan berupaya mencari solusinya.

Kemudian berkaitan dengan safety perlu kita sadari bersama bahwa setiap pelaksanaan penerbangan maupun pekerjaan yang mengandung resiko tinggi, hal tersebut dapat terjadi incident/accident yang secara langsung dapat menenurunkan kemampuan dan kesiapan operasional satuan. “Jadikan budaya safety first sebagai motto utama, dalam setiap melaksanakan tugas yang diemban, karena safety adalah tanggung jawab milik bersama” jelas Alumni AAU ’96 tersebut.

Menutup sambutannya Pangkoops Udara I menekankan sesuai dengan perintah dari Panglima TNI berkaitan dengan tahun politik 2024 yang sebentar lagi akan digelar yaitu Pilkada serentak, TNI berkomitmen penuh untuk menjaga netralitasnya. Dimana diantaranya untuk tidak berpolitik praktis. “Untuk itu pelajari, pahami dan implementasikan Netralitas TNI pada ajang pilkada serentak yang akan datang” tutup Pangkoops Udara I.

Pada waktu yang sama, Ketua PIA Ardhya Garini Daerah I mengadakan kunjungan kerja, dengan meninjau kantor PIA Ardhya Garini Cabang 23/D.I Kosek I Medan, dan Posyandu Seruni.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Para Asisten Koops Udara I, segenap pengurus PIA Ardhya Garini Daerah I Koopsud I, Danlanud Soewondo, Para Asisten Kosek I, Para Kepala Dinas Lanud Soewondo, dan segenap Prajurit Kosek I Medan serta Ibu-Ibu Anggota PIA Ardhya Garini Cabang 23/D.I Kosek I Medan.

Continue Reading

Polhukam

DR I Wayan Suweca Terpilih Ketua Pengurus Harian PHDI Kota Cimahi Masa Bhakti Tahun 2024-2029

Published

on

By

BANDUNG, HARIANSENTANA.COM — Ketua Pengurus Harian PHDI Provinsi Jawa Barat, Brigjen TNI Purn I Made Riawan, S.Psi, M.I.P menghadiri dan memberi sambutan serta melantik Ketua PH PHDI Kota Cimahi Jawa Barat, pada pelaksanaan Lokasabha IV Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Cimahi Tahun 2024, yang digelar di Gedung Serba Guna Pura AWLN Kota Cimahi, Minggu (13/10/2024).

Agenda Lokasabha rutin lima tahunan PHDI ini, juga dihadiri Ketua PH PHDI Provinsi Jawa Barat dan Perwakilan pengurus, Ida Pedande Gede Putra Dharma Arsa & Pedande Istri Gantari Chandara Arsa, Ida Pedanda Gede Putra Pasuruan Watulumbang sareng Ida Pedanda Istri Ratna Manuaba, Ketua PHDI Kota Cimahi Masa Bhakti 2019-2024 beserta Pengurus, Ketua lembaga umat Hindu Kota Cimahi seperti: WHDI, Prajaniti, PSN, Ketua Banjar Cimahi dan Ketua Tempek se-Cimahi, Ketua Yayasan, Pinandita Lanang istri dan Sesepuh Pini sepuh serta Tamu undangan lainnya.

Pada kesempatan itu, Made memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan Lokasabha IV dan juga berterima kasih kepada Pengurus PHDI Kota Cimahi Masa Bakti Tahun 2019–2024 atas kerjasamanya, dedikasinya dalam menjaga suasana kehidupan yang harmonis dan kondusif di Kota Cimahi.

“Saya berharap di dalam program kerja PHDI nantinya, dapat menuangkan program-program yang berkaitan dengan Penguatan peran PHDI dan Pemberdayaan umat Hindu, sebagaimana tema dalam Lokasabha ini yaitu “Penguatan Peran PHDI dalam Perayaan umat Hindu Menuju Masyarakat Harmonis”. Semoga kerukunan umat beragama di kota Cimahi ini terus terjaga dengan baik,” ungkap Made melalui keterangannya, Minggu (13/10).

Menjelang pesta demokrasi Pilkada, imbuh Brigjen TNI (Purn) Made, saya juga mengimbau kepada masyarakat Hindu untuk tetap menjaga kedamaian di tahun politik ini serta bekerja dan beraktivitas sebagaimana mestinya tanpa harus terpengaruh dengan tarikan-tarikan politik praktis dan yang lebih penting lagi tidak menggunakan agama dan tempat ibadah sebagai alat politik identitas, Pengurus PHDI di larang terlibat politik praktis, sesuai amanat dari AD ART Parisadha Hindu Dharma Indonesia, tandas Made.

“Dalam pelaksanaan Lokasabha IV tersebut akan terpilih Ketua dan Pengurus PHDI Kota Cimahi yang dapat mengayomi dan memajukan umat Hindu kedepan,” pungkasnya.

Pada akhir kegiatan terpilih sebagai Ketua PHDI Kota Cimahi Masa Bhakti 2024-2029 adalah Bapak DR I Wayan Suweca, Secara aklamasi oleh pemilik suara sah. (Red).

Continue Reading

Ibukota

Tokoh Masyarakat Koja Pertanyakan Tidak Adanya Dana pemilihan LMK

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com. – Tokoh masyarakat koja mempertanyakan Dana untuk pemilihan ketua Rt/Rw dan Lmk di jakarta utara khususnya. Hal tersebut di katakan Juharto. SH. Alias Reza tokoh masyarakat yang aktif sebagai pengamat kebijakan publik, lingkungan dan praktisi Hukum. Seharusnya Gubernur DKI jakarta mengusulkan ke DPRD DKI Jakarta.

Pemerintah Daerah khusus Jakarta itu kaya yang mana anggaran APBD lebih dari 80.triliun.” masa tidak bisa mensisipkan. ” Ungkapnya.

Sementara Darman salah seorang anggota LMK. Kelurahan sunter Agung sangat mendukung apabila pemda dki jakarta menganggarkan. Ya selama ini mah kita arisan aja Rt/Rw untuk melaksanakannya.
” Kami sangat bersyukur banget apabila terlaksana.” Tuturnya.

Ketua Dewan Kota pemkot administrasi jakarta utara. Muhammad Sidik Dahlan ketika di hubungin. Tidak ada mas rt/rw dan lmk itu kan organisasi masyarakat yang di bina pemerintah sebagai Mitra kerja Lurah. “Ya paling rembuk warga, rt dan RW apabila ada acara seperti pemilihannya. ” Jelasnya.

Wakil walikota administrasi jakarta utara H. Juani Yusuf ketika dihubungin malalui telp dan WA tidak menjawab.

Surat keterangan sehat yang merupakan syarat wajib untuk di lampirkan saat ingin mendaftar. Kata anggota DPRD dki jakarta.“Faktor kesehatan calon-calon juga harus dipastikan. Jangan sampai yang sakit masih bisa lolos pendaftaran LMK,” ujar Ongen.

Menurut dia, surat keterangan sehat merupakan syarat krusial yang harus dibuktikan. Sebab, anggota LMK merupakan garda terdepan yang membantu penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan.
“Karena LMK ini jadi motor penggerak kita di bawah. Kalau sakit tapi masih diloloskan, ini juga enggak beres,” kata Ongen.

Ia mengaku, mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya calon anggota LMK yang lolos. Padahal tidak memenuhi syarat sehat.Oleh karena itu, ia meminta seluruh lurah di Jakarta ikut mengawasi proses perekrutan sesuai dengan ketentuan dan memenuhi syarat regulasi.

“LMK ini jadi tulang punggung kita di bawah. Oleh karena itu, tolong kita concern (perhatian-Red),” tutur Ongen.Selain itu, ia juga meminta lurah bisa memberi pemahaman detail kepada masyarakat agar tidak menimbulkan gejolak.

Standarisasi para calon harus benar-benar dijadikan pedoman dalam proses perekrutan.“Jadi standarisasi pendaftaran LMK ini juga harus diatur, jangan sampai asal atau menabrak ketentuan yang ada,” pungkas Ongen. (Sutarno)

Continue Reading
Advertisement

Trending