Jakarta, Hariansentana.com.- Sebanyak 60 warga Jakarta Utara dan kabupaten Kepulauan seribu menerima sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Rabu (15/7/2026).

Penyerahan dilakukan oleh Hendra Hidayat Walikota administrasi Jakarta Utara, Hj.ida Mahmudah, H.Ramli anggota DPRD DKI Jakarta, Uunk Din Parunggi kepala kantor BPN, serta di hadiri oleh H.Muhammad Andri Asisten Pemerintahan Seko Jakarta Utara, H.Dali Mahdali Tokmas, Efri Dewan kota, RT/RW, LMK, dan Opung Chairul Hasibuan Tokoh Wartawan.

Anggota DPRD DKI Jakarta Hj.Ida Mahmudah yang juga tergabung dalam Pansus menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para penerima.” Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta’ala hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Saya mewakili DPRD mengucapkan selamat kepada Jakarta Utara yang hari ini bisa menyerahkan sertifikat kepada 60 warga,” ujarnya.

Ia berpesan agar warga menjaga sertifikat dengan baik, memfotokopi untuk arsip, dan segera mengganti patok batas dari kayu ke bahan yang lebih permanen seperti beton, besi, atau tembok.

“Pergunakan dengan bijak. Bisa untuk modal usaha, tapi jangan untuk hal-hal konsumtif,” pesannya.

Dalam laporan yang disampaikan, Uunk Din Parunggi Kepala kantor BPN Jakarta Utara dan kepulauan seribu mencatat masih ada 1.086 berkas PTSL dan BTSLR yang dalam proses penyelesaian. Rinciannya, 126 berkas masuk kategori T1 dan 338 berkas kategori T2.

“Kendala terbesar ada di T2. Masih ada pimpinan-pimpinan dulu, pejabat-pejabat dulu yang belum tanda tangan. Sekarang sudah dimutasi atau sudah pensiun sehingga kita perlu repot meminta tanda tangan tersebut,” jelas Uunk Din Parunggi.

Selain itu, sebagian berkas juga terindikasi tumpang tindih dengan aset, kawasan, atau hak yang sudah terbit sehingga belum bisa disertifikatkan.

Untuk mempermudah, BPN Jakarta Utara dan kepulauan seribu telah membentuk tim khusus dan membuka posko konsultasi di depan masjid. Ruang ber-AC disediakan agar masyarakat yang pernah mengajukan PTSL bisa langsung berkonsultasi.

“Ini untuk mempermudah penyelesaian BTSLR. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit bisa kita selesaikan,” ujarnya.

Ia juga merinci beban biaya yang harus ditanggung warga.kepulauan seribu kalau datang ke Kantor BPN.jika harus mengurus ke kantor pusat. “Kalau masyarakat pergi ke darat, PP bisa butuh anggaran 300 ribu. Harus nginap 2 malam, total bisa 600 ribu. Ditambah makan bisa sampai 1 juta,” katanya.

H.Ramli Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti masih adanya warga penerima yang tidak hadir saat penyerahan. Ia meminta pengurus RT/RW dan pendamping untuk mengedukasi warga agar meluangkan waktu mengambil sertifikat secara langsung.

“Jangan sampai nanti kami diuber-uber warga. Sudah ngurus PTSL tapi suratnya tidak keluar-keluar. Begitu keluar ternyata warganya tidak antusias untuk menerima,” katanya.

Ia juga menyinggung kendala anggaran. Menurutnya, BPN tidak bisa bekerja maksimal tanpa adanya hibah dari pemerintah daerah maupun pusat.

“Kita sama-sama tahu kondisi keuangan sedang tidak baik-baik saja. Kami di DPRD juga sedang berjuang ke DPR RI agar pemerintah pusat yang menganggarkan. Semoga Menteri Keuangan segera mencairkan Dana Bagi Hasil agar program PTSL tahun depan bisa kembali berjalan,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Walikota administrasi Jakarta Utara Hendra juga mendapat apresiasi karena dinilai konsisten memperjuangkan legalitas aset warga.

“Pak Hendra Hidayat.S.Ap.Msi Walikota administrasi Jakarta Utara yang memprakarsai sejak awal. Mudah-mudahan dengan cara ini anggaran bisa turun,” ujar H.Ramli perwakilan DPRD.

Ia mengimbau warga agar tidak menggunakan jasa calo dalam pengurusan sertifikat. “Di luar sana orang pakai notaris. Ada yang tanya ini buat PPN, ini buat ini. Padahal program PTSL ini gratis dari pemerintah,” tegasnya.

BPN Jakarta Utara dan kabupaten Kepulauan seribu menargetkan seluruh berkas yang belum tuntas dapat diselesaikan secara bertahap dengan dukungan anggaran dan koordinasi lintas instansi.(Sutarno)

Jakarta, Hariansentana.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta H. Rano Karno.(Bang Doel) menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Anugerah Jurnalistik Mohammad Hoesni Thamrin (MHT) 2026. Dukungan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Pengurus Harian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Rano Karno menyambut baik penyelenggaraan Anugerah Jurnalistik MHT yang selama lebih dari lima dekade menjadi ajang apresiasi bagi karya-karya jurnalistik terbaik tentang Jakarta.

Ia juga mengajak para insan pers memanfaatkan sisa waktu pendaftaran dengan mengirimkan karya terbaik, khususnya pada dua kategori istimewa, yakni “Menyongsong 5 Abad Jakarta” dan “Literasi Bank Jakarta”.

“Saya mengajak rekan-rekan jurnalis untuk ikut berpartisipasi dalam Anugerah Jurnalistik MHT 2026. Masih ada waktu hingga 31 Juli 2026 untuk mengirimkan karya terbaik. Jadikan momentum menuju lima abad Jakarta ini sebagai inspirasi menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Rano Karno.

Menurut Rano Karno, tema “Menyongsong 5 Abad Jakarta” merupakan momentum penting untuk merekam perjalanan, transformasi, dan harapan terhadap Jakarta yang akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Sementara kategori “Literasi Bank Jakarta” diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap transformasi dan peran Bank Jakarta dalam memperkuat ekosistem ekonomi daerah.

Wakil Gubernur juga menyatakan dukungannya terhadap rencana PWI Jaya untuk menyelenggarakan Anugerah Jurnalistik MHT dalam skala yang lebih besar pada 2027, bertepatan dengan rangkaian peringatan 5 Abad Kota Jakarta.

“Saya mendukung agar penyelenggaraan MHT tahun depan dibuat lebih besar dan lebih semarak sebagai bagian dari peringatan lima abad Jakarta. Pers memiliki peran penting dalam mendokumentasikan sejarah sekaligus mengawal pembangunan Jakarta ke depan,” katanya.

Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Biro Media Massa Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta Sandy Adam bersama Ied Sabila.

Sementara dari PWI Jaya hadir Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo, Ketua Panitia Anugerah Jurnalistik MHT 2026 Arman Suparman, Tb Adi, Ronny Kusumah, dan Bagus Sudarmanto, ketua Dewan Juri MHT 52-2026.

Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan Anugerah Jurnalistik MHT 2026. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi motivasi bagi PWI Jaya untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ajang penghargaan jurnalistik yang telah menjadi tradisi di Jakarta.

“Anugerah Jurnalistik MHT bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga bentuk penghargaan kepada para jurnalis yang menghadirkan karya-karya berkualitas untuk masyarakat sekaligus merekam perjalanan pembangunan Jakarta,” ujar Kesit.

Ketua Panitia Anugerah Jurnalistik MHT 2026 Arman Suparman menambahkan, panitia masih membuka kesempatan bagi seluruh jurnalis dari media cetak, siber, televisi, radio, dan pewarta foto untuk mengikuti kompetisi tersebut.

“Kami mengundang seluruh jurnalis untuk mengirimkan karya terbaiknya. Batas akhir pengiriman masih 31 Juli 2026, sehingga masih ada kesempatan untuk mengikuti seluruh kategori, termasuk kategori khusus ‘Menyongsong 5 Abad Jakarta’ dan ‘Literasi Bank Jakarta’. Kami berharap lahir karya-karya jurnalistik yang berkualitas, inspiratif, dan mampu memperkaya narasi pembangunan Jakarta,” kata Arman.

Karya peserta dapat dikirimkan melalui email mhtaward2026@gmail.com sesuai ketentuan yang telah ditetapkan panitia. Informasi mengenai persyaratan dan kategori lomba juga dapat diperoleh melalui Sekretariat PWI Jaya.

Anugerah Jurnalistik Mohammad Hoesni Thamrin (MHT) merupakan penghargaan jurnalistik tahunan yang diselenggarakan PWI Jaya sebagai bentuk apresiasi terhadap karya-karya jurnalistik terbaik tentang Jakarta. Penyelenggaraan tahun 2026 menghadirkan dua kategori khusus, yakni “Menyongsong 5 Abad Jakarta” dan “Literasi Bank Jakarta”, sebagai bagian dari upaya menyemarakkan peringatan lima abad Jakarta serta meningkatkan literasi publik mengenai transformasi Bank Jakarta.(Sutarno)

Jakarta, Hariansentana.com – Satuan Tugas Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara melaksanakan kegiatan Pembinaan Mental Fisik dan Disiplin (MFD) di Taman Ecopark Ancol, Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara. Selasa (14/7/2026) pagi.

Kegiatan yang diikuti 120 personel Satpol PP Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas aparatur.

Kegiatan ini digelar tidak sekadar sebagai rutinitas tahunan, melainkan menjadi wujud komitmen institusi dalam membentuk sumber daya manusia yang tangguh, profesional dan berintegritas.

Acara yang diselenggarakan di Taman Ecopark Ancol ini diikuti 120 personel terdiri dari perwakilan 6 Kecamatan yang kita lakukan dengan surat tugas Kasatpol PP Jakarta Utara,” ujar Kasapol PP Kota Adminiatrasi Jakarta Utara, Budhy Novian.SH.MH.

Dalam keterangannya, Budhy Novian mengatakan bahwa program MFD ini dirancang untuk meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus ketahanan mental para personel.

“Melalui serangkaian latihan fisik, pembinaan nilai-nilai kedisiplinan para peserta diharapkan mampu menjalankan tugas dengan optimal di tengah dinamika lapangan yang kerap menuntut kesiapsiagaan yang tinggi,” urainya.

Budhy juga menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki peran strategis dalam mendukung fungsi Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada) Dengan kondisi fisik yang prima dan mental yang kuat, personel diharapkan mampu mengedepankan pendekatan yang humanis dalam setiap pelaksanaan tugasnya.

“Dan lebih dari itu, kegiatan MFD juga menjadi ruang refleksi bagi para anggota untuk memperkuat semangat pengabdian kepada masyarakat.

Penegakan aturan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai bagian dari pelayanan dari pelayanan publik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,” imbuhnya.

“Dengan adanya kegiatan ini, Satgas.pol PP Kota Administrasi Jakarta Utara berupaya memastikan bahwa setiap personel tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dalam menjalankan tugas.

“Hal ini sejalan dengan visi menciptakan ketertiban umum yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(Sutarno)