JAKARTA, SENTANA – Anggota DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mengatakan kreativitas di ruang publik tidak boleh melanggar hak privasi orang lain. 

Dalam konteks UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), lanjutnya, wajah dan identitas seseorang tetap merupakan data pribadi yang wajib dilindungi.

“Perlindungan data pribadi adalah bagian dari perlindungan kehormatan manusia,” ujar Sarifah, Kamis (30/10).

“Privasi warga negara harus menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas digital, termasuk di ruang terbuka,” ia menambahkan. 

Itu dikatakan Sarifah merespons dalam beberapa waktu terakhir, ramai diperbincangkan maraknya fenomena fotografer di berbagai kegiatan Car Free Day (CFD) dan ruang publik lainnya.

Mereka biasanya memotret pelari, pesepeda, hingga masyarakat yang sedang beraktivitas (candid), kemudian mengunggah hasilnya ke media sosial, menawarkan foto tersebut, atau melalui aplikasi tertentu yang berbasis Al.

Sehingga, hal tersebut memicu perdebatan di media sosial terutama soal etika serta dan penyebaran foto mereka tanpa izin.

Sarifah mencontohkan di Jepang aturan perlindungan privasi telah diatur secara ketat. Pasal 13 Konstitusi Jepang, menjamin hak setiap individu atas “kehormatan, kebahagiaan, dan privasi.”

Artinya, seseorang memiliki hak untuk tidak difoto tanpa izin, terutama jika foto tersebut dapat mengidentifikasi identitas pribadinya.

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi menetapkan bahwa foto yang memperlihatkan wajah atau ciri khas seseorang termasuk informasi pribadi yang dilindungi. 

Pengambilan, penyimpanan, dan penyebaran foto tanpa izin dapat dianggap pelanggaran privasi.

Dibuatkan papan atau penanda khusus agar masyarakat lebih ‘notice’ terhadap keberadaan fotografer yang sedang di area, serta meminta izin kepada orang yang akan difoto.

Dengan begitu, masyarakat bisa lebih waspada dan tahu bahwa ada kegiatan pemotretan.

Untuk itu, menurut Sarifah, di Indonesia perlu dipertimbangkan pembentukan komunitas fotografer publik yang terdata dan memiliki pedoman etika yang jelas.

Dengan demikian, kegiatan fotografi di ruang publik tetap dapat berlangsung secara kreatif dan positif, namun juga tertib dan menghormati hak privasi individu.

“Kami berkomitmen mendorong terwujudnya ruang digital yang aman, beretika, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Demak, Hariansentana.com – Dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran barang kena cukai Ilegal, terutama rokok Ilegal dan Miras di Demak, jajaran Satpol PP bersama TNI-Polri dan Satgas Bea Cukai Semarang, rutin melakukan Razia.

Pada hari Rabu (29/10), bertempat di Kantor Satpol PP Gedung Grahadika Bina Praja Pemkab Demak dilakukan Pemusnahan 1.038.128 batang rokok Ilegal jenis SKM, 396 batang rokok Ilegal jenis SKT, 2.868 liter MMEA Gol C minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan minuman beralkohol sebanyak 2.113 botol Hasil penegakan perda Kabupaten Demak yang dipimpin langsung Bupati Demak, dr. Hj. Esti’anah, SE, Plt. Kasatpol PP Demak, Agus Sukiyono, S.IP, MM dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang, Mochamad Shuhandak.

Melalui keterangannya, Plt. Kasatpol PP Demak, Agus Sukiyono, S.IP, MM, mengungkapkan bahwa, tujuan dalam Pemusnahan tersebut untuk melindungi masyarakat dari bahaya rokok Ilegal dan Miras. Juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk yang legal dan aman.

“Dalam kegiatan tersebut sesuai Penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2015 (Miras) dan Barang Kena Cukai Ilegal (MMEA) Hasil Penindakan KPPBC TMP A Semarang Tahun 2025,” ujarnya.

Agus menambahkan, Pemerintah Kabupaten Demak khususnya Satpol PP berkomitmen dalam rangka Sinergi Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2025, untuk terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok Ilegal dan Miras. Masyarakat diimbau untuk tidak terlibat dalam peredaran barang ilegal dan melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran.

“Pemusnahan rokok Ilegal dan miras ini, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk yang legal dan aman,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Demak, dr. Hj. Esti’anah, mengapresiasi kegiatan tim Satgas, terutama Satpol Demak yang telah bekerja keras dan kolaborasi dengan Bea Cukai, Kodim 0716/Demak, Polres Demak dan tim Satgas pemberantasan Bea Cukai Ilegal, sehingg bisa menekan peredaran rokok Ilegal di Demak. “Dimana hasil sitaannya selalu meningkat, termasuk pemberantasan pekat yang terus di gencarkan, sehingga kedepan Demak semakin Bermartabat, Maju dan Sejahtera,” tandasnya.

Hadir dalam acara tersebut, Bupati Demak, Plt. Kasatpol PP, Kepala KPPBC TMP A Semarang, Plt. Kepala Satpol PP Prov. Jateng dan Forkopimda Demak, Kepala Satpol PP Kab. Kendal, Kepala Satpol PP Kab Semarang, Kepala Satpol PP Kab. Grobogan, Kepala Satpol PP Kota Semarang dan Kepala Satpol PP Kota Salatiga. (Red).

Jakarta, Hariansentana.com. — Peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2025, semangat kebangkitan generasi muda kembali menemukan maknanya dalam kerja nyata pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Melalui berbagai program prioritas dalam kerangka Asta Cita, pemerintah menunjukkan kesungguhan untuk membangun generasi muda yang unggul, sehat, dan berdaya saing global.

Dari pendidikan hingga ketahanan pangan, kebijakan pemerintah tidak berhenti pada slogan, tetapi diwujudkan dalam program konkret yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat muda di seluruh pelosok negeri. Salah satu yang paling terasa adalah Program Sekolah Rakyat, Swasembada Pangan berbasis petani milenial, serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar anak-anak dan remaja usia sekolah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya Kementerian Sosial dalam meningkatkan akses pendidikan yang berkeadilan dan menanamkan karakter sosial bagi generasi muda.

“Program tersebut merupakan bagian dari upaya Kementerian Sosial dalam meningkatkan akses pendidikan yang berkeadilan serta menanamkan karakter sosial bagi generasi muda,” ujarnya.

Senada, Kepala Sentra Paramita Mataram, Arif Rohman, menyebut Sekolah Rakyat hadir agar generasi muda dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan seperti anak-anak dari keluarga yang mampu secara ekonomi.

“Sekolah Rakyat ini hadir agar generasi muda dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan seperti anak-anak dari keluarga yang mampu secara ekonomi. Pemerataan pendidikan menjadi landasan utama program ini hadir di tengah masyarakat,” katanya.

Selain pendidikan, pemerintahan Prabowo–Gibran juga membuka ruang luas bagi anak muda untuk terjun ke sektor pertanian modern. Transformasi pertanian kini tak lagi dipandang kuno, tetapi menjadi ruang inovasi dan teknologi yang digerakkan generasi muda.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming menekankan bahwa pertanian masa depan harus menarik bagi anak muda dan berbasis teknologi.

“Transformasi pertanian harus melibatkan digitalisasi dan kreativitas anak muda. Kita ingin pertanian menjadi sektor yang menarik, modern, dan berdaya saing,” tegas Gibran.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pun mengajak organisasi kepemudaan dan masyarakat untuk ikut membangun kemandirian pangan melalui generasi muda.

“Kami mengajak luntuk menjadi bagian dari kebangkitan pertanian nasional. Gerakan ini diharapkan menjadi penggerak utama program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan melalui pemberdayaan petani milenial,” ujarnya.

Sementara di bidang kesehatan dan gizi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan investasi jangka panjang untuk kualitas generasi muda Indonesia.

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas. Program ini dirancang tidak hanya untuk mengatasi persoalan gizi, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa,” tegas Presiden Prabowo.

Momentum Sumpah Pemuda tahun ini menjadi refleksi bahwa semangat kebangsaan tidak hanya hidup dalam kata-kata, tetapi hadir nyata dalam kebijakan yang berpihak kepada masa depan anak muda Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.(Sutarno)