Komjen Pol. Prof. Dr. Cryshnanda Dwilaksana (Ketua Pusat Studi Ilmu Kepolisian)

JAKARTA, SENTANA – Tatkala terjadi situasi kontijensi (baik dari faktor manusia, alam maupun infrastruktur), polisi dan pemolisianya bisa mengalami kerusakan sistem atau bahkan lumpuh total. Tatkala kepolisian tadi tidak dapat menjalankan pemolisianya tentu saja pelayanan-pelayanan kepolisian akan kacau, atau setidaknya terbengkalai. Pada saat kontijensi polisi dan pemolisianya bisa terkena imbas dan berdampak luas, karena polisi sendiri menjadi korban yang dirinya-pun perlu ditolong/di backup dari kesatuan-kesatuan lainya.

Konteks inilah pemolisian transplantasi sebagai model pemolisian pada saat kontijensi yang akan memback up dari tingkat polsek sampai dengan tingkat Polda (disesuaikan konteks dampak kerusakanya/pengaruh besarnya yang mengakibatkan tidak efektif pemolisianya).

Upaya mengatasi situasi krisis, memerlukan Digital leadership yang futuristik mampu menjadi pemimpin bagi citizen maupun netizen dengan mengimplementasikan smart policing salah satunya dalam protokol dalam situasi krisis.

Crisis centre Sentra Pelayanan Publik sebagai Back Office/Operation Room

1. Sentra Pelayanan Publik dapat berfungsi sebagai: Operation Room, Back office sebagai Pusat K3i (komunikasi, koordinasi, komando pengendalian dan informasi),
2. One Stop Service berbasis Big Data System yang mampu menjembatani memberikan pelayanan cepat sekalipun dalam kondisi emerjensi maupun kontijensi,
3. Dapat diimplementasikan melalui model “Asta Siap”.
   a. Siap piranti lunak atau standar acuan pedoman atau panduan managerial maupun operasionalnya,
   b. Siap posko (sentra atau back office atau operation room yang menjalankan fungsi K3I),
   c. Siap model pelayanan (Keamanan, Keselamatan, Administrasi, Hukum, Informasi dan Kemanusiaan). Siap model skenario kegawat daruratan atau kondisi krisis,
   d. Siap sistem jejaring,
   e. Siap mitra sebagai soft power dan smart power,
   f. Siap SDM
   g. Siap sarana prasarana,
   h. Siap anggaran secara budgeter maupun non budgeter,
4. Memberikan pelayanan kepolisian secara proaktif dan problem solving/solutif,
5. Metakan Masalah, memetakan Wilayah, memetakan Potensi dan ada pola pola penanganan serta pemberdayaannya,
6. Para petugas di Sentra Pelayanan, mampu memahami apa yang menjadi.
   a. Tugas pokoknya,
   b. Memetakan permasalahan berbasis wilayah atau area,
   c. Membuat model sistem sistem pelayanan secara langsung atau melalui media,
   d. Membuat standar kompetensi petugas pelayanan publik,
   e. Memberdayakan IT sebagai pendukungnya,
7. Memonitoring situasi selama 1x 2 jam yang mencakup:
   a. Monitoring laporan petugas petugas lapangan,
   b. Monitoring media,
   c. Monitoring CCTV,
8. Komunikasi melalui call centre atau media lainnya.
   a. Menerima laporan,
   b. Menerima aduan,
   c. Komunikasi secara, vertikal, horisontal maupun diagonal.
9. Koordinasi secara cepat dan tepat untuk menjembatani, memberdayakan atau menyalurkan kepada fungsi terkait,
10. Memberikan komando dan pengendalian.
    a. Quick response,
    b. Penanganan TKP,
    c. Sistem laporan,
    d. Penanganan pada situasi emergency atau kontijensi.
11. Inputing data dan memberikam informasi.

Memberikan informasi kepada publik tentang situasi kondisi dan tentang sistem pelayanan publik yang ada melalui media atau secara langsung pelayanan keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi maupun kemanusiaan dengan kualitas Prima.

Tahapan-tahapan dalam membangun Protokol dalam Situasi Krisis:

1. Tahap I Pemetaan,
   a. Memetakan wilayah 1 sampai dengan tingkat RT,
   b. Memetakan masalah-masalah yang dapat memicu terjadinya konflik dan dibuat kategori-kategori aman, sedang/waspada, bahaya/rawan,
   c. Memetakan potensi-potensi yang ada dari sumber daya alam, sumber daya manusia, aktivitas-aktivitas, jaringan-jaringan dan sebagainya.
2. Tahap II
   a. Pelayanan informasi: Info apa saja yang berkaitan dengan kamtibmas,
   b. Pelayanan administrasi : Apa saja yang bisa di onlinekan dengan sistem pelayanan administrasi kepolisian/pelayanan-pelayanan administrasi dan pemangku kepentingan lainnya.
   c. Pelayanan keamanan: pola-pola aplikasi pengamanan wilayah dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten, Provinsi yaitu:

• Membuat sistem pengamanan untuk pra, saat dan pasca kejadian,
• Pola-pola pengamanan saat terjadi situasi kontijensi,
• Pola-pola pengamanan saat-saat khusus (kegiatan kemasyarakatan, kegiatan Protokoler, kegiatan politik dsb).
  d. Pelayanan keselamatan: Membuat aplikasi yang berkaitan dengan pola-pola keselamatan dalam berlalu lintas baik keselamatan jalan, keselamatan kendaraan bermotor, keselamatan manusia, Penanganan kecelakaan dan sebagainya.
  e. Pelayanan hukum:
• Aplikasi-aplikasi informasi tentang hukum/peraturan-peraturan dan,
• Konsultasi huku/edukasi tentang hukun dan kepatuhan hukum.
  f. Pelayanan kemanusiaan: Menjembatani, pertolongan (quick respon time).

1. Tahap III
   Membuat sistem-sistem aplikasi yang terpadu antara pola pemolisian yang berbasis wilayah, yang berbasis kepentingan dan berbasis dampak masalah.
2. Tahap IV
   Menerapkan Asta Siap di era digital mampu sebagai cyber cops:
   a. Siap pilun (grand strategy, model atau panduan dengan standar dan aturannya)
   b. Siap pusat K3I (Komunikasi, Koordinasi Komando Pengendalian dan Informasi) sebagai back office atau sebagai operation room dengan berbagai sistem untuk call centre, quick response, back up system dan sistem transformasi, big data system, one gate service system, sistem analysis data dan menghasilkan algoritma melalui info grafis, info statistik dan info virtual yang real time on time dan any time. Semua itu di dukung dengan aplikasi yang berbasis artificial intellegence dan jejaring yang berbasis internet of things,
   c. Siap model simulasi dan implentasi di lapangan secara virtual maupun aktual,
   d. Siap cipta kondisi sistem pemetaan wilayah, potensi dan masalah serta jejaring key informan sampai dengan lini terdepan,
   e. Siap mitra yang mampu diberdayakan sebagai soft power,
   f. Siap SDM yang mengawaki,
   g. Siap sarpas untuk perorangan, unit atau kelompok dan juga kesatuan,
   h. Siap anggaran secafa budgeter maupun non bugeter.

Protokol penanganan masa krisis dapat diklasifikasikan untuk mendukung operasi kepolisian sbb:

1. Aman nusa satu untuk menangani masalah bencana. Definisi bencana:
   a. Faktor alam,
   b. Faktor non alam: gagal teknologi/modernisasi, epidemi/wabah penyakit)
2. Aman nusa dua untuk menangani konflik sosial,
3. Aman nusa tiga untuk menangani teror bom. ***

Bogor, Hariansentana.com – PT Prima Mustika Candra (PMC) mengklarifikasi laporan masyarakat Desa Sukajaya terkait dugaan intimidasi dan kriminalisasi yang dilakukan perusahaan terhadap warga di lahan garapan milik mereka.

Manager Aset PT PMC, Ruben Alfred Ulaan, menegaskan perusahaan memiliki seluruh bukti kepemilikan lahan yang sah,”ujar nya.

“Kami mempunyai seluruh bukti kepemilikan, termasuk dokumen ganti rugi dan relokasi terhadap masyarakat yang telah kami bayarkan garapannya di wilayah Desa Sukajaya maupun Desa Tamansari,” tegas Ruben dalam keterangan pers di Cibinong, Selasa (11/8/2026).

Menurut Ruben, perusahaan berdiri di atas fondasi hukum yang sangat kuat. Objek agraria yang kini dipersengketakan warga secara mutlak berada dalam penguasaan legal perusahaan berdasarkan regulasi perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

“Kami meminta agar masyarakat tidak mengambil kesimpulan sendiri mengenai akibat hukum dari berakhirnya suatu jangka waktu. Status suatu hak atas tanah harus diperiksa berdasarkan dokumen pertanahan dan mekanisme yang berlaku,” terang Ruben.

Ia menambahkan, pihaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada Kementerian ATR/BPN dan instansi berwenang lainnya untuk dilakukan pemeriksaan.

Dalam jumpa pers tersebut, Ruben didampingi dua pengacara perusahaan, Nefton dan Mogen.

Keduanya sepakat meminta Pemerintah Kabupaten Bogor dan instansi pertanahan membantu melakukan pemeriksaan secara objektif.

“Kami berharap dilakukan verifikasi terhadap riwayat perolehan tanah, dokumen legalitas PT PMC, status atas tanah, peta dan batas bidang tanah, riwayat penguasaan fisik serta dokumen penyelesaian atas kompensasi kepada penggarap,” papar nya……Ron

Jakarta, Hariansentana.com.— Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung penuh kolaborasi Bank Jakarta dan Persija sebagai sinergi dua entitas yang sama-sama membawa identitas serta kebanggaan warga Jakarta. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperluas manfaat bagi Persija, The Jakmania, dan masyarakat melalui dukungan terhadap prestasi klub, layanan keuangan, teknologi, serta aktivitas komunitas.

“Persija ini sudah menjadi salah satu kebanggaan warga Jakarta. Kolaborasi dengan Bank Jakarta, sinergi ini saya yakin pasti akan memperkuat bagaimana Persija ke depan,” kata Gubernur DKI Jakarta,DR.H. Pramono Anung, saat menghadiri Bank Jakarta x Persija Collaboration Kick Off sekaligus peluncuran situs baru Bank Jakarta di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/8).

Acara tersebut turut dihadiri Presiden Persija, Mohamad Prapanca; Ketua Umum The Jakmania, Muhammad Aditya Putra; Pelatih Persija, Shin Tae-yong; serta perwakilan pemain Persija, Pratama Arhan dan Denis Kolinger.

Menurut Gubernur Pramono, Persija tidak hanya memiliki nilai sebagai klub sepak bola, tetapi juga sebagai simbol pemersatu warga. Karena itu, kolaborasi dengan Bank Jakarta perlu diarahkan pada penguatan ekosistem yang lebih luas, termasuk kedekatan dengan The Jakmania dan dukungan terhadap pencapaian prestasi.

Ia berharap Persija mampu meraih hasil terbaik pada musim ini. Ia juga menaruh harapan kepada pelatih baru, Shin Tae-yong, untuk membawa Macan Kemayoran menjadi juara sekaligus mempersembahkan kado bagi Jakarta yang akan memasuki usia 500 tahun pada 2027.

“Saya sungguh sangat berharap dan meyakini dalam kepemimpinan Coach Shin Tae-yong, dengan kebersamaan, persatuan, dan kekompakan di dalam tim yang semakin baik, mudah-mudahan musim ini Persija akan menjadi juara,” ujarnya.

Dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap Persija juga diwujudkan melalui penyiapan Jakarta International Stadium (JIS) sebagai kandang utama. Konektivitas menuju kawasan JIS terus ditingkatkan melalui integrasi transportasi publik dan pemanfaatan kawasan Ancol sebagai salah satu kantong parkir bagi penonton pertandingan.

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus Haryoto Widodo, mengatakan kolaborasi dengan Persija dirancang melampaui kerja sama sponsorship. Sinergi tersebut mempertemukan ekosistem sepak bola dan komunitas The Jakmania dengan layanan keuangan, teknologi, serta ekosistem perkotaan.

“Persija membawa nama Jakarta di dada. Bank Jakarta membawa nama Jakarta dalam identitas kami. Kita lahir dan tumbuh bersama di kota yang sama,” ujar Agus.

Dalam kesempatan yang sama, Bank Jakarta juga memperkenalkan situs baru bankjakarta.co.id sebagai bagian dari transformasi layanan digital. Pembaruan tersebut diarahkan untuk menghadirkan pengalaman yang lebih modern, intuitif, dan sesuai kebutuhan nasabah.

“From sponsorship to partnership, from visibility to experience. Kami ingin kolaborasi ini menghadirkan manfaat dan pengalaman yang benar-benar dapat dirasakan keluarga besar Persija dan The Jakmania,” terangnya. (SUTARNO)