Nasional

Menteri Bahlil Diserang Secara Rasis, Idrus: Ciderai Semangat Sumpah Pemuda

Published

10 months ago

28/10/2025

JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, menyampaikan keprihatinan mendalam atas serangan rasis dan diskriminatif yang menimpa Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

Menurut Idrus, tindakan tersebut bukan lagi persoalan pribadi, melainkan penghinaan terhadap nilai-nilai moral, keagamaan, dan kemanusiaan yang menjadi dasar kehidupan berbangsa.

“Ini bukan lagi kritikan, tapi sudah rasis dan diskriminasi, bahkan sudah penghinaan. Karena itu, ini bukan lagi persoalan pribadi. Ini sudah menyangkut masalah moral keagamaan, etika kemanusiaan, akal sehat pemikiran, dan martabat manusia,” ujar Idrus di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Idrus menegaskan, tindakan-tindakan semacam itu berpotensi mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa, bahkan mengoyak solidaritas sosial dan keharmonisan hidup berbangsa*.

“Kalau ini tidak dihentikan, maka cara-cara seperti itu akan mengganggu nilai-nilai Sumpah Pemuda, terutama semangat persatuan, solidaritas sosial, dan keharmonisan masyarakat kita,” tegasnya.

Demokrasi Jangan Terjebak Sentimen Primordial

Keprihatinan ini bertepatan dengan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, yang menegaskan semangat persatuan tanpa sekat suku, agama, atau asal-usul.

Bagi Idrus, ujaran kebencian berbasis ras dan daerah merupakan paradoks dalam demokrasi modern yang seharusnya dibangun atas dasar ide, bukan identitas, bukan Rasis dan Diskriminatif.

“Demokrasi semestinya dilandasi gagasan dan kualitas, bukan pendekatan yang sangat primordialistik dan sangat-sangat rasial,” kata Idrus.

“Jangan bersembunyi di balik balai rasialisme untuk mendiskreditkan orang. Itu bertentangan dengan prinsip keadilan dan persaudaraan kebangsaan.”

Ia menilai, perilaku menyerang seseorang karena rasis, asal-usul justru merusak ruang publik yang seharusnya menjadi tempat adu gagasan.

“Pengaturan demokrasi itu mestinya persaingan kualitatif, mengedepankan ide, gagasan, dan konsep. Tapi justru ada pihak yang membuli dengan pendekatan rasial. Ini kemunduran,” ujarnya.

Sekretaris Bidang Sekretariat Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG), Azhar Adam, menambahkan bahwa kritik harus dibedakan dari penghinaan.

“Kritik adalah tanda sehatnya demokrasi. Tapi ketika kritik berubah menjadi cemoohan rasial, itu bukan lagi ekspresi intelektual—itu pelecehan terhadap akal sehat dan semangat Sumpah Pemuda,” tegas Azhar.

*Bahlil Tetap Fokus Bangun Kemandirian Energi*

Di tengah serangan personal bernada rasial, Bahlil Lahadalia memilih tetap fokus menjalankan amanahnya sebagai Menteri ESDM.
Dalam berbagai forum, ia menegaskan pentingnya hilirisasi pertambangan yang berkeadilan bagi daerah penghasil dan masyarakat lokal.

“Hilirisasi ke depan itu harus berkeadilan bagi daerah-daerah, UMKM, dan masyarakat lokal. Mereka harus jadi tuan di negeri sendiri. Tidak boleh kue ekonomi hanya dinikmati di Jakarta atau dibawa ke investor asing,” ujar Bahlil dalam Jakarta Geopolitical Forum (JGF) 2025.

Data Kementerian ESDM mencatat, program hilirisasi selama dua tahun terakhir telah menciptakan 276.000 lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai tambah ekspor hingga 38 persen.

Selain itu, lifting minyak nasional meningkat dari 580.000 barel per hari pada 2023 menjadi 619.000 barel per hari di 2025, melampaui target APBN sebesar 605.000 barel.

Sektor gas juga menjadi perhatian, dengan konsumsi nasional mencapai 8–9 juta ton LPG per tahun, sementara produksi baru 1,3 juta ton.

“Kita punya potensi besar gas C1–C4, tapi butuh investasi teknologi untuk memperkuat produksi dalam negeri,” jelas Bahlil.

Dalam hal hilirisasi nikel, kebijakan penghentian ekspor mentah berhasil mengerek nilai ekspor dari US$3,3 miliar pada 2018 menjadi sekitar US$40 miliar pada 2025.

“Sekarang nilai tambahnya kembali ke rakyat, bukan hanya ke eksportir bahan mentah,” tegas Bahlil.

*Capaian ESDM dan Apresiasi Publik*

Kinerja positif sektor ESDM juga tercermin dari penerimaan negara dan investasi yang terus meningkat.
Hingga semester I-2025, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor energi telah mencapai Rp183,3 triliun atau 71,99 persen dari target tahunan, dengan kontribusi terbesar berasal dari minerba Rp100,2 triliun dan migas Rp73,3 triliun.

Realisasi investasi sektor ESDM hingga Agustus 2025 mencapai US$17,20 miliar, naik 8,5 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Subsektor migas mendominasi dengan US$10,22 miliar, disusul minerba US$3,8 miliar.

Apresiasi publik pun tinggi. Survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) mencatat, 75,5 persen warga Jawa Timur puas atas kinerja Bahlil Lahadalia, khususnya dalam menjaga kemandirian energi dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

“Kebijakan energi menjadi indikator penting. Warga melihat langkah pemerintah menjaga kemandirian energi dan pengembangan EBT berjalan dengan baik,” ujar Direktur ARCI, Baihaki Sirajt, di Surabaya, Rabu (22/10/2025).

*Mari Menghargai Martabat*

Sampaikan “pemikiran” dengan cara “berpikir”, tegakkan “kebenaran” dengan
cara yang “benar”, “memperjuangkan keadilan” dengan cara yang “adil”, demokrasi dengan cara
yang “demokratis”

Cara tidak pernah mengkhianati tujuan. Pun dengan tujuan, ia tak pernah menyelingkuhi cara.
Semua tujuan yang luhur tidak pernah lahir dari cara yang kontroversial, apalagi yang bersifat antagonistic.

Membiarkan meme-meme yang mengobral cibiran fisik, rasis dan diskriminatif, sebagaimana terjadi terakhir ini, cukup melelahkan harga diri kita sebagai sebuah bangsa yang menjujung tinggi martabat kemanusiaan. Sehingga membiarkannnya juga, berarti membuka peluang bagi suburnya tradisi tak beretika di dunia “maya” Dan itu memalukan kita semua sebagai bangsa yg besar dan bermartabat.
Karena saya yakin betul bahwa pada hari ini, bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai etika dan martabatnya, pungkas Idrus.

Up Next

Festival Literasi Perpusnas 2025. “Literasi Untuk Inspirasi Indonesia

Don't Miss

Semangat Sumpah Pemuda, Bapas Kelas I Tangerang Ajak Pegawai Perkuat Integritas dan Kolaborasi

Click to comment

Ibukota

Polres Bogor Raih Juara 2 Inovasi Ketahanan Pangan Tingkat Nasional

Published

8 hours ago

12/08/2026

admin

Jakarta, Hariansentana.com – Polres Bogor kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Jajaran Polres Bogor berhasil meraih Juara 2 Inovasi Tingkat Polres Kluster 1 dalam Lomba Ketahanan Pangan Polri Tahun 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan Awarding Day Lomba Ketahanan Pangan Polri di Gedung The Tribrata, Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa (11/8/2026).

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto, S.H., S.I.K., http://M.Si., hadir langsung untuk menerima penghargaan tersebut.

Dalam ajang yang diikuti jajaran kepolisian dari seluruh Indonesia itu, para pemenang menerima piala, piagam penghargaan dari Kapolri, serta bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).

Prestasi Polres Bogor ini sekaligus melengkapi capaian Polda Jawa Barat yang juga meraih Juara 2 tingkat Polda dalam lomba yang sama.

Kegiatan penghargaan dihadiri jajaran Polri dari berbagai daerah. Setiap Polda menghadirkan perwakilan pemenang untuk mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari gladi kotor, gladi bersih hingga Awarding Day.

Berdasarkan surat undangan Kapolri Nomor B/Und-1088/VII/HUM.1.1./2026/SSDM tanggal 6 Agustus 2026, setiap pemenang berhak menerima piala, piagam, dan bantuan alsintan.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Polri kepada satuan yang dinilai berhasil mengembangkan inovasi dalam mendukung ketahanan pangan.

Konsisten Dukung Program Pangan
Bagi Polres Bogor, raihan Juara 2 menunjukkan bahwa program ketahanan pangan tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi juga didukung aktif oleh kepolisian di daerah.

Sebelumnya, di bawah kepemimpinan AKBP Wikha Ardilestanto, Polres Bogor aktif menjalankan program ketahanan pangan. Pada Januari 2026, Polres Bogor menggelar panen raya jagung serentak di Cigombong sebagai bentuk dukungan terhadap program swasembada pangan nasional. AKBP Wikha hadir langsung bersama jajaran, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Konsistensi tersebut menjadi bagian dari upaya Polres Bogor memperkuat peran kepolisian dalam mendukung program strategis pemerintah, khususnya dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan.

AKBP Wikha Ardilestanto merupakan lulusan Akpol 2007. Sebelum menjabat Kapolres Bogor, ia pernah bertugas sebagai Kasubbag Bungkol Kapolri di Spripim Polri. Ia ditunjuk sebagai Kapolres Bogor menggantikan AKBP Rio Wahyu Anggoro melalui mutasi Polri tahun 2025.

Dengan raihan nasional ini, Polres Bogor diharapkan terus mengembangkan inovasi ketahanan pangan serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, dan masyarakat demi terwujudnya kemandirian pangan nasional…..Ron

Polhukam

Model Asta Siap: Protokol Pemolisian dalam Situasi Krisis

Published

12 hours ago

12/08/2026

admin

Komjen Pol. Prof. Dr. Cryshnanda Dwilaksana (Ketua Pusat Studi Ilmu Kepolisian)

JAKARTA, SENTANA – Tatkala terjadi situasi kontijensi (baik dari faktor manusia, alam maupun infrastruktur), polisi dan pemolisianya bisa mengalami kerusakan sistem atau bahkan lumpuh total. Tatkala kepolisian tadi tidak dapat menjalankan pemolisianya tentu saja pelayanan-pelayanan kepolisian akan kacau, atau setidaknya terbengkalai. Pada saat kontijensi polisi dan pemolisianya bisa terkena imbas dan berdampak luas, karena polisi sendiri menjadi korban yang dirinya-pun perlu ditolong/di backup dari kesatuan-kesatuan lainya.

Konteks inilah pemolisian transplantasi sebagai model pemolisian pada saat kontijensi yang akan memback up dari tingkat polsek sampai dengan tingkat Polda (disesuaikan konteks dampak kerusakanya/pengaruh besarnya yang mengakibatkan tidak efektif pemolisianya).

Upaya mengatasi situasi krisis, memerlukan Digital leadership yang futuristik mampu menjadi pemimpin bagi citizen maupun netizen dengan mengimplementasikan smart policing salah satunya dalam protokol dalam situasi krisis.

Crisis centre Sentra Pelayanan Publik sebagai Back Office/Operation Room

Sentra Pelayanan Publik dapat berfungsi sebagai: Operation Room, Back office sebagai Pusat K3i (komunikasi, koordinasi, komando pengendalian dan informasi),
One Stop Service berbasis Big Data System yang mampu menjembatani memberikan pelayanan cepat sekalipun dalam kondisi emerjensi maupun kontijensi,
Dapat diimplementasikan melalui model “Asta Siap”.
a. Siap piranti lunak atau standar acuan pedoman atau panduan managerial maupun operasionalnya,
b. Siap posko (sentra atau back office atau operation room yang menjalankan fungsi K3I),
c. Siap model pelayanan (Keamanan, Keselamatan, Administrasi, Hukum, Informasi dan Kemanusiaan). Siap model skenario kegawat daruratan atau kondisi krisis,
d. Siap sistem jejaring,
e. Siap mitra sebagai soft power dan smart power,
f. Siap SDM
g. Siap sarana prasarana,
h. Siap anggaran secara budgeter maupun non budgeter,
Memberikan pelayanan kepolisian secara proaktif dan problem solving/solutif,
Metakan Masalah, memetakan Wilayah, memetakan Potensi dan ada pola pola penanganan serta pemberdayaannya,
Para petugas di Sentra Pelayanan, mampu memahami apa yang menjadi.
a. Tugas pokoknya,
b. Memetakan permasalahan berbasis wilayah atau area,
c. Membuat model sistem sistem pelayanan secara langsung atau melalui media,
d. Membuat standar kompetensi petugas pelayanan publik,
e. Memberdayakan IT sebagai pendukungnya,
Memonitoring situasi selama 1x 2 jam yang mencakup:
a. Monitoring laporan petugas petugas lapangan,
b. Monitoring media,
c. Monitoring CCTV,
Komunikasi melalui call centre atau media lainnya.
a. Menerima laporan,
b. Menerima aduan,
c. Komunikasi secara, vertikal, horisontal maupun diagonal.
Koordinasi secara cepat dan tepat untuk menjembatani, memberdayakan atau menyalurkan kepada fungsi terkait,
Memberikan komando dan pengendalian.
a. Quick response,
b. Penanganan TKP,
c. Sistem laporan,
d. Penanganan pada situasi emergency atau kontijensi.
Inputing data dan memberikam informasi.

Memberikan informasi kepada publik tentang situasi kondisi dan tentang sistem pelayanan publik yang ada melalui media atau secara langsung pelayanan keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi maupun kemanusiaan dengan kualitas Prima.

Tahapan-tahapan dalam membangun Protokol dalam Situasi Krisis:

Tahap I Pemetaan,
a. Memetakan wilayah 1 sampai dengan tingkat RT,
b. Memetakan masalah-masalah yang dapat memicu terjadinya konflik dan dibuat kategori-kategori aman, sedang/waspada, bahaya/rawan,
c. Memetakan potensi-potensi yang ada dari sumber daya alam, sumber daya manusia, aktivitas-aktivitas, jaringan-jaringan dan sebagainya.
Tahap II
a. Pelayanan informasi: Info apa saja yang berkaitan dengan kamtibmas,
b. Pelayanan administrasi : Apa saja yang bisa di onlinekan dengan sistem pelayanan administrasi kepolisian/pelayanan-pelayanan administrasi dan pemangku kepentingan lainnya.
c. Pelayanan keamanan: pola-pola aplikasi pengamanan wilayah dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten, Provinsi yaitu:

Membuat sistem pengamanan untuk pra, saat dan pasca kejadian,
Pola-pola pengamanan saat terjadi situasi kontijensi,
Pola-pola pengamanan saat-saat khusus (kegiatan kemasyarakatan, kegiatan Protokoler, kegiatan politik dsb).
d. Pelayanan keselamatan: Membuat aplikasi yang berkaitan dengan pola-pola keselamatan dalam berlalu lintas baik keselamatan jalan, keselamatan kendaraan bermotor, keselamatan manusia, Penanganan kecelakaan dan sebagainya.
e. Pelayanan hukum:
Aplikasi-aplikasi informasi tentang hukum/peraturan-peraturan dan,
Konsultasi huku/edukasi tentang hukun dan kepatuhan hukum.
f. Pelayanan kemanusiaan: Menjembatani, pertolongan (quick respon time).

Tahap III
Membuat sistem-sistem aplikasi yang terpadu antara pola pemolisian yang berbasis wilayah, yang berbasis kepentingan dan berbasis dampak masalah.
Tahap IV
Menerapkan Asta Siap di era digital mampu sebagai cyber cops:
a. Siap pilun (grand strategy, model atau panduan dengan standar dan aturannya)
b. Siap pusat K3I (Komunikasi, Koordinasi Komando Pengendalian dan Informasi) sebagai back office atau sebagai operation room dengan berbagai sistem untuk call centre, quick response, back up system dan sistem transformasi, big data system, one gate service system, sistem analysis data dan menghasilkan algoritma melalui info grafis, info statistik dan info virtual yang real time on time dan any time. Semua itu di dukung dengan aplikasi yang berbasis artificial intellegence dan jejaring yang berbasis internet of things,
c. Siap model simulasi dan implentasi di lapangan secara virtual maupun aktual,
d. Siap cipta kondisi sistem pemetaan wilayah, potensi dan masalah serta jejaring key informan sampai dengan lini terdepan,
e. Siap mitra yang mampu diberdayakan sebagai soft power,
f. Siap SDM yang mengawaki,
g. Siap sarpas untuk perorangan, unit atau kelompok dan juga kesatuan,
h. Siap anggaran secafa budgeter maupun non bugeter.

Protokol penanganan masa krisis dapat diklasifikasikan untuk mendukung operasi kepolisian sbb:

Aman nusa satu untuk menangani masalah bencana. Definisi bencana:
a. Faktor alam,
b. Faktor non alam: gagal teknologi/modernisasi, epidemi/wabah penyakit)
Aman nusa dua untuk menangani konflik sosial,
Aman nusa tiga untuk menangani teror bom. ***

Polhukam

PT PMC Klarifikasi Tuduhan Intimidasi dan Kriminalisasi di Lahan Desa Sukajaya

Published

24 hours ago

11/08/2026

admin

Bogor, Hariansentana.com – PT Prima Mustika Candra (PMC) mengklarifikasi laporan masyarakat Desa Sukajaya terkait dugaan intimidasi dan kriminalisasi yang dilakukan perusahaan terhadap warga di lahan garapan milik mereka.

Manager Aset PT PMC, Ruben Alfred Ulaan, menegaskan perusahaan memiliki seluruh bukti kepemilikan lahan yang sah,”ujar nya.

“Kami mempunyai seluruh bukti kepemilikan, termasuk dokumen ganti rugi dan relokasi terhadap masyarakat yang telah kami bayarkan garapannya di wilayah Desa Sukajaya maupun Desa Tamansari,” tegas Ruben dalam keterangan pers di Cibinong, Selasa (11/8/2026).

Menurut Ruben, perusahaan berdiri di atas fondasi hukum yang sangat kuat. Objek agraria yang kini dipersengketakan warga secara mutlak berada dalam penguasaan legal perusahaan berdasarkan regulasi perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

“Kami meminta agar masyarakat tidak mengambil kesimpulan sendiri mengenai akibat hukum dari berakhirnya suatu jangka waktu. Status suatu hak atas tanah harus diperiksa berdasarkan dokumen pertanahan dan mekanisme yang berlaku,” terang Ruben.

Ia menambahkan, pihaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada Kementerian ATR/BPN dan instansi berwenang lainnya untuk dilakukan pemeriksaan.

Dalam jumpa pers tersebut, Ruben didampingi dua pengacara perusahaan, Nefton dan Mogen.

Keduanya sepakat meminta Pemerintah Kabupaten Bogor dan instansi pertanahan membantu melakukan pemeriksaan secara objektif.

“Kami berharap dilakukan verifikasi terhadap riwayat perolehan tanah, dokumen legalitas PT PMC, status atas tanah, peta dan batas bidang tanah, riwayat penguasaan fisik serta dokumen penyelesaian atas kompensasi kepada penggarap,” papar nya……Ron