Nasional
Menteri Bahlil Diserang Secara Rasis, Idrus: Ciderai Semangat Sumpah Pemuda
JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, menyampaikan keprihatinan mendalam atas serangan rasis dan diskriminatif yang menimpa Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
Menurut Idrus, tindakan tersebut bukan lagi persoalan pribadi, melainkan penghinaan terhadap nilai-nilai moral, keagamaan, dan kemanusiaan yang menjadi dasar kehidupan berbangsa.
“Ini bukan lagi kritikan, tapi sudah rasis dan diskriminasi, bahkan sudah penghinaan. Karena itu, ini bukan lagi persoalan pribadi. Ini sudah menyangkut masalah moral keagamaan, etika kemanusiaan, akal sehat pemikiran, dan martabat manusia,” ujar Idrus di Jakarta, Senin (27/10/2025).
Idrus menegaskan, tindakan-tindakan semacam itu berpotensi mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa, bahkan mengoyak solidaritas sosial dan keharmonisan hidup berbangsa*.
“Kalau ini tidak dihentikan, maka cara-cara seperti itu akan mengganggu nilai-nilai Sumpah Pemuda, terutama semangat persatuan, solidaritas sosial, dan keharmonisan masyarakat kita,” tegasnya.
Demokrasi Jangan Terjebak Sentimen Primordial
Keprihatinan ini bertepatan dengan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, yang menegaskan semangat persatuan tanpa sekat suku, agama, atau asal-usul.
Bagi Idrus, ujaran kebencian berbasis ras dan daerah merupakan paradoks dalam demokrasi modern yang seharusnya dibangun atas dasar ide, bukan identitas, bukan Rasis dan Diskriminatif.
“Demokrasi semestinya dilandasi gagasan dan kualitas, bukan pendekatan yang sangat primordialistik dan sangat-sangat rasial,” kata Idrus.
“Jangan bersembunyi di balik balai rasialisme untuk mendiskreditkan orang. Itu bertentangan dengan prinsip keadilan dan persaudaraan kebangsaan.”
Ia menilai, perilaku menyerang seseorang karena rasis, asal-usul justru merusak ruang publik yang seharusnya menjadi tempat adu gagasan.
“Pengaturan demokrasi itu mestinya persaingan kualitatif, mengedepankan ide, gagasan, dan konsep. Tapi justru ada pihak yang membuli dengan pendekatan rasial. Ini kemunduran,” ujarnya.
Sekretaris Bidang Sekretariat Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG), Azhar Adam, menambahkan bahwa kritik harus dibedakan dari penghinaan.
“Kritik adalah tanda sehatnya demokrasi. Tapi ketika kritik berubah menjadi cemoohan rasial, itu bukan lagi ekspresi intelektual—itu pelecehan terhadap akal sehat dan semangat Sumpah Pemuda,” tegas Azhar.
*Bahlil Tetap Fokus Bangun Kemandirian Energi*
Di tengah serangan personal bernada rasial, Bahlil Lahadalia memilih tetap fokus menjalankan amanahnya sebagai Menteri ESDM.
Dalam berbagai forum, ia menegaskan pentingnya hilirisasi pertambangan yang berkeadilan bagi daerah penghasil dan masyarakat lokal.
“Hilirisasi ke depan itu harus berkeadilan bagi daerah-daerah, UMKM, dan masyarakat lokal. Mereka harus jadi tuan di negeri sendiri. Tidak boleh kue ekonomi hanya dinikmati di Jakarta atau dibawa ke investor asing,” ujar Bahlil dalam Jakarta Geopolitical Forum (JGF) 2025.
Data Kementerian ESDM mencatat, program hilirisasi selama dua tahun terakhir telah menciptakan 276.000 lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai tambah ekspor hingga 38 persen.
Selain itu, lifting minyak nasional meningkat dari 580.000 barel per hari pada 2023 menjadi 619.000 barel per hari di 2025, melampaui target APBN sebesar 605.000 barel.
Sektor gas juga menjadi perhatian, dengan konsumsi nasional mencapai 8–9 juta ton LPG per tahun, sementara produksi baru 1,3 juta ton.
“Kita punya potensi besar gas C1–C4, tapi butuh investasi teknologi untuk memperkuat produksi dalam negeri,” jelas Bahlil.
Dalam hal hilirisasi nikel, kebijakan penghentian ekspor mentah berhasil mengerek nilai ekspor dari US$3,3 miliar pada 2018 menjadi sekitar US$40 miliar pada 2025.
“Sekarang nilai tambahnya kembali ke rakyat, bukan hanya ke eksportir bahan mentah,” tegas Bahlil.
*Capaian ESDM dan Apresiasi Publik*
Kinerja positif sektor ESDM juga tercermin dari penerimaan negara dan investasi yang terus meningkat.
Hingga semester I-2025, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor energi telah mencapai Rp183,3 triliun atau 71,99 persen dari target tahunan, dengan kontribusi terbesar berasal dari minerba Rp100,2 triliun dan migas Rp73,3 triliun.
Realisasi investasi sektor ESDM hingga Agustus 2025 mencapai US$17,20 miliar, naik 8,5 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Subsektor migas mendominasi dengan US$10,22 miliar, disusul minerba US$3,8 miliar.
Apresiasi publik pun tinggi. Survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) mencatat, 75,5 persen warga Jawa Timur puas atas kinerja Bahlil Lahadalia, khususnya dalam menjaga kemandirian energi dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
“Kebijakan energi menjadi indikator penting. Warga melihat langkah pemerintah menjaga kemandirian energi dan pengembangan EBT berjalan dengan baik,” ujar Direktur ARCI, Baihaki Sirajt, di Surabaya, Rabu (22/10/2025).
*Mari Menghargai Martabat*
Sampaikan “pemikiran” dengan cara “berpikir”, tegakkan “kebenaran” dengan
cara yang “benar”, “memperjuangkan keadilan” dengan cara yang “adil”, demokrasi dengan cara
yang “demokratis”
Cara tidak pernah mengkhianati tujuan. Pun dengan tujuan, ia tak pernah menyelingkuhi cara.
Semua tujuan yang luhur tidak pernah lahir dari cara yang kontroversial, apalagi yang bersifat antagonistic.
Membiarkan meme-meme yang mengobral cibiran fisik, rasis dan diskriminatif, sebagaimana terjadi terakhir ini, cukup melelahkan harga diri kita sebagai sebuah bangsa yang menjujung tinggi martabat kemanusiaan. Sehingga membiarkannnya juga, berarti membuka peluang bagi suburnya tradisi tak beretika di dunia “maya” Dan itu memalukan kita semua sebagai bangsa yg besar dan bermartabat.
Karena saya yakin betul bahwa pada hari ini, bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai etika dan martabatnya, pungkas Idrus.
Ibukota
JAF 2026 Angkat Warisan Maritim dan Arsitektur Pesisir
Jakarta, Hariansentana.com – Pemerintah Kota adminitrasi Jakarta Utara melalui Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Sudin Parekraf) menggelar Jakarta Architecture Festival (JAF) 2026 bertajuk “North Heritage” di Museum Bahari, Jalan Pasar Ikan, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Adminitrasi Jakarta Utara.
Festival yang berlangsung pada 20 November hingga 1 Desember 2026 ini menjadi bagian dari upaya mengangkat sejarah maritim dan kekayaan arsitektur pesisir Jakarta Utara sekaligus menyambut peringatan lima abad.
Wakil Wali Kota admimitrasi Jakarta Utara, Fredy Setiawan mengatakan, Jakarta Utara memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah Jakarta. Kawasan pesisir tersebut menjadi titik pertemuan berbagai budaya dan aktivitas perdagangan yang turut membentuk karakter serta perkembangan arsitektur kota,” ujarnya Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, Jakarta Architecture Festival 2026 menjadi ruang untuk menghadirkan kembali kekayaan sejarah dan memori kolektif masyarakat melalui karya seni visual serta pendekatan arsitektur kontemporer.
“Kota yang maju bukanlah kota yang melupakan masa lalunya, melainkan kota yang mampu menjadikan sejarah dan budaya sebagai kekuatan untuk membangun masa depan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemilihan Museum Bahari sebagai lokasi kegiatan merupakan bagian dari upaya menghidupkan kawasan bersejarah sebagai ruang budaya yang aktif, edukatif, sekaligus memiliki daya tarik wisata.
Terlebih, menjelang peringatan lima abad Jakarta, pelestarian sejarah dan penguatan identitas budaya perlu berjalan beriringan dengan pembangunan kota.
“Semoga karya-karya yang dihadirkan dapat menginspirasi lahirnya desain arsitektur yang inovatif dan berkelanjutan tanpa meninggalkan karakter serta warisan sejarah Jakarta Utara,” harapnya.
Restuning Dyah Widyanti menjelaskan, festival tersebut dirancang sebagai wadah pengembangan ekonomi kreatif berbasis kemitraan komunitas. Kegiatan ini juga mendukung arah pembangunan DKI Jakarta 2025-2029 dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing.
“Untuk rangkaian acara panggung berlangsung pada 20-21 November, sedangkan pameran karya arsitektur dan seni rupa dapat dikunjungi hingga 1 Desember 2026,” terangnya.
Ia memaparkan, festival tersebut turut dimeriahkan tiga kompetisi lintas generasi, yakni lomba maket arsitektur yang diikuti 29 tim mahasiswa, lomba film pendek dengan 29 kelompok peserta, serta peragaan busana kreasi bertema Lima Abad Jakarta yang melibatkan 20 peserta.
Selain itu, rangkaian kegiatan juga mencakup heritage walking tour, diskusi publik, lokakarya seni, dan berbagai perlombaan.
“Berbagai kegiatan, mulai dari heritage walking tour, diskusi publik, lokakarya seni, hingga perlombaan diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki dan kebanggaan generasi muda terhadap kekayaan sejarah kotanya,” ungkapnya.
Sementara itu, Kurator Pameran AKAMSI, Diaz Ramadhansyah menyampaikan, salah satu daya tarik utama festival tersebut adalah Pameran Seni Rupa AKAMSI bertajuk Menyisir Pesisir.
“AKAMSI merupakan akronim dari Anak Kampung Sini yang merepresentasikan kedekatan para seniman dengan kehidupan masyarakat pesisir Jakarta Utara,” bebernya.
Diaz menuturkan, karya-karya yang ditampilkan dalam pameran tersebut merupakan hasil observasi dan keterlibatan langsung para seniman di gang-gang perkampungan nelayan serta permukiman padat di kawasan pesisir Jakarta Utara.
Sebanyak 14 perupa terlibat dalam pameran tersebut dengan menghadirkan karya yang merefleksikan kehidupan, lingkungan, serta dinamika masyarakat pesisir.
“North Heritage diharapkan dapat membuka ruang dialog yang inklusif antara perancang kota, birokrat, pelaku industri kreatif, dan masyarakat lokal,” tandasnya.(Sutarno)
Ibukota
Sempat Mangkrak 11Tahun, Mas Pram Targetkan JLNT Pluit Rampung Maret 2027.
Jakarta, Hariansentana.com – Gubernur DKI Jakarta, Dr.H.Pramono Anung (Mas Pram) meninjau progres pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Pluit di Penjaringan, Jakarta Utara Jumat (20/11/2026).
Pramono ingin memastikan percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur sepanjang 1,5 kilometer yang mangkrak selama 11 tahun itu.
”Yang sebenarnya membangun ini kan seperti kita ketahui bersama adalah pengembang, tetapi dalam perjalanan ada yang belum selesai dan dalam kesempatan ini saya terus terang ingin menyelesaikan,” ujar Pramono.
Jalan Layang Non Tol Pluit ini telah dibangun sejak 2015 (Era Gubernurnya Ahok) namun terhenti akibat adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Pramono ingin mempercepat penyelesaian pembangunannya karena dinilai memberikan manfaat bagi warga sekitar.
Selain menjadi akses penghubung utama dari sejumlah wilayah menuju kawasan Pluit, JLNT Pluit juga dinilai akan mempermudah mobilitas masyarakat dan memperlancar arus lalu lintas di kawasan Muara Karang dan sekitarnya.
Rencana Pramono untuk segera menuntaskan pembangunannya pun mendapatkan apresiasi dari masyarakat sekitar. Ditargetkan, pembangunan JLNT Pluit akan rampung pada Maret 2027 dan dapat diresmikan pada April 2027.
Penyelesaian JLNT Pluit ini tidak menggunakan APBD DKI Jakarta. Nilai pembangunannya mencapai sekitar Rp600 miliar.
“Dengan hampir 10-11 tahun tidak terselesaikan, maka saya betul-betul minta untuk ini diselesaikan dan saya berharap ini akan betul-betul memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” katanya.
Sekadar diketahui, sejumlah pekerjaan yang belum terselesaikan di JLNT Pluit yakni seperti pengaspalan, oprit, penerangan jalan, drainase, serta pemasangan marka dan rambu lalu lintas.
Turut Hadir di acara tersebut? Afan Ardiansyah Asisten Pembangunan Sekda DKI Jakarta, Hendra Hidayat Walikota adminitrasi Jakarta Utara, R.Fauzi Kasudin Kominfotik, Darmawan Camat Penjaringan, Selvi Manpol, Sukimin Kasatgas Pluit, dan Para Lurah/SKPD sekecamatan Penjaringan. (sutarno)
Polhukam
Dualisme IPHI Memanas, Kubu Ahmad Yani Basuki Laporkan Dugaan Pemalsuan Akta ke Bareskrim
JAKARTA – Konflik dualisme kepemimpinan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) memasuki babak baru. Pengurus Pusat IPHI (PP IPHI) di bawah kepemimpinan Mayjen TNI (Purn.) Ahmad Yani Basuki melaporkan sejumlah oknum pengurus dari kubu Erman Suparno ke Bareskrim Polri, Jumat (20/11/2026).
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen kenotariatan yang disebut menjadi salah satu pangkal munculnya dualisme kepemimpinan di tubuh organisasi. PP IPHI meminta kepolisian menyelidiki proses pembuatan akta notaris yang diterbitkan di Kota Sukabumi pada 7 Juni 2021, termasuk pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.
Ketua Tim Kuasa Hukum PP IPHI, Muhammad Joni, mengatakan laporan pidana tersebut ditempuh untuk mengungkap kebenaran materiil atas dokumen yang selama ini menjadi dasar klaim kepengurusan kubu Erman Suparno.
“Karena jalur perdata belum menyentuh pokok perkara dan upaya perdamaian atau islah sebelumnya selalu ditolak oleh pihak Erman Suparno, maka laporan pidana ke Bareskrim Polri ini menjadi langkah terukur untuk menguji kebenaran materiil atas dugaan pemalsuan dokumen,” kata Joni kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Joni menjelaskan, persoalan bermula dari terbitnya akta notaris pada 7 Juni 2021. Dalam akta tersebut, kepengurusan PP IPHI masa bakti 2015–2020 dinyatakan telah demisioner. Dokumen itu juga disebut memberikan kewenangan kepada Erman Suparno beserta jajaran untuk menjalankan kepengurusan organisasi.
Namun, menurut PP IPHI, demisionernya kepengurusan tersebut tidak pernah diputuskan melalui forum Muktamar maupun mekanisme organisasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Atas dasar itu, pihak Ahmad Yani Basuki mempersoalkan keabsahan akta yang kemudian digunakan sebagai landasan pembentukan kepengurusan tandingan.
Berbekal dokumen tersebut, kubu Erman Suparno menggelar pertemuan di Jakarta pada 12 Juni 2021 yang diklaim sebagai Muktamar VII IPHI dan menetapkan Erman sebagai ketua umum. Sementara itu, PP IPHI menyatakan Muktamar VII yang sah diselenggarakan di Surabaya pada 21 Agustus 2021, dengan dihadiri 28 dari 32 Pengurus Wilayah IPHI yang mereka nyatakan sah.
Muktamar di Surabaya tersebut dibuka Wakil Menteri Agama yang mewakili Presiden RI dan ditutup Gubernur Jawa Timur. Forum itu memilih almarhum H. Ismed Hasan Putro sebagai Ketua Umum. Kepemimpinan organisasi kemudian dilanjutkan Ahmad Yani Basuki sejak 2024.
Langkah pidana ini ditempuh setelah Mahkamah Agung melalui putusan kasasi pada 9 November 2026 menolak gugatan perdata PP IPHI dengan alasan formil atau niet ontvankelijke verklaard (NO). Menurut Joni, putusan tersebut belum memeriksa substansi persoalan mengenai dugaan pemalsuan dokumen yang menjadi dasar sengketa kepengurusan.
Selain melapor ke Bareskrim, tim kuasa hukum PP IPHI juga telah mengadukan dugaan pelanggaran kode etik dalam pembuatan akta tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Sukabumi dan Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia.
Dalam laporan pidana tersebut, tim kuasa hukum turut menyerahkan sejumlah bukti awal dan menyatakan siap melengkapi dokumen apabila dibutuhkan penyidik. PP IPHI menyebut langkah hukum ini merupakan tindak lanjut amanat Muktamar VIII IPHI di Jakarta pada 19 September 2026.
PP IPHI berharap Bareskrim mengusut dugaan tersebut secara objektif, termasuk menelusuri proses penerbitan akta dan pihak-pihak yang terlibat. Pengurus wilayah serta anggota IPHI di seluruh Indonesia juga diminta tetap tenang, menjaga persaudaraan, dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
-
Gayahidup7 days agoPererat Solidaritas dan Kekeluargaan, Wartawan Jakarta Utara Gelar Family Gathering di Puncak Megamendung Bogor.
-
Daerah4 days agoGebrakan ASR di Sektor Ketenagakerjaan, 527 Warga Sultra Masuk Program Samudra
-
Ibukota5 days agoWali Kota Jakut Gercep Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok.
-
Daerah3 days agoKapolres Wonogiri Pimpin Simulasi SISPAMKOTA, Asah Kesiapan Personel Hadapi Potensi

