Nasional
Demokrat Sebut Perpres KPK Langkah Mundur

Jakarta, HarianSentana.com – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto menilai draf Peraturan Presiden terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan langkah mundur dalam pemberantasan korupsi.
“Sungguh logika yang salah dan mundur dalam pemberantasan korupsi, apalagi perilaku korup di lingkungan pemerintahan semakin menjadi-jadi termasuk di Pemda,” kata Didik dalam keterangannya di Jakarta, Senin (30/12).
Dia mengatakan draf Perpres KPK yang menempatkan KPK sebagai pejabat negara setingkat menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala negara, bisa bertentangan dengan UU.
Hal itu menurut dia karena dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK menyebutkan bahwa KPK menyampaikan pertanggungjawabannya kepada Presiden, DPR dan BPK.
“Selama ini peran dan fungsi KPK sangat signifikan dan vital dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Seperti lembaga negara lain, sebagai ‘State Auxiliary Institution’, KPK seharusnya diperkuat lagi,” ujarnya.
Dia menilai langkah yang patut disesalkan dan harus diluruskan apabila Perpres tersebut benar-benar ingin mengebiri kewenangan KPK.
Menurut dia, bagaimana mungkin KPK sebagai organ negara yang juga sebagai “State Auxilary Institution” yang independen dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memberantas korupsi, akan dibatasi.
“Sumber potensi korupsi ini dari pengelolaan keuangan negara dimana pemerintah sebagai pengelola anggarannya. Kalau KPK dikebiri dengan Perpres maka dipastikan korupsi akan semakin merajalela,” katanya.
Sementara Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengkritik rencana Presiden Joko Widodo yang akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang KPK
Dia menilai, isi Perpres seharusnya tidak dalam rangka untuk mengesankan dan menentukan posisi KPK di bawah lembaga Kepresidenan. “Ya kalau masih draf, mudah-mudahan bisa diperbaiki karena sejak awal orang mempersepsikan dan harapannya KPK ada independensinya agar maksimal memberantas korupsi,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Menurut Wakil Ketua MPR RI itu, kalau benar dalam Perpres KPK menegaskan kelembagaan KPK di bawah Presiden maka membenarkan pengesanan bahwa KPK saat ini dibonsai.
Dia menilai kalau KPK di bawah eksekutif maka independensi KPK tidak ada dan kerja pemberantasan korupsi lembaga tersebut tidak akan berjalan maksimal.
“Tadinya KPK itu diposisikan setara dengan lembaga-lembaga negara seperti KY, MK, dan BPK yang sekalipun dari sisi struktur atau stratanya memang KPK tidak disebutkan dalam UUD, sementara BPK, KY, MK itu disebutkan,” ujarnya.
Namun menurut dia, dari sisi independensinya, KPK diperlukan kesetaraan sehingga bisa melakukan tindakan pemberantasan dan pencegahan korupsi.
Dia menilai kalau Perpres KPK benar-benar mengatur institusi KPK di bawah eksekutif maka membenarkan kekhawatiran publik tentang hilangnya independensi KPK.
“Kalau KPK tidak lagi independen, dikhawatirkan pemberantasan korupsi tidak bisa berlaku dengan efektif,” katanya.(sl)
Ibukota
Kelurahan Pademangan Barat Bersama PT KAI Daop I Bersihkan Tumpukan Sampah di Rel KA Pademangan Barat dan Timur
Jakarta, Hariansentana.com – Tumpukan sampah di sepanjang Jalan Waspada raya dan Pademangan V Raya, tepatnya di bantaran rel kereta api Pademangan Barat dan Timur, dibersihkan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Pademangan Barat dan Timur, Rabu (3/9/2026).
Sebanyak 45 petugas PPSU dan karyawan PT KAI Daop I dikerahkan untuk membersihkan tempat tersebut.
Kasie Ekbang kelurahan Pademangan Barat Teguh Suprihatin di dampingi Ustadz Robby Ketua LMK mengatakan, pembersihan sampah di lakukan karena sampah di lokasi tersebut kembali menumpuk dan mengganggu serta adanya kereta api kontainer yang anjlok.
“Sampah di lokasi tersebut merupakan sampah rumah tangga yang sengaja dibuang warga. Tumpukan sampah sudah membuat wilayah tersebut jadi tampak kumuh dan kotor,” ujar Teguh

Sebanyak dua truk sampah diangkut dari lokasi tersebut. Selanjutnya, agar kawasan tersebut tidak menjadi tempat pembuangan sampah liar, akan dipasang spanduk larangan membuang sampah.
“Tapi, yang paling utama agar kawasan tersebut bersih dari sampah. Diminta kesadaran warga untuk tidak membuang sampah sembarangan,” tegas Teguh.(Sutarno)
Nasional
Lukman Edy di Balik Konsolidasi Gus Kikin hingga Terpilih sebagai Ketum PBNU
JOMBANG, Sentana — Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 di Jombang telah melahirkan kepemimpinan baru. KH Miftachul Akhyar dipercaya sebagai Rais ‘Aam PBNU, sementara KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua Umum PBNU.
Perhelatan Muktamar NU ke-35 juga mendapat perhatian langsung dari pemerintah. Presiden Prabowo Subianto hadir dalam pembukaan Muktamar pada 27 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, dan kembali hadir pada acara penutupan pada 31 Agustus 2026.
Kehadiran Presiden tersebut menunjukkan posisi strategis NU sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia sekaligus mitra penting pemerintah dalam berbagai agenda kebangsaan.
Di balik proses konsolidasi yang mengantarkan Gus Kikin ke pucuk kepemimpinan PBNU, terdapat sejumlah tokoh yang bekerja di belakang layar. Salah satunya adalah Dr. Ir. H. Muhammad Lukman Edy, M.Si.
Lukman Edy disebut memiliki peran penting dalam mengonsolidasikan dukungan bagi Gus Kikin menjelang Muktamar NU ke-35. Pengalamannya di lingkungan politik dan jaringan Nahdlatul Ulama menjadi salah satu modal dalam membangun komunikasi dengan para tokoh serta struktur NU di berbagai daerah.
Lukman Edy lahir di Teluk Pinang, Indragiri Hilir, Riau, pada 26 November 1970. Ia menempuh pendidikan Teknik Sipil di Universitas Brawijaya.
Kiprahnya di lingkungan NU dan politik nasional bukan hal baru. Ia pernah memimpin PKB Riau dan menjadi anggota DPRD Riau. Lukman Edy juga dikenal sebagai salah satu tokoh Melayu yang turut membangun kekuatan NU di Sumatera untuk bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ketika itu dipimpin KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Pada 2005, Lukman Edy dipercaya Muhaimin Iskandar sebagai Sekretaris Jenderal DPP PKB. Dua tahun kemudian, ia mendapat kepercayaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal periode 2007-2009.
Konsolidasi Dua Pekan
Juru Bicara Tim Qanun Asasi, Abi Rekso, mengatakan kontribusi Lukman Edy dalam proses konsolidasi dukungan terhadap Gus Kikin cukup signifikan.
Menurut Abi, dukungan terhadap Gus Kikin mencapai 472 dukungan dari pengurus wilayah dan cabang NU di berbagai daerah di Indonesia.
Ia menyebut capaian tersebut tidak terlepas dari pengalaman dan jaringan Lukman Edy yang selama bertahun-tahun berinteraksi dengan tokoh-tokoh NU di berbagai wilayah.
“Kalau boleh jujur, persiapan ini hanya dua minggu setelah Yai Kikin mantap untuk maju. Di bawah koordinasi Pak Lukman Edy seluruh tim bersinergi secara paralel. Alhamdulillah hasil dukungan 472 karena kerja cerdas yang solid,” kata Abi Rekso.
Menurutnya, waktu konsolidasi yang relatif singkat menjadi tantangan tersendiri. Namun, koordinasi yang dilakukan secara paralel membuat proses penggalangan dukungan dapat berjalan efektif.
Peran tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa keberhasilan sebuah kontestasi di lingkungan organisasi sebesar NU tidak hanya ditentukan oleh figur yang tampil di depan publik, tetapi juga oleh kerja konsolidasi dan komunikasi yang berlangsung di belakang layar.
Kini, setelah Muktamar NU ke-35 menetapkan Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU, tantangan berikutnya adalah memastikan kepemimpinan baru tersebut mampu menyatukan seluruh elemen NU dan menjalankan agenda organisasi untuk lima tahun ke depan.
Bodetabek
Wali Kota Jakut Ingatkan Waspadai Dampak Negatif Era Digital
Jakarta, Hariansentana.com.- Wali Kota administrasi Jakarta Utara, Hendra Hidayat, mengajak jemaah untuk senantiasa meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam membentengi keluarga dari dampak negatif perkembangan teknologi digital.
Ajakan tersebut disampaikan Hendra saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah/2026 di Masjid Al-Amanah, Jalan Sunter Karya Selatan, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta UHendratara.
Hendra mengatakan, peringatan Maulid Nabi bukan sekadar kegiatan seremonial untuk mengenang kelahiran Rasulullah SAW, melainkan momentum untuk menghidupkan kembali keteladanan Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari.
“Keluarga adalah tempat pertama bagi seorang anak belajar tentang kejujuran, kasih sayang, kesabaran, tanggung jawab, dan akhlak. Kekuatan sebuah masyarakat berawal dari keluarga yang baik,” ujarnya Selasa (1/9/2026).
Hendra menjelaskan, perkembangan teknologi informasi membawa tantangan tersendiri bagi keluarga, terutama dengan banyaknya konten yang beredar di media sosial. Karena itu, orang tua diminta tidak hanya memberikan fasilitas teknologi kepada anak, tetapi juga hadir memberikan keteladanan, membangun komunikasi, dan mencurahkan kasih sayang.
“Jangan sampai anak-anak kita lebih banyak mendapatkan pendidikan nilai dari media sosial dibandingkan dari keluarganya sendiri. Di tengah perubahan zaman, orang tua harus hadir untuk melakukan filter terhadap konten digital yang diakses anak,” terangnya.
Hendra mengapresiasi peran aktif pengurus Masjid Al-Amanah dalam memakmurkan tempat ibadah. Menurutnya, sinergi antara ulama, umara atau pemerintah, dan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam pembangunan kota.
“Hari ini kita berkumpul dalam satu majelis, tidak melihat siapa yang pernah menjadi pejabat atau yang sedang menjabat. Semuanya hadir sebagai hamba Allah,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Amanah, Bambang Sugiyono.(Mantan walikota Jakut.tahun. 2012) mengapresiasi kehadiran Wali Kota Jakarta Utara yang dinilai menjadi penyemangat bagi warga dan jemaah.
Ia menuturkan, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini mengusung tema “Meneladani Akhlak Rasulullah SAW untuk Keluarga Masa Kini”. Kegiatan tersebut juga diisi dengan tausiyah yang disampaikan KH Ridho Abdul Fattah.
“Sesuai tema hari ini, kami ingin menekankan pentingnya membangun keluarga yang kuat di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi,” ucapnya.
Bambang menambahkan, Masjid Al-Amanah berdiri sejak 1984 di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Masjid tersebut terus mengalami pengembangan fisik melalui renovasi yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat sejak 1986.
“Kami berharap Masjid Al-Amanah tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi umat bagi warga Sunter Agung,” tandasnya.(Sutarno)
-
Peristiwa5 days agoPLN Akui Abaikan Hak Hidup Warga Dalam Pembangunan SUTET 500 Kv Tg.Priok-Muara Tawar
-
Polhukam7 days agoKonsumen Gugat Informa Rp1,5 Miliar, Sofa Pengganti Kembali Rusak dalam Hitungan Bulan
-
Polhukam5 days agoPremanisme dan Calo Marak di ATR/BPN Jakarta Utara, Ruang Kerja Pers Dipertanyakan
-
Polhukam5 days agoKetua Umum DPP GMNI, Mengajak Seluruh Elemen Bangsa untuk Jaga Indonesia

