Jakarta, Hariansentana.com.- Wali Kota administrasi Jakarta Utara, Hendra Hidayat, membuka kegiatan Studi Perspektif Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong di Ruang Bahari, Kantor Wali Kota setempat.

Kegiatan yang diikuti puluhan praja tersebut mengangkat tema “Penguatan dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Tingkat Kelurahan”.

Hendra menyampaikan apresiasi atas kunjungan para Praja IPDN. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan antara pemerintah daerah dengan calon Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Satlinmas memiliki peran strategis dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat di tingkat wilayah. Satlinmas di kelurahan menjadi garda terdepan dalam membantu pemerintah menjaga kondusivitas lingkungan,” ujarnya, Rabu (3/6).

Hendra berharap, melalui studi lapangan tersebut, para praja tidak hanya memahami teori yang diperoleh di bangku perkuliahan, tetapi juga memiliki gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan. Sehingga, mereka dapat menjadi aparatur yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di masa mendatang.

“Semoga kegiatan ini dapat memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Jakarta Utara dan IPDN dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang perlindungan masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Perlindungan Masyarakat IPDN, Heru Sulistyo menjelaskan, kegiatan tersebut diikuti 54 Madya Praja Angkatan XXXIV yang didampingi dosen dan pembimbing.

“Studi perspektif ini merupakan inisiatif dosen pengampu mata kuliah Pemberdayaan Linmas. Kegiatan ini sangat baik karena memberikan gambaran nyata yang dapat menjadi referensi bagi mata kuliah praktikum lainnya,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Fakultas Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu dari tiga fakultas di IPDN yang berfokus pada urusan pelayanan dasar, khususnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas).

Fakultas tersebut menaungi tiga program studi, yakni Program Studi Perlindungan Masyarakat, Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik, serta Program Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“Melalui kegiatan ini, para peserta memperoleh wawasan baru mengenai peran vital Satlinmas dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan lancar,” tandasnya.(Sutarno)

Jakarta, Hariansentana.com.- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta menggelar acara serah terima jabatan dan pisah sambut Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, di gedung Graha Ali Sadikin, Jakarta, Rabu (3/6).

Marulina Dewi diangkat sebagai Kepala Diskominfotik DKI Jakarta yang baru menggantikan Budi Awaluddin yang kini menjabat Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.

Dalam sambutannya, Marulina menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan dan mengoptimalkan berbagai program strategis yang telah berjalan, salah satunya yakni optimalisasi pemanfaatan CCTV.

“Semua program, semua kinerja, kami akan terus melanjutkan. Apa yang baik, kita akan terus melanjutkan, demi kota Jakarta. Dan nanti jikalau masih ada yang kurang-kurang pastinya kita akan terus optimalkan,” ujar Marulina.

Dalam kesempatan ini, Marulina juga menyampaikan apresiasi kepada Budi Awaluddin yang telah memimpin Dinas Kominfotik selama sekitar satu tahun terakhir. Menurut dia, kinerja Budi Awaluddin selama ini telah menunjukan hasil yang memuaskan.

“Satu tahun hasilnya luar biasa. Dari video tadi begitu banyak karya dan peninggalan yang diberikan untuk Diskominfotik dan juga untuk Pemprov DKI Jakarta,” katanya.

Marulina berkomitmen untuk menjalankan amanah yang diembannya saat ini dengan penuh integritas dan profesionalisme.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaludin optimistis rekam jejak Marulina Dewi akan membawa Diskominfotik menjadi lebih maju, responsif, dan inovatif. Menurutnya, kinerja Marulina sebelumnya telah membawa dampak positif bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

“Kinerja beliau sebelum-sebelumnya itu sungguh sungguh luar biasa. Berbagai pekerjaan-pekerjaan besar di Pemprov DKI Jakarta berhasil beliau tangani, dan itu membawa suatu hal yang baru di Pemprov DKI Jakarta,” kata Budi.

Budi , koordinasi dan silaturahmi lintas instansi dapat terus berjalan untukmemberikan layanan terbaik bagi masyarakat.(Sutarno)

JAKARTA, SENTANA – Tuduhan intimidasi, kriminalisasi hingga dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilayangkan sejumlah warga Desa Sukajaya terhadap PT Prima Mustika Candra (PMC) mendapat bantahan tegas dari perusahaan. Tidak hanya membantah, PT PMC bahkan mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan membawa sederet dokumen yang diklaim menjadi bukti sah proses ganti rugi, relokasi, dan penguasaan lahan yang selama ini dipersoalkan.

Langkah tersebut dilakukan menyusul laporan sejumlah warga ke Komnas HAM yang menuding perusahaan melakukan intimidasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat penggarap dalam sengketa lahan di wilayah Sukajaya, Kabupaten Bogor.

Staf Aset Manajemen PT PMC, Ruben Ulaan, mengatakan kehadiran pihaknya di Komnas HAM bertujuan memberikan penjelasan secara utuh agar persoalan yang berkembang tidak hanya dilihat dari satu sisi.

“Kedatangan kami dari PT Prima Mustika Candra ke Komnas HAM dalam rangka mengklarifikasi laporan masyarakat Desa Sukajaya terkait informasi terjadinya intimidasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang dilakukan oleh PT PMC di lahan garapan milik mereka. Pada hari ini kami menyerahkan seluruh bukti yang kami miliki, termasuk dokumen ganti rugi dan relokasi terhadap masyarakat yang telah kami bayarkan garapannya di wilayah Desa Sukajaya maupun Desa Tamansari,” kata Ruben.

Menurut Ruben, perusahaan memiliki dasar hukum yang jelas atas lahan yang kini menjadi objek sengketa. Ia menyebut kawasan tersebut berada dalam penguasaan perusahaan berdasarkan dokumen legal yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

“PT PMC merupakan badan usaha yang memiliki kepentingan hukum atas lahan yang menjadi objek sengketa berdasarkan dokumen kepemilikan maupun penguasaan yang sah. Karena itu kami membantah tuduhan yang menyebut perusahaan melakukan intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang melanggar hak asasi manusia terhadap masyarakat,” ujarnya.

Ruben menjelaskan, total lahan yang menjadi objek pengelolaan perusahaan mencapai puluhan hektare yang tersebar di sejumlah desa. Di Desa Tamansari terdapat lahan sekitar 35 hektare, sementara di wilayah Sukajaya dan Sukaluyu mencapai sekitar 60 hektare. Seluruh kawasan tersebut, kata dia, berada dalam dua Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Ia juga membeberkan bahwa sebagian besar proses penyelesaian dengan masyarakat penggarap telah dilakukan melalui mekanisme ganti rugi.

“Untuk wilayah Tamansari yang luasnya 35 hektare, sebagian besar sudah diselesaikan. Saat ini tinggal sekitar 5,5 hektare yang belum selesai karena terdapat bangunan di atas lahan tersebut. Untuk wilayah Sukaluyu ada yang sudah diselesaikan dan sebagian lainnya masih dalam proses ganti rugi. Begitu juga di Sukajaya, sebagian sudah dilakukan proses ganti rugi dan sebagian lainnya masih berproses,” jelasnya.

Terkait tudingan kriminalisasi yang dilaporkan warga ke Komnas HAM, Ruben menilai persoalan tersebut berawal dari sengketa penguasaan lahan yang belum menemukan titik temu. Menurutnya, warga menilai lahan yang dikuasai perusahaan merupakan lahan garapan mereka sehingga muncul tuduhan adanya upaya kriminalisasi.

“Masyarakat menuduh PT PMC melakukan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Namun yang kami pahami, laporan itu muncul karena adanya persoalan sengketa lahan yang mereka anggap sebagai penyerobotan lahan, sehingga mereka datang ke Komnas HAM untuk melaporkan dugaan kriminalisasi terhadap mereka oleh PT PMC,” katanya.

Meski demikian, PT PMC menegaskan seluruh langkah yang dilakukan perusahaan terkait pengamanan aset maupun penyelesaian sengketa selalu ditempuh melalui jalur hukum dan prosedur yang berlaku.

“Setiap langkah yang dilakukan perusahaan terkait pengamanan aset maupun penyelesaian sengketa lahan dilakukan melalui mekanisme yang sah, terbuka, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Kami tidak pernah melakukan tindakan di luar koridor hukum,” tegas Ruben.

Ia juga menekankan bahwa apabila terdapat proses hukum yang melibatkan pihak tertentu, hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

“PT PMC tidak memiliki kewenangan untuk menentukan jalannya proses hukum maupun hasil penegakan hukum. Aparat penegak hukum bekerja secara independen berdasarkan laporan, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ruben memastikan perusahaan tetap membuka ruang dialog dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan guna mencari penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.

“Sejak awal kami selalu membuka ruang dialog, mediasi, dan musyawarah. Kami percaya penyelesaian yang adil, damai, dan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui komunikasi yang baik serta penghormatan terhadap hukum,” katanya.

PT PMC juga menyatakan siap bekerja sama dengan Komnas HAM dalam proses klarifikasi dan pemeriksaan yang sedang berlangsung.

“Kami menyambut baik perhatian Komnas HAM dan siap memberikan seluruh keterangan, dokumen, maupun informasi yang diperlukan. Harapan kami, seluruh fakta dan keterangan dari semua pihak dapat dipertimbangkan secara berimbang sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang terjadi,” pungkas Ruben.

Dengan membawa dokumen legalitas lahan, bukti pembayaran ganti rugi, serta data relokasi warga, PT PMC kini berupaya membalik tudingan yang dialamatkan kepadanya. Bola panas sengketa lahan Sukajaya pun kini berada di tangan Komnas HAM untuk menelaah fakta dari kedua belah pihak secara objektif.