Legislator PDIP Ungkap Pentingnya Pendampingan Khusus Jamaah Haji Lanjut Usia dan Kelompok Beresiko Tinggi

JAKARTA, SENTANA – Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hj. Ansari meminta Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH meningkatkan kualitas pendampingan terhadap jemaah haji lanjut usia dan kelompok berisiko tinggi. Menurutnya, kelompok tersebut membutuhkan perhatian lebih intensif, terutama dalam menghadapi padatnya rangkaian ibadah haji di Tanah Suci.

“Jemaah lansia dan kelompok berisiko tinggi harus menjadi prioritas dalam pelayanan haji. Pendampingan yang optimal sangat penting agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk,” kata Hj Ansari, Rabu (3/6/2026).

Dorongan itu disampaikan sebagai bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan layanan haji di lapangan. Hj. Ansari menilai, pendampingan bagi jemaah lansia tidak cukup hanya bersifat administratif, tetapi harus menyentuh aspek keselamatan, kesehatan, mobilitas, hingga kesiapan petugas dalam merespons kondisi darurat.

Ia menekankan bahwa jemaah lansia dan berisiko tinggi merupakan kelompok yang paling rentan mengalami kendala selama pelaksanaan ibadah. Faktor usia, kondisi fisik, penyakit bawaan, serta padatnya aktivitas ibadah menjadi alasan utama perlunya sistem pendampingan yang lebih terukur dan responsif.

“Pelayanan yang humanis dan responsif tentunya juga sangat dibutuhkan, jangan sampai ada jemaah yang justru kesulitan mendapatkan bantuan ketika menghadapi masalah kesehatan atau keterbatasan fisik,” tegas Hj Ansari.

PPIH diharapkan memperkuat koordinasi antarpetugas, mulai dari sektor kesehatan, pembimbing ibadah, hingga petugas kloter. Dengan koordinasi yang lebih baik, setiap jemaah yang membutuhkan bantuan dapat segera teridentifikasi dan mendapatkan penanganan yang tepat.

“Ini penting kami sampaikan, karena berdasarkan hasil evaluasi yang kami lakukan, pendampingan bagi kelompok lansia dan jamaah berisiko tinggi terasa kurang, sehingga perlu ditingkatkan di masa-masa yang akan datang,” jelasnya.

Selain itu, Hj. Ansari juga mendorong agar evaluasi layanan haji tidak hanya dilakukan setelah seluruh proses selesai, tetapi juga secara berkala selama penyelenggaraan berlangsung. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap kendala di lapangan bisa segera diperbaiki dan tidak menunggu menjadi persoalan besar.

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya diukur dari kelancaran teknis keberangkatan dan kepulangan jemaah, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu memastikan jemaah yang rentan tetap memperoleh perlindungan dan pelayanan yang layak.

Dengan meningkatnya jumlah jemaah lansia dalam penyelenggaraan haji, penguatan sistem pendampingan dinilai menjadi kebutuhan mendesak. PPIH diminta tidak hanya mengandalkan prosedur umum, tetapi menyiapkan pendekatan khusus bagi jemaah yang memiliki keterbatasan fisik maupun risiko kesehatan tinggi.

“Dengan peningkatan layanan pendampingan, kami berharap seluruh jemaah, terutama lansia dan kelompok berisiko tinggi, dapat menunaikan ibadah haji dengan lebih tenang, aman, dan memperoleh pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka,” pungkasnya.