JAKARTA, SENTANA – Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hj. Ansari meminta Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH meningkatkan kualitas pendampingan terhadap jemaah haji lanjut usia dan kelompok berisiko tinggi. Menurutnya, kelompok tersebut membutuhkan perhatian lebih intensif, terutama dalam menghadapi padatnya rangkaian ibadah haji di Tanah Suci.

“Jemaah lansia dan kelompok berisiko tinggi harus menjadi prioritas dalam pelayanan haji. Pendampingan yang optimal sangat penting agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk,” kata Hj Ansari, Rabu (3/6/2026).

Dorongan itu disampaikan sebagai bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan layanan haji di lapangan. Hj. Ansari menilai, pendampingan bagi jemaah lansia tidak cukup hanya bersifat administratif, tetapi harus menyentuh aspek keselamatan, kesehatan, mobilitas, hingga kesiapan petugas dalam merespons kondisi darurat.

Ia menekankan bahwa jemaah lansia dan berisiko tinggi merupakan kelompok yang paling rentan mengalami kendala selama pelaksanaan ibadah. Faktor usia, kondisi fisik, penyakit bawaan, serta padatnya aktivitas ibadah menjadi alasan utama perlunya sistem pendampingan yang lebih terukur dan responsif.

“Pelayanan yang humanis dan responsif tentunya juga sangat dibutuhkan, jangan sampai ada jemaah yang justru kesulitan mendapatkan bantuan ketika menghadapi masalah kesehatan atau keterbatasan fisik,” tegas Hj Ansari.

PPIH diharapkan memperkuat koordinasi antarpetugas, mulai dari sektor kesehatan, pembimbing ibadah, hingga petugas kloter. Dengan koordinasi yang lebih baik, setiap jemaah yang membutuhkan bantuan dapat segera teridentifikasi dan mendapatkan penanganan yang tepat.

“Ini penting kami sampaikan, karena berdasarkan hasil evaluasi yang kami lakukan, pendampingan bagi kelompok lansia dan jamaah berisiko tinggi terasa kurang, sehingga perlu ditingkatkan di masa-masa yang akan datang,” jelasnya.

Selain itu, Hj. Ansari juga mendorong agar evaluasi layanan haji tidak hanya dilakukan setelah seluruh proses selesai, tetapi juga secara berkala selama penyelenggaraan berlangsung. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap kendala di lapangan bisa segera diperbaiki dan tidak menunggu menjadi persoalan besar.

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya diukur dari kelancaran teknis keberangkatan dan kepulangan jemaah, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu memastikan jemaah yang rentan tetap memperoleh perlindungan dan pelayanan yang layak.

Dengan meningkatnya jumlah jemaah lansia dalam penyelenggaraan haji, penguatan sistem pendampingan dinilai menjadi kebutuhan mendesak. PPIH diminta tidak hanya mengandalkan prosedur umum, tetapi menyiapkan pendekatan khusus bagi jemaah yang memiliki keterbatasan fisik maupun risiko kesehatan tinggi.

“Dengan peningkatan layanan pendampingan, kami berharap seluruh jemaah, terutama lansia dan kelompok berisiko tinggi, dapat menunaikan ibadah haji dengan lebih tenang, aman, dan memperoleh pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka,” pungkasnya.

Jakarta, Hariansentana.com.- Wali Kota administrasi Jakarta Utara, Hendra Hidayat, membuka kegiatan Studi Perspektif Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong di Ruang Bahari, Kantor Wali Kota setempat.

Kegiatan yang diikuti puluhan praja tersebut mengangkat tema “Penguatan dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Tingkat Kelurahan”.

Hendra menyampaikan apresiasi atas kunjungan para Praja IPDN. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan antara pemerintah daerah dengan calon Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Satlinmas memiliki peran strategis dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat di tingkat wilayah. Satlinmas di kelurahan menjadi garda terdepan dalam membantu pemerintah menjaga kondusivitas lingkungan,” ujarnya, Rabu (3/6).

Hendra berharap, melalui studi lapangan tersebut, para praja tidak hanya memahami teori yang diperoleh di bangku perkuliahan, tetapi juga memiliki gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan. Sehingga, mereka dapat menjadi aparatur yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di masa mendatang.

“Semoga kegiatan ini dapat memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Jakarta Utara dan IPDN dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang perlindungan masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Perlindungan Masyarakat IPDN, Heru Sulistyo menjelaskan, kegiatan tersebut diikuti 54 Madya Praja Angkatan XXXIV yang didampingi dosen dan pembimbing.

“Studi perspektif ini merupakan inisiatif dosen pengampu mata kuliah Pemberdayaan Linmas. Kegiatan ini sangat baik karena memberikan gambaran nyata yang dapat menjadi referensi bagi mata kuliah praktikum lainnya,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Fakultas Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu dari tiga fakultas di IPDN yang berfokus pada urusan pelayanan dasar, khususnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas).

Fakultas tersebut menaungi tiga program studi, yakni Program Studi Perlindungan Masyarakat, Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik, serta Program Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“Melalui kegiatan ini, para peserta memperoleh wawasan baru mengenai peran vital Satlinmas dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan lancar,” tandasnya.(Sutarno)

Jakarta, Hariansentana.com.- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta menggelar acara serah terima jabatan dan pisah sambut Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, di gedung Graha Ali Sadikin, Jakarta, Rabu (3/6).

Marulina Dewi diangkat sebagai Kepala Diskominfotik DKI Jakarta yang baru menggantikan Budi Awaluddin yang kini menjabat Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.

Dalam sambutannya, Marulina menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan dan mengoptimalkan berbagai program strategis yang telah berjalan, salah satunya yakni optimalisasi pemanfaatan CCTV.

“Semua program, semua kinerja, kami akan terus melanjutkan. Apa yang baik, kita akan terus melanjutkan, demi kota Jakarta. Dan nanti jikalau masih ada yang kurang-kurang pastinya kita akan terus optimalkan,” ujar Marulina.

Dalam kesempatan ini, Marulina juga menyampaikan apresiasi kepada Budi Awaluddin yang telah memimpin Dinas Kominfotik selama sekitar satu tahun terakhir. Menurut dia, kinerja Budi Awaluddin selama ini telah menunjukan hasil yang memuaskan.

“Satu tahun hasilnya luar biasa. Dari video tadi begitu banyak karya dan peninggalan yang diberikan untuk Diskominfotik dan juga untuk Pemprov DKI Jakarta,” katanya.

Marulina berkomitmen untuk menjalankan amanah yang diembannya saat ini dengan penuh integritas dan profesionalisme.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaludin optimistis rekam jejak Marulina Dewi akan membawa Diskominfotik menjadi lebih maju, responsif, dan inovatif. Menurutnya, kinerja Marulina sebelumnya telah membawa dampak positif bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

“Kinerja beliau sebelum-sebelumnya itu sungguh sungguh luar biasa. Berbagai pekerjaan-pekerjaan besar di Pemprov DKI Jakarta berhasil beliau tangani, dan itu membawa suatu hal yang baru di Pemprov DKI Jakarta,” kata Budi.

Budi , koordinasi dan silaturahmi lintas instansi dapat terus berjalan untukmemberikan layanan terbaik bagi masyarakat.(Sutarno)