Nasional
Indonesia Darurat Perdagangan Orang, JARNAS Anti-TPPO Desak Reformasi Sistemik
JAKARTA, SENTANA – Jaringan Nasional (Jarnas) Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menyatakan telah menangani sekitar 300 kasus selama tahun 2025 dari berbagai daerah di Indonesia.
Melalui keterangannya, Jum’at (27/2), Ketua Umum Jarnas Anti TPPO, Rahayu Saraswati menyampaikan bahwa, isu perdagangan orang adalah isu yang sangat penting untuk diberantas karena kondisinya dewasa ini sudah sangat kritis. Menurut dia, perlu ada sikap konkret dari Pemerintah dan para pihak pemangku kepentingan dalam melawan perdagangan orang.
“Perlu adanya sikap yang jelas dari Pemerintah dan pemangku kepentingan dalam melawan untuk komitmen melawan perdagangan orang karena tentunya korban di sini bisa beragam dengan rentang usia yang sangat luar biasa,” kata Rahayu di Jakarta.

Disebutkan, Korban TPPO yang didampingi Komunitas Jarnas Anti-Perdagangan Orang, sepanjang 2025 didominasi oleh perempuan. Dari 538 korban yang didampingi Jarnas, sebanyak 69,7% merupakan perempuan. Selain itu, sebanyak 21,56% korban masih berusia di bawah 21 tahun.
Saras menyatakan, hal itu menunjukkan TPPO tidak memandang usia korban.
Berdasarkan catatan Jarnas, rentang usia saat korban direkrut didominasi berusia 24-28 tahun, yakni sebanyak 52,5%. Namun, terdapat 17% korban yang masih berusia 13-17 tahun, dan 12,1% berusia 18-23 tahun.
“Bahkan usia semuda 13 tahun pun juga bisa menjadi korban. Dan kami tahu ada kasus-kasus di tahun-tahun sebelumnya yang sebenarnya bisa semuda 4 tahun, bisa semuda 7 tahun yang menjadi korban dari perdagangan orang, itu termasuk eksploitasi seksual,” katanya.
Dia mengatakan bahwa, pola dan modus TPPO saat ini terus berubah dan masih ada eksploitasi seksual, penyekapan, hingga perbudakan modern termasuk modus saat ini digital lintas negara dengan maraknya WNI Bermasalah yang terjebak dalam kasus scam dan judi online akibat iming-iming lowongan kerja sebagai operator computer di Kamboja dan Myanmar namun kenyataannya fiktif mendapatkan eksploitasi kerja hingga kekerasan phisik, beberapa ratus orang yang saat ini telah dipulangkan dalam beberapa gelombang melalui Terminal 2F Kedatangan Internasional Bandara Soekarno Hatta.
Menurut dia, Jarnas Anti TPPO pun bakal terus konsern menggali modus-modus perdagangan orang lainya.
Untuk itu, dia mengatakan, Jarnas Anti TPPO akan mendorong adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO. Hal ini mengingat UU tersebut sudah berusia 19 tahun dan saat ini banyak perubahan yang terjadi, dia pun bekerja sama dengan Kementerian Lintas Sektor demi memberantas TPPO.
“Ini semuanya merupakan upaya agar kita terus bisa menyatukan pandangan dan bisa sepakat untuk Undang-Undang TPPO yang akan kami ajukan sebagai bahan revisi di DPR nanti,” katanya. (Red).
Ibukota
Dewan Kota Jakut Hadiri Silahturahmi Forum RT RW Kelurahan Pademangan Barat
Jakarta, Hariansentana.com.- Forum RT/RW Kelurahan Pademangan Barat menggelar kegiatan silaturahmi di Halaman Kantor Seketaris RW 08.Kelurahan Pademangan Barat Jumat (17/04/2026)
Dengan mengusung tema “Efisien Dalam Pelayanan Kuat dalam Kebersamaan.” kegiatan ini diharapkan mampu mempererat kebersamaan antar pengurus wilayah serta memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Pademangan Barat.
Acara dihadiri oleh Andi Noviandri Dewan Kota Jakarta Utara perwakilan Kecamatan Pademangan, Ginanjar Sekretaris kecamatan Pademangan, AKP. Damun, Waka Polsek Pademangan, Iptu Rasman Kanit Intel, Hari Firmansyah, Lurah Pademangan Barat,Teguh Suprihatin, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan ,Yusuf Barok Kasatgas Pol PP Kelurahan Pademangan Barat, Brigadir Iron Bhabinkamtibmas dan Babinsa Kelurahan Pademangan Barat, Andri Thakur Ketua Forum RT/RW. Ketua RW 01 hingga RW 16, LMK, FKDM, PPSU Ketua RT , kader Jumantik , serta PKK RW 08.pengurus Forum RT-RW.Ketua Andri Thakur, (Ketua RW.011).Solahudin seketaris.(Ketua RW.05) dan Tri Krisna Mukti RW.Gen Zet (ketua RW 02).
Dalam sambutannya, Ginanjar Seketaris kecamatan Pademangan menekankan pentingnya soliditas antar pengurus RT dan RW sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat wilayah.
Menurutnya, sinergi yang kuat akan menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.
Forum silaturahmi ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi dan menyatukan langkah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat. Dengan sinergitas yang baik, soliditas di wilayah akan semakin kokoh.
Sementara, Hari Firmansyah Lurah Pademangan Barat turut mengapresiasi inisiatif Forum RT/RW RW 08 dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ia berharap komunikasi yang terjalin dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan, pelayanan administrasi, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat RT dan RW.
Sementara itu, Andi Noviandri Dewan Kota Jakarta Utara menyampaikan bahwa peran RT dan RW sangat vital dalam menjembatani aspirasi warga kepada pemerintah.
Melalui forum seperti ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan komitmen dalam mendukung program pemerintah daerah.
Kegiatan silaturahmi juga menjadi ajang diskusi interaktif terkait isu-isu kewilayahan, mulai dari ketertiban umum, kebersihan lingkungan, pencegahan penyakit melalui peran Jumantik, hingga penguatan peran PKK dalam pemberdayaan keluarga. (Sutarno)
Ibukota
Panen Tangkap Ikan Sapu-Sapu, Gubernur Jakarta, Pramono: Pulihkan Ekosistem Perairan Jakarta.
Jakarta, Hariansentana.com.- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di dampingi Hendra Hidayat Walikota administrasi Jakarta Utara mengungkapkan bahwa lebih dari 60 persen populasi ikan sapu-sapu di Indonesia saat ini berada di wilayah Jakarta. Data tersebut diperoleh berdasarkan hasil telaah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
Pernyataan itu disampaikan Pramono usai mengikuti operasi penangkapan ikan sapu-sapu di Saluran RW 06, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, (17/4/2026).dengan Hasil tangkapan 200 kg.di luar dugaan.
“Diketahui ikan sapu-sapu ini sekarang mendominasi perairan yang ada di Jakarta. Dari hasil telaah dari KKP diperkirakan di atas 60 persen lebih ikan sapu-sapu itu sekarang ada di Jakarta,” kata Pramono.
Menurut dia, ikan sapu-sapu merupakan spesies invasif yang sangat merugikan ekosistem perairan. Kemampuan adaptasi yang tinggi membuat ikan tersebut mudah berkembang biak dan menguasai habitat air tawar di Jakarta.
Pramono menjelaskan, keberadaan ikan sapu-sapu mengancam populasi ikan lokal karena memiliki daya saing yang kuat serta memangsa telur ikan lain. Kondisi itu menyebabkan banyak spesies endemik kesulitan bertahan hidup.
“Ikan ini sangat-sangat invasif, kemudian juga membuat ikan-ikan lain yang ada di tempat itu, terutama yang endemik lokal itu hampir semuanya kemudian tidak bisa survive karena memang telurnya dimakan,” ujarnya.

Selain berdampak pada ekosistem, Pramono juga menyoroti kandungan residu berbahaya dalam tubuh ikan sapu-sapu yang hidup di perairan Jakarta.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, kadar residu pada ikan tersebut rata-rata sudah melebihi ambang aman.
“Yang paling berbahaya adalah kemarin dalam rapat saya dilaporin oleh Kepala KKP bahwa di ikan ini rata-rata sudah di atas 0,3 kadar residunya. Dan itu berbahaya sekali,” kata Pramono.
Ia mengingatkan, ikan sapu-sapu tidak layak dikonsumsi masyarakat karena berpotensi membahayakan kesehatan.
Selain itu, kebiasaan ikan tersebut membuat liang atau sarang dengan menggerogoti dinding saluran air juga dinilai dapat merusak infrastruktur perairan.
“Kalau itu kemudian dikonsumsi akan berbahaya dan kalau dibiarkan maka dia akan merusak karena selalu dalam membuat rumahnya itu dia menggerogoti dinding dan sebagainya,” tandasnya.
Ikan sapu-sapu dikenal sebagai salah satu jenis ikan yang memiliki daya tahan hidup tinggi. Dalam kondisi lingkungan yang buruk sekalipun, ikan ini tetap mampu bertahan dibandingkan jenis ikan lainnya.
Secara ilmiah, ikan sapu-sapu merujuk pada kelompok ikan pleco seperti Hypostomus plecostomus dan Pterygoplichthys. Habitat aslinya berasal dari Amerika Selatan, namun kini telah menyebar ke berbagai negara dan menjadi spesies invasif, termasuk di Indonesia.
Kemampuan adaptasi menjadi faktor utama yang membuat ikan ini sulit mati. Ikan sapu-sapu mampu hidup di air keruh, tercemar, hingga perairan dengan kadar oksigen rendah. Bahkan, saat debit air menyusut drastis, ikan ini masih dapat bertahan hidup.
Beberapa jenis ikan sapu-sapu juga mampu mengambil oksigen langsung dari udara dan menyimpannya dalam tubuh. Hal ini membuat mereka tidak sepenuhnya bergantung pada oksigen terlarut di air.
Dari sisi makanan, ikan sapu-sapu tergolong omnivora oportunistik. Mereka dapat memakan alga, lumut, sisa organik, hingga organisme kecil. Kemampuan memanfaatkan berbagai sumber makanan inilah yang membuat populasinya terus berkembang pesat.
Tak heran jika ikan sapu-sapu kerap dijuluki sebagai ikan pembersih, meski dalam jumlah besar justru menjadi ancaman serius bagi keseimbangan ekosistem perairan.(Sutarno)
Ibukota
Pramono Lantik 11 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Jakarta, Hariansentana.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno Wakil Gubernur resmi melantik 11 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertempat, di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Pelantikan dilakukan sebagai bagian dari strategi penguatan birokrasi dalam rangka menghadapi tantangan Jakarta sebagai kota global serta pusat perekonomian nasional.
Pelantikan 11 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ini berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 385 sampai dengan 388 Tahun 2026 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi pratama (Eselon II) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemprov Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Keputusan Gubernur ini ditetapkan pada 14 April tahun 2026.
“Secara khusus saya selamat kepada saudara-saudara yang baru saja dilantik dan ini merupakan tanggung jawab yang besar,” ujar Pramono.
Pramono menekankan, penunjukan para pejabat baru tersebut telah melalui proses pertimbangan matang selama tiga pekan, dengan mengedepankan sistem manajemen talenta.
“Kami bertiga berkomunikasi, berdiskusi untuk menentukan nama-nama tadi dan kemudian menggunakan manajemen talenta karena ini kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta,” ungkapnya.

Gubernur berpesan kepada para pejabat yang baru dilantik untuk bekerja secara sungguh-sungguh, menjunjung tinggi integritas, dedikasi, loyalitas, transparansi, dan mengabdi kepada Pemprov DKI Jakarta.
Meski pelantikan dilakukan serentak, namun masa waktu mulai jabatan tersebut berlaku tidak seragam. Masa jabatan dari tiga orang pejabat yang telah dilantik mulai berlaku hari ini. Sedangkan masa jabatan empat pejabat berlaku mulai 1 Juni 2026, tiga pejabat berlaku 1 Agustus 2026, dan satu pejabat menunggu terbitnya SK dalam pengangkatan sebagai Pejabat Fungsional Utama.
Melalui pelantikan ini, Pramono memastikan tidak ada lagi jabatan penting yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Gubernur berharap para pejabat tersebut memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Pelantikan dilakukan pada hari ini, sedangkan nantinya sudah tidak ada pelantikan lagi. Mereka akan menjabat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam surat keputusan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Pramono juga menyinggung tantangan Pemprov DKI ke depan dalam menghadapi dampak geopolitik dan fenomena El Nino yang menyebabkan musim panas dan kering yang panjang.
“Untuk itu, kerja kolektif, kerja bersama, orkestrasi yang akan dipimpin oleh saya dan Pak Wagub yang akan mengarahkan kepada saudara-saudara sekalian,” tandas Pramono.
Adapun kesebelas pejabat yang dilantik tersebut yakni:
- Syafrin Liputo sebagai Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Budi Awaludin sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- Marulina Dewi Mutiara sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- Dudi Gardesi Asikin sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Marulitua sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Tona Hutauruk sebagai Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- Purwanti Suryandari sebagai Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Asep Kuswanto sebagai Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang
- Ali Murthadho sebagai Wakil Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
- Firmanudin sebagai Wakil Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan
- Imron sebagai Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat.(Sutarno)
-
Polhukam5 days agoGAMKI Bersama Sejumlah Elemen dan Ormas Kecam Pernyataan JK Soal Doktrin Kristen
-
Ibukota7 days agoLebaran Betawi 2026, Tradisi Budaya dan Identitas Kota Jakarta
-
Ibukota6 days agoFreddy Setiawan Resmikan WC Komunal di Kelurahan Kalibaru.
-
Polhukam5 days agoMerajut Harapan dari Benang Sederhana: Kiprah Orange Handmade Mengangkat UMKM ke Panggung Kreatif Nasional

