Polhukam

Ketua Forum Bela Negara Provinsi Papua Minta ‘’Kado Natal’’ ke KPK

Published

1 year ago

25/12/2022

JAYAPURA, Hariansentana.com – Ketua Forum Bela Negara Provinsi Papua, Sarlens LS Ayatonai mengatakan, dirinya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan ‘’Kado Natal’’ kepada masyarakat Papua. Kado Natal yang dimaksud Sarlens adalah kesungguhan lembaga antirasuah itu membersihkan korupsi di tanah Papua, terutama menuntaskan dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua, Lukas Enembe.

“Dengan ini meminta kepada KPK, berikan kami kado Natal, yaitu KPK lebih intens lagi memeriksa dan serius terhadap kasus Gubernur Papua Bapak Lukas Enembe, sebab akhir-akhir ini yang kami lihat ada kelonggaran yang terjadi,’’ kata Sarlens yang juga adalah Sekretaris Umum Badan Musyawarah 7 Wilayah Adat Kepala-kepala Suku Raja di Papua.

Kalau tidak ada lagi korupsi di tanah Papua, lanjut Sarlens, maka Papua akan dibangun lebih lancar. Penuntasan kasus Lukas yang adalah orang nomor satu di Papua ini, kata Sarlens, menjadi momentum penting bagi KPK untuk membuktikan kesungguhannya memberantas korupsi yang dinilainya sudah membudaya di kalangan para pejabat daerah di Papua.

‘’Itu yang kami harapkan dari KPK, kami menaruh pengharapan penuh kepada KPK karena tidak ada badan lain lagi di republik ini yang bisa memeriksa kasus (korupsi) seperti Lukas Enembe, Gubernur Papua, hanyalah KPK. Mohon dengan hormat, dengan sangat, apa yang KPK sudah tetapkan (Lukas sebagai Tersangka), KPK sudah sangkakan kepada beliau untuk segera diselesaikan,’’ pinta pria kelahiran Serui ini.

Menurut Sarlens, kasus korupsi yang menjerat Lukas Enembe seyogyanya dapat dituntaskan sesegera mungkin. Jika ditunda sampai medio 2023, Sarlens khawatir akan ada intervensi dari partai-partai politik (parpol) untuk kepentingan Pemilu 2024. Bisa saja, parpol memanfaatkan kasus Lukas untuk melakukan bargaining politik untuk pemenangan kader-kadernya ke kursi legislatif maupun Pilkada.

“Kalau sampai diulur-ulur, di tahun 2023 nanti yang kami sangat khawatirkan adalah akan ada intervensi lagi oleh partai politik di dalam kasus ini, sehingga akan semakin molor lagi,’’ sebut Sarlens.

Di sisi lain, Sarlens menyatakan kegembiraannya karena KPK juga sudah mulai menelisik penggunaan anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua. Menurut Sarlens, Gubernur Papua selaku Kepala Pemerintahan di Bumi Cenderawasih ini patut diperiksa keterkaitannya dengan banyaknya keluhan masyarakat Papua seputar penyelenggaraan PON Papua yang masih menyisakan sejumlah persoalan.

“Sebab masih banyak kejanggalan dalam penggunaan dana PON yang kami lihat, yang kami rasakan. Masih banyak pekerja-pekerja yang ada pada saat itu (PON XX Papua), sampai dengan saat ini belum terbayarkan. Seperti tenaga relawan, tenaga kesehatan, kendaraan atau mobil yang disewakan masih banyak yang terbengkalai yang belum diselesaikan,’’ ujar Sarlens prihatin.

Selain itu, lanjut Sarlens, masih ada juga aksi pemalangan di beberapa venue PON yang dilakukan oleh warga masyarakat pemilik hak ulayat. Hal itu mengindikasikan belum beresnya urusan pembayaran hak ulayat warga, sementara masyarakat mengetahui bahwa negara sudah mengucurkan banyak uang dari APBN untuk pembangunan aset-aset PON maupun biaya penyelenggaraan PON itu sendiri.

‘’Sehingga ini perlu diperhatikan oleh KPK. Jangan sampai masyarakat dirugikan,” pinta Sarlens.[*]

Polhukam

Pangkoopsud I Hadiri Paparan Satgas Pengadaan TNI AU.

Published

13 hours ago

20/05/2024

Marsudi Yudi

JAKARTA, HARIANSENTANA.COM — Panglima Komando Operasi Udara I Marsekal Muda TNI Mohammad Nurdin menghadiri rapat penyampaian perkembangan Satuan Tugas Pengadaan TNI AU yang dipimpin langsung Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, S.E., M.M., berlangsung di Ruang Rapat Kasau, Basement Gd. Pimpinan Rd. Suryadi Suryadarma, Cilangkap, Jakarta Timur. (Senin, 20-5-2024).

Pada rapat tersebut menghadirkan beberapa pejabat yang menyampaikan paparan sesuai bidangnya yaitu Kapus Alpalhan Baranahan Kemhan RI Marsma TNI Yusran Lubis, S.E., M.M., beserta pejabat terkait lainnya.

Rapat yang akan berlangsung sampai tanggal 22 Mei 2024 ini membahas tentang pengadaan alutsista beberapa jenis pesawat beserta infrastukturnya untuk menambah kekuatan TNI Angkatan Udara, dan rapat hari pertama ini dihadiri oleh Wakasau, Pangkoopsudnas, Dankodiklatau, Koorsahli Kasau, Irjenau, Para Asisten Kasau, serta para pejabat utama di lingkungan Mabesau dan para pejabat jajaran TNI AU di wilayah Jakarta.

Polhukam

Pangkoopsud I Pimpin Upacara Peringatan Harkitnas ke-116 di Makoopsud I.

Published

14 hours ago

20/05/2024

Marsudi Yudi

JAKARTA, HARIANSENTANA.COM –Pangkoopsud I Marsda TNI Mohammad Nurdin pimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-116 yang digelar di Lapangan Upacara Makoopsud I. Hadir dalam upacara tersebut, Kaskoopsud I, Irkoopsud I beserta Para Asisten, Kepala Satuan Kerja, serta Para Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS Koopsud I. (Senin, 20-5-2024).

Dalam sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi yang dibacakan oleh Pangkoopsud I menjelaskan bahwa diperlukan refleksi ke belakang untuk mengingatkan kembali tujuan dibentuknya sebuah bangsa. Lebih lanjut beliau menyampaikan, “Lahirnya Boedi Oetomo di masa itu telah menumbuhkan bibit bagi cita-cita mewujudkan kemerdekaan Indonesia”.

Menkominfo juga mengingatkan bahwa terdapat tiga tujuan yang menjadi cita-cita utama kebangkitan nasional saat didirikannnya organisasi Boedi Oetomo, yaitu memerdekakan cita-cita kemanusiaan, memajukan nusa dan bangsa, serta mewujudkan kehidupan bangsa yang terhormat dan bermartabat di mata dunia.

Selanjutnya Menkominfo berpesan agar kita harus menatap masa depan dengan penuh optimisme, kepercayaan diri, dan keyakinan. “Mari kita rayakan kebangkitan nasional kedua menuju Indonesia Emas!” tegas Menkominfo dalam sambutannya.

Upacara ditutup dengan menyanyikan lagu “Bagimu Negeri” dan “Satu Nusa Satu Bangsa” oleh seluruh peserta upacara.

Polhukam

Kepengurusan HIPKABI 2023-2028 digugat di Pengadilan Negeri Jaktim

Published

4 days ago

17/05/2024

Marsudi Yudi

JAKARTA, HARIANSENTANA.COM — Perintis pembentukan Himpunan Perawat Kamar Bedah Indonesia (HIPKABI) Sukendar, menggugat kepengurusan HIPKABI periode 2023-2028 di Pengadilan Negeri, Jakarta Timur.

Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Cakung, Rabu (15/5/2024)lalu.

Usai sidang, Sukendar mengatakan, pihaknya mengajukan gugatan kepengurusan Hipkabi 2023-2028 karena ada kejanggalan dan ketidaksesuaian dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Hipkabi.

“Proses Kongres Nasional (Konas) Hipkabi yang digelar di Jawa Timur pada awal Juni 2023 mengesampingkan AD/ART yang ada. Bahkan, menggunakan aturan organisasi profesi lain. Hipkabi sudah memiliki badan hukum yang jelas. Ini kan aneh,” kata Sukendar yang merupakan anggota Hipkabi itu.

Dia pun kecewa dengan penyelenggaraan Konas dalam pemilihan kepengurusan baru Hipkabi periode 2023-2028. Dalam kongres itu, Suatmaji kembali terpilih sebagai Ketua Hipkabi.

Sukendar berharap Hipkabi kembali ke jalan yang lurus dan benar yang berpatokan kepada AD/ART yang telah dibentuk.

Sementara itu, kuasa hukum penggugat (Sukendar), Eli Bungriyando mengatakan pelaksanaan Kongres Nasional Hipkabi yang telah digelar Juni 2023 itu mengacu pada organisasi profesi lain.

Padahal, lanjut dia, seharusnya pelaksanaan kongres Hipkabi itu mengacu pada AD/ART yang ada karena Hipkabi telah memiliki akte pendirian.

Oleh karena itu, melalui persidangan di Pengadilan Negeri ini pihaknya meminta agar dilakukan Kongres Nasional Luar Biasa Hipkabi untuk menentukan kepengurusan baru yang berdasarkan pada AD/ART Hipkabi.

“Kami juga minta agar SK yang telah dikeluarkan dalam kepengurusan Hipkabi periode 2023-2028 dibatalkan,” kata pria yang disapa Manik itu. Sidang itu pun akan dilanjutkan pada Rabu (29/5).