Connect with us

Pendidikan

Unhan RI Gelar Sidang Senat Terbuka Wisuda Program Magister (S2) dan Doktoral (S3) serta Dies Nataslis ke-12

Published

on

Bogor, Hariansentana.com – Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) melaksanakan Sidang Senat Terbuka Wisuda Program Magister (S2) dan Doktoral (S3) serta Dies Nataslis ke-12 yang dipimpin oleh Rektor Unhan RI Laksamana Madya TNI Dr. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., DESD., CIQnR, CIQaR., IPU, dilaksanakan melalui daring dan luring bertempat di gd. Aula Merah Putih Unhan RI Kawasan IPSC Sentul Jawa Barat. Rabu, (17/03).

Sidang Senat Terbuka Wisuda Unhan RI dan Dies Natalis ke-12, mewisuda 432  mahasiswa program Magister dan Doktoral. dibuka oleh Rektor Unhan RI, didampingi Menhan RI Prabowo Subianto yang diwakili oleh Wamenhan RI Letjen TNI Muhammad Herindra.

Acara Sidang Senat Terbuka diisi sambutan Mendikbud Nadiem Makarim yang diwakili oleh Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Prof. drh. Aris Junaidi, Ph.D. yang disampaikan melalui daring dan Menhan RI serta Orasi Ilmiah dari Dekan Fakultas Farmasi Militer Unhan RI Prof. Dr. Yahdiayana Harapap, M.S. Apt dengan topik “Upaya Kemandirian Bahan Baku Obat dan Vaksin selama Pandemi untuk Pertahanan Negara”.

Dalam sambutan Mendikbud yang dibacakan oleh Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyampaikan bahwa Indonesia memiliki sistem pendidikan tinggi yang kompleks, sehingga berpotensi terjadinya disparitas kualitas yang lebar baik antar program studi maupun antar perguruan tinggi. Hingga saat ini, terdapat lebih dari 3200 perguruan tinggi dengan 22.000 program studi, yang menampung lebih dari 6,2 juta mahasiswa, dan 300 ribu dosen. Tantangan besar yang dihadapi dalam pembangunan SDM di Indonesia adalah bagaimana menggunakan bonus demografi penduduk Indonesia untuk menjadi tenaga produktif.

Di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, serta tantangan pandemi Covid-19 yang dihadapi mulai awal 2020, pendidikan tinggi terdorong untuk lebih adaptif dengan pertumbuhan pengetahuan yang eksponensial, disrupsi teknologi dan inovasi, serta perubahan sosial dalam masyarakat. Pandemi mempercepat transformasi pendidikan tinggi untuk menerapkan literasi 4.0 (data, teknologi, manusia) dan mengedepankan kolaborasi multi/transdisiplin dan pendekatan system thinking yang menjadi pembaruan dalam kurikulum pendidikan tinggi, termasuk pendidikan pasca sarjana.

Kemdikbud bersama dengan perguruan tinggi dan seluruh civitas akademika bergotong-royong dalam menghadapi tantangan ganda, yaitu gerakan perubahan kebijakan pendidikan nasional dan penanganan darurat pandemi. Benih-benih kreativitas dan inovasi dalam pengamalan Tridharma perguruan tinggi juga semakin bersemi dan bertunas di masa pandemi.  Dalam waktu singkat, terjadi transformasi penggunaan teknologi untuk pembelajaran daring ; berbagai program kolaborasi antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah, dunia industri dan stakeholders dalam penanganan pandemi Covid-19, yang sejalan dengan Kebijakan Kemdikbud “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” dan mendorong sinergi pentahelix

Dalam orasi ilmiah Dekan FFM Unhan RI mengatakan bahwa Pandemi Covid-19 mengakselerasi kesadaran untuk mandiri secara penuh dalam produksi bahan baku obat dan vaksin. Berbagai upaya telah dilakukan oleh peneliti di seluruh dunia untuk menemukan obat anti- Covid-19. Food Drug Administration USA pada 22 Oktober 2020 telah menyetujui remdesivir sebagai obat anti-Covid-19 untuk pasien dengan gejala berat. Sementara, Badan POM RI menerbitkan Emergency Use Authorization untuk remdesivir dan favipiravir setelah melalui kajian khasiat dan keamananannya pada pasien Covid-19 bergejala berat yang dirawat di ICU RS. Namun demikian, bagi pasien dengan gejala ringan dan sedang, belum ada pengobatan standar.

Selain pengobatan, penyakit Covid-19 dapat dikendalikan penyebarannya dengan vaksinasi dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Saat ini seluruh dunia sedang berlomba-lomba untuk menemukan vaksin termasuk Indonesia yang sedang mengembangkan vaksin Merah Putih.

Sambutan Menhan RI dibacakan oleh Wamenhan RI menyebutkan, Perkembangan lingkungan strategis baik global, regional, maupun nasional saat ini telah menciptakan spektrum ancaman, tantangan dan resiko yang kompleks terhadap pertahanan negara. Dalam menghadapi ancaman tersebut, perumusan kebijakan strategis sangat diperlukan.

Peran Sumber Daya Manusia (SDM) pertahanan yang unggul dan maju sangat penting untuk merumuskan dan menentukan kebijakan strategis.  Para wisudawan Unhan RI telah menjadi bagian dari komunitas pertahanan, sebagai komunitas pertahanan yang berisi SDM yang unggul dan maju di bidang pertahanan negara yang  mampu  menjawab berbagai  tantangan. Tantangan dapat diatasi dengan baik apabila diikuti dengan rasa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Unhan RI sebagai Kampus Bela Negara tentunya telah membekali pola pikir dan pola tindak lulusan untuk selalu menumbuhkembangkan karakter dan wawasan kebangsaan sesuai dengan tataran yang terkandung dalam nilai-nilai Bela Negara.

Dalam konteks kebijakan pertahanan negara, Unhan RI sebagai “think-thank” strategis Kemhan, mampu menghasilkan sumbangan bagi ilmu pengetahuan yang baru dalam bidang kebijakan, manajemen, strategi dan teknologi pertahanan baik di tingkat nasional maupun internasional. Lulusan Unhan RI diharapkan bersinergi dengan seluruh civitas akademika untuk mewujudkan visi Unhan RI mencapai standar kelas dunia (World Class Defence University).

Dalam rangkaian prosesi Wisuda Magister (S2) dan Doktoral (S3) Rektor Unhan RI menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Wisudawan Terbaik a.n Cantika Setya Permatasari, NIM 120190202003 dan dalam kesempatan tersebut juga disampaikan kesan dan pesan oleh perwakilan Wisudawan Kombes Polisi Akhmad Yusep Gunawan.

Sidang Senat Terbuka Wisuda Unhan RI dan Dies Natalis ke-12 ditutup oleh Rektor Unhan RI,  dilanjutkan dengan Peresmian Drum Band Universitas Pertahanan RI dengan nama “Canka praditya wiratama”, serta pertunjukan Pencak Silat Merpati Putih oleh Kadet Mahasiswa S1 Unhan RI.

Rangkaian  wisuda dan Dies Natalis Unhan RI dilanjutkan dengan Prosesi Tradisi yang merupakan kegiatan tidak terpisahkan setiap kali Unhan RI melaksanakan Wisuda,  acara Prosesi Tradisi diikuti dengan display Drum Band oleh Kadet Mahasiswa S1 Unhan RI.

Dalam sambutan Prosesi Tradisi, Rektor Unhan mengatakan, acara  tradisi wisuda merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan wisuda, dan telah dilaksanakan sejak diselenggarakanya kegiatan wisuda di Universitas Pertahanan Republik Indonesia sebagai Kampus Bela Negara.

Pada acara tradisi penyelenggaraan kegiatan wisuda ini dikirab oleh Drum Band Kadet Mahasiswa S1 Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Hal tersebut diharapkan dapat mengantar para alumni Unhan RI sebagai Magister dan Doktor pertahanan untuk melanjutkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tingkat SMP Negeri di Kabupaten Bogor Kembali Menuai Sorotan.

Published

on

By

Bogor, Hariansentana.com – Sistem Penerimaan Murid Baru ( SPMB ) tingkat SMP Negeri di Kabupaten Bogor tahun ini kembali menuai sorotan. Banyak siswa tidak tertampung, termasuk siswa berprestasi dan dengan nilai rapor tinggi yang justru terdampak sistem yang dinilai tidak transparan.

Hal itu disampaikan Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) MJohan Pakpahan S.H kepada sentana Selasa 7 Juli 2026 melalui tlp seluler nya.

Johan menyayangkan adanya dugaan “pengkondisian” siswa sejak proses pendaftaran di tingkat SD asal.

“Diduga ada permainan “, guru SD asal mengumpulkan pendaftaran aplikasi dengan biaya Rp350.000 per siswa. Nah, siswa jalur prestasi ini kan diuji oleh siswa dan pramuka. Ini tidak jelas. Seharusnya diuji oleh guru, bukan siswa,” ujarnya.

Ia menduga kuat adanya praktik “pesanan” dan “titipan aman” karena kedekatan pihak tertentu dengan sekolah tujuan. “Ini sudah langganan tiap tahun. Masuknya melalui Kepsek SMP masing-masing,” tegasnya.

Lebih lanjut Johan juga menyoroti banyaknya Kepala Sekolah SMP Negeri yang merangkap jabatan atau menjadi Pelaksana Tugas Plt di sekolah lain.

“Contoh nya Kepsek SMPN 2 Cibinong menjadi Plt di SMPN 1 Bojong Gede. Contoh lain, Kepsek SMPN 1 Cibinong merangkap juga di SMP Negeri Citereuf. Nah ini kan sepertinya Kab. Bogor kekurangan Kepsek,” papar nya.

Menurutnya, rangkap jabatan berpotensi membuat pengelolaan sekolah tidak profesional. Apalagi ada dana BOS yang dikelola. “Kami menduga Kepsek ini sibuk urusan uang BOS. Laporannya hanya tulis ‘gonggong’, tidak disebutkan kondisi siswa setiap bulan. Padahal jumlah siswa itu berubah-ubah,” duga Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) .

Ia menambahkan, jika dana BOS dikelola benar, sekolah mestinya bisa menambah rombel atau kelas baru untuk menampung lonjakan siswa. “Faktanya banyak orang tua tidak sanggup biayai swasta karena mahal. Akibatnya siswa meluber tidak tertampung,” ungkapnya.

Menyikapi persoalan tahunan ini, Johan meminta Bupati Bogor turun tangan dengan menyiapkan sekolah swasta gratis.

“Jangan setiap tahun orang tua hanya mengeluh soal sekolah. Jangan sibuk bangun infrastruktur saja tapi lupa buat sekolah. Minimal ada 4 SMP Swasta Gratis di setiap Dapil. APBD harus dialokasikan ke sana,” desaknya.

Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) menegaskan akan terus menyuarakan persoalan pendidikan di Kabupaten Bogor agar tidak ada lagi anak berprestasi yang terbuang dari sistem,” terang nya …….Ron

Continue Reading

Pendidikan

LSM PRB Desak Disdik Kab Bogor Profesionalkan SPMB, SD-SMP 2026, Usul Sekolah Swasta Digratiskan Lewat APBD

Published

on

By

Bogor, Hariansentana .com – Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor membuat Sistem Penerimaan Murid Baru ( SPMB ) SD dan SMP tahun ajaran 2026 lebih profesional dan berpihak ke masyarakat.

Saat di hubungi tlp seluler nya Kamis 25 ,Juni 2026
Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan ,S .H. mengatakan Sistem Penerimaan Murid Baru ( SPMB ) untuk jenjang wajib belajar 9 tahun seharusnya dipermudah. “SD-SMP ini wajib belajar dan sesuai UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Jadi pemerintah wajib memastikan SD-SMP tidak dipersulit sistem. Administrasi harus mudah, jangan bikin orangtua pusing,” terang nya.

Lebih lanjut Johan mendorong Disdik menambah daya tampung dengan menambah kursi/rombongan belajar ( Rombel ) di sekolah negeri. Tujuannya agar siswa yang orangtuanya tidak mampu ke swasta tetap bisa masuk sekolah negeri.

Ia juga mengusulkan terobosan: Pemda Kab. Bogor mengalokasikan anggaran pendidikan lewat APBD untuk menggratiskan sekolah swasta. “Kalau negeri dan swasta sama-sama gratis, masalah pendidikan di Kab. Bogor terjawab. Nggak ada lagi alasan orangtua tidak menyekolahkan anak SD-SMP karena biaya,” tegasnya.

Johan juga meminta Bupati Bogor memberikan arahan ke DPRD Kab. Bogor agar program “sekolah swasta gratis” bisa diwujudkan dengan alokasi APBD yang cukup. Ia juga meminta Kepala Dinas Pendidikan secara teknis menambah kursi di sekolah negeri SD dan SMP supaya daya tampung naik. “Jangan malas bikin terobosan untuk kebaikan masyarakat,” katanya.

Johan juga menyatakan mendukung program Bupati Bogor, khususnya di bidang pendidikan. “Kami paling khusus dukung kalau ada program sekolah swasta gratis. Ini langkah Kab. Bogor berubah, memberitakan pendidikan sebagai program pokok menuju SDM unggul,” pungkasnya………Ron

Continue Reading

Pendidikan

PDIP Tagih Roadmap Sekolah Swasta Gratis SD-SMP Sesuai Putusan MK

Published

on

By

JAKARTA, SENTANA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mengingatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menyiapkan peta jalan (roadmap) terkait pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menggratiskan biaya pendidikan pada sekolah swasta jenjang SD-SMP.

MY Esti mengatakan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya meminta realisasi putusan tersebut secara bertahap, namun hingga saat ini pihaknya belum menerima peta jalan yang menggambarkan tahapan terkait pelaksanaan putusan tersebut.

“Kami kembali mengingatkan di dalam tambahan anggaran yang diajukan Pak Menteri belum menampakkan klausa berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, juga tidak ada roadmap untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi putusan tersebut,” kata MY Esti dikutip Sabtu (20/8)

Menurutnya, Kemendikdasmen tetap harus memasukkan keberlanjutan realisasi putusan MK tersebut meski tengah dalam kondisi keterbatasan alokasi anggaran setelah efisiensi.

“Keputusan rapat Komisi X sudah berulang kali mengenai hal ini, tetapi tidak ada tindak lanjut yang kami anggap sangat serius ya. Kalau itu karena keterbatasan anggaran, maka tetap harus ada progres di tahun 2027 apa, tahun 2028 bagaimana dan selanjutnya, itu kan amanah yang diberikan kepada kita semua,” tegasnya.

Sebagai informasi, pada bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, harus menggratiskan pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta

Continue Reading
Advertisement

Trending